Ditemukan 7235 data
YOGISWARA, SH
Terdakwa:
ABDULMANAF
97 — 32
Sby.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yangmemeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi pada tingkat pertamadengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebutdibawah ini dalam perkara terdakwa : 0nnconn nnn neem ne nn nc nncnc ncnNama : ABDUL MANAF bin ABDOER RACHMAN .Tempat Lahir : SUM@NE) 222 oon nn nn nn nnn nnn nnn nnn nnnUmur/Tanggal Lahir : 47 tahun/1 April 1969;Jenis Kelamin
54 — 1
Sum.
DJOHAN TAMARA
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANYUASIN
Intervensi:
1.SUKATMA
2.ENIK
3.OKTA PURNAWAN
4.YUSUF EFENDI
162 — 97
Baru yaitu KecamatanSako, Kecamatan Sako Baru, Kecamatan Sialang dan KecamatanSukamaju yang terdiri 32 RT dan 6 RW;Saksi menjelaskan sungai, jJembatan dan Jalan Lebak Murni masukwilayah Sako Baru;Saksi menerangkan warga di sekitar objek sengketa mengurusadministrasi kependudukan ke Kecamatan Sako;Saksi menjelaskan pernah mengeluarkan Surat Keterangan (bukti P2);Saksi menerangkan tahun 2015 karyawan Djohan Tamara datang kekantor untuk meminta Surat Keterangan dan dibuatkan berdasarkan SK.Gubernur Sum
75 — 30
Yogyakartayang lebih dikenal dengan (Pembayaran BOK Bus Angkutan Buy The Service)adalah harga borongan (Lump sum) per bus per kilometer tempuh, dibayar padawaktu penyedia jasa sudah melaksanakan pelayanan seuai SPM dan pada waktutidak sesuai SPM dikenakan sanksi/denda sesuai dengan ketentuan dalam RKSdan Buy The Service berdasarkan studi kelayakan adalah membeli pelayananyang dilakukan oleh PT.
Jogja Tugu Trans adalah mendapat Pembayaran BOK BusAngkutan Buy The Service) adalah harga borongan (Lump sum) per bus perkilometer tempuh, dibayar dari Dinas Perhubungan Komunikasi dan InformasiProvinsi D.I. Yogyakarta ; Bahwa yang menjadi dasar penghitungan Pembayaran BOK Bus Angkutan BuyThe Service pada PT.
Yogyakarta yanglebih dikenal dengan Pembayaran BOK Bus Angkutan Buy The Service, adalahharga borongan (Lump sum) per bus per kilometer tempuh, dibayar pada waktupenyedia jasa sudah melaksanakan pelayanan sesuai Standar PelayananMinimum yang dilakukan oleh PT. Jogja Tugu Trans sehingga masyarakatherhak mendapat pelayanan dari bus Trans Jogja ; Bahwa yang menawari PT.
Jogja Tugu Trans adalah mendapat Pembayaran BOK BusAngkutan Buy The Service) adalah harga borongan (Lump sum) per bus perkilometer tempuh, dibayar dari Dinas Perhubungan Komunikasi dan InformasiProvinsi D.I. Yogyakarta ; Bahwa kewajiban Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Provinsi D.I.Yogyakarta dalam Pekerjaan Pelayanan Angkutan Orang di Jalan DenganKendaraan Umum Wilayah Perkotaan di Provinsi D.I.
429 — 362
Such payment and reimbursement (including interest) shalleither be in the currency in which each sum was disbursed by youor at your option, its equivalent in Singapore Dollars at yourexchange rate prevailing on the date of such disbursement.Terjemahan Bahasa Indonesia tidak tersumpahnya adalah sebagaiberikut:Kami sepakat untuk dan akan mengganti kerugian Andasecara penuh terhadap semua klaim atas kerugian,pembayaran (termasuk pembayaran berdasarkan Kredit),biaya, pengeluaran dan sebagainya yang timbul
33 — 14
terdakwa dengan total Rp. 2.260.000, lebih;Bahwa pada waktu pekerjaan tidak ditunjukkan gambar, hanya ukurannya saja dan saksi subkan keorang lain tanpa gambar hanya ukuran saja;Bahwa saksi tidak melakukan pemasangan asbes;Bahwa untuk pemasangan pondasia bahannya darimana saksi tidak tahu dan saksia tidakmenyediakan, tahutahu sudah ada didepan pasar dan saksi tinggal mengerjakan;Bahwa saksi menerima Rp. 2.680.000, untuk pengerjaan los pasar tersebut;Bahwa saksi nge sub pekerjaan ke teman saksi bernama Sum
841 — 561
Tingkat pemerataan mamfaat sum ber daya alam bagi rakyat;c. Tingkat partisipasi rakyat dalam menentukan mamfaat sumber dayaalam; dand. Penghormatan terhadap hak rakyat secara turun menurun dalammemamfaatkan sumber daya alam;26.
