Ditemukan 11447 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Partai politik
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Kepailitan
Putus : 18-12-2012 — Upload : 19-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 177 PK/PDT.SUS/2012
Tanggal 18 Desember 2012 — PT. BATAVIA GRAHA CIPTA UTAMA VS PT. PATRA JASA
265 — 156 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa fakta jalannya persidangan dalam perkara a quo padatingkat pertama:Multy partai karena piahk yang terlibat dan berkepentingandalam persidangan tersebut yaitu : Pemohon Pailit, TermohonPailit, dan 2 piak lain yang ditarik oleh pemohon dengandidalilkan sebagai kreditor, hal mana pihak pihak tersebutduduk dikursi persidangan dan memberikan keterangan dansikap dan tuntutannya masing masing;Terjadi jawab jinawab dan pembuktian diantara masing masingpiahk, knhususnya Pemohon dengan Termohon;Ada upaya
Pengadilan PTUN BENGKULU TUN
Register : 13-05-2019 — Putus : 21-08-2019 — Upload : 07-09-2019
Putusan PTUN BENGKULU Nomor 97/G/2019/PTUN.BKL
Tanggal 21 Agustus 2019 — Penggugat:
ERWAN MURSIDI, S.Pt.
Tergugat:
Bupati Bengkulu Selatan
86 — 70
  • Menjadi anggota dan/ atau pengurus Partai Politik; atau;d. Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilanyang telah memiliki kekuatan hukum tetap karenamelakukan tindak pidana dengan pidana penjarapaiing singkat 2 (dua) tahun dane pidanayangdilakukan dengan berencana.12. Bahwa Penggugat telah selesai menjalani masa pidana sesuaiPutusan yang telah berkekuatan Hukum Tetap, berdasarkanputusan incrah Pengadilan Negri Bengkulu nomor : 23/Pid/SusPK/PN.
Pengadilan PTUN PONTIANAK TUN Perijinan
Register : 01-04-2014 — Putus : 19-08-2014 — Upload : 24-11-2014
Putusan PTUN PONTIANAK Nomor 22/G/2014/PTUN-PTK
Tanggal 19 Agustus 2014 — PT. BORNEO TRIBUNE PRESS, beralamat di Jalan Purnama Dalam No. 2 Kota Pontianak, Kalimantan Barat, M E L A W A N KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT, Tempat Kedudukan di Jalan A. Yani Pontianak
185 — 240
  • Penetapan Ketua PTUN Yogyakarta Nomor: 06/G/2010/PTUN.YK tanggal16 Juni 2010 dengan Objek Gugatan Surat Para Tergugat Nomor: S3299/PW .12/5/2009tanggal 6 Oktober 2009 tentang Perhitungan KerugianKeuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada BantuanKeuangan untuk Partai Politik DPC Partai Damai Sejahtera TahunAnggaran 2006 dan 2007 ; b.
Pengadilan PTUN Pangkal Pinang TUN
Register : 24-04-2019 — Putus : 09-09-2019 — Upload : 11-09-2019
Putusan PTUN Pangkal Pinang Nomor 16/G/2019/PTUN.PGP
Tanggal 9 September 2019 — Penggugat:
SUHAIRI, SKM
Tergugat:
WALIKOTA PANGKALPINANG
161 — 46
  • (4) PNS diberhentikan tidak dengan hormat hormat karena :a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilanyang telah memiliki kKekuatan hukum tetap karena melakukanHalaman 22 dari 60 Halaman Putusan Nomor : 16/G/2019/PTUN.PGPtindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatanyang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;Cc. menjadi anggota dan/atau pengurus partai
    Sipil, yang norma hukumnya berbunyi sebagai berikut :Pasal 250PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila :a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;b. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkanputusan pengadilan yang telah memiliki kKekuatan hukum tetapkarena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindakpidana kejahatan yang ada hubungan dengan Jabatan dan/ataupidana umum;Cc. menjadi anggota dan/atau pengurus partai
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus
Register : 11-01-2019 — Putus : 31-01-2019 — Upload : 03-07-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 4/PID.TPK/2019/PT DKI
Tanggal 31 Januari 2019 — Pembanding/Penuntut Umum : LIE PUTRA SETIAWAN
Terbanding/Terdakwa : Johanes Budisutrisno Kotjo
413 — 217

  • 5

    1 (satu) bundel surat dengan Nomor: SJ.00.1918/FPG/DPR/III/2018 tanggal 23 Maret 2018 perihal: Perubahan Susunan Pimpinan Fraksi Partai Golkar dan Susunan Anggota FPG DPR RI Alat Kelengkapan Dewan.

