Ditemukan 11435 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Partai politik
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 09-04-2013 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1903 K/Pdt/2012
Tanggal 9 April 2013 — YOYON KRISTIANTO, DKK VS H. KUNANDI, DKK
43 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Para Tergugat;Bahwa, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2769K/Pdt/1995 tanggal 24 Juli 1996, tanah miliknya pihak ketiga yang tidakdiikutsertakan sebagai salah satu pihak Tergugat dalam suatu gugatan, tidak dapatdiletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag) dalam perkara gugatan tersebut;Bahwa, pada Pasal 1340 KUH Perdata menegaskan bahwa suatu perjanjian hanyaberlaku antara pihakpihak yang membuatnya dan tidak dapat membawa rugi kepadapihak ketiga;Bahwa, prinsip kontrak partai
Pengadilan PN MAGELANG Perdata
Register : 20-12-2011 — Putus : 31-07-2012 — Upload : 24-09-2012
Putusan PN MAGELANG Nomor 30/Pdt.G/2011/PN.Mgl
Tanggal 31 Juli 2012 — PURWO EKO UTOMO.CS. LAWAN :PEMERINTAH DATI I JAWA TENGAH CQ.DINAS SOSIAL
79 — 16
  • Ketika Indonesia merdeka, yayasanberganti nama menjadi RAN dan diambil alih oleh pemerintah Indonesia; Bahwa orangorang yang membantu Jan Salmon dan para PNS DinasSosial diijinkan tinggal di sekitar panti; Bahwa pada tahun 1962 saksi diangkat menjadi honorer kemudian padatahun 1965 saksi diangkat menjadi PNS (Pegawai Negeri Sipil) tetapikemudian dicabut lagi karena pada saat itu ada PKI (Partai KomunisIndonesia); Bahwa dari tahun 1949 sampai dengan tahun 1962 saksi tinggal diyayasan; Bahwa sebenarnya
Pengadilan PA SITUBONDO Perdata Agama
Register : 18-05-2020 — Putus : 02-09-2020 — Upload : 02-09-2020
Putusan PA SITUBONDO Nomor 826/Pdt.G/2020/PA.SIT
Tanggal 2 September 2020 — Penggugat melawan Tergugat
46 — 10
  • Fotokopi Kartu Tanda Keanggotaan Partai Demokrat atas namaPemohon. Bukti tersebut tersebut telah diberi meterai cukup dan telahdinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyatasesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P/ TR.3;A. Fotokopi kwitansi penerimaan uang oleh Pemohon dari IndraAdi Usiyanto tertanggal 19 Juni 2019.
Pengadilan PTUN BANJARMASIN TUN Pertanahan
Register : 18-08-2016 — Putus : 09-11-2016 — Upload : 17-01-2017
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 21/G/2016/PTUN.BJM
Tanggal 9 Nopember 2016 — H. GUSTI NANANG HADI BUPATI TABALONG PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
125 — 53
  • Bahwa Pemberhentian Penggugat dari Jabatan Negeri tersebut sudah sesuaidengan ketentuan Peraturan Perundangundangan = yangberlaku, dimanaberdasrakan ketentuan Pasal 85 huruf i Undangundang Nomor 15 Tahun 2011tentang penyelenggaraan Pemilu, disebutkan bahwa syarat untuk menjadi calananggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota dan PanwasluKecamatan serta Pengawas Pemilu Lapangan adalah mengundurkan diri darikeanggotaan partai politik, Jabatan politik, Jabatan di pemerintahan dan BadanUsaha
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN Kepegawaian
Register : 07-11-2013 — Putus : 22-01-2014 — Upload : 08-03-2014
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 95/G/2013/PTUN.Mks
Tanggal 22 Januari 2014 — Drs. H. Muh. Djabbar, MM.MBA, Melawan Bupati Jeneponto
61 — 41
  • Struktural menjelang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan WakilKepala Daerah yang menyebutkan bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang Nomor 43 Tahun 1999 dinyatakanbahwa Pegawai Negeri berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yangbertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secaraprofesional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara,pemerintahan dan pembangunan dan dalam kedudukan dan tugas pegawaiNegeri harus netral dari pengaruh semua golongan dan partai
Pengadilan PN KUDUS Perdata Tanah
Register : 20-01-2016 — Putus : 23-06-2016 — Upload : 06-06-2017
Putusan PN KUDUS Nomor 7/Pdt.G/2016/PN Kds
Tanggal 23 Juni 2016 — -WINARTI -MASRUKAN -NOR IHSAN -PT. Bank MEGA, Tbk Cabang Kudus -Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang -Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kudus
120 — 16
