Ditemukan 9457 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 18-01-2016 — Putus : 07-04-2016 — Upload : 14-06-2016
Putusan PN KUALA KAPUAS Nomor 3/PDT.G/2016/PN Klk
Tanggal 7 April 2016 — SISWANDI,S.HUT., bertempat tinggal di Jalan Tajahan Antang RT 1 Kecamatan Lahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Naduh,SH. dan Guruh Eka Saputra,SH.,MH. Advokat dari kantor hukum NADUH,SH.& REKAN, beralamat jalan Sapan Raya Nomor 37 RT 09 RW IX Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya kota Palangkaraya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Januari 2016, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT. L A W A N 1. MAHKAMAH PARTAI DEMOKRAT, Dalam hal ini diwakili DR.Amir Syamsudin,SH.,MH. selaku Ketua Dewan Kehormatan/Mahkamah Partai Demokrat. Berkedudukan di jalan Kramat Raya nomor 146 Jakarta Pusat.Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Marianus Rikhardus Djoka,SH.,MH. dan Makarius Nggiri,SH. Para Advokat dari DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT , beralamat jalan Kramat Raya nomor 146 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Februari 2016, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I; 2. DEWAN PIMPINAN CABANG (DPC) PARTAI DEMOKRAT KABUPATEN PULANG PISAU CQ. KETUA DEWAN PIMPINAN CABANG (DPC) PARTAI DEMOKRAT KABUPATEN PULANG PISAU, Dalam hal ini diwakili Agus Peternady Sahai selaku Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Pulang Pisau, berkedudukan di jalan Abel Gawei Nomor 2 Desa Anjir Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Henry S. Dalim,SH.,MH. dan Kartika Candrasari,SH.,MH. Para Advokat HSD & ASSOCIATES, beralamat jalan Temanggung Tilung Raya Nomor 088 Palangkaraya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Februari 2016, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II; 3. AGUS PETERNADY SAHAI, bertempat tinggal di Jalan Abel Gawei Nomor 2 Desa Anjir Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Henry S. Dalim,SH.,MH. dan Kartika Candrasari,SH.,MH. Para Advokat HSD & ASSOCIATES, beralamat jalan Temanggung Tilung Raya Nomor 088 Palangkaraya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Februari 2016, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III.
9126
  • sangatlah sarat akankejanggalankejanggalan hukum, yang patut untuk diduga olehPENGGUGAT, telah terjadi Perbuatan Melawan Hukum dalamproses Persidangan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum(PHPU) in casu;13. Bahwa kejanggalan hukum tersebut sebagaimana dalam uraianPosita angka 12 (dua belas) terlihat dalam argumenPertimbangan Hukum TERGUGAT I! sebagaimana dalamPutusan Nomor: 005/ DPPPHPU/ 2014, tanggal 16 September2015.
Register : 23-02-2015 — Putus : 12-08-2015 — Upload : 21-09-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 37/PDT.SUS-PHI/2015/PN BDG
Tanggal 12 Agustus 2015 — BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS); LA W A N; HENDRAWAN AFANDI; ANDRI YANSYAH; ATANG M. MUHTAR,;
17847
  • Artinya, Rekruitmen yang dilakukan oleh PENGGUGATKONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI sarat dengan tipu muslihat dansematamata menyimpan dan mengandung tujuan jahat untuk menyingkirkan danmembuang PARA TERGUGAT KONVENSI / PARA PENGGUGATREKONVENSI tanpa dasar hukum yang jelas.Bahwa PARA TERGUGAT KONVENSI / PARA PENGGUGATREKONVENSI menolak dengan tegas dalil GUGATAN PENGGUGATKONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI pada Butir 8 halaman 6, faktanyaHalam 34 dari 101 halaman, perkara Nomor 37/Pdt.SusPHI/2015/PN Bdg26
Register : 21-10-2020 — Putus : 11-05-2021 — Upload : 31-05-2021
Putusan PN BAUBAU Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Bau
Tanggal 11 Mei 2021 — Penggugat:
ANIPA
Tergugat:
1.KEPALA RSUD KOTA BAUBAU
2.KETUA PELAKSANA GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 KOTA BAUBAU
227122