    6

    1 (satu) Bundel Bahan Rapat Konsinyering Komisi VII DPR RI yang didalamnya terdapat Rencana Detail Program 35.000 Watt.

    Eni Maulani S dalamKeanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Masa Jabatan Tahun20142019.1 (Satu) bundel Surat dengan Nomor:5 SJ.00.1918/FPG/DPRIIII/2018 tanggal 23 Maret 2018 perihal:Perubahan Susunan Pimpinan Fraksi Partai Golkar danSusunan Anggota FPG DPR RI Alat Kelengkapan Dewan.6 1 (Satu) Bundel Bahan Rapat Konsinyering Komisi VII DPR RIyang didalamnya terdapat Rencana Detail Program 35.000 Hal. 21.
    Eni Maulani S dalamKeanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Masa Jabatan Tahun20142019. 1 (Satu) bundel Surat dengan Nomor:SJ.00.1918/FPG/DPRIIII/2018 tanggal 23 Maret 2018 perihal:Perubahan Susunan Pimpinan Fraksi Partai Golkar danSusunan Anggota FPG DPR RI Alat Kelengkapan Dewan. 1 (satu) Bundel Bahan Rapat Konsinyering Komisi VII DPR RIyang didalamnya terdapat Rencana Detail Program 35.000Watt. 1 (satu) Bundel Kebijakan Batubara Nasional Pokok Bahasan2.
Pengadilan PN BATAM Pidana Umum Penggelapan
Register : 13-03-2019 — Putus : 30-04-2019 — Upload : 07-05-2019
Putusan PN BATAM Nomor 172/Pid.B/2019/PN Btm
Tanggal 30 April 2019 — Penuntut Umum:
SAMSUL SITINJAK,SH
Terdakwa:
LALU RODIANSYAH Als DODI Als ODI
26 — 16
  • Saktiyanti; Bahwa pada waktu terdakwa menyewa mobil saksiterdakwa mengatakan akan dipergunakan untuk keperluan sebagai timsukses partai yaitu untuk mengantar spanduk ke daerah Barelang;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut dimana Terdakwamenyatakan benar dan tidak ada keberatan.3.
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN Kepegawaian
Register : 05-04-2017 — Putus : 30-05-2017 — Upload : 11-07-2017
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 026/G/2017/PTUN.SMG
Tanggal 30 Mei 2017 — Drs. SIDIK PURNOMO,M.Pd Melawan GUBERNUR JAWA TENGAH
130 — 53
  • permintaansendiri karena melakukan pelanggaran disiplin PNS tingkatGta ase eeeeAyat (4) PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila danUndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahunb. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusanpengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetapkarena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atautindak pidana kejahatan yang ada hubungannya denganJabatan dan/atau pidana umuM, c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai
Pengadilan PN KENDAL Pidana Umum
Register : 23-04-2019 — Putus : 13-06-2019 — Upload : 20-06-2019
Putusan PN KENDAL Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN Kdl
Tanggal 13 Juni 2019 — Penuntut Umum:
N.KRISTIN A, SH.MH
Terdakwa:
Aris Hanifal Iksan Alias Kucrit Bin Muni Antoro
29 — 7
  • Rokhim, dan yang lainnya secara ecerandalam bentuk paketan, sedangkan kepada saksi Uli Nuha Alias Onel paketanpil warna putih berlogo Y tersebut dijual dalam partai besar karena untukdijual kembali yaitu sebanyak 100 (seratus) paket @ 3 (tiga) butir denganHal4 Putusan No 52 / pid Sus /2019 /PN Kdlharga Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan sistem pembayaranapabila sudah laku baru dibayarkan; Bahwa keuntungan yang terdakwa peroleh dari penjualan pil warna putihberlogo Y kepada saksi Uli Nuha
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Umum
Register : 08-09-2020 — Putus : 01-12-2020 — Upload : 06-12-2020
