Ditemukan 4987 data
Terbanding/Terdakwa : Rosmayanti, SE Binti Alm. Nanang Rusiana
26 — 21
No.619/PID.SUS/2018/PT.MKS.telinga, pipi kiri dan kanan saksi Akhdan yang masih tergolong anak kecil,kemudian menjewer telinga, melipat jari tangan ke belakang dan menendangbagian lutut kaki saksi Akhdan sebelah kanan sangat berlebihnan yangtidapantasnya dilakukan oleh terdakwa selaku seorang Pegawai Negeri Sipilyang seharusnya memberi contoh suri tauladan yang baik kepadamasyarakat, apalagi perbuatan itu dilakukan dilingkungan Sekolah ( TKPembina ) yang disaksikan oleh anakanak didik dan guruguru
1.SIRAJUDIN
2.IDA
68 — 24
kutipan akta kelahiranHalaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 45/Pat.P/2019/PN Dpuanak tersebut menjadi HERMANTO lahir di Dompu, tanggal 1 April 2002, gunakepentingan dikemudian hari;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (1) Undang No. 23Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perubahan namadilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon,selanjutnya dalam Ayat (2) ditentukan bahwa perubahan nama tersebut wajibdidaftarkan oleh orang yang berubah namanya tersebut kepada Catatan Sipilyang
29 — 17
untukmengurus segala kepentingan anak dengan dibuktikan tidak adanya catatankriminal atas nama yang bersangkutan;Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2021/PA.JnpMenimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 berupa Keputusan GubernurSulawesi Selatan kenaikan pangkat atas nama XXX dan bukti P.12 KeputusanBupati tentang Pemberian Kenaikan Pangkat, Pengabdian, Pemberhentian danPemberian Pensiun Janda/Duda/Anak, Majelis Hakim meniali telah terbuktibahwa ayah Pemohon yang bernama XXX adalah seorang pegawai negeri sipilyang
Lukman Hakim
22 — 2
Kelahiran yangbersangkutan sesuai pembetulan/ Penggantian nama tersebut atau dalamRegister yang tersedia untuk itu ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang AdministrasiKependudukan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UndangUndangNomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, bahwa terhadapperubahan nama perlu dilakukan pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipilyang
LAILATUL AMAL
18 — 5
/Perkara Perdata Nomor 682/Pdt.P/2017/PN MlgNomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, bahwa terhadapperubahan nama perlu dilakukan pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipilyang berupa catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan KutipanAkta Pencatatan Sipil, yang mana pencatatan tersebut dilakukanberdasarkan laporan dari penduduk atau dalam hal ini disebut sebagaiPemohon kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta PencatatanSipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak
25 — 2
Kabupaten Pasuruan padatanggal 26 Oktober 2008 ;Bahwa benar selama dalam perkawinannya Pemohon telah dikaruniahi anak bernamaCHELSEA PUTISA RIZQIYAH, perempuan, anak ke1 (satu) lahir di KabupatenPasuruan, pada hari Senin legi, tanggal 29 Maret 2010;Bahwa benar anak Pemohon yang bernama CHELSEA PUTISA RIZQTY AH sampaisaat ini belum mempunyai Akte Kelahiran;Bahwa benar karena kekhilafan/kealpaan Pemohon mengakibatkan kelahiran anaktersebut belum didaftar dan dicatatkan di kantor Kependudukan dan Catatan Sipilyang
Sri Mijayanti
59 — 3
Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD InstansiPelaksana membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipildan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;Menimbang, bahwa untuk dapat diterbitkannya akta pencatatan sipilyang hilang maka Petugas Registrasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipilharus melakukan verifikasi dan validasi data penduduk terlebih dahulu barukemudian Petugas registrasi membuat duplikat Kutipan Akta Pencatatan Sipildan merekam ke dalam database kependudukan dan
NURMAWATI
26 — 3
Kelahiran Nomor 3815.F/Proda/1987 tanggal 20Desember 2002 tentang penggantian nama Bapak Pemohon di Akta KelahiranPemohon yang semula NURMAWATI anak perempuan dari pasangan suami istri HajiAbdul Malik Hasan dan Fatimah diganti menjadi NURMAWATI anak perempuan daripasangan suami istri Haji Abdul Khalik dan Fatimah, sesuai dengan ketentuan Pasal101 Huruf c Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 yaituPejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipilyang
21 — 9
akte lahir anak pemohon yng bernamaMuhammad Rafa hanya tertulis SUPIYANI , maka untuk dapat diperbaiki dariSUPIANI YUSUP menjadi SUPIYANI ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 UndangUndang RI No.24 tahun2013 tentang Perubahan atas UndangUndang No.23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan mengatur bahwa perubahan nama dilaksanakan berdasarkanPenetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon . selanjutnya , perubahan namatersebut wajib di daftarkan oleh orang yang berubah nama tersebut kepada Catatan sipilyang
SYLVIA BUDIHARDJA
30 — 3
laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PejabatPencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipildan kutipan akta Pencatatan Sipil;Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut diatas dengan demikiantelah benar Permohonan pemohon untuk memperoleh Penetapan gunamencatatkan perubahan nama pemohon yang bernama SYLVIA menjadiSYLVIA BUDIHARDJA;Menimbang, bahwa lebih lanjut Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipilyang
161 — 29
