Ditemukan 11616 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : perekanan penetapan penebangan perikanan penahanan panekanan penegakan
Pengadilan PN PEKALONGAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 29-10-2015 — Putus : 06-04-2016 — Upload : 20-06-2016
Putusan PN PEKALONGAN Nomor 70/Pdt.G/2015/PN.Pkl
Tanggal 6 April 2016 — CASMIAH (penggugat I), CASMOIN (pengguat II) AMAT SARONI (penggugat III), RA'UDI (penggugat IV), TAR'ANI (penggugat V), M. KHODIRIN (penggugat VI), RULIYAH (penggugat VII) , TARMUJI (penggugat VIII) melawan SUROSO (tergugat I), AMAT IKHSAN (turut tergugat I) Kepala Desa Jrebengkembang Kab. Pekalongan (turut tergugat II) ;
86 — 28
  • Dan jika dikatakan adanya penekanan dariRA'ATI dan WARDA'AN untuk menyerahkan obyek ke Tergugat adalah tidak benar,yangbenar bahwa pada hari Senin tanggal 24 Desember 1990 DABARI bin ISKAKdengan kesadaran tanpa ada paksaan mengembalikan / menyerahkantanahobyek sengketa diBalai Desa yang sudah ditungguSUROSO(Tergugat),RA'ATI, CASMADI dan Kades DesaJrebeng Kembang Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan karena itu memang hakdari SUROSO (Tergugat) ; 10 Bahwa pada posita no.9 dan no. 10 tidak ada
Pengadilan PT PALANGKARAYA Perdata
Register : 29-03-2016 — Putus : 02-05-2016 — Upload : 02-10-2019
Putusan PT PALANGKARAYA Nomor 28/PDT/2016/PT PLK
Tanggal 2 Mei 2016 — Pembanding/Penggugat : Ketua Kelompok Tani Haroyong
Terbanding/Tergugat : Pimpinan PT. TUNAS AGRO SUBUR KENCANA 3 (PT. TASK. 3) / PT. BINTANG MULIA SINAR AGUNG (PT. BMSA)
108 — 47
  • Putusan No. 28/PDT/2016/PT.PLK10.Bahwa adapun unsurunsur Perbuatan Melawan Hukum = yangdilakukan Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensiadalah sebagai berikut :e Unsur Kesengajaannya : Bahwa Tergugat Rekonpensi telahsengaja dan tanpa prosedur hukum melakukan penekanan danpemaksaan kepada Penggugat Rekonpensi untuk membayarganti rugi atas lahan yang tidak dimiliki oleh TergugatRekonpensi; Bahwa Tergugat Rekonpensi telahsengaja memasang portal di lahan kebun PenggugatRekopensi, yang tidak dibenarkan
Pengadilan PN KARANGAYAR Pidana Khusus
Register : 24-06-2013 — Putus : 10-06-2013 — Upload : 24-06-2013
Putusan PN KARANGAYAR Nomor 99/Pid.Sus/2013/PN.Kray
Tanggal 10 Juni 2013 — TERDAKWA I TERDAKWA II
57 — 8
  • tentangPeradilan Anak telah terbukti seluruhnya dan oleh karena selama pemeriksaan dipersidangan tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapatmenghapuskan sifat dari perbuatan pidananya, maka Para Terdakwa harus tetapmempertanggung jawabkan perbuatannya dan patut dijatuhi pidana ;Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan putusan yang adil dan bermanfaat dalamperkara ini, Hakim mempertimbangkan bahwa in cassu Para Terdakwa adalah katagorianak yang perlu mendapatkan sentensing / penekanan
Pengadilan PN KENDAL Pidana Khusus
Register : 14-11-2016 — Putus : 17-01-2017 — Upload : 02-05-2017
Putusan PN KENDAL Nomor 53/Pid.Sus/2016/PN Kdl
Tanggal 17 Januari 2017 — Terdakwa
136 — 73
  • Unsur Setiap orangMenimbang, unsur pertama setiap orang, yang dimaksud setiap orangadalah menunjuk pada subyek pelaku perbuatan pidana yang didakwakan, yaknisetiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yangterhadapnya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya, dengandemikian penekanan unsur ini adalah adanya kehadiran orang tersebut, tentangapakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan pidana itu akan dibuktikandalam pertimbangan unsur materil dakwaan ;Menimbang, bahwa