Putusan PN SURABAYA Nomor 1967/Pid.B/2020/PN Sby
Tanggal 1 Desember 2020 — Penuntut Umum:
SAMSU J. EFENDI BANU, SH
Terdakwa:
HERRY SUGIARTO, SE ANAK DARI HERMAN WAHYUDI
232 — 95
  • PN.SbySurabaya, tmembuat pencahariannya atau kebiasaannya membeli barangbarangdengan maksud supaya ia sendiri atau orang lain mendapatkan barangbarang itudengan tidak melunaskan sama sekali pembayarannya, yang terdakwa lakukandengan cara sebagai berikut : Bahwa terdakwa yang adalah seorang wiraswasta dan pemilik Toko / UDYANZEN ELEKTRONIK bergerak dibidang usaha jual beli perabot / barangelektronik berupa televisi, kulkas, mesin cuci dan lainnya dimana biasanyaterdakwa membeli barang elektronik secara partai
Pengadilan PN PAYAKUMBUH Pidana Khusus Tindak Pidana Ekonomi
Register : 05-01-2017 — Putus : 26-01-2017 — Upload : 12-09-2017
Putusan PN PAYAKUMBUH Nomor 11/Pid.Sus/2017/PN.PYH
Tanggal 26 Januari 2017 — M.GAZALI Pgl ALI BIN ARIUS
265 — 52
  • dan / atau petani disektor pertanian meliputi pupuk urea, SP36, ZA, danNPK dan jenis pupuk bersubsidi lainnya yang ditetapkan oleh Menteri yangmenyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pertanian.Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Produsen adalahperusahaan yang memproduksi pupuk urea, SP36, ZA, dan NPK di dalamnegeri dan yang dimaksud dengan Distributor adalah badan usaha yangsyah ditunjuk oleh produsen untuk melakukan pembelian, penyimpanan,penjualan serta pemasaran pupuk bersubsidi dalam partai
Pengadilan PN PUTUSSIBAU Pidana Umum
Putus : 24-11-2010 — Upload : 01-09-2017
Putusan PN PUTUSSIBAU Nomor 243 / PID / 2010 / PT. PTK
Tanggal 24 Nopember 2010 — MADDUANI ALIAS MAD BIN MASRAH
34 — 12
  • Kapuas Hulu tersebut adalah hanya sebagai mantan calonlegislatif partai Golkar tahun 2009 namun tidak terpilih, sehingga persepsi atau anggapanorang bahwa terdakwa adalah team sukses pasangan calon tersebut;Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang buktiberupa : Uang sebanyak Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan pecahan uang Rp. 50.000(Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar;Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukumsehingga
Pengadilan PN RENGAT Pidana Khusus Korupsi
Putus : 15-09-2011 — Upload : 03-05-2012
Putusan PN RENGAT Nomor 144/Pid.B/2011/PN.RGT
Tanggal 15 September 2011 — TOMIMI COMARA, SPi, DKK
121 — 20
  • kasbon di kantor DPRDInhu dan ada yang tidak mengetahuinya;Bahwa saksi tidak pernah ikut dalam pembahasan mengenaianggaran karena yang ikut adalah pimpinan yudikatif daneksekutif dan saksi tidak mengetahuinya;Bahwa saksi di DPRD Inhu sebagai Ketua Komisi Golkar yangjumlahnya Golkar Plus yang anggotanya 12Bahwa sewaktu saksi menjabat sebagai Ketua Komisi GolkarPlus tidak pernah secara khusus membahas kasbon tetapisecara pribadi sebagai Ketua hanya menampung mengenaikeluhan anggota dewan dan dari partai
    Inhu APBD Tahun 2005 s/de Bahwa jabatan saksi pada waktu itu adalah Anggota DPRDdari partai Persatuan PersatuanDaerah ) ; 22 ooo nnn nnn nnn nnn enn nn nnn nnn nnn nee e naee Bahwa Tugas Saksi sebagai Anggota DPRDadalah :1. Menampung aspirasi masyarakat sekaligusmenyampaikan aspirasi masyarakat kepadapemerintah Daerah untuk menunjang ataumengejar lajunya Pembangunan~ dan152152Perekonomian masyarakat di KabupatenIndragiri Hulu; 2.
