Ditemukan 17968 data
25 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
Wakaf; f. Zakat; g.Infaq; h. Shadaqah; dan i. Ekonomi syariah. Dalam teks Pasal 49 tersebuttidak ada disebutkan tentang ganti rugi termasuk merupakan kewenanganPengadilan Agama untuk mengadili.
24 — 15
sebagaimana padadalildalil permohonan a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, yangmenegaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenangmemeriksa, memutuSs dan menyelesaikan perkaraperkara ditingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam dibidang : (a).perkawinan, (b). waris, (Cc). wasiat, (d). hibah, (e). wakaf
40 — 32
Syahputradan tangannya memegang celurit dengan mengatakan jangan nengoknengok, Tiarap aja kau, sambil memeluk dan mencium cium pipisaksi Yuni Sarah dan merabaraba buah dada saksi Yuni Sarah sertahendak memasukkan tangannya ke Vagina/kemaluan saksi Yuni Sarahnamun saksi memberontak ;bahwa terdakwa menerangkan bahwa pada tanggal 22 Juli 2015sekitar pukul 21.30 wib, terdakwa memergoki saksi Yuni sarah dansaksi Andika Syahputra sedang berhubungan intim /berzinah dilokasiyang gelap dan sepi di dekat tanah wakaf
54 — 25
Kabandungan II, RT. 2, RW. 8, Desa Sirnagalih, Kecamatan Tamansari, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah utara : Tanah Wakaf
- Sebelah Timur : Tanah milik Lukman
- Sebelah Selatan : Jalan Setapak
-
Kabandungan II, RT. 2, RW. 8, Desa Sirnagalih, KecamatanTamansari, dengan batasbatas sebagai berikut : Sebelah utara : Tanah Wakaf Sebelah Timur : Tanah milik Lukman Sebelah Selatan : Jalan Setapak Sebelah Barat : Tanah milik Makmun3.2. 1 unit motor tahun 2017, merk Honda, nomorPolisi F 5594 FBP;3.3. 1 unit mobiltahun 2003, merk Toyota, nomorPolisi B 8159 XH;merupakan harta bersama Pemohon dengan Termohon;4.
221 — 87
Yk.posita maupun petitum mengandung gugatan Perbuatan Melawan Hukum,hal ini sebagaimana yang telah diatur secara jelas di dalam Pasal 49UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 mengenai kewenangan Pengadilan Agama yaitumengadili tentang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq,shodagoh dan ekonomi syariah;2. Gugatan obscuur libel, bahwa gugatan Penggugat tidak jelas.
156 — 139 — Berkekuatan Hukum Tetap
tuatua adat Rahankorbib Tual dan 4 (empat)orang tuatua adat Rahan lIfak Taar yang terletak di Un KelurahanLodar El, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual dengan batasbatas sebagai berikut: Sebelah Timur : Patok Il, Il, Ill dan IV berbatasan dengan JalanRaya; Sebelah Selatan : Patok IV, V berbatasan dengan Jalan Raya; Sebelah Barat : Patok V, VI, VII, VIII berbatasan dengan JalanRaya; Sebelah Utara: Patok dan VIII berbatasan dengan tanah adat:Bahwa tanah tersebut diberikan tuatua adat sebagai wakaf
35 — 4
Penetapan Nomor : 0391/Pdt.P/2015/PA.yang berdasarkan pada berita yang sudah demikian tersebar luas (Syahadahallstifadhah) sebagaimana disebutkan di dalam kitab Fiqhus Sunnah jilid Ill,hal.426 yang terjemahannya sebagai berikut:(426 moa 3e, Aindl add) dail gig clSdls J jelly Gall, Yl,Artinya:Imam syafi'i membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah (bersumber dariberita yang sudah tersebar luas) dalam masalah nasab, kelahiran,kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorangmenjadi hakim, wakaf
17 — 2
mempertimbangkan terlebih dahulutentang kompetensi absolut maupun kompetensi relatif Pengadilan Agama dalammenerima, memeriksa dan menetapkan permohonan asal usul anak;Menimbang, bahwa ketentuan pasal 49 UndangUndang Nomor 3 Tahun2006 tentang perubahan atas Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama menyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenangmemeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf
22 — 1
Abdul Karim Zaidan dalam buku Nizamu al Qadhafi al Syariati alIslamiyyah halaman 175 :Gaal) ball y cisil) ple AouGUYL Salgdll S905 eg bbls Gay ALLins) sindALY ally Voll Gall y ci pall g Ad parang Lid llArtinya:"Golongan Hanabilah dan yang sependapat dengannyamembolehkan kesaksian istifadlan dalam perkawinan,Halaman 7 dari 11 halamanPenetapan Nomor 0349/Pdt.G/2017/PA Wng2.kepemilikan, wakaf dan penggunaannya, kematian,membebaskan perbudakan dan perwalian.Dr.