Pengadilan PT KUPANG Pidana Umum Pemalsuan
Register : 15-12-2017 — Putus : 18-12-2017 — Upload : 02-02-2018
Putusan PT KUPANG Nomor 177/PID/2017/PT KPG
Tanggal 18 Desember 2017 — -. JUNAIDIN H. HUSEIN
149 — 52
  • Kami kira kita sebagai Praktisi Hukum harusmenyampaikan halhal yang telah diketahui umum tidak lagi kita sampaikan,apalagi menyampaikan hal keliru di persidangan yang menimbulkanpandangan masyrakat menjadi salah kaprah;Bahwa yang menjadi penekanan dalam memandang hasil LaboratoriumForesik adalah berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan LaboratorisKriminalistik Barang Bukti Dokumen No.Lab:782/DTF/2015 tertanggal 16November 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium ForensikCabang Denpasar Ir.Koesnadi
Pengadilan PA SURABAYA Perdata Agama
Register : 23-02-2018 — Putus : 11-10-2018 — Upload : 11-10-2018
Putusan PA SURABAYA Nomor 1085/Pdt.G/2018/PA.Sby
Tanggal 11 Oktober 2018 — Penggugat melawan Tergugat
51 — 8
  • PENGGUGAT MENGAKUI SENDIRI BAHWA TIDAKADA UNSUR PIDANA (baik penekanan / pemaksaan dan sejenisnya)DALAM AKTA PERDAMAIAN (INCASU : GONO GINI) NO.1 YANGDIBUAT OLEH DAN DI HADAPAN EVIE MARDIANA HIDAYAH, SH.
Pengadilan DILMIL II 11 YOGYAKARTA Pidana Militer
Register : 23-03-2020 — Putus : 20-05-2020 — Upload : 27-05-2020
Putusan DILMIL II 11 YOGYAKARTA Nomor 15-K/PM.II-11/AL/III/2020
Tanggal 20 Mei 2020 — Oditur:
FACHUROZI, A Md,SH
Terdakwa:
Ria Ardiati
595 — 497
  • September 2017 Saksi menerimaperintah untuk mengangani perkara asusila yangdilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi2 dan saatTerdakwa diperiksa oleh Mayor Nyoto mengaku telahmelakukan ciumciuman dan pegangpeganganpayudara dan kemaluan dengan Saksi2 di daerahMagelang dan fotofoto mesra di daerah wisata KedungPedut Kulon Progo, Hutan Pinus Bantul dan pantaiIndrayanti Gunung Kidul Yogyakarta.Bahwa selama pemeriksaan di intel Lanmar maupun diSatlinlamil, Saksi maupun tim pemeriksa tidak pernahmelakukan penekanan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Register : 16-05-2016 — Putus : 13-10-2016 — Upload : 03-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1371 K/PDT/2016
Tanggal 13 Oktober 2016 — M. TAHIR, dkk. VS DANDIM 1607 SUMBAWA, dkk. ;
140 — 76 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa begitu pula selanjutnya agenda rapat dan/atau pertemuanterakhir yang diselenggarakan kembali oleh komisi DPRD KabupatenSumbawa pada tanggal 15 Januari 2013 tidak juga menghasilkan solusidan/atau rekomendasi yang jelas dan positif bagi Para Penggugat sehinggahal tersebut semakin menempatkan Para Penggugat pada suatu situasiyang sulit, sementara disisi lain semakin memberikan ruang kepadaTergugat (Para Tergugat) dalam melakukan penekanan dan/atau intimidasiterhadap diri Para Penggugat;36.
Pengadilan PN JAMBI Perdata Khusus PHI
Register : 25-04-2019 — Putus : 29-07-2019 — Upload : 24-09-2019
Putusan PN JAMBI Nomor 8/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Jmb
Tanggal 29 Juli 2019 — YUSRIANTO (penggugat) lawan PT BICCON AGRO MAKMUR (tergugat)
222 — 33
  • Mogokkerja adalah penekanan terhadap pengusaha untuk penurunanproduktivitas kerja.2. Bahwa, kapasitas Kuasa Penggugat kabur dan sangat kabur.Dengan dasar :Membaca secara seksama gugatan penggugat disebutkan : Kamiyang bertanda tangan di bawah ini : E. SONIFATI GULO, SH.,MEIMAN LASE, SH., HADIRAT GULO., Advokat/Pengacara/Magangdan Pengurus pada Kantor Pimpinan daerah Federasi Serikat PkerjaPertanian dan Perkebunan Konfederasi Serikat Pekerja SeluruhIndonesia (PD FSP.