    tidak mengetahui adanya kasbon di KantorDPRD Inhu ;Bahwa saksi tidak tahu adanya dilakukannya rapat resmi yangmembicarakan masalahBahwa saksi sebagai Ketua Pimpinan tidak mengetahuimengenai adanya kasbon di kantor DPRDBahwa saksi tidak mengetahui terkaitnya masalah kasbonterhadap saksi Yuridis;Bahwa yang saksi tahu yakni masalah korupsi dan saksi tidaktahu tentang para Saksi terlibat apa;Saksi SAIDINA UMAR, S.Ag., dibawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa saksi adalah ututsan partai
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 26-03-2014 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 236 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 26 Maret 2014 — Drs. H. RAHUDMAN HARAHAP, MM
189 — 138 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Belanja Bantuan Keuangan kepada Kecamatan/Desa/Kelurahan;c) Barang bukti : Surat Permintaan Pembayaran (SPP), dan DaftarRincian Penggunaan Anggaran Belanja (DPPA) yang diajukanTerdakwa dan Amrin Tambunan tanggal 6 Januari 2005 dantanggal 13 April 2005, serta SPM (sementara) yang dikeluarkanKabag Keuangan dan BUD telah tertulis TPAPD sebagai BelanjaBagi Hasil dan Bantuan Keuangan berupa Bantuan Keuangankepada Kecamatan/Desa Kelurahan bersamaan dengan bantuankeuangan kepada Organisasi Kemasyarakatan, Partai
    sehinggasetiap Kabupaten memberikan TPAPD sesuai kemampuankeuangannya. kKemampuan keuangan Daerah ditentukan jikaditetapkan dalam APBD yang dibahas antara Kepala Daerahdengan DPRD, sehingga di beberapa daerah TPAPD tidaksemua memberikan dan tidak serentak;Barang bukti Surat Permintaan Pembayaran (SPP), dan DaftarRincian Penggunaan Anggaran Belanja (DPPA) yang diajukan2)Terdakwa dan Amrin tanggal 6 Januari 2005 dan tanggal 13April 2005, bahwa TPAPD diajukan bersamaan denganbantuan keuangan kepada partai
    Barang bukti Surat Permintaan Pembayaran (SPP), danDaftar Rincian Penggunaan Anggaran Belanja (DPPA) yangdiajukan Terdakwa dan Armin tanggal 6 Januari 2005 dantanggal 13 April 2005, bahwa TPAPD diajukan bersamaandengan bantuan keuangan kepada partai politik, organisasisosial, keagamaan, dll. Fakta ini menunjukkan danmembuktikan bahwa TPAPD bukanlah Belanja Pegawaitetapi termasuk dalam Belanja Bagi Hasil dan BantuanKeuangan;k.
Pengadilan PT SEMARANG Pidana Khusus
Register : 19-05-2014 — Putus : 26-06-2014 — Upload : 05-07-2019
Putusan PT SEMARANG Nomor 21/PID.TPK/2014/PT SMG
Tanggal 26 Juni 2014 — Pembanding/Jaksa Penuntut : SISWANTO
Pembanding/Terdakwa : PRAGSONO Diwakili Oleh : SUSILOWATI, SH.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : PRAGSONO Diwakili Oleh : SUSILOWATI, SH.
126 — 82
  • 1 (satu) lembar fotocopi Tanda Terima Kejaksaan Agung RI perihal Surat dari DPP Partai Golkar Nomor : B-111/GOLKAR/III/2011 tanggal 31 Maret 2011 perihal Permohonan Penundaan Eksekusi dan Nomor : B-110/GOLKAR/III/2011 tanggal 31 Maret 2011 perihal Permohonan Dukungan Kembali dengan tujuan Jaksa Agung RI yang diterima oleh Risty.