Sementaraintervention value maksudnya telah terjadi kontaminasi yang serius (DutchTarget and Intervention Values, 2000; sum ber:http:/www.esdat.net/Environm ental%20Standards/Dutch/annexS2000Dutch%20Environmental%20Standards.pdf).Halaman 40 dari 276 halaman Putusan Nomor : 13/G/2016/PTUNJKTTabel 2: Konsentrasi logam berat pada sedimen Teluk Jakarta 20002004.
44 — 16
persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan.Pasal 79(1) Dalam melakukan evaluasi penawaran, ULP/Pejabat Pengadaan harus berpedomanpada tata cara/kriteria yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan.Pasal 83(1) ULP menyatakan Pelelangan/Pemilihan Langsung gagal apabila :d. tidak ada penawaran yang lulus evaluasi penawaran;e. dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidaksehat;f. harga penawaran terendah terkoreksi untuk Kontrak Harga Satuan dan Kontrakgabungan Lump Sum
FEBY DWYANDOSPENDY
Terdakwa:
1.APIP KUSNADI
2.M. FAUZI NS.
3.EDI JUNAIDI.
238 — 130
SNVT PJPA SUM VII kepada Bupati Mukomuko tanggal surat 23 Januari 2017 perihal surat pemberitahuan pelaksanaan kegiatan dengan Alokasi Dana APBN Tahun Anggaran 2017 di Kabupaten Mukomuko;
No. 12 berupa 1 (satu) bundel asli disposisi surat PPK IRA II kepada Bupati Bengkulu Selatan tanggal Surat 10 Januari 2017 perihal pemberitahuan pelaksanaan kegiatan dengan Alokasi dana APBN di Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2017;
Dikembalikan kepada BWS Sumatera VIIProses Pengadaan Barang / Jasa yang dilaksanakan oleh Pokja SNVT PJPA SUM VII Prov BKL TA 2017;
No. 21 berupa 1 (satu) bundel asli Rincian Kertas Kerja Satker T.A 2017 bertuliskan tangan PJPA;
No. 22 berupa 1 (satu) bundel asli Rincian Kertas Kerja Satker T.A 2017 bertuliskan tangan OP;
No. 23 berupa 1 (satu) bundel asli Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Bengkulu Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat NomorSNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu Ta. 2016
BB No. 119 berupa 1 (satu) lembar struktur organisasi satuan kerja Non Vertikal tertentu PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2017
BB No. 120 berupa 2 (dua) lembar struktur kegiatan sungai dan pantai I SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu
BB No. 121 berupa 1 (satu) buah map kuning merk biola dengan tulisan data kontrak masin2 paket pekerjaan sungai pantai PJSA-SUMSNVT PJPA SUM VIIkepada Bupati Mukomuko tanggal surat 23 Januari 2017 perihal suratpemberitahuan pelaksanaan kegiatan dengan Alokasi Dana APBNTahun Anggaran 2017 di Kabupaten Mukomuko;1 (satu) bundel asli disposisi surat PPK IRA II kepada BupatiBengkulu Selatan tanggal Surat 10 Januari 2017 perihalpemberitahuan pelaksanaan kegiatan dengan Alokasi dana APBN diKabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2017;1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Kepala Balai Wilayah SungaiSumatera VII Nomor : 87 /KPTS /
Proses Pengadaan Barang/ Jasa yang dilaksanakan oleh Pokja SNVT PJPA SUM VII Prov BKLTA 20171 (Satu) bundel asli Rincian Kertas Kerja Satker T.A 2017 bertuliskantangan PJPA1 (Satu) bundel asli Rincian Kertas Kerja Satker T.A 2017 bertuliskantangan OP1 (satu) bundel asli Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan(ULP) Bengkulu Kementrian Pekerjaan Umum dan PerumahanRakyat Nomor : 18 /KPTS / ULP7 /2016 tentang PenugasanKelompok Kerja (POKJA) (Satu) Satuan Kerja Balai Wilayah SungaiSumatera VII Direktorat
115 — 52
: 361126G/039/111 tanggal 29 November2007 sebesar Rp84.000.000 kepada Bendahara Pengeluaran DinasP&K Provinsi NTT (M.DJ FANGGIDAE) untuk Pembayaran LangsungBiaya Transport Petugas UN Tahap Il Untuk 16 Kab/Kota Tahun2007 beserta lampirannya;1 (Satu) map berwarna biru yang berisi asli Surat Perintah PencairanDana Nomor: 361129G/039/111 tanggal 29 November 2007 sebesarRp83.893.000 kepada Bendahara Pengeluaran Dinas P&K ProvinsiNTT (M.DJ FANGGIDAE) untuk Pembayaran Langsung PerjalananDinas dan Lump Sum