Pengadilan PT MANADO Perdata
Register : 24-04-2018 — Putus : 30-05-2018 — Upload : 04-05-2019
Putusan PT MANADO Nomor 61/PDT/2018/PT MND
Tanggal 30 Mei 2018 — Pembanding/Penggugat : YULIEN MOKODOMPIS
Terbanding/Tergugat : MEITY ROTINSULU
51 — 41
  • Tony A.P.Rurugala, SH, yang telah menerangkan asalusul objek sengketa,yang lebih jelas termuat saksisaksi tersebut termuat dalam BeritaAcara Pemeriksaan, namun keterangan saksisaksi tersebut namunMajelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan surat buititersebut, sehingga telah merugikan kami Penggugat / Pembanding ; Bahwa sebagai penekanan Penggugat / Pembanding dalammemori banding ini memohon dengan sangat, kiranya MajelisHakim Tingkat Banding dapat mengali / mengkaji lebih jauh dariawal
Pengadilan PN ATAMBUA Pidana Khusus
Register : 27-06-2019 — Putus : 29-08-2019 — Upload : 29-08-2019
Putusan PN ATAMBUA Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Atb
Tanggal 29 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
DIMAS SIGIT TANUGRAHA, SH
Terdakwa:
IMELIA GUNAWAN ALIAS IMEL
155 — 125
  • Dalam kaitannya perkara ini, setiap orang adalahOrang perorangan atau individu yang merupakan subyek hukum (natuurlijkpersoon) dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidanayang dilakukan, dengan demikian penekanan unsur setiap orang bertitik tolakdari kemampuan dan pribadi seseorang sebagai subyek hukum untukbertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan;Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN AtbMenimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 38 pengertian Setiap Orangadalah
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 14-12-2010 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 238/B/PK/PJK/2008
Tanggal 14 Desember 2010 — BUT EXXON MOBIL OIL INDONESIA INC VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
49 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • (diberikan penekanan)Keput usan DJP No. 170/2002 tidak menyebutkan kegiatanperawatan pipeline sebagai salah satu jasa penunjangsektor pertambangan minyak dan gas yang dikenakanPasal 23 UU PPh.Kami dengan hormat memohon kepada Majelis Hakim AgungMahkamah Agung untuk menegaskan bahwa Lampiran Ill60butir 171 (s) Keputusan DJP No. 170/2002 sebagaimanadikutip diatas hanya berlaku untuk jasajasa disektor pengeboran minyak dan gas.
Pengadilan PT MANADO Perdata
Register : 10-06-2019 — Putus : 19-07-2019 — Upload : 19-07-2019
Putusan PT MANADO Nomor 60/PDT/2019/PT MND
Tanggal 19 Juli 2019 — Pembanding/Tergugat II : Almarhum M.C. Kailas melalui ahli warisnya adalah Deitje Kailas
Pembanding/Tergugat I : Budi Djaya Halim
Terbanding/Penggugat : Olga Oei
Terbanding/Turut Tergugat : Kantor Kelurahan Pinaesaan
46 — 26
  • , karena pada saat panggilan pertamalangsung Proses PENYIDIKAN bukan PENYELIDIKAN, selanjutnya,Baru satu kali Pemeriksaan Pada Saat PENYELIDIKAN sudahditetapbkan sebagai TERSANGKA, hal tersebut digunakan untukmengambil ahli warisan dalam Gugatan TERBANDING sebagaibentuk tukar guling antara PEMBANDING dengan TERBANDINGdengan mengorbankan Anak kandung PEMBANDING agar supayaketika terjadi Penekanan lewat Laporan POLISI tersebutTERBANDING dalam hal ini dahulu PENGGUGAT bisa memberikansejumlah uang total
Pengadilan PN PASAMAN BARAT Pidana Umum
Register : 06-12-2017 — Putus : 23-01-2018 — Upload : 13-01-2022
Putusan PN PASAMAN BARAT Nomor 146/Pid.B/2017/PN Psb
Tanggal 23 Januari 2018 — Penuntut Umum:
NILA DEVI, SH
Terdakwa:
ADIWAN Pgl KEPOT Bin ADIYAN
135 — 39
  • perbuatanpidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam SuratDakwaannya dan pada pihak lain sepanjang pemeriksaan perkara ini, ternyataTerdakwa tersebut mampu berkomunikasi dengan baik untuk memberikanketeranganketerangan dan menanggapi keterangan saksisaksi, sehingga dapatdisimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkaraini adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan tindakpidana, jadi penekanan
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 21-06-2021 — Putus : 11-11-2021 — Upload : 17-11-2021
Putusan PTUN MATARAM Nomor 20/G/2021/PTUN.MTR
Tanggal 11 Nopember 2021 — Penggugat:
1.H.MAS’UD
2.NURUL HIDAYAH
3.LALU MAHENDRA
4.SANA’AH
5.MAHMUDAH
6.INAQ SIAREP
7.NURUL HIDAYAH, S. Pd
Tergugat:
1.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat.