    JaksaAgung RI dari Dewan Pimpinan Pusat Golongan Karya Nomor : B111/GOLKARIIII/2011 tanggal 31 Maret 2011 perihal Permohonan PenundaanEksekusi yang ditandatangani oleh Prof.Dr.Muladi,SH selaku Ketua dan IdrusMarham selaku Sekretaris Jenderal, yang terdapat stempel biru bertuliskanDiterima Olen Mahkamah Agung RI pada tanggal 1 April 2011 tertanda Suci.Halaman 18 Put.No.21/Pid SusTPK/2014/PT SMG81.82.83.84.85.86.87.88.1 (satu) lembar fotocopi Tanda Terima Kejaksaan Agung RI perihal Surat dariDPP Partai
    Suci.2 (dua) lembar fotocopi surat kepada Bapak BASRIEF ARIEF,SH,MH JaksaAgung RI dari Dewan Pimpinan Pusat Golongan Karya Nomor : B111/GOLKARIIII/2011 tanggal 31 Maret 2011 perihal Permohonan PenundaanEksekusi yang ditandatangani oleh Prof.Dr.Muladi,SH selaku Ketua dan IdrusMarham selaku Sekretaris Jenderal, yang terdapat stempel biru bertuliskanDiterima Olen Mahkamah Agung RI pada tanggal 1 April 2011 tertanda Suci.1 (satu) lembar fotocopi Tanda Terima Kejaksaan Agung RI perihal Surat dariDPP Partai
    Suci.2 (dua) lembar fotocopi surat kepada Bapak BASRIEF ARIEF,SH,MHJaksa Agung RI dari Dewan Pimpinan Pusat Golongan Karya Nomor : B111/GOLKAR/III/2011 tanggal 31 Maret 2011 perihal PermohonanPenundaan Eksekusi yang ditandatangani oleh Prof.Dr.Muladi,SH selakuKetua dan Idrus Marham selaku Sekretaris Jenderal, yang terdapatstempel biru bertuliskan Diterima Oleh Mahkamah Agung RI pada tanggal1 April 2011 tertanda Suci.1 (satu) lembar fotocopi Tanda Terima Kejaksaan Agung RI perihal Suratdari DPP Partai
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Pidana Umum
Register : 10-12-2021 — Putus : 23-03-2022 — Upload : 10-04-2022
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 995/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim
Tanggal 23 Maret 2022 — Penuntut Umum:
ADE SOLAHUDIN, SH., MH
Terdakwa:
FAISAL RIZAL alias CACA alias CICA alias FAISAL
143 — 65
  • rompi hitam LAZ ABA SUMUT
  • 1 (satu) bundel laporan kutipan kolektor dan rincian pengeluaran bulan Februari s/d November 2020
  • 1 bendel laporan donator LAZ ABA Tanjung balai bulai Januari s/d November 2020
  • 1 (satu) buah Surat penunjukkan FAISAL RIZAL sebagai Ketua Pokja Tanjung Balai Asahan Yayasan Baitul Maal Abdurahman Auf Sumatera Utara
  • 1 (satu) buah bulletin An-Najah Sufi Duri Dalam Gerakan Islam
  • 1 (satu) buah bulletin An-Najah Partai
    Allah Partai Setan
  • 1 (satu) buah bulletin An-Najah Khilafah Islamm Spirit Keadilan
  • 1 (satu) buah Bulletin An-Najah 212 Menuju Kedaulatan bertauhid
  • 1 (satu) buah buku berjudul melacak Jejak Thagut
  • 1 (satu) buah buku berjudul Harakah Jihad Ibnu Taimiyah
  • 1 (satu) buah fotocopy bukuPeran Muslimah dalam Jihad
  • 1 (satu) buah buku kas tabungan Azzan
  • 1 (satu) buah buku (
Pengadilan PN LUMAJANG Perdata Tanah
Register : 09-01-2014 — Putus : 10-07-2014 — Upload : 10-12-2015
Putusan PN LUMAJANG Nomor 02/Pdt.G/2014/PN.Lmj.
Tanggal 10 Juli 2014 — * Perdata - Wiwik Ernawati - Mohammad Imron Hamjah Safroni - Ismi Rojiah - Ana Nur Ajijah MELAWAN - Mbok Suwartini (istri almarhum Pak Abu Amar) - Pemerintah Negara Republik Indonesia Cq Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Cq Gubenur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur Cq Bupati Kepala Daerah Kabupaten Lumajang, Cq Kepala Kecamatan Sukodono - Pemerintah Negara Republik Indonesia Cq Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Cq Gubenur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur Cq Bupati Kepala Daerah Kabupaten Lumajang, Cq Kepala Kecamatan Sukodono, Cq Kepala Desa, Desa Dawuhan Lor - Pemerintah Negara Republik Indonesia Cq Menteri Keuangan Republik Indonesia, Cq Kepala kantor Wilayah Depatemen Keuangan Republik Indonesia Jawa Timur Cq Kepala kantor Wilayah DJP Jawa Timur III Kantor Pelayanan Pajak Pratama Probolinggo