Sipil Kota Malangmaka instansi pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan KotaMalang tempat Domisili Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang AdministrasiKependudukan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UndangUndangNomor.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, bahwa terhadapperubahan nama perlu dilakukan pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipilyang
NI PUTU APRIANI
17 — 10
Srpperubahan tempat lahir Pemohon tersebut pada pinggiran akta catatan sipilyang bersangkutan ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka petitumke3 (ketiga) adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkanmaka biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan Pemohondihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkandalam amar penetapan ini ;Mengingat ketentuan Pasal 52 UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013tentang
20 — 2
Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Dan PencatatanSipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatatkan kelahiran anak Pemohon,setelah Pemohon menunjukan penetapan ini kedalam daftar pencatatan sipilyang sedang berjalan atas kelahiran anak Pemohon bernama EKASETIAWAN, lahir di Desa Pagak, Kecamatan Purwareja Klampok, KabupatenBanjarnegara, pada hari Senin Pahing tanggal 11 Desember 2006, anak lakilaki dari suami isteri sah bernama SUKIMAN dengan SUTIYAH, Kemudiansegera menerbitkan Akta
BINTANG IRIAN HUTAGULUNG
30 — 18
socecenennee Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untukmerubah dan atau memperbaiki nama Anak Pemohon yang tercantumdalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut dikabulkan makaberdasarkan Pasal 52 Ayat (2) UndangUndang Republik IndonesiaNomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 59 Ayat(1) Peraturan Presiden R.I (Perpres) Nomor 96 tahun 2018 tentangpersyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipilyang
41 — 17
sejak tanggal kelahiran sebagaimana yangditetapkan Undangundang;Menimbang, bahwa walaupun pada umumnya perkara permohonan sifatnyaadalah sepihak dimana konsekuensi dari hal tersebut hanya mengikat pihak yangbertindak sebagai Pemohon, akan tetapi dalam Permohonan penerbitan Akta7Kelahiran ini melibatkan pihak lain diluar Pemohon, dimana pihak lain tersebutterlibat karena kewenangannya yang ditentukan Undangundang, Aquo dinaskependudukan dan pencatatan sipil yang bertindak sebagai pejabat pencatatan sipilyang
198 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf bUndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara danPasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentangManajemen Pegawai Negeri Sipil, yang ditegaskan dengan SuratKeputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri PendayagunaanAparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala BadanKepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipilyang
105 — 868
Nomor 45 Tahun 1990 tentang PerubahanPeraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 tentang IzinPerkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2019/PN SimMenimbang, bahwa berdasarkan pasal 3 ayat (1) Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinandan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil menyebutkan Pegawai Negeri Sipilyang
sesuai ketentuan Pasal 40 UndangUndangNomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan secara imperatif danlimitatif mengatur kewajiban setiap penduduk yang mengalami perceraian tersebutuntuk melaporkan perceraian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan PencatatanSipil tempat pencatatan peristiwa perceraian paling lambat 60 (enam puluh) hari sejakputusan pengadilan tentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap dansebagai konsekwensi yuridisnya, maka Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipilyang
Juminah
17 — 2
Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Malang untukmencatat tentang kematian tersebut dalam buku regester catatan sipilyang berlaku bagi Warga Negara Republik Indonesia dan sekaligusdapat menerbitkan Akte Kematian atas nama JAPAR ;4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkarasebesar Rp. 122.000,(Seratus dua puluh dua ribu rupiah);Demikian ditetapkan pada hari Selasa,tanggal 13 Oktober 2020olehBAMBANG RUDIAWAN, S.H.
Nasib Kahono
25 — 4
Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD InstansiPelaksana membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipildan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;Menimbang, bahwa untuk dapat diterbitkannya akta pencatatan sipilyang hilang maka Petugas Registrasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipilharus melakukan verifikasi dan validasi data penduduk terlebih dahulu baruHalaman 6 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2019/PN Met.kemudian Petugas registrasi membuat duplikat Kutipan Akta
32 — 8
;Menimbang, bahwa terhadap hal di atas, Hakim Pengadilan NegeriSungailiat akan mempertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa Akta Kelahiran merupakan Akta Pencatatan Sipilyang memuat peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam registerPencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana (lihat Pasal 1 butir 15 UU Adminduk);Menimbang, bahwa sedangkan peristiwa penting tersebut merupakankejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati,perkawinan, perceraian, pengakuan anak