63 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dimana saat initelah dibebani hak tanggungan atas nama PI Bank PanIndonesia, Tok. dan SHM Nomor 2076/Kelurahan SukarasaGambar situasi Nomor 00058/Sukarasa/2009 luas 130 meterpersegi atas nama Nyonya Sriwulandari Teguhsaputra (dh TheUsan Hoa);Sertifikat Hak Milik Nomor 917/Kelurahan Sukarasa, GambarSituasi tanggal 19111982 Nomor 6019/1982 luas 822 meterpersegi yang kemudian dimatikan karena penggantian Sertifikatmenjadi SHM Nomor 2094/Wakaf/Kelurahan Sukarasa, GambarSituasi Nomor 5207/1993 luas 816
SHM Nomor 917/Kel.Sukarasa, luas 822 meter persegi,yang dimatikan/diganti menjadi SHM Nomor2094/Wakaf/Kel.Sukarasa, luas 816 meter persegi;3.
Setiawan, kemudian SHMNomor 418 sisa/Sukarasa, dipecahpecah sampai habismenjadi 8 (delapan) bidang tanah SHM, yaitu:(1) SHM Nomor 704/Kel.Sukarasa, luas 823 meter persegi,yang dipecah menjadi SHM Nomor 2075/Kel.Sukarasa,luas 693 meter persegii dan SHM Nomor2076/Kel.Sukarasa, luas 130meter persegi;(2) SHM Nomor 917/Kel.Sukarasa, luas 822 meter persegi,yang dimatikan/diganti menjadi SHM Nomor2094/Wakaf/Kel.Sukarasa, luas 816 meter persegi;(3) SHM Nomor 932/Kel.Sukarasa, luas 1100 meter persegi,yang
114 — 22
tanahtersebut ;Bahwa saksi tidak melihat sendiri terbentuknya Bandar Pulo ini karena pada saat itusaksi belum lahir, tetapi menurut cerita orang tua saksi bahwa tahun 1930 PartuanonBandar Pulo ini terbentuk ;Bahwa marga Damanik bisa memiliki tanah Partuanon seluas itu di Bandar Pulokarena pada saat itu marga Damanik penduduk yang pertama sekali tinggal di BandarPulo atau yang dikenal dengan si Puka Huta;Bahwa diatas tanah objek perkara tersebut terdapat kuburan keluarga marga Damanikyang tanah wakaf
Putusan No. 40/Pdt.G/2008/PN.SIM11.Bahwa selama saksi penghulu sejak tahun 2002 arsip mengenai masalah penjualantanah saksi tidak pernah lihat ;Bahwa nagori itu diberi nama Nagori Bandar Pulo karena berdasarkan pengakuanorangtua kita dulu kita tetap komitmen katanya Bandar Pulo itu ada Tuannya yaituTuan Bandar Pulo ;Bahwa saksi membaca surat pernyataan itu dahulu dan yang meyakinkan saksimenandatangani surat itu karena saksi putra Bandar Pulo dan disamping lokasi itusaksi lihat disitu memang ada wakaf
Pernyataan Dikun yang menyatakan Adapun surat yang pernah saya tandatangani adalah Surat Permohonan untuk perbaikan jalan menuju tanah Wakaf Umumdi Huta III Nagori Bandar Pulo Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun PropinsiSumatera Utarakepada pihak manapun pada tanggal 28 Juni 2008, selanjutnya diberitanda T.1.49;Surat Pernyataan Satijan yang menyatakan Adapun surat yang pernah saya tandatangani adalah Surat Permohonan untuk perbaikan jalan menuju tanah Wakaf Umumdi Huta III Nagori Bandar Pulo Kecamatan
yang pernah saya tandatangani adalah Suraat Permohonan untuk perbaikan jalan menuju tanah Wakaf umumdi Huta IIIHal. 47 dari 146 hal.
