M E N G A D I L I :DALAM EKSEPS : - Menolak Eksepsi Tergugat;-----------------------------------------------------------------------DALAM POKOK PERKARA : - Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;------------------------------------- Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat karena dikualifikasikan mengundurkan diri terhitung sejak bulan Juni 2012,;----- Menghukum Tergugat membayar hak-hak Penggugat akibat pemutusan hubungan kerja berupa uang Penggantian hak

hak kepada Penggugat untuk masa kerjaselama 24 (dua puluh empat) tahun sebesar Rp 78.372.150 , yang meliputi:1. mengingat penggantian uang cuti untuk 1 (satu) tahun adalah sebesar 124.2k(satu) bulan upah/gaji maka cuti tahunan yang belum diambil dan belumgugur untuk masa kerja selama 24 (dua puluh empat) tahun adalah: 24 x Rp1.374.950, = Rp 32.998.800.;. biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/ouruh dan keluarganya ke tempatdimana pekerja/buruh diterima bekerja untuk masa kerja selama 24 (sepuluh

Uang Penggantian Hak untuk masa kerja selama 24 (dua puluh empat) tahunadalah sebesar Rp 35.748.700 , yang meliputi:1. mengingat penggantian uang cuti untuk 1 (satu) tahun adalah sebesar 1(satu) bulan upah/gaji maka cuti tahunan yang belum diambil dan belumgugur untuk masa kerja selama 24 (dua puluh empat) tahun adalah: 24 xRp 1.374.950, = Rp 32.998.800,;2. biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/oburuh dan keluarganya ke tempatdimana pekerja/buruh diterima bekerja untuk masa kerja selama 24(sepuluh

) tahun adalah: 1 x Rp 1.374.950, = Rp 1.374.950,;3. penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan sebesar 15% x(uang pesangon + uang penghargaan masa kerja), yaitu: 15% x (Rp68.747.500,+ Rp 13.749.500,) adalah: Rp 12.374.550,;e.

;c.Uang Penghargaan Masa kerja untuk masa kerja selama 24 (dua puluh empat)tahun tahun adalah: 10 x Rp 1.374.950, = Rp 13.749.500,;d.Uang Penggantian Hak untuk masa kerja selama 24 (dua puluh empat) tahunadalah sebesar Rp 35.748.700 , yang meliputi:1.2.mengingat penggantian uang cuti untuk 1 (satu) tahun adalah sebesar 1(satu) bulan upah/gaji maka cuti tahunan yang belum diambil dan belumgugur untuk masa kerja selama 24 (dua puluh empat) tahun adalah: 24 x Rp1.374.950, = Rp 32.998.800.

;Halaman 9Putusan Nomor : 49/G/2013/PHI Mdn103. penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan sebesar 15% x(uang pesangon + uang penghargaan masa kerja), yaitu: 15% x (Rp68.747.500,+ Rp 13.749.500,) adalah: Rp 12.374.550,;e. Upah untuk bulan Juli tahun 2012 adalah sebesar Rp 1.374.950,;4. Menghukum Tergugat untuk membayar hakhak normatif Penggugat di ataskepada Penggugat;5. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan meskipun ada upaya hukumperlawanan atau kasasi;6.

M E N G A D I L I :DALAM EKSEPSI : - Menolak Eksepsi Tergugat;-----------------------------------------------------------------------DALAM POKOK PERKARA : - Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;------------------------------------- Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat karena dikualifikasikan mengundurkan diri terhitung sejak bulan Juni 2012,;----- Menghukum Tergugat membayar hak-hak Penggugat akibat pemutusan hubungan kerja berupa uang Penggantian

Mengingat penggantian uang cuti untuk 1 (satu) tahun adalah sebesar 1 (satu)bulan upah/gaji maka cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur untukmasa kerja selama 25 (dua puluh lima) tahun adalah: 10 x Rp 1.374.950, =Rp 13.749.500.

,;biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/ouruh dan keluarganya ke tempatdimana pekerja/buruh diterima bekerja untuk masa kerja selama 25 (dua puluhlima) tahun adalah: 1 x Rp 1.374.950, = Rp 1.374.950,;penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan sebesar 15% x(uang pesangon + uang penghargaan masa kerja), yaitu: 15% x (71.497.400,+ Rp 13.749.500,) adalah: Rp 12.787.035,;Halaman 7Putusan Nomor : 47/G/2013/PHI.Mdn24.

Uang Penggantian Hak untuk masa kerja selama 25 (dua puluh lima) tahunsebesar Rp 27.911.485, yang meliputi:1. mengingat penggantian uang cuti untuk 1 (satu) tahun adalah sebesar 1(satu) bulan upah/gaji maka cuti tahunan yang belum diambil dan belumgugur untuk masa kerja selama 25 (dua puluh lima) tahun adalah: 10 x Rp1.374.950, = Rp 13.749.500,;e.2. biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/oburuh dan keluarganya ke tempatdimana pekerja/buruh diterima bekerja untuk masa kerja selama 25 (duapuluh lima

Uang Penggantian Hak untuk masa kerja selama 25 (dua puluh lima) tahunsebesar Rp 27.911.485, yang meliputi:1. mengingat penggantian uang cuti untuk 1 (satu) tahun adalah sebesar 1(satu) bulan upah/gaji maka cuti tahunan yang belum diambil dan belumgugur untuk masa kerja selama 25 (dua puluh lima) tahun adalah: 10 x Rp1.374.950, = Rp 13.749.500,;2. biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/oburuh dan keluarganya ke tempatdimana pekerja/buruh diterima bekerja untuk masa kerja selama 25 (duapuluh lima)

tahun adalah: 1 x Rp 1.374.950, = Rp 1.374.950.;3. penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan sebesar 15% x(uang pesangon + uang penghargaan masa kerja), yaitu: 15% x(71.497.400,+ Rp 13.749.500,) adalah: Rp 12.787.035,;.