  • Baunormal, namun Penggugat tetap menolaknya bahkan terjadi adu mulutdengan perawat RSUD Baubau, barulah setelan adu mulut tersebutpasien (Penggugat) dimasukkan di ruangan bersalin RSUD Kota Baubaudan akhirnya keesokan harinya Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekitar pukul13.00 Wita Penggugat melahirkan bayinya secara normal dengan selamat;Berkait dalil tersebut di atas kami bantah dengan tegas, jika apa yangdiuraikan dalam bentuk dalildalil tersebut sangat tidak sesuai denganfakta hukum yang ada bahkan sarat
Putus : 16-06-2015 — Upload : 29-07-2015
Putusan PN TASIKMALAYA Nomor 27/Pid.B/2015/PN Tsm
Tanggal 16 Juni 2015 — INDRA GRAHA bin RIJAN RATIZAN
11139
  • Apabila orang dengan perbuatannya telahmenimbulkan suatu akibat tertentu yang tidak dikehedaki dan juga tidakmenjadi tujuannya sedangkan kesadaran atau pengertian, bahwaperbuatan itu pasti akan menimbulkan akibat tadi tidak pula ada padanyasewaktu melakukan perbuatan itu namun waktu itu ia sadar atau mengertibahwa mungkinlah perbuatan itu akan menimbulkannya maka dalam halyang demikian ia pun dapat dianggap dengan sengaja menimbulkanakibat itu apabila satu sarat dipenuhinya yaitu bahwa ia telah begitubertekat
Register : 01-08-2016 — Putus : 12-10-2016 — Upload : 09-11-2016
Putusan PN DENPASAR Nomor 22/Pid.sus.TPK/2016/PN.Dps
Tanggal 12 Oktober 2016 — I KOMANG SUKERTA Als. KOMANG DAUH
10042
  • pernyataantanggung jawab belanja dan daftar amprah.Amprah tahap ketiga diajukan kepala Desa Tulikup pada tanggal 7Nopember 2014 sesuai surat Nomor : 140/178/Keu/XI/2014, perihalpermohonan pencairan dana ADD tahap ketiga TA 2014 yang dilampirisurat pernyataan tanggung jawab belanja dan daftar amprah.Bahwa mekanisme penyaluran dana ADD dapat saya jelaskan setelahamprah diterima di bagian Pemdes kemudian dilihat persyaratannyadiantaranya adanya APBDes yang memuat dana ADD tersebut, setelah itudibuatkan sarat
Register : 15-08-2019 — Putus : 07-11-2019 — Upload : 11-11-2019
Putusan PN GIANYAR Nomor 147/Pid.B/2019/PN Gin
Tanggal 7 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
1.I Komang Ugra Jagiwirata,SH.
2.Dewa Gede Ari Kusumajaya,SH.
Terdakwa:
SURYADY als. SURYADY AZIS
232114
  • Bali Rich Mandiri,tertanggal 21 Desember 2015, agar penegakan hukum tidak terkesantebang pilih dan sarat akan kepentingan; Bahwa terhadap Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistikberdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 3741/DTF/2017 tanggal 24 Oktober 2017 dengan kesimpulanbahwa tandatangan pada 3 (tiga) akta diatas adalah Non Identik ataumerupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan HARTATIpembanding (KT), setelah dibaca Berita Acara Pemeriksaan LaboratorisKriminalistik
Register : 12-01-2022 — Putus : 18-02-2022 — Upload : 18-02-2022
Putusan PT AMBON Nomor 2/PID.SUS-TPK/2022/PT AMB
Tanggal 18 Februari 2022 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
18468
  • terdakwadinyatakan terbukti bersalah dalamdakwaan primer Pasal 2UndangUndang Tipikor, sebab fakta hukum Terdakwa telahmelawan hukum dalam arti menyalahgunakan wewenangnya(species) dalam Pasal 3 UndangUndang Tipikor, yang bukanmelawan hukum secara umum (genus) sebagaimana diaturdalam dalam Pasal 2 UndangUndang Tipikor; Bahwa terlepas dari bentuk dakwaan yang diajukan JaksaPenuntut Umum di depan persidangan, patutlah dicermatikebiasaankebiasaan yang tidak professional dari para penegakhukum yang sangat sarat
Register : 05-04-2016 — Putus : 08-06-2016 — Upload : 28-06-2016
Putusan PN KUPANG Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg
Tanggal 8 Juni 2016 — Ir. RAMLAN, MBA.MM
245142
  • MinaFajar Abadi) dikenakan denda, namun sayatidak tahu besaran dendanya karena itumenjadi urusan dari PPK ;e Bahwa benar kami menerima honorsebesar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) ;e Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang telah saksibuat selaku Panitia Penerima Barang yang telah dipakai olehHalaman 127 dari 269 Putusan Nomor 17/Pid.SusTPK/201 6/PN.KPGsaksi Sugiarto Prayitno seabagai salah satu sarat pencairandana adalah sebagai berikut :a.