Surat Pernyataan Ngatinem yang menyatakan Adapun surat yang pernah saya tandatangani adalah Surat Permohonan untuk perbaikan jalan menuju tanah Wakaf Umumdi Huta III Nagori Bandar Pulo Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun PropinsiSumatera Utara kepada pihak manapun pada tanggal 12 Agustus 2008, selanjutnyadiberi tanda T.1.54;17.
- Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agamayang menyebutkan adanya perluasan kewenangan peradilan agama untukmenangani, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di bidangekonomi syariah, termasuk di dalamnya perbankan syariah.Peradilan agamamerupakan salah satu badan peradilan, pelaku kekuasaan kehakiman untukmenyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilanperkara tertentu, antara lain orangorang yang beragama Islam di bidangperkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf
Peradilan agamamerupakan salah satu badan peradilan, pelaku kekuasaan kehakiman untukmenyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilanperkara tertentu, antara lain orangorang yang beragama Islam dibidangperkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomisyariah;" Bahwa selain melalui jalur pengadilan, penyelesaian sengketa diluar jalurpengadilan merupakan usaha sebelum menempuh jalur pengadilan.
dilakukan oleh Prajurit TNI, sengketa Tata Usaha AngkatanBersenjata, dan perkara gugatan ganti rugi dalam perkara pidana yangbersangkutan vide Pasal 9 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).43Peradilan Agama berdasarkan Pasal 49 ayat (1) UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkaraperkara di tingkat pertama antara orangorang yangberagama Islam di bidang: a) perkawinan, b) kKewarisan, wasiat dan hibah yangdilakukan berdasarkan hukum Islam, c) wakaf
Kekuasaanpengadilan dalam lingkungan peradilan agama adalah memeriksa, memutus,dan menyelesaikan perkara antara orangorang yang beragama Islam dibidang:a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h.shadagah; dan i. ekonomi syariiah vide Pasal 49 UU Peradilan Agama.Selanjutnya, Penjelasan Pasal 49 menyatakan, Penyelesaian sengketa tidakhanya dibatasi di bidang perbankan syanah, melainkan juga di bidang ekonomisyariah lainnya.
Oleh karena tidak jelasnya kewenanganperadilan agama ini, maka menurut Notosusanto, pengadilan agama menentukansendiri perkaraperkara yang menurut pandangannya masuk kompetensinya, yaituperkaraperkara yang berhubungan dengan sebagian kegiatan perdata umat IslamIndonesia, seperti pernikahan, perceraian, mahar, nafkah, sah tidaknya seoranganak, perwalian, kewarisan,hibah, sadakah, baitulmal, dan wakaf.54Selain tidak ditentukan kewenangannya, peradilan agama jugapembentukannya tidak seragam.
34 — 6
Padang HuluKota Tebing Tinggi dan almarhum telah di kebumikan ataudikuburkan di belakang rumah (ditanah wakaf keluarga);e Bahwa saksi dan keluarga terdakwa ada melakukan perdamaian secarakekeluargaan dan keluarga terdakwa juga datang saat pemakamanalmarhum dan keluarga saksi telah mengikhlaskan kepergian almarhum;e Bahwa saksi dan keluarga ada mendapatkan bantuan perobatan danpemakaman dari pemilik mobil yang saksi sewa, dari keluarga terdakwadan perwakilan truck tronton;Atas keterangan saksi tersebut
DearManson Saragih telah dimakamkan di tanah wakaf keluarga di DesaDame Raya Kab. Simalungun pada hari jumat tanggal 25 Oktober 2013jam 19.00 wib;Bahwa saski ada mendapatkan bantuan pengobatan dari keluargaterdakwa, dari pihak pemilik mobil Suzuki APV juga dari perwakilan mobiltruck tronton ;Bahwa antara saksi dengan keluarga terdakwa atau terdakwa telahmelakukan perdamaian secara kekeluargaan clan saksi telahmengikhlaskan kepergian suaminya korban Sdr.