: 361126G/039/111 tanggal 29 November2007 sebesar Rp84.000.000 kepada Bendahara Pengeluaran DinasP&K Provinsi NTT (M.DJ FANGGIDAE) untuk Pembayaran LangsungBiaya Transport Petugas UN Tahap Il Untuk 16 Kab/Kota Tahun2007 beserta lampirannya;1 (satu) map berwarna biru yang berisi asli Surat Perintah PencairanDana Nomor: 361129G/039/111 tanggal 29 November 2007 sebesarRp83.893.000 kepada Bendahara Pengeluaran Dinas P&K ProvinsiNTT (M.DJ FANGGIDAE) untuk Pembayaran Langsung PerjalananDinas dan Lump Sum
361126G/039/111 tanggal 29 November2007 sebesar Rp84.000.000,00 kepada Bendahara PengeluaranDinas P&K Provinsi NTT (M.DJ FANGGIDAE) untuk PembayaranLangsung Biaya Transport Petugas UN Tahap Il Untuk 16Kab/Kota Tahun 2007 beserta lampirannya;1 (satu) map berwarna biru yang berisi asli Surat PerintahPencairan Dana Nomor: 361129G/039/111 tanggal 29 November2007 sebesar Rp83.893.000,00 kepada Bendahara PengeluaranDinas P&K Provinsi NTT (M.DJ FANGGIDAE) untuk PembayaranLangsung Perjalanan Dinas dan Lump Sum
174 — 108
tanggal 20 Mei 2005, seluas 226 M2,atas nama ANDRI;Sertifikat Hak Milik No. 548 tanggal 30 Mei 2005, KelurahanDelima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, berdasarkanHalaman 133 dari 525 halaman Putusan Nomor : 45/G/2016/PTUNPBR.55)56)57)58)59)60)Surat Ukur No. 704/2005 tanggal 20 Mei 2005, seluas 223 M2,atas nama ANDRI;Sertifikat Hak Milik No. 549 tanggal 30 Mei 2005, KelurahanDelima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, berdasarkanSurat Ukur No. 705/2005 tanggal 20 Mei 2005, seluas 223 M2,atas nama KIM SUM
KelurahanDelima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, berdasarkanSurat Ukur No. 703/2005 tanggal 20 Mei 2005, seluas 226 M2,atas nama ANDRI;Sertifikat Hak Milik No. 548 tanggal 30 Mei 2005, KelurahanDelima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, berdasarkanSurat Ukur No. 704/2005 tanggal 20 Mei 2005, seluas 223 M2,atas nama ANDRI;Sertifikat Hak Milik No. 549 tanggal 30 Mei 2005, KelurahanDelima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, berdasarkanSurat Ukur No. 705/2005 tanggal 20 Mei 2005, seluas 223 M2,atas nama KIM SUM
43 — 10
persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan.Pasal 79(1) Dalam melakukan evaluasi penawaran, ULP/Pejabat Pengadaan harus berpedomanpada tata cara/kriteria yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan.Pasal 83(1)(3)ULP menyatakan Pelelangan/Pemilihan Langsung gagal apabila :d. tidak ada penawaran yang lulus evaluasi penawaran;e. dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidaksehat;f. harga penawaran terendah terkoreksi untuk Kontrak Harga Satuan dan Kontrakgabungan Lump Sum
persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan.Pasal 79(1) Dalam melakukan evaluasi penawaran, ULP/Pejabat Pengadaan harus berpedomanpada tata cara/kriteria yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan.Pasal 83(1) ULP menyatakan Pelelangan/Pemilihan Langsung gagal apabila :d. tidak ada penawaran yang lulus evaluasi penawaran;e. dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidaksehat;f. harga penawaran terendah terkoreksi untuk Kontrak Harga Satuan dan Kontrakgabungan Lump Sum
44 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
1 unit2 Mesin Jahit DB2B737413 B. 0622015 Brother 1 unit3 Mesin Obras DD4 300 G1271006 JUKI 1 unit4 Mesin Jahit DB2B73533 B 5644807 Brother 1 unit5 Mesin Jahit DB2B737313 J 4511980 Brother 1 unit6 Mesin Jahit xDB2B737313 J 4510259 Brother 1 unitz Mesin Jahit L52130 089238 Mitsubishi 1 unit8 Mesin Obras MA4B551 L4523936 Brother 1 unit9 Mesin Jahit DBJ2B7353 E369481 1 Brother 1 unit10 Mesin Som CM2B9311 A668802 Brother 1 unit11 Mesin Jahit DB2B737313 J4512064 Brothor 1 unit12 Mesin Jahit G6107934 Sum
181 — 153
Rp.2.600.000.SUM Aisa 66s asain Rp.2.716.000,Halaman 95 dari 96 halaman Putusan Nomor: 117/Pdt.G/2020/PN.CbiHalaman 96 dari 96 halaman Putusan Nomor: 117/Pdt.G/2020/PN.Cbi
60 — 31
Kemudian saksi cangkrukan di warung milik BUK SUM yangsudah tutup di Kmp.