Tetap : Rp 9.680.071,00~ Uang Pesangon = Rp 174.241.278,009 x 2 x Rp 9.680.071,~ Uang Penghargaan Masa Kerja = Rp 106.480.781,0011 x Rp 9.680.071,~ Uang Penggantian HakHalaman 4 dari 15 hal.Put.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka terdapat fakta hukumyang tidak terbantahkan, bahwa perselisinan a quo adalah perselisihanyang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaanpelaksanaan atau penafsiran terhadap besaran Uang Pesangon, UangPenghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak dimaksud Pasal 74ayat (2) huruf a dan huruf d;Berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 2 Undang Undang Nomor 2 Tahun2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI)perselisihan akibat

PKB antara PT.BASPBA Tahun 20142016, telah mengatur danmenetapkan hak atas Uang Pesangon, Uang Penghargaan MasaKerja dan Uang Penggantian apabila Pegawai meninggal dunia akibatmengalami kecelakaan kerja yaitu:~ Bahwa Termohon Kasasi/Tergugat adalah Badan Usaha MilikNegara (BUMN), yang mempedomani Perjanjian Kerja Bersama(PKB) Tahun 2014 2016 sebagai suatu ketentuan yangmelindungi hak dan kewajiban antara Pegawai dengan PT.

Nomor 1 K/Pdt.SusPHI/2017dan Uang Penggantian apabila Pegawai meninggal dunia akibatmengalami kecelakaan kerja;Dengan demikian, pertimbangan hukum Judex Facti yangmenyatakan perselisihan pelaksanaan norma dalam PKB adalahPerselisihan PHK merupakan kekeliruan yang nyata, olehkarenanya Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum dantelah melanggar hukum yang berlaku, sehingga menyebabkanputusan a quo sangat pantas untuk dibatalkan;b.

Pokok Perkara Perselisinan Ini Disebabkan Adanya PerbedaanPelaksanaan Atau Penafsiran Terhadap Ketentuan Tentang BesaranUpah Sebagai Dasar Perhitungan Pelaksanaan Ketentuan Pasal 74Ayat (2) PKB PT.BASPBA Tahun 20142016;~Bahwa yang menjadi pokok perkara hingga di ajukannyaperselisihan ini disebabkan adanya perbedaan pelaksanaan ataupenafsiran terhadap ketentuan tentang besaran upah sebagaidasar perhitungan pembayaran Uang Pesangon (UP), UangPenghargaan Masa Kerja (UPMK) dan Uang Penggantian Hak(UPH

Uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156ayat (4) sebesar 15%x Rp22.000.000, Rp3.300.000,4.

karena pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugatkepada Penggugat bukan karena habisnya masa berlakunya perjanjian kerjaatau bukan pula karena kesalahan yang dilakukan oleh Penggugat, makaputusnya hubungan kerja yang demikian ini dapatlah dikategorikan sebagaipemutusan hubungan kerja karena efisiensi, sehingga terhadap pemutusanhubungan kerja tersebut haruslah Tergugat dibebani untuk membayar secaratunai dan sekaligus kepada Penggugat hak atas uang pesangon, uangpenghargaan masa kerja dan penggantian

Bahwa hak Pesangon karena Pemutusan Hubungan kerja karena efisiensiyang harus diterima oleh Penggugat dan belum dibayarkan oleh Tergugatadalah :a) Uang Pesangon sebesar Rp2.710.000, x 2x6 = Rp32.520.000,b) Uang Penghargaan Masa Kerja Rp2.710.000,x 2 = Rp5.420.000,c) Uang Penggantian Hak 15% x Rp37.940.000, = Rp5.691.000,)d) Cuti yang belum diambil 12 x Rp69.600, 2013 = Rp 835.200,) Cuti yang belum diambil 12 x Rp88.000, 2014 = Rp1.056.000,f) Cuti yang belum diambil 12 x Rp108.400, 2015 = Rp1.300.800

Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar secara tunai dansekaligus kepada Penggugat :Uang Pesangon sebesar Rp2.710.000, x 2x6 Rp32.520.000,)2) Uang Penghargaan Masa Kerja Rp2.710.000, x 2 = Rp5.420.000,3) Uang Penggantian Hak 15% x Rp37.940.000, = Rp5.691.000,4) Cuti yang belum diambil 12 x Rp69.600, 2013 = Rp 835.200,5) Cuti yang belum diambil 12 x Rp88.000, 2014 = Rp 1.056.000,6) Cuti yang belum diambil 12 x Rp108.400, 2015 = Rp 1.300.800.TOTAL Rp46.823.000,Hal. 7 dari 17 hal.Put.Nomor 301

Menghukum Tergugat untuk membayar Hak hak Penggugat atas putusnyahubungan kerja sebesar Rp22.446.000, (Terbilang : Dua Puluh Dua JutaEmpat Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah), dengan perincian sebagaiberikut; Pesangon :4 x Rp1.740.000, = Rp6.960.000, Penghargaan masa kerja : 2 x Rp1.740.000, = Rp3.480.000, Penggantian hak 15% x Rp58.584.000, =Rp 1.566.000.= Rp12.006.000, Upah yang belum terbayar : 6 x Rp1.740.000, = Rp10.440.000,Jumlah = Rp22.446.000,(Terbilang : Dua Puluh Dua Juta Empat Ratus Empat