    Pekerjaan Causawey ;Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang telah Saksibuat selaku Panitia Penerima Barang yang telah dipakai olehsaksi Sugiarto Prayitno seabagai salah satu sarat pencairandana adalah sebagai berikut :a.
Putus : 21-09-2015 — Upload : 14-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1234 K/Pdt/2015
Tanggal 21 September 2015 — TUMPAL SIMANJUNTAK, S.H, DKK VS SUTRISIAH, DKK
8949 Berkekuatan Hukum Tetap
  • mengenai nilai wajar danpatut terhadap objek sengketa, yaitu bahwa TermohonKasasi VI mengakui nilai yang wajar untuk menaksir hargaobjek sengketa bilamana dijual dimulai dari hargaRp160.000.000,00 (seratus enam uluh juta rupiah) padatahun 2010 sebagaimana tertuang dalam PengumumanLelang, sedangkan dalam AJB 455/2009 disebutkan hargajual objek sengketa adalah sebesar Rp35.280.000, (tigapuluh lima juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);3) Hal ini jelas terbukti bahwa AJB Nomor 455/2009 dibuatdengan sarat
Register : 20-01-2014 — Putus : 21-07-2014 — Upload : 04-09-2014
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 09/G/2014/PTUN.JKT
Tanggal 21 Juli 2014 — 1.RENVIL RIFNI,2.MUKHLIS RUSTAM, SH, dkk;1.KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,2.PT. PRIMA ALUMGA
5729
  • Prima Alumga untuk tidak melakukan kegiatan apapun ataslahan tanah tersebut, sebelum adanya penyelesaian dengan PARAPENGGUGAT, hal ini sesuai dengan berdasarkan Surat Keterangan BupatiMesuji Nomor 560/245/IIL.53/MSJ/2011 tangga 17 Maret 2011 dan LaporanHasil Pelaksanaan Tugas tanggal 28 Juni 2011 oleh Badan Pertanahan NasionalKantor Wilayah Provinsi Lampung;Bahwa merujuk Keputusan TERGUGAT pada bagian menimbang huruf(j), juga sangat sarat akan kepentingan, dan sangat bertentangan denganketerangan
Register : 06-01-2020 — Putus : 15-04-2020 — Upload : 16-04-2020
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 1/G/2020/PTUN.BNA
Tanggal 15 April 2020 — Penggugat:
ILYAS YUSUF
Tergugat:
Peutuha Tuha Peut
Intervensi:
PANITIA PEMILIHAN KEUCHIK (P2K) GAMPONG KEUDE JEUNIEB
16264
  • Ali selaku Calon KeuchikGampong Keude Jeunieb, terkesan sarat dengan manipulasi dan faktor interestdan subyektif terhadap 1 (Satu) orang calon dari 2 (dua) calon yang dinyatakanlolos verifikasi.
Register : 15-04-2020 — Putus : 18-08-2020 — Upload : 08-10-2020
Putusan PN SURAKARTA Nomor 96/Pid.B/2020/PN Skt
Tanggal 18 Agustus 2020 — Penuntut Umum: Rr. RAHAYU NUR RAHARSI, S.H. Terdakwa: NATALIA GO, SE anak dari GO SIANG SAN
400158
  • Putusan Nomor 96/Pid.B/2020/PN Sktpengganti apabila sangsi administrasi atau sangsi keperdataantidak dapat ditegakan;Bahwa terkait dengan Pasal 49 ayat (2) huruf b UndangUndangperbankan, jika kita kembali kepada asas legalitas asas yangsangat fundamental dalam hukum pidana, asas legalitas inimewajibkan 4 (empat) sarat yang pertama hukum pidana tidakdapat berlaku surut yang kedua hukum pidana harus tertulis yangketiga hukum pidana harus jelas yang keempat hukum pidanaharus ketat terkait dengan hukum
Register : 15-04-2020 — Putus : 18-08-2020 — Upload : 08-10-2020
Putusan PN SURAKARTA Nomor 98/Pid.B/2020/PN Skt
Tanggal 18 Agustus 2020 — Penuntut Umum: Rr. RAHAYU NUR RAHARSI, S.H. Terdakwa: MELIAWATI, SE anak dari AJI SUSANTO
424151
  • dari hukum pidana khususeksternan bersifat sebagai pengganti yang mengandung maknaapabila dalam tindak pidana yang berkaitan dengan sektorkeuangan atau perbankan atau perekonomian apabila sangsiadministrasi atau sangsi perdata telah ditegakan dengan sendirinyamenutup peluang pidana dalam menyelesaikan ya;Bahwa terkait dengan Pasal 49 ayat (2) huruf b UndangUndangperbankan, jika kita kembali kepada asas legalitas asas yangsangat fundamental dalam hukum pidana, asas legalitas inimewajibkan 4 (empat) sarat
Putus : 04-08-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 375 B/PK/PJK/2015
Tanggal 4 Agustus 2015 — PT. YASULOR INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
253243 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Surat Pernyataan Perubahan Pemberian Keterangan Wajib Pajak(Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding) Nomor:035/YASFA/Banding/VI/2012 tanggal 21 Juni 2012 (Bukti PK5)sebagaimana disebutkan pada alinea 7 halaman 66 PutusanPengadilan Pajak.Il.1.1.1.17 Bahwa sengketa perpajakan terkait masalah transfer pricing adalahsangat sarat fakta dan membutuhkan analisis mendalam untukHalaman 54 dari 202 halaman.