2.kepala badan pertanahan nasional lombok barat
298 — 126
  • Warga Masyarakat juga dapat mengajukan gugatan terhadapKeputusan dan/atau Tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahankepada Peradilan Tata Usaha Negara, karena UndangUndang inimerupakan hukum materiil dan sistem Peradilan Tata Usaha NegaraMenimbang, bahwa sebagai jaminan perlindungan kepada masyarakatdimaksud, UndangUndang menekankan adanya kewajiban bagi PejabatPemerintahan untuk melaksanakan penyelesaian upaya administratif yang diajukanwarga masyarakat, oleh karenanya UndangUndang memberikan penekanan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 27-05-2016 — Putus : 28-07-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 642 B/PK/PJK/2016
Tanggal 28 Juli 2016 — PT. SAUDARA SEJATI LUHUR VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
49 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Disamping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterence aspect) dan dalam upaya meningkatkan shock therapyserta aspek pendidikan (education aspect) dengan tidakmeninggalkan dan menggalakkan fungsi penerimaan Negara(budgetair function);8.
    sengketa gugatan dalam lingkungan peradilanTata Usaha Negara;Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlihat jelas bahwa TermohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) telah menggunakan dasar hukumyang tidak tepat dengan cara memaksakan penerapan UU PTUN agar dapatdilaksanakan dalam UU PP yang mana memiliki hukum acara sendiri yangsudah jelas dan terperinci;Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (Sumber:http://www.setpp.depkeu.go.id/DataFile/PP Berita/PP%20dibawah%20MA.pdf)sangatlah jelas diberi penekanan
    Di samping itu,hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankandan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterrence aspect)Halaman 121 dari 124 halaman.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 07-12-2016 — Upload : 14-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1763/B/PK/PJK/2016
Tanggal 7 Desember 2016 — PT. TUNGGAL YUNUS ESTATE VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
66 — 126 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • sengketa gugatan dalam lingkunganperadilan Tata Usaha Negara;Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlinat jelas banwa TermohonPeninjauan Kembali (Semula Terbanding) telah menggunakan dasarhukum yang tidak tepat dengan cara memaksakan penerapan UU PTUNagar dapat dilaksanakan dalam UU PP yang mana memiliki hukum acarasendiri yang sudah jelas dan terperinci;Bahwa dalam ttulisan Pak Winarto Suhendro (sumber:http:/Awww.setpp.depkeu.go.id/DataFile/PPBerita/PP%20dibawah%20MA.pdf) sangatlah jelas diberi penekanan
    Disamping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterence aspect) dan dalam upaya meningkatkan shock therapy sertaaspek pendidikan (education aspect) dengan tidak meninggalkan danmenggalakkan fungsi penerimaan Negara (budgetair function);6.
    Disamping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterrence aspect) dan dalam upaya untuk meningkatkan shock therapyserta aspek pendidikan (education aspect), sehingga tujuan utama darihukuman pidana pajak adalah agar Pemohon Peninjauan Kembali tidakmeninggalkan atau mengesampingkan mengenai penenuaian danpemenuhan akan hakhak dan kewajiban hukum di bidang perpajak dalammenggalakan fungsi penerimaan Negara (budgetair function
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 29-10-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 774/B/PK/PJK/2015
Tanggal 29 Oktober 2015 — PT. RIGUNAS AGRI UTAMA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
89 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Di samping itu, hukuman pidana perpajakan padahakekatnya lebih mengedepankan dan memiliki penekanan padaaspek pencegahan (deterence aspect) dan dalam upayameningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (educationaspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsipenerimaan Negara (budgetair function);.