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI;

• Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak putusan ini diucapkan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat uang pesangon, uang Penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak serta Upah Proses yang seluruhnya berjumlah sebesar

Retnoningtias Widiastutidengan masa kerja 22 tahun, 7 bulan perincian sebagai berikut : Uang Pesangon sebesar9X Rp. 3.541432, = Rp. 31.872.888, Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar8 X Rp. 3.541.432, = Rp. 28.331.456,Rp. 60.204.344, Uang Penggantian Hak sebesar15 % X 60.204.344, = Rp. 9.030.651,Jumlah Rp. 69.234.955,(enam puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratussembilan puluh lima rupiah)2.

Menghukum TERGUGAT untuk membayar kepada PENGGUGAT UangPesangon, Penghargaan Masa Kerja, Uang Penggantian Hak, THR 2018 danMasa Tunggu PHK dan sebagai dasar hakhak lainnya yang seluruhnyasebesar Rp.387.350.250, ;6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakan dalam perkarai ini ;7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (Dwangsoom),sebesar Rp.100.000, per hari, terhitung sejak putusan dalam perkara inidibacakan ;8.

Apakah benar Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)kepada Penggugat tersebut dengan tidak membayar hakhak Penggugat atasuang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak danuang proses?

Uang Penggantian Hak atas pengobatan & perumahan: 9.030.65215% x (Uang Pesangon + Uang Pengharagaan MasaKerja)= 15% x Rp. 60.204.344, Hal. 40 dari 44 Hal. Putusan Nomor 250/Pdt.SusPHI/2018/PN. Jkt.

Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat uang pesangon,uang Penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak serta Upah Prosesyang seluruhnya berjumlah sebesar Rp.79.859.292; (Tujuh Puluh Sembilan JutaDelapan Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh DuaRupiah);4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;5.

Tergugat memberikan jawabanyang menolak anjuran tersebut;18 Bahwa oleh karena itu, atas berakhirnya hubungan kerja antara almarhumah danTergugat akibat almarhumah meninggal dunia dan bukan karena mengundurkan diri,maka sesuai ketentuan Pasal 166 UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 sudahseharusnya Tergugat membayar hakhak Penggugat selaku ahli waris almarhumahberupa uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uangpenghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian

Uang penggantian hak (15% dari Rp49.500.000,00) =Rp 7.425.000,00Total = Rp56.925.000,00Terbilang: lima puluh enam juta sembilan ratus dua puluh lima ribu Rupiah;19 Bahwa atas biayabiaya yang muncul selama almarhumah sakit dan dirawat dirumah sakit, Penggugat tidak bermaksud menuntut kepada Tergugat untuk diganti(besarnya lebih kurang Rp12 juta).

almarhumah, sematamatakarena dilandasi oleh pertimbangan kemanusiaan dan rasa keadilan;Berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung agar memberikan putusansebagai berikut:Dalam Pokok Perkara1 Mengabulkan gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya;2 Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar secara tunai hakhakPenggugat yang muncul akibat meninggalnya istri Penggugat berupa uang pesangon,uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian

Menyatakan sah Pembayaran penggantian hak dari Penggugat Rekonvensi/TergugatKonvensi kepada Pekerja (Mabrusah);7. Menyatakan Surat Anjuran No. 565/2649PHI tanggal 7 Mei 2012 yangdikeluarkana oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sukabumi adalah cacad hukum/tidak berkekuatan hukum;8. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perkaraPerbuatan Melawan Hukum;9.

Uang penggantian hak sebagaimana dimaksud pada angka 2meliputi: Cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur; Biaya atau ongkos pekerja/buruh dan keluarganya ke tempatdimana pekerja/buruh diterima bekerja; Penggantian perumaan serta pengobatan dan perawatan sebesar15 % dari uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja bagiyang memenuhi syarat; Halhal yang disepakati atau perjanjian kerja bersama;4.

kepada mediator Dinas Sosial dan Tenaga Kerja KotaMedan besarnya upah yang diterima Penggugat yaitu Rp. 2.373.000,dan tunjangan tetap sebesar Rp. 600.000, dan dengan tegasTergugat menyampaikan kepada mediator bahwa Penggugattidak pernah mendapatkan tunjangan tetap seperti yangdisampaikan tersebut sebesar Rp. 600.000, karena Tergugattidak pernah menduduki jabatan apapun dan hanya sebagai staffdi bagian Personalia.19.Bahwa tambahan sebesar Rp. 600.000, yang dimaksudkan olehPenggugat tersebut merupakan penggantian

Tjipta Rimba Djaja tahun20132015 dimana Penggugat hanya mendapatkan uang pisah danuang penggantian hak dengan perincian sebagai berikut :e Uang pisah : Rp, 2.373.000, x 4 bulan upah Rp. 9.492.000,e Uang Penggantian perumahan dan perobatan15 % x Rp. 9.492.000. Rp. 1.423.800.Jumlah Rp. 10.915.800,4.