83 — 57
Perkara No.72/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bel> jumlah peserta yang memasukan Dokumen Penawaran untukPengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya kurang dari 3(tiga) peserta;> sanggahan dari peserta terhadap hasil prakualifikasi ternyata benar;> tidak ada penawaran yangl ulus evaluasi penawaran;> dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingantidak sehat;> harga penawaran terendah terkoreksi untuk Kontrak Harga Satuandan Kontrak gabungan Lump Sum dan Harga Satuan lebih tinggi dariHPS
EUIS LISNAWATI
Tergugat:
1.Kuasa pengguna anggaran /KPA Dinas pekerjaan umum,penataan ruang, perumahan kawasan permukiman dan pertanahan kota sukabumi
2.Pokja pemilihan rehabilitasi jaringan irigasi D. I Tonjong
Intervensi:
CV. TEGAR
249 — 203
., oleh karena itu harga yang ditawarkan oleh peserta lelangmerupakan harga Lump Sum (satu harga untuk seluruh komponenSMKK sesuai aturan yang berlaku) sebagaimana yang dimaksud Bab.Il poin 18.4.6. Bahwa dalam Posita Gugatan a quo halaman 13 poin 11, Penggugattelah mempertanyakan mengenai SMKK kepada Tergugat dalamproses Aanwijzing untuk pekerjaan lain, yang menjadi aneh bagi kamisebagai pemenang lelang dan berkontrak dalam pekerjaanini,,"mMengapa waktu aanwijzing pekerjaan rehabilitasi D.Il.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum II : Umar Assegaf, SH
Terbanding/Penuntut Umum I : ZILZALIANA, SH.
Terbanding/Penuntut Umum III : KARDONO, SH
218 — 111
Karena itu. perhitungan kerugiankeuangan negara dilakukan oleh BPKP dengan menggunakan caramenghitung selisih nilai real cost dengan nilai kontrak maka dinyatakanHalaman 80 dari 113 Putusan Nomor 7/PID.SUS/TIPIKOR/2020/PT BNAsebagai kerugian Negara dan diterapkan dalam kontrak Lump sum inijelas merupakan perhitungan yang sangat keliru dan menyesatkan.Karena perhitungan tersebut telah merubah nilai penawaran yang telahdisepakati dalam kontrak dan hal ini jelas bertentangan denganketentuan yang menyatakan
1011 — 1044
SomadMaringan25 41 Tanjung/Rohana 335 100,000,000 7,500,000 32 32 32 3200000000 240,000,000 3,440,000,000Sire gara . 343 100,000,000 7,500,000 49 49 49 4900000000 367,500,000 5,267,500,00026 42 Supraptiwi/Sum itro47> 80,500,000 7,000,000 32 32 64 2576000000 448,000,000 3,024,000,00027 43 Supraptiwi ay. . 331 100,000,000 7,500,000 36 18 36 3600000000 270,000,000 3,870,000,00028 44 Supriy ono/Sanadi. 424 100,000,000 7,500,000 35 50 105 3500000000 787,500,000 4,287,500,00029 45 Ratna Sari433 80,500,000
62 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
SUM AD Lecce eect eeeteeeeeeaaeaaaaeananaaaaes Rp35.000.000,00 ; Atas pembayaran tersebut seluruhnya telah diterima oleh kasir (Sdri.Ida) dan telah dicatat oleh Bagian Akuntansi dan merupakanpendapatan PD. Pembangunan Kota Cirebon ; Dan sebelum berakhirnya masa sewa pada akhir tahun 2009, pada bulanDesember 2007 (tidak diketahui tanggalnya) kasir PD. Pembangunan KotaCirebon menerima kembali pembayaran dari Drs. H.E. Jumhana Cholil,M.M., yang diterima dari Sdr.