Putus : 29-08-2012 — Upload : 12-07-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1008 K/PID.SUS/2012
Tanggal 29 Agustus 2012 — ROBINSON;
4838 Berkekuatan Hukum Tetap
  • TERJADINYA PELANGGARAN HAKHAK TERDAKWA DALAM PERKARAINI (MISCARRIAGE OF JUSTICE)Bahwa didalam tingkat penyidikan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta sejak awalperkara ini dipaksakan dan sarat dengan rekayasa serta adanyapenyalahgunaan kekuasaaan oleh penyidik. Tindakan sewenangwenang, menyesatkan, merekayasa berkas dan barang bukti dalam perkara ini akankami uraikan satupersatu agar dapat dilihat secara gamblang bagaimanaHal. 80 dari 89 hal. Put.
Register : 14-02-2019 — Putus : 03-12-2019 — Upload : 16-12-2019
Putusan PA BONTANG Nomor 105/Pdt.G/2019/PA.Botg
Tanggal 3 Desember 2019 — Penggugat:
AMRIZAL BIN BAHRUDDIN
Tergugat:
NURHAYATI BINTI IMAM SABRI
6041
  • Bahwa kami selaku Penggugat, menyangkal dengan tegas semuaketerangan saksisaksi dan juga buktibukti surat yang diajukan Tergugat dimuka persidangan oleh karena smuanya tidak benar dan sarat akanrekayasa, kecuali yang diakui kebenarannya oleh kami selaku Penggugat dipersidangan serta tidak bertentangan dengan surat gugatan dan replikserta jawaban atas gugatan rekonvensi Tergugat yang telah kamisampaikan;5.
Register : 13-01-2020 — Putus : 11-08-2020 — Upload : 12-08-2020
Putusan PTUN MEDAN Nomor 5/G/2020/PTUN.MDN
Tanggal 11 Agustus 2020 — Penggugat:
TOLAP RACHMAD GIRSANG
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN
17696
  • Biaya ATK Perkara.......cccccccccececceeeeeeeeeneeeeeseeeeeeeeeeee caaeeeeeeeneees Rp. 200.000.2 Bigya Sarat PUUQQ IAN ss wc: c sass saa a5 85 acon vee 6 x8 ancien eww eon os Rp. 395.800,3. Biaya Hakhak Kepaniteraan......... 2.2.02. cce cee cee ceeeeeeententeeeeees Rp. 30.000,4. Biaya Materal ..........2. cc cee cee cee cee cee eee cee cee cee eee ceessseeeeeeeeeeees Rp. 12.000,5. Biaya RedakSl........... 6. cece ee cee cce cee cee eee cee ceecsseneee ceeeeeeeeeeeeees Rp. 10.000,6.