Mdne Ayat (2) : Keterangan tertulis dengan bukti yang sahsebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diserahkanpaling lambat pada hari pertama pekerja / buruh masukbekerja ;e Ayat (3) : PHK sebagaimanadima ksud dalam ayat (1)pekerja / buruh yang bersangkutan berhak menerimauang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat(4) dan diberikan uang pisah yang besarnya danpelaksanaannya diatur dalam perjanjian kerja bersama,peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama ;Menimbang, bahwa terhadap

;e Bahwa upah selama proses diperhitungkan 6 (enam)bulan x upah per bulan ;Menimbang, bahwa setelah semuanya dipertimbangkan denganseksama, maka hak hak yang wajib dibayarkan Tergugat kepadaPenggugat adalah sebagai berikut :e Uang pesangon, 2 x 9 x Rp. 2.973.000............. = Rp.53.514.000.e Uang PMK, 8 x Rp. 2.973.000...........c eee = Rp.23.784.000.SUD total ...... 0... cece cece eect cece ee eeeeeeaeeeeeeaeeeaes =RP. 77.298.000.e Uang penggantian hak, 15% x Rp. 77.298.000.. = Rp.11.594.700.e

Yos Sudarso Medan, tidak sah menurut ketentuanhukum yang berlaku ;Menyatakan tindakan Tergugat yang memutuskan hubungan kerjadengan Penggugat berdasarkan alasan Penggugat dianggapmengundurkan diri tidak sah menurut ketentuan hukum yang berlaku ;Menyatakan hubungan kerja antara Tergugat dengan Penggugatputus karena diputuskan oleh pengadilan ;Menghukum Tergugat untuk membayar hak hak Penggugat berupauang pesangon, penghargaan masa kerja, penggantian hak dan upahselama proses perkara, total Rp.106.730.700

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 156 UU No. 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan disebutkan dalam hal terjadi pemutusanhubungan kerja pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon,penghargaan masa kerja dan penggantian hak yang seharusnyaditerima, akan tetapi terhadap pemutusan hubungan kerja yangdilakukan Tergugat atas diri Penggugat, Tergugat tidak atau belummenyelesaikan kewajibankewajiban tersebut;.

.; Uang penghargaan masa kerja sebanyak 5 bulan upah, @Rp 1.400.000, x 5 bulan = Rp 7.000.000,; Uang penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatanditetapbkan 15% (lima belas persen) dari uang pesangon dan atauuang penghargaan masa kerja;.

menuntut Pengadilan Hubungan Indstrial tersebut agarmemberikan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu sebagai berikut:1.2.6.Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menghukum Tergugat untuk membayarkan hakhak yang seharusnyaditerima Tergugat sebagai akibat pemutusan hubungan kerja, sebagaiberikut: Uang Pesangon sebanyak 9 bulan upah, @ Rp. 1.400.000, x 9 bulan= Rp. 12.600.000.; Uang penghargaan masa kerja sebanyak 5 bulan upah, @Rp 1.400.000, x 5 bulan = Rp 7.000.000,; Uang penggantian

Menurut hematPenggugat dan sesuai dengan ketentuan UndangUndangKetenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 Pasal 156 disebutkan dalam halterjadi PHK pengusaha diwajibkan membayar uang pesangonpenghargaan masa kerja dan penggantian hak yang seharusnya diterimadengan rincian sebagai berikut: Uang Pesangon 9 x Rp 1.400.000, = Rp 12.600.000, Penghargaan masa kerja 5 x Rp 1.400.000, =Rp /7.000.000, Uang pengertian perumahan/pengobatanHal. 8 dari 10 hal.Put.No. 818 K/Pdt.Sus/201015% x Rp 1.400.000, =Rp 2.940.000

Tergugat juga melakukan pemutusan hubungan kerja terhadapPenggugat, maka Penggugat dalam hal ini hanya menginginkan alasanpemutusan hubungan kerja tersebut didasarkan pada Pasal 164 ayat (3) UUNomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan (Effisiensi);Bahwa terhadap pemutusan hubungan kerja tersebut sebagaimana butir 5 (lima)diatas, dan Penggugat berhak atas uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal156 ayat (2), uang pengahrgaan masa kerja sebesar (satu) kali ketentuan Pasal156 ayat (3) dan uang penggantian

hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat 4(empat), dengan rincian sebagai berikut :Pesangon 9 x 2 x Rp1.950.068,00 : Rp35.101.458,00;Penghargaan masa kerja 10 x Rp1.950.068,00 : Rp19.500.860,00;Jumlah : Rp54.602.318,00;e Penggantian perumahan dan pengobatan : Rp 5.557.745,00;e Upah selama dirumahkan : Rp 9.750.430,00;e Uang Proses : Rp 3.900.172,00;Total keseluruhan : Rp73.810.665,00;(tujuh puluh tiga juta delapan ratus sepuluh ribu enam ratus enam puluh limarupiah) ;Berdasarkan alasanalasan tersebut

kekuatan hukumtetap ;Tuntutan Primair ;1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;2 Menyatakan skorsing terhadap Penggugat batal demi hukum dan tidak sesuaidengan ketentuan Pasal 155 ayat (3) UndangUndang Nomor 13 tahun 2003tentang ketenaga kerjaan;3 Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat;4 Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat dengankewajiban Tergugat membayar sejumlah uang kepada Penggugat berupaPesangon, Penghargaan Masa Kerja, penggantian