  • Bahwa salah satu sifat suatu permohonan adalah tidak ada orang lainatau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat mutlak satupihak (exparte), maka penyebutan TERMOHON dalam PerkaraEksekusi Nomor: 12/Pdt.Eks/2015/PN.Kds, in casu SUNARTI, BUKANBERTUJUAN menarik SUNARTI atau WINARTI dan atau siapapun itusebagai pihak dalam perkara permohonan eksekusi pengosongan (i.c.Perkara Nomor: 12/Pdt.Eks/2015/PN.Kds) sebagaimana biasa dalamsuatu. sengketa yang bersifat partai (ada pihak penggugat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 28-02-2007 — Upload : 25-03-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1712K/Pdt/2006
Tanggal 28 Februari 2007 — Estherlena ; Susyhana Tanuwidjaya ; Phang Simon Pangestu ; Delias Pangrestu ; Fatmawati Santoso
163 — 143 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 1441) tersebut ;Bahwa sampai meninggalnya Maria (dahulu Phang Moei Tjhin) yaitu ibuTergugat I, masalah perpanjangan hak atas tanah warisan Phang TjhongTjhoen yang dikenal dengan sertifikat HGB No. 139 tersebut dinyatakan masihdalam proses pengurusan, dan kemudian dilanjutkan pengurusan perpanjanganhak atas tanah tersebut oleh Tergugat ;Bahwa salah satu bangunan di atas tanah warisan Phang Tjhong Tjhoenyang dikenal dengan Hak Guna Bangunan No. 139 tersebut, pernah dipakaiatau digunakan oleh Partai
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 29-03-2019 — Putus : 18-07-2019 — Upload : 26-07-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 95/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 18 Juli 2019 — Penggugat:
AMAR HAMZAH
Tergugat:
Bupati Serdang Bedagai
92 — 56
  • 11 tahun2017 menentukan bahwa :PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila danUndangUndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun1945;b. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusanpengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukantindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang adahubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana umum;Halaman 51 Put.95/G/2019/PTUNMdnc. menjadi anggota dan/atau pengurus partai
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 26-06-2019 — Putus : 08-10-2019 — Upload : 15-10-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 192/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 8 Oktober 2019 — Penggugat:
ARIFIN HULU, ST
Tergugat:
Bupati Nias Utara
92 — 68
  • Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan PutusanPengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetapkarena melakukan tindak Pidana kejahatan yang adahubungannya dengan jabatan dan/atau Pidana umum ;Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau ;Dihukum penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telahQomemiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakPutusan Nomor : 192/G/2019/PTUNMDN Halaman 109.10.11.Pidana dengan Pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun danPidana yang dilakukan
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 09-08-2021 — Putus : 15-09-2021 — Upload : 15-09-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 412/PDT/2021/PT BDG
Tanggal 15 September 2021 — Pembanding/Penggugat : PIPIT PATIMAH
Terbanding/Tergugat : UJANG KURNIADI
82 — 38
  • Tergugat Konvensi tidak mempunyalkekuatan hukum atau tidak mengikat bagi para pihak maka dengan ini MajelisHakim tingkat banding berkesimpulan penguasaan objek sengketa yangdilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi atas objek sengketaadalah perbuatan yang melawan hukum dan penguasaan tersebut jikadihubungkan dengan keterangan saksisaksi yang diajukan oleh TergugatRekonvensi /Penggugat Konvensi yang menerangkan bahwa salah satu objeksengketa disewakan untuk dijadikan kantor oleh salah satu Partai
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 26-10-2017 — Putus : 04-12-2017 — Upload : 12-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 197 PK/TUN/2017
Tanggal 4 Desember 2017 — I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PINRANG., II. HAJJA ANDI HALIPA, DKK VS I. H.M. TAUFAN PAWE, SH.,MH., II. HJ. GUMRIAH;
109 — 92 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Surat Gugatan Penggugat salah alamat (tidak memenuhi syarat formilkarena partai/pihak yang diperatunkan tidak lengkap). Bahwa berdasarkanfakta yuridis surat gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil dalammengajukan surat gugatan terhadap Kepala Kantor Pertanahan KabupatenPinrang (selaku Tergugat) dengan alasan bahwa penerbitan Sertipikat HakMilik Nomor 01099 Kelurahan Tellumpanua Kecamatan Suppa KabupatenPinrang Surat Ukur Nomor 00532/Tellumpanua/2012 Atas Nama Hj.