Register : 25-06-2021 — Putus : 02-08-2021 — Upload : 02-08-2021
Putusan PT MEDAN Nomor 231/Pdt/2021/PT MDN
Tanggal 2 Agustus 2021 — Pembanding/Tergugat XVII : Parningotan Samosir Diwakili Oleh : Bahren Samosir
Terbanding/Penggugat I : Syarifuddin Sirait, SP
Terbanding/Penggugat II : Nur Asli Pujiono
Terbanding/Penggugat III : M. Nur Hasyim Manurung
Terbanding/Penggugat IV : Karinam
Terbanding/Penggugat V : Payan Sinurat
Terbanding/Penggugat VI : Muhammad Masrob
Terbanding/Penggugat VII : Parlin Manik
Terbanding/Penggugat VIII : Japenri Silalahi
Terbanding/Turut Tergugat XVII : Pemerintah RI Cq Menteri Dalam Negeri Cq Gubernur Sumatera Utara Cq Bupati Kabupaten Asahan Cq Camat Bandar Pasir Mandoge Cq Kepala Desa Gotting Sidodadi
Terbanding/Turut Tergugat XVIII : Pemerintah RI Cq Menteri Dalam Negeri Cq Gubernur Sumatera Utara Cq Bupati Kabupaten Asahan Cq Camat Bandar Pasir Mandoge
Terbanding/Turut Tergugat XIX : Pemerintah RI Cq Menteri Dalam Negeri Cq Gubernur Sumatera Utara Cq Bupati Kabupaten Asahan
Terbanding/Turut Tergugat XX : Suyanti
Terbanding/Turut Tergugat XXI : Pemerintah RI Cq Badan Pertanahan Nasional Cq Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Tingkat I Sumatera Utara Cq Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan
Turut Terbanding/Tergugat VIII : Marisi Butar Butar
Turut Terbanding/Tergugat IX : Jaunur Butar Butar
Turut Terbanding/Tergugat X : Jahisar Butar Butar
Turut Terbanding/Tergugat XI : Hotler Butar Butar
Turut Terbanding/Tergugat XII : Tiarma Samosir
Turut Terbanding/Tergugat XIII : Jemi Butar Butar
Turut Terbanding/Tergugat XIV : Mariana Butar Butar
Turut Terbanding/Tergugat XV : Jesron Butar Butar
Turut Terbanding/Tergugat XVI : Jerri Butar Butar
7834
  • JULIANUS BUTAR BUTAR sebagaimana sarat Nomor 1 yang tercantum dalam Surat Keterangan Tanah tanggal20 Februari 1979 tersebut, yang mengakibatkan menjadi persengketaan keduabelah pihak antara Penggugat dan Tergugat, maka perbuatan Turut TergugatIll dan Turut Tergugat IV dapat diKualifisir melakukan perbuatan melawanhukum ;Bahwa apabila timbul suratsurat yang diterbitkan oleh Turut Tergugat III danIV untuk kepentingan Tergugat s/d X ataupun orang lain selain Penggugat ,II, Hl, IV, V, VI, Vil dan VIII
Putus : 18-12-2017 — Upload : 03-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 685 PK/Pdt/2017
Tanggal 18 Desember 2017 — PT WAY HALIM PERMAI, DKK VS MINTARDI HALIM, DKK
12185 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 685 PK/Pdt/2017menurut hukum;17.Bahwa Penggugat telah memenuhi sarat sebagaimana menurut ketentuanPeraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan NasionalNomor 9 Tahun 1999 tentang Tata cara pemberian dan pembatalan hak atastanah Negara dan Hak Pengelolaan bagian keempat pemberian Hak GunaBangunan Paragraf 1: Syaratsyarat Permohonan Hak Guna BangunanPasal 32, Pasal 33, Pasal 34 menyebutkan, dalam Pasal 32: menentukanHak Guna Bangunan dapat diberikan kepada Warga Negara Indonesia atauBadan
Register : 15-04-2020 — Putus : 18-08-2020 — Upload : 08-10-2020
Putusan PN SURAKARTA Nomor 97/Pid.B/2020/PN Skt
Tanggal 18 Agustus 2020 — Penuntut Umum: Rr. RAHAYU NUR RAHARSI, S.H. Terdakwa: VINCENSIUS HENDRY WIRJOPRASETYO Anak Dari TAN KIAN HIAN
558427
  • hukum pidana khususeksternan bersifat sebagai pengganti yang mengandung maknaapabila dalam tindak pidana yang berkaitan dengan sektorkeuangan atau perbankan atau perekonomian apabila sangsiadministrasi atau sangsi perdata telah ditegakan dengan sendirinyamenutup peluang pidana dalam menyelesaikan ya;Bahwa terkait dengan Pasal 49 ayat (2) huruf b UndangUndangperbankan, jika kita kKembali kepada asas legalitas asas yangsangat fundamental dalam hukum pidana, asas legalitas inimewajibkan 4 (empat) sarat