Menetapkan Pemutusan Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugatterhitung sejak 04 Mei 2014 ;4 Menghukum Tergugat untuk membayrakan hakhak Penggugat berupa : Uang Pesangon ;9 x Rp1.950.068,00 = Rp17.550.612,00 ; Uang Penghargaan Masa Kerja ;10 x Rp1.950.068,00 = Rp19.500.680,00 ; Uang Penggantian Perumahan dan Pengobatan ;Rp. 37.051.292,00 x 15% = Rp 5.557.693,00 ; Uang masa skorsing ;Rp. 1.950.068,00 x 6 = Rp11.700.408,00 ;Total = Rp54.309.393,00 ;Terbilang : (lima puluh empat juta tiga ratus

terbacaSATU,sehingga didalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut nama Pemohon tertulis dan terbacaERIK dan tanggal lahir Pemohon tertulis dan terbacaSATU;

terbaca ERIK dan tanggal lahir Pemohon sebelumnyatertulis dan terbaca DUA diganti manjadi tertulis dan terbaca SATU,sehingga didalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut nama Pemohon tertulisdan terbaca ERIK dan tanggal lahir Pemohon tertulis dan terbaca SATU;Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur agar segera setelah diterimanyaSalinan Resmi Penetapan ini kepadanya untuk segera membukukan dalamBuku Register yang sedang berjalan dan mencatatkan penggantian

bahwa setiap penduduk mempunyai hakuntuk memperoleh pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dancatatan sipil, lebih lanjut dalam Penjelasan atas UndangUndang Nomor 23 Tahun2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa maksud dibuatnyaUndangundang tersebut adalah untuk terciptanya pelayanan administasipenduduk yang tidak dikriskriminatif karena adanya penggolongan penduduk yangtidak sesuai dengan Pancasila dan UndangUndang Dasar 1945;Menimbang, bahwa dalam hukum perdata Indonesia, penggantian

terungkap dipersidanganbahwa pergantian nama yang diinginkan Pemohon bukanlah untuk melepaskantanggung jawab Pemohon atas hutang piutang dari pihak manapun, danberdasarkan fakta yang terungkap di persidangan jika selama Pemohonmenggunakan nama CHEN FAN HEW dengan tanggal lahir DUA September 1983sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran Pemohon hinga saat ini tidaktersangkut dengan tindak pidana apapun atau pihak yang berwajib;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut hematHakim penggantian

Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur agar segera setelah diterimanyaSalinan Resmi Penetapan ini kepadanya untuk segera membukukan dalamBuku Register yang sedang berjalan dan mencatatkan penggantian namadan tanggal lahir tersebut pada Akta Kelahiran Nomor12802/Disp/2007/1983, pada tanggal 14 Desember 2007;4.Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);Demikianlah ditetapkan

Bahwa persetujuan penggantian nama keturunan/keluarga sebelumnyadiatur dalam Pasal 6 KUHPerdata, yang telah dinyatakan tidak berlakuoleh Pasal 9 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1961Tentang Perubahan Atau Penambahan Nama Keluarga (UU No.4/1961), dimana lebih lanjut, Pasal 6 KUHPerdata dan UU No. 4/1961telah dinyatakan tidak berlaku oleh Pasal 106 UndangUndang Nomor23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan .4.

danPencatatan Sipil Kota Tangerang tanggal 26 Februari2013;Kutipan Akta Perceraian Nomor 3671CR210720170002antara Leopard Liauw dengan Zam Zam TanuwihardjaSurjana yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil Kota Tangerang tanggal 21 Juli 2017;Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3603LU170620150002atas nama FELIX LIAUW lahir di Tangerang Padatanggal 23 Mei 2015 yang di keluarkan oleh DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil KabupatenTangerang tertanggal 24 Agusttus 2016 ;Surat Persetujuan Penggantian

perceraian Nomor 3671CR210720170002, sedangkanberdasarkan keterangan Saksi ALPEN TANUWIHARDJA SURJANA dansaksi CICILIA FEBRIANA bahwa anak para pemohon yang bernama FelixPenetapan No 978/Pdt.P/2018/PN.Tng, Hal. 7 dari 10 HalLiauw sering sakit sakitan dan atas saran dari konsultasi denganProfesional agar anak tersebut diganti nama agar tidak menggunakan katakata LIAUW hal tersebut juga dibenarkan oleh keterangan Pemohon ZamZam Tanuwihardja Surjana dipersidangan hal tersebut sesuai SuratPersetujuan Penggantian

Nama yang dibuat oleh Zam Zam TanuwihardjaSurjana dan Leopard Liauw tertanggal 10 Oktober 2018 (bukti P7 )Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangantersebut diatas maka setelah diteliti maksud ganti nama tersebut tidakmelanggar normanorma baik norma hukum, norma agama, normakesusilaan maupun norma kesopanan didalam pergaulan kehidupanbermasyarakat, maka oleh sebab itu mengenai petitum penggantian namatersebut beralasan hukum ;Menimbang, bahwa petitum selanjutnya adalah agar PengadilanNegeri

berikut :Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, dan anakanaknya;Bahwa saksi kerja di perusahaan Pemohon, waktu itu Suami Pemohonmasih hidup.Bahwa setahu saksi nama suami Pemohon adalah Rudy Hari, sekarangsudah meninggal dunia.Bahwa setahu saksi Pemohon ingin mengganti nama keluarga , untuk anakanaknya, dari nama keluarga Hari menjadi nama keluarga Pemohon yaituSumarlin;Bahwa setahu saksi Pemohon mengerti konsekwensi dari penggantiannama keluarga yaitu masalah hak mewaris dari Bapaknya;Bahwa setahu saksi penggantian

anakanaknya;Bahwa saksi kerja di perusahaan Pemohon, waktu itu Suami Pemohonmasih hidup.Bahwa setahu saksi nama suami Pemohon adalah Rudy Hari, sekarangsudah meninggal dunia.Bahwa setahu saksi Pemohon ingin mengganti nama keluarga , untuk anakanaknya, dari nama keluarga Hari menjadi nama keluarga Pemohon yaituSumarlin;Bahwa setahu saksi Pemohon mengerti konsekwensi dari penggantiannama keluarga yaitu masalah hak mewaris dari bapaknya;Hal. 3 Penetapan No. 493/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Pst Bahwa setahu saksi penggantian