Pengadilan PN SAMARINDA Perdata Khusus PHI
Putus : 22-04-2014 — Upload : 03-09-2014
Putusan PN SAMARINDA Nomor 06/ G / 2014 / PHI-Smda
Tanggal 22 April 2014 — ANSELMUS BAT , DKK MELAWAN PT.REJEKI ABADI SAKTI
69 — 9
  • Foto copy Rincian gaji bulan April 213 ,Mey 2013 dan Juli 2013 atas namaRAHIM MUSTAFAR, diberi tanda P10;13.Foto copy Salinan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor:561/K.42/2013 tetntang Penetapan Upah Minimum Kota Samarinda tahun 2013tanggal 17 Januari 2013 diberi tanda ...P13 ;14.Foto copy Surat dari Badan Advokasi Hukum Partai Nasdem ProvinsiKalimantan Timur NO:15/BAHUNASDEM/KT/X1/2013 tanggal 8 Nopember2013 diberi tanda 0.0... eeeeeeeeeeeees P14 ;15.Foto copy Surat dari Kantor Advokat /Pengacara
Pengadilan PTUN KENDARI TUN
Register : 10-12-2014 — Putus : 09-02-2015 — Upload : 29-03-2015
Putusan PTUN KENDARI Nomor 35/G/2014/PTUN-KDI
Tanggal 9 Februari 2015 — Drs. ARIFUDDIN, M.Pd. (P) Vs KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA (T)
157 — 134
  • Surat Panwaslu Kab.Kolaka, Nomor: 86/PanwasluKlk/V/2014 perihal tindaklanjut dengan alasan: (a) berdasarkan Surat EdaranBawaslu RI Nomor 0553/Bawaslu/V/2014 tanggal 8 Mei2014 perihal tindak lanjut Laporan dugaan pelanggaran,dimana pada point 5 Surat Edaran tersebut dejelaskanbahwa dalam hal hasil pemilu secara nasional telahditetapbkan oleh KPU, maka Bawaslu Provinsi dan/atauPanwaslu Kabupaten/Kota tidak dibenarkan untukmengeluarkan rekomendasi perbaikan atas hasil perolehansuara yang diajukan oleh Partai
Pengadilan PN MAGELANG Pidana Umum Penipuan
Register : 26-10-2015 — Putus : 08-12-2015 — Upload : 20-01-2016
Putusan PN MAGELANG Nomor 134/Pid.B/2015/PN Mgg
Tanggal 8 Desember 2015 — ESTU GUNSURI UTAMA ALS ANDI SETIAWAN BIN MUJI HARYANTO (ALM)
64 — 6
  • KUSWAN HADJI SH, MH Bin MATORI;Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak awal bulan puasa dikenalkan olehSdr, Pendi seorang Satgas Partai PDI Kabupaten Magelang menurut pengakuanTerdakwa ia mengaku bernama ANDI SETIAWAN bekerja di Kementrian PU danmasih keponakan Pak Kapolda Nur Ali;Bahwa saksi kenal dengan sdr. YANTO (MUJIYANTO) sejak sekitar tahun 2004dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas saksi adalah pelangganbengkel kenteng milik Sdr. YANTO ;Bahwa secara kebetulan Sdr.
Pengadilan PT MEDAN Pidana Umum
Register : 23-09-2019 — Putus : 06-11-2019 — Upload : 07-11-2019
Putusan PT MEDAN Nomor 1133/Pid/2019/PT MDN
Tanggal 6 Nopember 2019 — Pembanding/Penuntut Umum II : DONNY M DOLOKSARIBU, SH
Terbanding/Terdakwa : SUKRAN JAMILAN TANJUNG, SE, MM.