94 — 10
  • Kecamatan Sukodono, KabupatenLumajang menganjurkan supaya Tumi alias Tuni disuruh mengajukanGugatan Ke Pengadilan Negeri Lumajang ;Bahwa berhubung pada waktuitu Tumi alias Tuni keterbatasan danaserta takut kepada Suami Tergugat I yang bernama Abu Amar sekarangtelah almarhum adalah seorang Anggota Angkatan Darat Tentara NasionalIndonesia, Tumi alias Tuni merasa ketakutan dimana pada waktu ituTentara Nasional Indonesia yang berkuasa (Negara totaliter) dan padawaktu itu Tumi alias Tuni dituduh anggota partai
Pengadilan PN BITUNG Perdata Tanah
Register : 22-11-2017 — Putus : 24-05-2018 — Upload : 29-08-2020
Putusan PN BITUNG Nomor 159/Pdt.Bth/2017/PN Bit
Tanggal 24 Mei 2018 — Penggugat -EVI LIMUAT Tergugat -SULCE DONGGA -MUHAMAD SANUSI LACAKA
194 — 68
  • milik, sedangkan dalam pasal 378 Rv landasan yang dirumuskandidalamnya, putusan yang dilawan adalah putusan yang: merugikan kepentingan mereka : merugikan hak mereka ;Halaman 27 dari 35Putusan Nomor 159/Pdt Bth/201 PM tidak ikut sebagai pihak dalam putusan yang dilawan; A.Menimbang, bahwa Pasal 206 ayat (6) R.Bg mengenal dua jenisperlawanan terhadap putusan atau penetapan yakni Perlawanan yangdilakukan oleh pihak yang langsung terlibat dalam proses putusan ataupenetapan, yang dikenal dengan nama Partai
Pengadilan PN PAINAN Pidana Khusus
Register : 07-04-2021 — Putus : 17-06-2021 — Upload : 26-07-2021
Putusan PN PAINAN Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Pnn
Tanggal 17 Juni 2021 — Penuntut Umum:
1.Reni Herman, S.H.
2.Tigor Apred Zenegger, S.H.
Terdakwa:
Khairil Alias Kyai Khairil Bin Syarif St. Ibrahim
387 — 305
  • simbol dalampostingan Terdakwa, selain itu dengan adanya orang yang menyukai dan tidakmenyukai postingan Terdakwa hal tersebut menunjukkan sudah terjadinyagesekan antara orang yang setuju dengan postingan tersebut berarti setujuterkait katakata yang disusun dalam kalimat dengan unsur ujaran kebenciantersebut sehingga menjadi tidak menyukai dan terprovokasi dengan postinganTerdakwa dan golongan orang yang tidak setuju dengan postingan kalimattersebut yang bisa saja merupakan golongan simpatisan dari partai
Pengadilan PT SEMARANG Perdata
Putus : 26-10-2016 — Upload : 17-01-2017
Putusan PT SEMARANG Nomor 355/Pdt/2016/PT SMG
Tanggal 26 Oktober 2016 — DAMAN HURI, S.E. melawan PT Bank Negara Indonesia (Pesero) Tbk dkk
34 — 22
  • Bahwa sudah sangat jelas dan terang gugatan yang diajukan olehPara PENGGUGAT tidak sesuai dengan prinsip partai kontrak yangdigariskan oleh Pasal 1340 KUHPerdata (Sebagaimana tercantumdalam bukunya M. Yahya Harahap, SH., Hukum Acara Perdatatentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan PutusanPengadilan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2004, Halaman 439)Hal 9 putusan. No.355/Pdt/2016/PT SMGsehingga gugatan Para PENGGUGAT dapat dikatakan error inpersona.2.
Pengadilan PA PARIGI Perdata Agama
Register : 25-11-2015 — Putus : 23-06-2016 — Upload : 19-03-2020
Putusan PA PARIGI Nomor 0306/Pdt.G/2015/PA.Prgi
Tanggal 23 Juni 2016 — Penggugat melawan Tergugat
44 — 16
  • Penggugat;Bahwa saksi kenal Tergugat sejak akhir 2015 karena sama sama aktifdiorganisasi dan di partai:Bahwa saksi tidak tahu di mana mereka tinggal setelah menikah, yangsaksi ketahui Tergugat tinggal di kos di belakang Kantor Camat Parigitepatnya di Kelurahar@i>Bahwa setahu saksi Tergugat tinggal di kos bersama dengan temantemannya;Bahwa Penggugat tidak pernah datang menemui Tergugat di kosnya:Bahwa tidak setiap hari Tergugat menetap di kosnya, Tergugat jugabiasa menginap di tempat lain atau di kantor partai