Hal. 8 Penetapan No. 493/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Pst Untuk keperluaan mengurus dokumen dimana karena ayahnya sudahmeninggal , sekarang dokumen ibunya yang di perlukan , jadi hanya untukmempermudah urusan saja;Apakah Pemohon tahu apa akibat dari penggantian nama Keluarga untukanakanaknya akan berpengaruh pada masalah warisan ? Setahu saksi Pemohon sudah mengerti konsekwensi dari pengantian namaKeluarga yang akan berpengaruh pada masalah warisan;.

Untuk keperluaan mengurus dokumen dimana karena ayahnya sudahmeninggal , sekarang dokumen ibunya yang di perlukan , jadi hanya untukmempermudah urusan saja;Apakah Pemohon tahu apa akibat dari penggantian nama Keluarga untukanakanaknya akan berpengaruh pada masalah warisan ?

/PN GinPengadilan Negeri tersebut ;Telah membaca berkas Permohonan Para Pemohon = yangbersangkutan;Telah melihat dan memeriksa bukti suratsurat yang diajukan oleh ParaPemohon;Telah mendengar keterangan Saksisaksi dan Pemohon di persidangan;TENTANG DUDUKNYA PERKARAMenimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonansecara tertulis, tertanggal 3 Juli 2017, terdaftar di Kepaniteraan PengadilanNegeri Gianyar Nomor 72/Pdt.P/2017/PN Gin, tanggal 6 Juli 2017 mengenaipermohonan penetapan perubahan/penggantian

nama;Adapun alasanalasan diajukannya Permohonan Penetapanperubahan/penggantian nama adalah sebagai berikut :1.

Memerintahkan kepada Pegawai / Pejabat Dinas Kependudukan danCatatan Sipil kabupaten Gianyar untuk mencatatkan penggantian /perubahan nama anak Pemohon tersebut pada register yangtersedia untuk itu;Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2017/PN Gin4.

Nomor: 161/UM/2003 tertanggal Dua belas MeiDua Ribu tiga, dengan nama Putu Darma Isabelle yang diterbitkan olehKepala Kantor Dinas Kependudukan, dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar,maka Pengadilan Negeri Gianyar berwenang memeriksa dan menetapkanPermohonan perubahan nama Anak Nyoman Rai dan Chaja Kersten (ParaPemohon)ini dari yang semula bernama Putu Darma Isabelle menjadibernama PUTU DARMA ISABELLE KERSTEN;Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2017/PN GinMenimbang, bahwa Hakim berpandangan penggantian

Penggugat memohonkepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IABandung untuk berkenan menghukum dengan memerintahkan kepada Tergugatuntuk membayarkan kompensasi pesangon seperti telah diatur dalam ketentuanPasal 169 Ayat (2) UU No.13 Tahun 2003 ; Pemutusan hubungan kerja denganalasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pekerja/buruh berhak mendapatuang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) uang penghargaanmasa kena 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian

Menghukum kepada Tergugat untuk membayarkan kompensasipesangon kepada Penggugat berupa uang pesangon 2 (dua) kaliketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu)kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesualketentuan Pasal 156 ayat (4) yang jumlahnya :a. uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2)2 x (Rp.1.200.000, x 7) = Rp.16.800.000,b. uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156ayat (3) 1 x (Rp.1.200.000, x 3) = Rp. 6.600.000,c

. uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4)15 % x Rp.23.400.000, = Rp. 3.510.000,TOTAL = Rp.26.910.000,C.

Menghukum Tergugat untuk membayar HakHak Penggugat sebesarRp.21.000.000, (dua puluh satu juta rupiah) ;Dengan perincian sebagai berikut : Uang pesangon Rp. 8.400.000, Uang penghargaan masa kerja Rp. 3.600.000, Uang penggantian hak Rp. 1.800.000, Upah6 bulan Rp. 7.200.000,Jumlah Rp.21.000.000, Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ; Membebankan biaya perkara pada Negara sebesar Rp.275.000, (dua ratustujuh puluh lima ribu rupiah) ;Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Hubungan Industrialpada

Belajar (STTB) Sekolah Menengah PertamaNomor 11 OB ob 0882149 tanggal 30 Mei 1989 atas nama INDRYPUSPITASARI, diberi tanda bukti P8;Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Menengah UmumNomor 11 OB og 0762992 tanggal 12 Juni 1992 atas nama INDRYPUSPITASARI, diberi tanda bukti P9;Fotocopy Surat Kewarganegaraan Indonesia dari Departemen DalamNegeri Nomor : 470/SOSPOL/III/O4/PP/1989 tertanggal 11 Juli 1989 atasnama INDRY PUSPITASARI, diberi tanda bukti P10;Fotocopy Surat Keterangan Khusus untuk Penggantian