163 — 47
diubahdengan UndangUndang Nomor3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Pasal2 menentukan: Pengadilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaanKehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenaiperkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam undangundang ini;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2006 tentang Peradilan Agama adalah menjadi kompetensi absolut PengadilanAgama berwenang menyelesaikan waris, wasiat, wakaf
dan shadaqah umatIslam, bagi non Muslim Pengadilan Negeri;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 dan 50 UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2006 tentang Peradilan Agama ditentukan: Pengadilan Agama bertugas danberwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tingkat pertamaantara orangorang yang beragama Islam dibidang:Perkawinan;Waris;Wasiat;Hibah;Wakaf;Zakat;~@ 29 5 pInfaq;.
44 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
Akta ikrar wakaf/surat ikrar wakaf yang dibuat sebelum atau sejakmulai dilaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977dengan disertai alas hak yang diwakafkan, atau ;j. Risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang berwenang,yang tanahnya belum dibukukan dengan disertai alas hak yangdialinkan, atau ;k. Surat penunjukan atau pembelian kaveling tanah pengganti tanahyang diambil oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah, atau ;.
Hak pengelolaan dibuktikan dengan penetapan pemberian hakpengelolaan oleh Pejabat yang berwenang;Tanah wakaf dibuktikan dengan akta ikrar wakaf;d. Hak milik atas satuan rumah susun dibuktikan dengan aktapemisahan;e.
18 — 1
Abdul Karim Zaidan dalam buku Nizamu al Qadhafi al Syariati alIslamiyyah halaman 175 :Glbal) Lally clsil) ple Aol Salgcill S525 agbily Gray AbLigd) sindALY sll y Visll Find y pally Ad prcany Lid llArtinya:"Golongan Hanabilah dan yang sependapat dengannyamembolehkan kesaksian istifadlan dalam perkawinan,kepemilikan, wakaf dan penggunaannya, kematian,membebaskan perbudakan dan perwalian.Halaman 7 dari 11 halamanSalinan Penetapan Nomor 0534/Pdt.P/2017/PA Wng2.Dr.
16 — 1
Abdul Karim Zaidan dalam buku Nizamu al Qadhafi al Syariati alIslamiyyah halaman 175 :Glad) ball y cls plo ouUYL salgaill S585 ag ltly Cag AbLad) sindAL sll y Yigll Gin) y Ci gall y Ab pueney Cid gllArtinya:"Golongan Hanabilah dan yang sependapat dengannya membolehkankesaksian istifadlah dalam perkawinan, kepemilikan, wakaf danpenggunaannya, kematian, membebaskan perbudakan danperwalian."2. Dr.
13 — 3
Abdul Karim Zaidan dalam buku Nizamu al Qadhafi al Syariati alIslamiyyah halaman 175 :Halaman 7 dari 11 halamanPenetapan Nomor 422/Pdt.P/2017/PA Wng2.Glaal) Albay cis te Aol Salgdill 5985 agltly Gyo y Ab Ua) iedAQ sll y Vigl) Giallg Cagally 4d pucne g Cid gllyArtinya:"Golongan Hanabilah dan yang sependapat dengannya membolehkankesaksian istifadlah dalam perkawinan, kepemilikan, wakaf danpenggunaannya, kematian, membebaskan perbudakan danperwalian.Dr.
14 — 1
Abdul Karim Zaidan dalam buku Nizamu al Qadhafi al Syariati alIslamiyyah halaman 175 :Glad) ball y clsill ple AouUYL Salgaill S585 ag btly Gag ALL) sindALY ally Ysll Gially Crgally Ab pcre y Lid gllArtinya:"Golongan Hanabilan dan yang sependapat dengannya membolehkankesaksian istifadlah dalam perkawinan, kepemilikan, wakaf danpenggunaannya, kematian, membebaskan perbudakan danperwalian.Halaman 7 dari 11 halamanPenetapan Nomor 465/Pdt.P/2017/PA Wng2.Dr.
18 — 13
Sihombing dan Agus Priadi bin Nanang) yangberdasarkan pada berita yang sudah demikian tersebar luas (syahadah alistifadhah) sebagaimana disebutkan di dalam kitab Fiqhus Sunnah yangartinya: Imam Syafi'i membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah(bersumber dari berita yang sudah tersebar luas) dalam masalah nasab,kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnyaseorang menjadi hakim, wakaf, pengunduran diri seorang dari jabatanhakim, nikah beserta seluruh masalahnya (Fiqghus Sunnah