BarangsiapaMenimbang penekanan unsur Barangsiapa dalam perkara ini adalahbertitik tolak dari Kemampuan dan pribadi seseorang sebagai subyek hukumuntuk bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan;Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum pembenaranpara terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertamasebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini yaitupembenaran identitas para terdakwa dalam Surat Dakwaan dan pembenarandari para saksi yang dihadapkan di

Jadi, penekanan unsur ini pada adanya subjek hukum tersebutsebagai orang yang tepat diajukan sebagai Para Terdakwa untuk mencegahterjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Para Terdakwa (error inpersona), tetapi tentang apakah Para Terdakwa telah melakukan atau tidakHalaman 23 dari 38 Putusan Nomor 186/Pid.B/2020/PN Stgmelakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan bergantung padapembuktian unsur materiil dari dakwaan tersebut;Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan 2(dua

.= Bahwa benar, dalam melakukan pemeriksaan terhadap terdakwaBOING SIDEBANG dan JARESDIN SARAGIH, dilakukan di dalamruangan yang terbuka, selain saksi dan terdakwa BOING SIDEBANG57dan JARESDIN SARAGIH, juga dapat dilihat oleh orang lain dandalam melakukan pemeriksaan, saksi tidak ada melakukan penekanan,ancaman, paksaan maupun pemukulan terhadap terdakwa BOINGSIDEBANG dan JARESDIN SARAGIHBahwa benar, pada saat rekontruksi, sebelum melakukan rekontruksipara terdakwa termasuk terdakwa BOING SIDEBANG

jawaban dari terdakwaMARIDEN SINAGA ALS PAK RIZAL diketikkan dan setelahselesai, terdakwa MARIDEN SINAGA ALS PAK RIZAL diberikesempatan untuk membaca dulu hasil pemeriksaan sebelumditandatangani Baerita Acara Pemeriksaan (BAP).Bahwa benar, dalam melakukan pemeriksaan terhadap terdakwaMARIDEN SINAGA ALS PAK RIZAL, dilakukan di dalam ruanganyang terbuka, selain saksi dan terdakwa MARIDEN SINAGA ALSPAK RIZAL, juga dapat dilihat oleh orang lain dan dalam melakukanpemeriksaan, saksi tidak ada melakukan penekanan

terdakwa PANDAPOTAN HALOHO menjawab, lalujawaban dari terdakwa PANDAPOTAN HALOHO diketikkan dansetelah selesai, terdakwa PANDAPOTAN HALOHO diberi kesempatanuntuk membaca dulu hasil pemeriksaan sebelum ditandatangani BaeritaAcara Pemeriksaan (BAP).= Bahwa benar, dalam melakukan pemeriksaan terhadap terdakwaPANDAPOTAN HALOHO, dilakukan di dalam ruangan yang terbuka,selain saksi dan terdakwa PANDAPOTAN HALOHO, juga dapat dilihatoleh orang lain dan dalam melakukan pemeriksaan, saksi tidak adamelakukan penekanan

sengketagugatan dalam Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara;Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlihat jelas bahwaTermohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telahmenggunakan dasar hukum yang tidak tepat dengan caramemaksakan penerapan UU PTUN agar dapat dilaksanakan dalamUU PP yang mana memiliki hukum acara sendiri yang sudah jelasdan terperinci;Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (sumberhttp://Awww.setpp.depkeu.go.id/DataFile/PPBerita/PP%20dibawah%2OMA.pdf) sangatlah jelas diberi penekanan

Disamping itu, hukumanpidana perpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankan danmemiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterence aspect) dandalam upaya meningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan(education aspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkanfungsi penerimaan Negara (budgetair function);Bahwa dasar hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak, yaitu Pasal13 ayat (5) dan 15 ayat (4) UndangUndang KUP Nomor 28 Tahun2007 menjadi tidak relevan dalam hal ini karena Putusan MA tersebutmerupakan

Disamping itu,hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebin mengedepankan danmemiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterrence aspect) dandalam upaya untuk meningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan(education aspect), sehingga tujuan utama dari hukuman pidana pajakadalah agar Pemohon Peninjauan Kembali tidak meninggalkan ataumengesampingkan mengenai penenuaian dan pemenuhan akan hakhakdan kewajiban hukum dibidang perpajak dalam menggalakkan fungsipenerimaan Negara (budgetair function)

Disamping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterence aspect) dan dalam upaya meningkatkan shock therapyserta aspek pendidikan (education aspect) dengan tidakmeninggalkan dan menggalakkan fungsi penerimaan Negara(budgetair function);.