Sekolah Menengah Pertama Nomor 11 OBob 0882149 tanggal 30 Mei 1989 atas nama INDRY PUSPITASARI (bukti P8),fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Menengah Umum NomorHalaman 7 Penetapan No. 73/Pdt.P/2019/PN LIg11 OB og 0762992 tanggal 12 Juni 1992 atas nama INDRY PUSPITASARI(bukti P9), fotocopy Surat Kewarganegaraan Indonesia dari DepartemenDalam Negeri Nomor : 470/SOSPOL/III/O4/PP/1989 tertanggal 11 Juli 1989 atasnama INDRY PUSPITASARI (bukti P10), dan fotocopy SuratKeterangan Khusus untuk Penggantian

Menimbang, bahwa nama Pemohon yang tercantum di Paspor NomorA 0790133 tanggal 16 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor ImigrasiKelas Palembang (bukti P5) masih menggunakan nama Tionghoa yaituTHENG JAP SIU HONG;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan dipersidangan berupa fotocopy Surat Kewarganegaraan Indonesia dariDepartemen Dalam Negeri Nomor : 470/SOSPOLI/III/04/PP/1989 tertanggal11 Juli 1989 atas nama INDRY PUSPITASARI (bukti P10), dan fotocopy SuratKeterangan Khusus untuk Penggantian

Memerintahkan / memberi ijin Kepala Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil Kota Denpasar untuk mencatatkan penggantian namatersebut kedalam register yang diperuntukan untuk itu serta kedalam KutipanAkta Kelahiran yang bersangkutan tentang penggantian nama KADEKSUMA PUTRA PRATAMA diganti menjadi KADEK SUMA PUTRADARMAWAN;4.

Wali Kota Denpasar Asisten Pemerintahan (vide bukti P1) ; Bahwa benar dari perkawinan Para Pemohon tersebut telah lahir anakkedua yang diberi nama : Ni Putu Ayu Kartika Putri, Perempuan, lahir diDenpasar, tanggal 4 Oktober 2005 dan Kadek Suma Putra Pratama, lakilaki,lahir di Denpasar tanggal 9 Agustus 2009 (vide bukti P2 dan P3):B ahwa benar Para Pemohon mengajukan permohonan = ini untukmemperoleh penetapan tentang penggantian / perubahan nama anak kandungkedua tersebut ; Bahwa dengan alasan sejak

Kependudukan yang menyebutkan :Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yangmenerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga) puluh harisejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri olehPendudukMenimbang, bahwa oleh karena itu pula memberi ijin Kepada Kepala DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar untuk mendaftarkan /mencatatkan kedalam register yang diperuntukkan untuk itu tentang perubahan /penggantian

2011 tertanggal 16 Desember 2011 atas nama ABDIONO anak ketiga laki-laki dari seorang Ibu MUNAH diubah/diganti menjadi ABDIYONO ;

Mlg Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapanyang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat padaDinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Malang guna Didaftarkan padaRegister Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan AktaKelahiran yang bersangkutan sesuai perubahan/penggantian nama tersebut ataudalam Register yang tersedia untuk itu; Membebankan biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon;Menimbang, bahwa pada hari sidang yang

MlgTurunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepadaPegawai Pencatat pada Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Malang gunaDidaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggirpada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai perubahan/penggantiannama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu ;Menimbang, bahwa pencatatan perubahan/penggantian nama sebagaimanayang dimaksud pada Pasal 52 ayat ( 1 ) diatas, wajib dilaporkan oleh Pendudukkepada

Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30( tiga puluh ) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri olehpenduduk ( vide Pasal 52 ayat ( 2 ) UndangUndang RI No. 23 tahun 2006 Jo.UndangUndang RI No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan/penggantian UndangUndang RI No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ) dan pencatatansipil hanya dapat dilakukan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pejabat PencatatanSipil dan Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan

Kependudukan Kota Malang Nomor 14069/Tlb/2011 tertanggal16 Desember 2011 atas nama ABDIONO anak ketiga lakilaki dari seorang IbuMUNAH diubah/diganti menjadi ABDIYONO ; Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapanyang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat padaDinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Malang guna Didaftarkan padaRegister Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan AktaKelahiran yang bersangkutan sesuai perubahan/penggantian

Pemohon yangbersangkutan;Telah melinat dan memeriksa bukti SuratSsurat yang diajukan oleh ParaPemohon;Telah mendengar keterangan Saksisaksi di persidangan;TENTANG DUDUKNYA PERKARAMenimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonansecara tertulis, tertanggal 18 Desember 2017, terdaftar di KepaniteraanPengadilan Negeri Gianyar Nomor 131/Pdt.P/2017/PN Gin, tanggal 21Desember 2017 mengenai permohonan penetapan perubahan/penggantiannama;Adapun alasanalasan diajukannya Permohonan Penetapanperubahan/penggantian

Menetapkan bahwa penggantian/penambahan nama anak ke2 (dua)para pemohon pada akta kelahiran dahulu tertulis bernama bernama Made Gunarta Dharma lahir di Klungkung pada tanggal 1 Mei 2016diganti menjadi nama Made Putra Dharma Sanjaya adalah sahmenurut hukum3.