54 — 27
  • Penuntut Umum dalam memori bandingnya yang menyatakan kalau Terbanding/Terdakwa selaku Bupati TapanulliTengah telah menjanjikan proyek yang bernilai 5 (lima) Milyar rupiah agardipegang oleh Sartono Manalu dengan syarat membayar fee sebesar Rp.500.000.000, (lima ratus juta rupiah), karena uang yang diterima olehTerbanding/Terdakwa sebenarnya adalah merupakan PinjamanTerbanding/Terdakwa kepada Sartono Manalu yang ingin dipergunakanTerbanding/Terdakwa untuk pergi ke Jakarta untuk ketemu denganpimpinan partai
Pengadilan PTUN BANDAR LAMPUNG TUN
Register : 11-12-2018 — Putus : 01-03-2019 — Upload : 08-03-2019
Putusan PTUN BANDAR LAMPUNG Nomor 26/G/2018/PTUN.BL
Tanggal 1 Maret 2019 — Penggugat:
Arpho Riheru, S.T., M.M
Tergugat:
GUBERNUR LAMPUNG
220 — 64
  • ayat (4) UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negarayang menyebutkan : PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena a.melakukan penyelewengan terhadap Pancasila UndangUndang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945, b. dihukum penjara atau kurunganberdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetapkarena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidanakejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan atau pidana umum,c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai
Pengadilan PN PURBALINGGA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 13-04-2016 — Putus : 20-12-2016 — Upload : 31-01-2017
Putusan PN PURBALINGGA Nomor 6/Pdt.G/2016/PN Pbg
Tanggal 20 Desember 2016 — EPRILYA RUSHANIDAH, bertempat tinggal di Jln. May Jend. Panjaitan Nomor 23, Rt.004/Rw. 002 Kelurahan Purbalingga Kulon Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga, sebagai Penggugat I ;----------------------------------------------------------------- 2. R. MOHAMMAD SETYAJID, S.E., berkedudukan di Jln. May Jend Panjaitan Nomor 23, Rt.004/ Rw. 002 Kelurahan Purbalingga Kulon Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga, sebagai Penggugat II ;---------------------------------------------------- Penggugat I dan Penggugat II dalam hal ini memberikan kuasa kepada GUJRA SYARIF, SH dan SITI NUR HIDAYATI, SH. beralamat di Jl. Selatri Rt.02/Rw.03 Bojanegara, padamara, Purbalingga berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 April 2016 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purbalingga tanggal 13 April 2016 ;------------------------------------- Selanjutnya, secara bersama-sama, Penggugat I dan Penggugat II disebut sebagai Para Penggugat ;-------------------- Lawan : 1. YOHAN SANTOSO, bertempat tinggal di Jl. Jagalan No. 34 Rt.05 Rw. 03 Kelurahan gabahan, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, sebagai Tergugat I ;----------------------------------------- 2. PT. Bank Cimb Niaga, beralamat di Jalan Jendral Soedirman, Kavling 58, Jakarta Selatan (Melalui Kantor Cabang Purwokerto), sebagai Tergugat II ;------------------------------------------------------------------- 3. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq Kementrian Keuangan Cq Direktorat Jederal Kekayaan Negara cq Kantor Wilayah Jawa Tengah dan DI Yogyakarta, cq KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PURWOKERTO Jl. Pahlawan No. 876, Purwokerto, sebagai TERGUGAT III ;------- 4. NOTARIS PPAT SRI WAHYONO, S.H., bertempat tinggal di Jalan Letkol Isdiman Nomor 114, Bancar, Purbalingga, sebagai Tergugat IV ;------------------------------------------------------------------ 5. NOTARIS PPAT SUGIHARTO, S.H., bertempat tinggal di Jalan Anjasmoro 1 Nomor 21, Semarang , sebagai Tergugat V ;---------------------- 6. PT. Bank Mandiri Persero Tbk, beralamat di Jalan Pemuda Nomor 71, Lantai 3 Semarang , sebagai Tergugat VI ;-------------------------- 7. Badan Pertanahan Nasional cq Kantor Pertanahan Purbalingga, beralamat di Jalan MT Haryono Nomor 45, Purbalingga, sebagai Turut Tergugat ;-
184 — 39
  • Bahwa Akta yang dibuat oleh PPAT (termasuk Akta jual Beli) merupakan PartijAkta atau Akta Partai Artinya Akta yang dibuat sesuai dengan keinginan dankehendak para pihak. jadi PPAT hanya menuangkan keinginan para pihaktersebut dalam suatu akta. Akan sangat mengherankan apabila akta yang sudahdibuat atas dasar keinginannya itu dikemudian hari diingkari. Apalagi penjualtelah mendandatangani akta dan membuat kuitansi jual beli yangditandatanganinya sendiri diatas materai.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 25-11-2016 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2383 K/Pdt/2016
Tanggal 25 Nopember 2016 — PERHIMPUNAN SOSIAL CANDRA NAYA Melawan YAYASAN KESEHATAN SUMBER WARAS, DK
86 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., Notaris di Jakarta yang nota bene adalah suami dariTergugat II (selanjutnya disebut: Akta Hibah Nomor 5/1970);Penghibahan ini lebih dilatarbelakangi oleh adanya Perubahan SituasiPolitik saat itu, dimana pemerintah yang didukung rakyatmenginginkan perubahan serta mengambil alih semua harta milikorganisasiorganisasi ataupun perkumpulan yang berafilisasi denganOrganisasi Terlarang PKI (Partai Komunis Indonesia) untukkepentingan Negara, sebagai contoh: pembakaran dan perampasanterhadap asetaset Baperki
Pengadilan PN CILACAP Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 02-05-2018 — Putus : 07-06-2018 — Upload : 04-09-2018
Putusan PN CILACAP Nomor 171/Pid.Sus/2018/PN Clp
Tanggal 7 Juni 2018 — Penuntut Umum:
Samikun, S.H.
Terdakwa:
Fu Indrayanto Bin Fu Priyento.
65 — 11
  • Cilacap Selatan, KabupatenCilacap atau setidaktidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalamHalaman 4 dari 38 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2018/PN Clpdaerah hukum Pengadilan Negeri Cilacap, tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika, yang dilakukan terdakwa dengan cara:Sekitar Mei 2017dari terdakwa mendapat info dari kakaknya yangberada di Jakarta bahwa ada Apotik bernama Apotik Rakya New Dolsin didaerah Pasar Prsamuka Jakarta yang menjual obat keras atau bebas terbatasdalam partai
Pengadilan PN JEMBER Perdata
Register : 04-01-2016 — Putus : 04-05-2016 — Upload : 08-12-2016
Putusan PN JEMBER Nomor 01/Pdt.G/2016/PN.Jmr
Tanggal 4 Mei 2016 — 1. H. WAGINO, SH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, Tempat tinggal di Jl. Letjen S. Parman II No.174 Kel. Kebonsari, Kec. Sumbersari, Kab. Jember, selanjutnya disebut sebagai ........................................PENGGUGAT I; 2. RUDY MARJONO, SH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, Tempat tinggal di Jl. Mataram PSM B.5/10 Kel. Mangli, Kec. Kaliwates, Kab. Jember, selanjutnya disebut sebagai .........................................PENGGUGAT II; 3. NURUL HERLINA, SH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, Tempat tinggal di Perum Gunung Batu Permai Blok FF.36 Kel. Sumbersari, Kec. Sumbersari, Kab. Jember, selanjutnya disebut sebagai ........................................PENGGUGAT III; 4. GATOT IRIYANTO, SH, MH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, Tempat tinggal di Jl. Kertanegara VI No.120 Kel. Jemberkidul, Kec. Kaliwates, Kab. Jember, selanjutnya disebut sebagai ........................................PENGGUGAT IV; 5. MOH. MUFID, SH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, Tempat tinggal di Jl. KH. Agus Salim VI No.36 Kabupaten Jember, selanjutnya disebut sebagai ........................................PENGGUGAT V; 6. E. LUKMANUL HAKIM, SH, MH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, Tempat tinggal di Jl. Manggar I No.16 Kel. Gebang, Kec. Patrang, Kab. Jember, selanjutnya disebut sebagai ........................................PENGGUGAT VI; 7. JUDA HERY WITJAKSONO, SH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, Tempat tinggal di Jl. Dr. Soebandi No.68 Kel. Patrang, Kec. Patrang, Kab. Jember, selanjutnya disebut sebagai .......................................PENGGUGAT VII; L A W A N: Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jember, Alamat di Jl. Kalimantan No.31 Kel. Sumbersari, Kec. Sumbersari, Kab. Jember, selanjutnya disebut sebagai........................................... TERGUGAT;
172 — 34
  • KPU Provinsi/KIP Aceh an KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukanklarifikasi kepada pasangan calon dan partai politik atau gabunganpartai politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau PasanganCalon Perseorangan;b.