    Putusan Nomor 774/ B /PK/PJK/2015http://www. setpp.depkeu.go.id/DataFile/PPBerita/PP%20dibawah%20MA.pdf)sangatlah jelas diberi penekanan bahwa Pengadilan Pajak dibentuk untuk memutussengketa perpajakan, sedangkan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah untukmemutus sengketa Tata Usaha Negara. Hal ini jelas seperti rel kereta api yangmemang berjalan beriringan tetapi tidak dapat digabungkan dan keputusan tersebutmerupakan keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan.
    Di samping itu, hukuman pidana perpajakan padahakekatnya lebih mengedepankan dan memiliki penekanan pada aspekpencegahan (deterrence aspect) dan dalam upaya untuk meningkatkan shocktherapy serta aspek pendidikan (education aspect), sehingga tujuan utama darihukuman pidana pajak adalah agar Pemohon Peninjauan Kembali tidakmeninggalkan atau mengesampingkan mengenai penenuaian dan pemenuhanakan hakhak dan kewajiban hukum di bidang perpajak dalam menggalakanfungsi penerimaan Negara (budgetair function
Pengadilan PT PADANG Pidana Khusus
Register : 01-10-2019 — Putus : 17-10-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan PT PADANG Nomor 12/PID.SUS-Anak/2019/PT PDG
Tanggal 17 Oktober 2019 — Pembanding/Penuntut Umum : MUCHAMMAD ALBAR EL FAJRY, S.H.
Terbanding/Anak Berhadapan dengan Hukum I : TAUFIQ RAHMAN bin SUPRIADI
Terbanding/Anak Berhadapan dengan Hukum II : HAPIZRA AULIA MAWARDI bin HAPPY MAWARDI
Terbanding/Anak Berhadapan dengan Hukum III : ASHAR DEDE GEMINI bin DEFRI CANIAGO
123 — 38
  • Dijumpai kaku mayat tidak mudah dilawan dan lebam mayat tidak mudahhilang pada penekanan.6. Identitas umum : Dijumpai sesosok mayat dikenal, jenis kelamin laki laki,kebangsaan Indonesia, panjang badan 165 cm (seratus enam puluh limasentimeter), warna kulit sawo matang, rambut bewarna hitam tidak mudahdicabut.7. Identifikasi knusus : Tidak dijumpai.8.
    Dijumpai kaku mayat tidak mudah dilawan dan lebam mayat tidak mudahhilang pada penekanan.. Identitas umum : Dijumpai sesosok mayat dikenal, jenis kelamin laki laki,kebangsaan Indonesia, panjang badan 165 cm (seratus enam puluh limasentimeter), warna kulit Sawo matang, rambut bewarna hitam tidak mudahdicabut.7. Identifikasi khusus : Tidak dijumpai..
Pengadilan PN BATAM Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 11-07-2018 — Putus : 29-11-2018 — Upload : 06-01-2019
Putusan PN BATAM Nomor 593/Pid.Sus/2018/PN Btm
Tanggal 29 Nopember 2018 — Penuntut Umum:
FILPAN FAJAR DERMAWAN LAIA,SH.MH.
Terdakwa:
HSIEH LAI FU
167 — 104
  • Sri Ana, SH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut : Bahwa Saksi sebagai Penyidik BNN pernah melakukan pemeriksaanterhadap Terdakwa ; Bahwa pada saat Saksi melakukan pemeriksaan Terdakwa didampingi oleh2 (dua) orang Penasehat Hukum ; Bahwa Penasehat Hukum yang mendampingi Terdakwa adalah : SandroPintoro dan Togar ; Bahwa Saksi sendiri yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa ; Bahwa selama Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa tidak adapemaksaan, penekanan atau pengancaman
    Angkatan Laut, BNNdan Bea Cukai dan pada pukul 18.00 WIB ditemukan barang bukti berupanarkotika jenis Shabu sebanyak 41 karung plastic yang berisi 1.019 (seribuSembilan belas) kantong plastic bening ;Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sri Ana selaku saksi verbalisanmelakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, bahwa saksi melakukanpemeriksaan terdakwa didampingi oleh 2 (dua) orang Penasehat Hukumbernama Sandro Pintoro dan Togar, bahwa dalam melakukan pemeriksaanterhadap terdakwa tidak ada pemaksaan, penekanan