Kepala Kantor DinasKependudukan, dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, dan domisili daripadaPara Pemohon selaku Orang Tua Kandung Anak tersebut di KabupatenGianyar, maka Pengadilan Negeri Gianyar berwenang memeriksa danmenetapkan Permohonan perubahan nama Anak Para Pemohon ini danmengabulkan Perubahan nama anak Pertama Para Pemohon dari yangsemula bernama Made Gunarta Dharma menjadi bernama Made PutraDharma Sanjaya;Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2017/PN GinMenimbang, bahwa permohonan penggantian

nama anak ParaPemohon tersebut adalah demi kepentingan keselamatan dan kesehatananak Para Pemohon tersebut dan yang terpenting terutama masalahadministrasi kependudukannya maka perlu dimohonkan perubahan nama ituberdasarkan hukum dan peraturan perundangundangan yang berlaku ;Menimbang, bahwa Hakim berpandangan penggantian nama apapunalasannya adalah Hak Asasi setiap orang asalkan sesuai ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku serta sesuai dengan nilalmaupun norma norma kelayakan dan kepatutan

Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan tentang penggantian nama anak Para Pemohon tersebut pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan agar dibuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan pada Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon Nomor : 01302/2012 tanggal 21 Juni 2012 paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah menerima salinan Penetapan Pengadilan; ----------------------------------------------------------------------------------------------4.

sudah membawa anakPara Pemohon untuk berobat ke Rumah Sakit berulang kali akan tetapi anak ParaPemohon tidak sembuh juga, kemudian Para Pemohon bertanya kepada PemukaAgama (Ustadz) mengenai nama anak Para Pemohon tersebut tidak cocok (keberatan)sehingga anak Para Pemohon sering sakitsakitan dan disarankan oleh Ustadz tersebutuntuk mengganti nama anak Para Pemohon supaya kondisi anak Para Pemohonmenjadi lebih baik; Bahwa atas saran dari Ustadz tersebut Para Pemohon selanjutnya mengadakanSyukuran penggantian

nama anak Para Pemohon tersebut dari nama ACER NUGIEFADLY menjadi NUGIE RIZKY FADLIANTO, dan setelah nama anak paraPemohon tersebut diganti kondisi anak Para Pemohon menjadi lebih baik; Bahwa selanjutnya Para Pemohon datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan SipilKota Balikpapan untuk mengurus penggantian nama anak Para Pemohon tersebut,namun di jelaskan oleh pegawai kantor tersebut bahwa untuk mengganti nama anakPara Pemohon tersebut bias saja dilakukan dengan syarat terlebih dahulu harus adaPenetapan

dari Pengadilan Negeri Balikpapan; Berdasarkan alasanalasan Para Pemohon tersebut di atas, bersama ini Para Pemohonmemohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan kiranya berkenanmengabulkan permohonan Para Pemohon dengan memberikan Penetapan sebagai berikut :12Mengabulkan permohonan Para Pemohon; Memberi izin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dariACER NUGIE FADLY~ menjadi NUGIE RIZKY FADLIANTO;Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan tentang penggantian nama anakPara

Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pasal 102 huruf b UndangUndang RepublikIndonesia Nomor : 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undangundang Nomor : 23 Tahun2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta seluruh peraturan perundangundangan yangberlaku dan bersangkutan dengan perkara ini ;MENETAPKAN:1 Mengabulkan permohonan Para Pemohon;2 Memberi izin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dariACER NUGIE FADLY menjadi NUGIE RIZKY FADLIANTO;3 Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan tentang penggantian

secara berturutturut;(2) Surat peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masingmasing berlaku untuk paling lama 6 (enam) bulan, kecualliditetapkan lain dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atauperjanjian kerja bersama;(3) Pekerja/oburuh yang mengalami pemutusan hubungan kerja denganalasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memperoleh uangpesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uangpenghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali kKetentuan Pasal 156ayat (3) dan uang penggantian

yang dikutip sebagai berikut :Pemutusan hubungankerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3)batal demi hukum;Bahwa oleh karenanya haruslah dikualifisir bahwa Tergugat tidak beritikadbaik untuk menerima Penggugat bekerja pada Tergugat dalam kedudukan,hak dan kewajiban yang sama, maka Tergugat wajib membayar hakPenggugat yani uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan dalamPasal 156 ayat (3), dan uang penggantian

batal demi hukum.Bahwa oleh karenanya Tergugat harus untuk membayar hakhakPenggugat, yakni sebagai berikut :e Uang Pesangon (Pasal 156 ayat (2) huruf i UU No. 13 / 2003) := 2 x 9 (Sembilan) bulan Upah=2x9xRp. 2.750.000,= 14 x Rp. 2.750.000,= Rp. 49.500.000, (empat puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah); Uang Penghargaan Masa Kerja (Pasal 156 ayat (3) huruf f UU No. 13 /2008) := 7 (tujuh) bulan Upah= 7X Rp. 2.750.000,= Rp. 19.250.000, (Sembilan belas juta dua ratus lima puluh riburupiah); Uang Penggantian

Hak dan Upah Proses dengan cara pembayaran secara tunaidan sekaligus, yang perhitungannya sebagai berikut :Uang Pesangon (Pasal 156 ayat (2) huruf i VU No. 13 / 2003) := 2 x 9 (Sembilan) bulan Upah=2x9xRp. 2.750.000,= 14 x Rp. 2.750.000,= Rp. 49.500.000, (empat puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah); Uang Penghargaan Masa Kerja (Pasal 156 ayat (3) huruf f UU No. 13 /2008) := 7 (tujuh) bulan Upah= 7x Rp. 2.750.000,= Rp. 19.250.000, (Sembilan belas juta dua ratus lima puluh riburupiah); Uang Penggantian

hakhak pekerja sebagai akibat pemutusan hubungan kerja;Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaktidaknya tidakdisangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti halhal yang memangtidak disangkal oleh Para Pihak;Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belahpihak adalah mengenai Penggantian hak pekerja akibat PHK;Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka MajelisHakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu halhal sebagai berikut ;Menimbang, bahwa berdasarkan