Peradilan Tata Usaha Negara;Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlinat jelas bahwa TermohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) telah menggunakan dasar hukumyang tidak tepat dengan cara memaksakan penerapan UndangUndangPTUN agar dapat dilaksanakan dalam UndangUndang Pengadilan Pajakyang mana memiliki hukum acara sendiri yang sudah jelas dan terperinci;Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (Sumber:http://Awww.setpp.depkeu.go.id/DataFile/PP Berita/PP%20dibawah%20MA.pdf)sangatlah jelas diberi penekanan

Di samping itu, hukuman pidana perpajakan padahakekatnya lebih mengedepankan dan memiliki penekanan pada aspekpencegahan (Deterrence aspect) dan dalam upaya untuk meningkatkanshock therapy serta aspek pendidikan (education aspect), sehinggatujuan utama dari hukuman pidana pajak adalah agar PemohonHalaman 124 dari 127 halaman Putusan Nomor 1883/B/PK/PJK/2017Peninjauan Kembali tidak meninggalkan atau mengesampingkanmengenai penunaian dan pemenuhan akan hakhak dan kewajibanhukum di bidang perpajakan

Disamping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterence aspect) dan dalam upaya meningkatkan shock therapyserta aspek pendidikan (education aspect) dengan tidakmeninggalkan dan menggalakkan fungsi penerimaan Negara(budgetair function);8.

sengketa gugatan dalam lingkungan peradilanTata Usaha Negara;Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlinat jelas bahwa TermohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) telah menggunakan dasar hukumyang tidak tepat dengan cara memaksakan penerapan UU PTUN agar dapatdilaksanakan dalam UU PP yang mana memiliki hukum acara sendiri yangsudah jelas dan terperinci;Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (Sumber:http://www.setpp.depkeu.go.id/DataFile/PP Berita/PP%20dibawah%20MA.pdf)sangatlah jelas diberi penekanan

Di samping itu, hukuman pidana perpajakan padahakekatnya lebin mengedepankan dan memiliki penekanan pada aspekpencegahan (deterrence aspect) dan dalam upaya untuk meningkatkanshock therapy serta aspek pendidikan (education aspect), sehinggatujuan utama dari hukuman pidana pajak adalah agar PemohonPeninjauan Kembali tidak meninggalkan atau mengesampingkanmengenai penenuaian dan pemenuhan akan hakhak dan kewajibanhukum di bidang perpajak dalam menggalakan fungsi penerimaanNegara (budgetair function

Susu Heni (saksi 10).Bahwa Saksi dalam memeriksa terhadap Saksi 10 sudah sesuaidengan prosedur , tidak ada penekanan, pengarahan, dankekerasan maupun ancaman kekerasan, semua jawaban adalahdari Saksi 10, dan BAP ditandatangani oleh saksi 10 setelahsebelumnya Saksi 10 membaca terlebih dahulu.23Bahwa Saksi 10 dalam pemeriksaan menyatakan kenal denganTerdakwa pada tanggal 6 Juni 2008 saat Saksi 10 malam ituberada di rumah Saksi 2 dan yang mengenalkan T denganSaksi 10 adalah Saksi 2.Bahwa pada saat Saksi

Bahwa dalamkeadaan pisik dan kesehatan Bapak Acim Suracim yang sedemikian rupa,Kuasa Penggugat Intervensi dengan didampingi oleh seseorang lainnyatelah melanggar Hak Privasi yang dapat dikategorikan sebagai Pelanggaranterhadap Hak Asasi Manusia dengan cara melakukan penekanan secaraverbal (Interogasi) kepada orang tua yang sudah pikun dandalam keadaankesehatan yang terganggu, dengan demikian Kuasa Penggugat Intervensidapat diduga telah melanggar, Pasal29 ayat(1), Pasal 30, Pasal 31 ayat(1) dan (2

.= Bahwa benar dengan demikian tindakan atau caracara yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi 2seperti mengancam merupakan tindakan penekanan agarobjek yang dikehendaki mau menyerahkan barangataudalam rangka memudahkan mengambil sesuatu daritempat yang diinginkan oleh pelaku tersebut.= Bahwa benar dompet maupun hand phone yangdiambil Terdakwa seluruhnya adalah milik Saksi 2.Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke3 dalam dakwaan kedua telah terpenuhi.106MenimbangMenimbangOleh karena semua

Unsur Setiap OrangMenimbang bahwa Penuntut Umum dalam tuntutannya dan Penasihathukum Terdakwa dalam nota pembelaannya menyatakan pada pokoknyabahwa unsur setiap orang telah terpenuhi oleh Terdakwa;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkanapakah unsur setiap orang sebagai berikut :Bahwa Setiap Orang adalah orang perorangan atau individuyang merupakan subjek hukum (natuurlijk persoon) dankepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidanayang dilakukan, dengan demikian penekanan

Angka 2 Huruf FBab Il Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis PeradilanHalaman 18 dari 50 Hal Putusan Nomor 332/Pdt.Bth/2021/PN DpsPerdata Umum, selengkapnya kami kutipkan denganpenebalan sebagai penekanan, yaitu:Pasal 147 ayat (1) RBgoara pihak boleh dibantu atau diwakili oleh orangorangyang secara khusus dan tertulis diberi Kuasa untuk itukecuali bila pemberi kuasa hadir sendiri.

sajasecara psikologis akan berpengaruh terhadap kehidupan Prajurityang lain di sekitarnya, oleh karena itu hal ini tidak bisa dibiarkan danperlu ditindak tegas agar perbuatan yang sama tidak diikuti olehPrajurit yang lain.Bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah melakukan perbuatansusila dengan Saksi2 yang merupakan isteri dari Saksi1, artinyaTerdakwa telah melakukan perbuatan dengan isteri atasannya,padahal dapat diyakini Terdakwa telah mengetahui bahwa perbuatansemacam ini sudah sering mendapat penekanan

sebagai berikut :Ad. 1 Tentang Unsur Setiap OrangMenimbang bahwa Penuntut Umum dan Penasihat hukum terdakwadalam tuntutannya menyatakan pada pokoknya bahwa unsur setiap orang telahterpenuhi oleh Terdakwa;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkanunsur setiap orang sebagai berikut : Bahwa Setiap Orang adalah orang perorangan atau individu yangmerupakan subjek hukum (natuurlijk persoon) dan kepadanya dapatdipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan, dengandemikian penekanan

Bahwa berdasarkan Surat Telegram Pangdam XIl/Tpr Nomor STR/82/2012tanggal 28 Maret 2012 yang pada pokoknya menyatakan Komando atas telahberulang kali memberikan petunjuk dan penekanan baik lisan maupun tertulisdalam rangka pencegahan, menghindari penyalahgunaan nakotika, psikotropika,prekursor dan zat adiktif lainnya, namun kenyataannya sampai saat ini masihbanyak anggota di jajaran Kodam XIlI/Tpr yang terlibat, guna memberikan efekjera bagi pengedar, penyimpan, penjual maupun penggunanarkotika,psikotropika

Lain halnya dibidang impordimana UU 17/2006 memberikan penekanan berimbang antara pelayanandan pengawasan, sementara dibidang ekspor lebih ditekankan adalah sisipelayanannya sehingga walaupun Pasal 8 ayat (2) PMK 214/2008mengatur untuk dilayani eksportasi yang tidak memenuhi kondisi Pasal 7ayat (5) PMK 214/2008, dengan memegang prinsip UU 17/2006 makapelayanan tetap diberikan dengan pertimbangan hal tersebut tetap tidakmenghilangkan kewajiban eksportir dalam membayar Bea Keluar sesuaidengan yang

tanpaKlarifikasi berita guyonan yang Terdakwa buat.Bahwa Terdakwa tidak menyangka berita akan disebarkan lagioleh Saksi1 yaitu Terdakwa kenal pada saat samasama dinas diDenkav2/BC dan Saksi3 (Terdakwa tidak kenal), setelahmengetahui bahwa Saksi1 dan Saksi3 yang ikut menyebarkaninformasi palsu/berita bohong tersebut.Bahwa Terdakwa tidak pernah membaca UU ITE No. 11 tahunHal 18 dari 36 Hal Putusan No. 24K/PM.I05/AD/IV/20172008 tentang aturan penggunaan transaksi elektronik tersebut,akan tetapi pernah mendapat penekanan

Setiap Orang.Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap orang adalah Subyek hukumberupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum,didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakankepadanya dalam surat Dakwaan, untuk itu penekanan setiap orang ini adalahadanya Subyek hukum tersebut, dan tentang Apakah ia terbukti atau tidakmelakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tergantung padapembuktian pada unsur materiel Dakwaan tersebut;Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap

kapal telah menandatangani SuratPernyataan yang diantaranya mengaturlarangan bagi awak kapal untukmembawa barang dagangan dan barangbarang yang dilarang olehpemerintah;Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum di atas MajelisHakim berpendapat bahwa sudah cukup alasan mengapa barangtersebut disembunyikan oleh saksi Kelvin Eka Putra bin Alisbardi danTerdakwa;Menimbang, bahwa dalam Undang Undang Nomor 10 Tahun1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah di ubah dengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2006, penekanan

pribadi kepada Pemerintah KabupatenSupiori sebesar Rp. 50.000.000, (lima puluh jutarupiah) tujuan untuk merehabilitasi rumah dinas.Bantuan sudah direalisasi oleh PemerintahKabupaten Supiori;e Oknum yang bersangkutan (Penggugat)merekayasa Surat fitnah terhadap beberapa pejabatPemerintah Kabupaten Supiori;e Penggugat melakukan kerjasama dengan kelompokLSM gadungan alias status tidak jelas denganmengidentifikasikan datadata yang tidak akuratdan benar yang dipakai oleh kelompok dimaksuduntuk melakukan penekanan

Penyidik pun mengatakan pemeriksaanterhadap Terdakwa tidak ada penekanan dan atau paksaan, dan keterangan PenyidikTersebut tidak dibantah oleh Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya, sehingga Hakimberpendapat pencabutan keterangan Terdakwa dalam perkara ini tidak beralasan dan tidakdapat diterima dan dapat dijadikan sebagai petunjuk dalam menentukan bersalah atautidaknya Terdakwa dan ini merupakan petunjuk atas kesalahan terdakwa didalammemberikan keterangan, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung