Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) buah tiang yang terbuat dari besi bulat panjang sekira 250 Cm(dua ratus lima puluh centi meter) warna putih. 1 (satu) buah plat seng dengan panjang sekira 150 Cm kali 80 Cm(seratus lima puluh centimeter kali delapan puluh centimeter) yangbertuliskan TANAH INI MILIK HENRY LIBERTY SERTIFIKAT HAK MILIK(SHM) BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG R.1 174 / TUN /2016 / TANGGAL 30 JUNI 2016 DIBAWAH PERLINDUNGAN /PENGAWASAN HUKUM KANTOR HUKUM ASWIN E.SRIREGAR , MH &REKAN

IH bersamasama dengan TerdakwaRUSWANDI Alias WANDI.Bahwa Plang nama yang dirusak yaitu Tiang yang terbuat dari Besi BulatPanjang 250 Cm yang telah di Tanam di Tanah dan di beri Semen dan Tiangtersebut Terdapat Plat Nama yang Bertuliskan TANAH INI MILIK HENRYLIBERTY SERTIFIKAT HAK MILIK (SHM) BERDASARKAN PUTUSANMAHKAMAH AGUNG R. 174 / TUN / 2016 / TANGGAL 30 JUNI 2016DIBAWAH PERLINDUNGAN / PENGAWASAN HUKUM KANTOR HUKUMASWIN E.SRIREGAR, MH & REKAN* adalah Plang nama yang ada di LahanTanah Milik Saksi

tahu posisi tiang plang masih ada diatas tanah terperkara;Bahwa setahu saksi Terdakwa Nasrun Effendi melakukan pengerusakantersebut dengan menggunakan tangannya yang mana Terdakwa NasrunEffendi dibantu Terdakwa Ruswandi melakukan perbuatan tersebutdengan menggoyang tiang plang nama tersebut selama lebih kurang 2(dua) menit, kemudian setelah tiang plang nama tersebut rubuh plangnama yang bertuliskan Tanah ini milik Henry liberty Sertifikat Hak Milik(SHM) Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No.174/TUN

mengajukan saksiAde Charge(meringankan) dipersidangan;Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telahmengajukan barang bukti berupa:1 (satu) buah tiang yang terbuat dari besi bulat panjang sekira 250 Cm (duaratus lima puluh centi meter) warna putih.1 (satu) buah plat seng dengan panjang sekira 150 Cm kali 80 Cm (seratuslima puluh centimeter kali delapan puluh centimeter) yang bertuliskanTANAH INI MILIK HENRY LIBERTY SERTIFIKAT HAK MILIK (SHM)BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG R.I 174 / TUN

Bahwa adanya Putusan MA RI 174/TUN/2016 tanggal 30 Juni 2016 yangdijadikan pijakan / pedoman oleh saksi Hendri Liberty atas tanah tersebutadalah Gugatan TUN antara Hendri Liberty dengan Camat Rumbai bukansengketa antara Hendri Liberty dengan Terdakwa Nasrun Effendi;2.

53 K/TUN/2013

PUTUSANNomor 53 K/TUN/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara :RUSTAM EFFENDI, kewarganegaraan Indonesia, Jabatan : Ba.Taud Kesatuan Polres Buton, Pekerjaan Mantan Anggota PolresButon, bertempat tinggal di Desa Kondowa, KecamatanPasarwajo, Kabupaten Buton Muna, Sulawesi Tenggara ;Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat ;MELAWAN:KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI

Putusan Nomor 53 K/TUN/2013.di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada pokoknyaatas dalildalil sebagai berikut :TeBahwa Penggugat masuk menjadi Anggota Polri tahun 2000, melaluisekolah Bintara Polri angkatan XIX, dan menduduki peringkat 6 (enam)dari 1253 siswa di Sekolah Kepolisian Negara Batua.

Putusan Nomor 53 K/TUN/2013.1212pelanggaran disiplin anggota Polri sebagaimana diatur dalam PP RI No. 1Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri, Penggugat jugalebih mengutamakan kepentingan pribadinya dengan berjalan bebasdiluar daripada harus masuk melaksanakan tugas di Polres Buton ;.

Putusan Nomor 53 K/TUN/2013.162010 adalah telah sesuai dengan Perkap 8 Tahun 2006. Karena suratkeputusan merujuk pada Nota Dinas Kanit P3D Polres Buton No. Pol.

Putusan Nomor 53 K/TUN/2013.

Oiy Sui Pin dengan FONG TJlJAN alias JUNAIDI FERRY yang dimiliki Terdakwa sampai dengan akhirputusan Mahkamah Agung Nomor 375 K/TUN/2009 tanggal 21 Oktober 2010menyatakan pembatalan atau pencabutan terhadap sertifikat Hak GunaBangunan Nomor 671/Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Tarakan BaratKabupaten Tarakan tanggal 10 November 1998 atas nama Fransis LiongWijaya oleh karena tidak dilakukan pemeriksaan fisik pada saat diajukannyapermohonan Sertifikat Hak Guna Bangunan tersebut sehingga luas tanahtidak

Fransis LiongWijaya; Surat putusan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 56 PK/TUN/2012 Jo.Nomor 375 K/TUN/2009 Jo. Nomor 76/B/2009/PT.TUN.JKT Jo. Nomor 31G/2008/PTUN.SMD;Surat Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 19/Pdt.G/2013/PN.

/2009., tanggal 28 Desember 2011;Salinan resmi putusan peninjauan kembali Pengadilan Tata UsahaNegara Samarinda Nomor 56 PK/TUN/2012., tanggal 7 Agustus 2012:1 (satu) berkas fotocopy putusan Perdata Pengadilan Negeri TarakanNomor 19/Pdt.G/2013/PN.

Oiy Sui Pin kepada Fong Tji Jan; Surat putusan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor Nomor 56 PK/TUN/2012 Jo 375 K/TUN/2009 Jo. Nomor 76/B/2009/PT.TUN.JKT Jo. Nomor31/G/2008/PTUN.SMD; Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 19/Pdt.G/2013/PN. Tarakan.,tanggal 26 Februari 2014; 1 (satu) berkas fotocopy putusan tingkat banding Nomor 51/PDT/2014/PT.KT.SMDA; 1 (satu) berkas fotocopy putusan kasasi Nomor 322 K/PDT/2015;Dikembalikan kepada Terdakwa;Hal. 6 dari 17 hal. Put.

TUN. JKT. Jo PutusanKasasi Nomor 375 K/TUN/2009. Jo Putusan PK Nomor 56 PK/TUN/2012,dan perkara perdata di Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 19/Pdt.G/2013/PN.Tarakan Jo.

70 K/TUN/2011

PUTUSANNo. 70 K/TUN/2011DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara :FATMAH POMONTOLO, Kewarganegaraan Indonesia,pekerjaan guru pada Madrasah Ibtidaiyah Al MHidayahKecamatan Tapa, Kantor Departemen Agama KabupatenGorontalo, alamat Desa Mandaong, Kelurahan Mandaong,Kecamatan Bacaan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan,Pemohon Kasasi dahulu Penggugat ;MELAWANBADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN

No.70 K/TUN/201 1Surat Kuasa Substitusi Nomor : 019/G.TUN/SET.BAPEK/2010tertanggal 14 Juni 2010,Termohon Kasasi dahulu Tergugat ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarangTermohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalildalil :A.

No.70 K/TUN/201 110.11.pembunuhan yang dilakukan oleh suami Penggugat, maka Penggugatbermaksud untuk mengajukan perceraian ;Bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan ijin untuk melakukanperceraian dengan saudara Yasin Podungge (suami Penggugat)kepada Atasan Penggugat ;Bahwa pada tanggal 13 Juni 2002, Penggugat mendapat putusan ceraidari Pengadilan Agama Gorontalo dengan Putusan Nomor : 130/Pdt.G/2001 dan Akta Cerai Nomor : 58/AC/2002/PA.Gtlo tanpa ijin daripejabat yang berwenang ;Bahwa proses perceraian

No.70 K/TUN/201 1Tinggi Tata Usaha Negara tidak langsung menguatkan Putusan TergugatNomor ; 192/KPTS/BAPEK/2006, namun hal ini tetap dilakukan tanpamempertimbangkan dengan rasa keadilan mengingat selama menjadi PNSPemohon kasasi belum pernah dijatuhi hukuman disiplin baik ringan,sedang, apalagi berat, sehingga terhadap sangsi hukuman terhadapPemohon Kasasi tidak dilakukan proses pembinaan terlebih dahulu ;4.

No.70 K/TUN/201 110tersebut dan dibantu oleh Fitriamina, SH. MH., Panitera Pengganti dengan tidakdihadiri oleh para pihak ;HakimHakim Anggota :ttd/.H. Yulius, SH. MH.,ttd/.Prof. DR. H. Anmad Sukardja, SH. MH.,Biaya biaya :1.Meterail........ i. Rp. 6.000,2.RedakSi............00. Rp. 5.000,3. Administrasi Kasasi......Rp.489.000,Jumlah ......... Rp. 500.000,Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R11.a.n. PaniteraKetua:ttd/.Marina Sidabutar, SH. MHPaniteraPengganti :ttd/.Fitriamina, SH. MH.

OBJEK SENGKETA DAN DASAR HUKUM GUGATAN.4.Bahwa objek sengketa dalam gugatan a quo adalah KeputusanTata Usaha Negara (Keputusan TUN) yang diterbitkan olehTergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara, yaitu berupa:4.1 Surat Keputusan Walikota Batam Nomor: KPTS.193/HK/VI/2015. Tentang Keanggotaan Dewan PengupahanKota Batam Masa Bakti 20152018, tanggal 1 Juni 2015; dan4.2 Surat Keputusan Walikota Batam Nomor: KPTS.194/HK/VI/2015.

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objeksengketa a quo telah memenuhi syaratsyarat suatu keputusanTUN sebagaimana ditentukan dalam Ketentuan Pasal 1 angka 9UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tersebut di atas, denganalasan sebagai berikut:6.1 Keputusan TUN objek sengketa perkara a quo dikeluarkanoleh Badan Pejabat Tata Usaha Negara yang dalam hal inidikeluarkan oleh Tergugat selaku Walikota Batam, sehinggatelah memenuhi Ketentuan Pasal 1 angka 8 UndangUndangNomor 51 Tahun 2009 Tentang perubahan

Putusan Perkara Nomor : 11/G/2015/PTUNTPI halaman 96.2 Keputusan TUN objek sengketa berisi tindakan hukum TataUsaha Negara berupa penerbitan objek sengketa yangdilakukan oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara;6.3 Keputusan TUN objek sengketa adalah bersifat Konkrit,Individual dan Final.Konkrit: Bahwa objek sengketa tidak abstrak dan berwujudyaitu berupa penetapan namanama pekerja yangmewakili pekerja menjadi anggota Dewanpengupahan Kota Batam dan anggota LembagaKerjasama Tripartit untuk masa

bakti 2015 s.dIndividual: Bahwa keputusan TUN objek sengketa jelasditujukan kepada subjek hukum tertentu yaitu SPSISPMI dan SBSI yang merupakan anggotaPSTIG QUG a) ~~~~ === == nnn nnn nnnFinal: Bahwa dengan adanya Keputusan TUN yangpenetapan pekerja menjadi anggota DewanPengupahan Kota Batam dan anggota LembagaKerjasama Tripartit yang bukan diusulkan olehPenggugat menimbulkan akibat hukum Penggugattidak terwakili dalam Dewan Pengupahan KotaBatam dan pada Lembaga Kerjasama Tripartit.7.

Bahwa TERGUGAT selaku Badan atau Pejabat TUN telahmenerbitkan atau mengeluarkan Putusan Tata Usaha Negarayang merupakan objek sengketa dari pada gugatan ini, yaituberupa Keputusan Bupati Belitung Nomor: 188.45/384/KEP/BPKAD/2016 Tentang Status Penggunaan Barang MilikDaerah Hasil Penyelesaian Status Kepemlikan SecaraSebagian Atas Aset Bekas Milik Asing / Tionghoa BangunanKosong Dh.

Bahwa Peradilan Tata Usaha Negara adalah peradilan dalamlingkup hukum publik, yang mempunyai tugas dan wewenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa TataUsaha Negara, yaitu suatu sengketa yang timbul dalambidang hukum TUN antara orang atau Badan Hukum Perdata(anggota masyarakat) dengan Badan atau Pejabat TUN(pemerintah) baik dipusat maupun didaerah sebagai akibatdikeluarkannya suatu keputusan TUN (beschikking), termasuksengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku

09 K/TUN/2013

PUTUSANNomor 09 K/TUN/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:MOH.

Putusan Nomor 09 K/TUN/2013luas tanah: 4.440 m? atas nama Nurcahya Alamsyah berarti Tergugat telahmenerbitkan suatu alas hak (sertipikat ) di atas tanah milik Penggugattersebut atas nama orang lain, pada hal tanah tersebut adalah sah tanah milikPenggugat, sebab:e Sejak saat Penggugat sebagai pemilik sah atas tanah seluas + 600 m?

Putusan Nomor 09 K/TUN/2013Kelurahan Lontar, tanggal 20 Oktober 1995, Gambar Situasi tanggal 9 Oktober1995, Nomor 12.398/1995, luas tanah 4.440 m?

Putusan Nomor 09 K/TUN/2013cukup alasan bagi Penggugat mengajukan gugatan ini berdasarkan Pasal 53 ayat(2) huruf a dan b UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 juncto UndangUndangNomor 5 Tahun 1986 yakni:Alasanalasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud padaayat (1) adalah:Huruf a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan denganperaturan perundangundangan yang berlaku;Huruf b.

Putusan Nomor 09 K/TUN/2013

Ida Bagus Putu Agung, S.H,M.H ; Keduanya Kewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan Advokat, keduanya berkantor diSatu Pintu Solusi Consulting, di jalan ByPass Ngurah Rai 156 Sanur, Denpasar Bali,berdasarkan surat kuasa khusus Nomor :007/Khusus/PTUN/X/2017 tanggal 06Oktober 2017, yang selanjutnya disebutsebagai : PEMBANDING / PENGGUGAT;wanna enna nnnnnnn nanan MELAWAN $:KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DENPASAR, Berkedudukan diJalan Pudak Nomor : 7 Denpasar, berdasarkanPutusan Perkara Nomor : 132/B/2018/PT TUN

Seksi PerkaraPertanahan;: ANAK AGUNG ALIT EMI YAMAGEN), SH. jrccssceceenensnananennenasins: 19780102 201408 1 001;: Penata Muda (IlV/a);: Analisis PermasalahanPertanahan);Kewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) danmemilin alamat pada Kantor Pertanahan KotaDenpasar, Jalan Pudak No. 7 Denpasar;Putusan Perkara Nomor : 132/B/2018/PT TUN SBYHalaman 2 dari 9 Halamanyang selanjutnya di sebut sebagaiTERBANDING /T ERGUGAT; JOLA KATHRINE MEWENGKANG, Kewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan

SBY tanggal 11 Juli 2018tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutussengketaPutusan Perkara Nomor : 132/B/2018/PT TUN SBYHalaman 3 dari 9 Halamantata usaha negara ini ;=2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar No:25/G/2017/PTUN .

O03 PK/TUN/2012 tanggal 10 September 2012 telahmemutuskan mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dariHal. 20 dari 73 Hal.... Putusan Nomor 67/Pdt.G/2019/PN MpwPermohonan Peninjauan Kembali ANTJE dan membatalkan PutusanMahkamah Agung No. 146 K/TUN/2008 tanggal 27 Oktober 2008;7.

Mahkamah Agung RI nomor Putusan: 146 K/TUN/2008 tanggal 27Oktober 2008;Putusan PK (Peninjauan Kembali) Mahkamah Agung RI, Nomor Putusan :03 PK/TUN/2012 tanggal 10 September 2012.

Mahkamah Agung RI nomor Putusan : 146 K/TUN/2008 tanggal 27Oktober 2008;4. Putusan PK (Peninjauan Kembali) Mahkamah Agung RI, Nomor Putusan: 03 PK/TUN/2012 tanggal 10 September 2012.

Mahkamah Agung RI nomor Putusan : 146 K/TUN/2008 tanggal 27Oktober 2008;4. Putusan PK (Peninjauan Kembali) Mahkamah Agung RI, Nomor Putusan :03 PK/TUN/2012 tanggal 10 September 2012.

Mahkamah Agung RI nomor Putusan : 146 K/TUN/2008 tanggal 27 Oktober2008;4. Putusan PK (Peninjauan Kembali) Mahkamah Agung RI, Nomor Putusan :03 PK/TUN/2012 tanggal 10 September 2012.

223 K/TUN/2015

PUTUSANNomor 223 K/TUN/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:HUSNA HERAWATI, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di JalanTeratai Indah Blok E No.20 RT.18 Kelurahan Sukarami Kota Bengkulu,Pekerjaan Swasta;Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat;1.melawan:KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BENGKULU,berkedudukan di Jalan S.

Putusan Nomor. 223 K/TUN/2015Bahwa Penggugat sebagai pemilik tanah selalu menunaikan kewajiban membayarpajak Bumi dan Bangunan dengan bukti Surat Tanda Bukti Setoran (STTS)tahun 2013 tanggal 20 Mei 2013 atas nama Husna Herawati ;Bahwa berdasarkan uraian diatas jelaslah bahwa Penggugat adalah pemilik tanahyang sah secara hukum atas tanah tersebut;Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 Desember 2012 terjadi keributan di lokasitanah yang menjadi objek sengketa antara Penggugat dengan saudara Harmenyang mengaku

Putusan Nomor. 223 K/TUN/2015Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan alasannya telahdiberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dandengan cara yang ditentukan oleh UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009, maka secaraformal dapat diterima;alasan kasasiMenimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi

Putusan Nomor. 223 K/TUN/2015April 1995 pasal 2 angka 2 Vide.Spesimen Meteraiyang berlaku tahun 1995 s/d1999.dari Kantor Pos dan Giro Bengkulu.

Putusan Nomor. 223 K/TUN/2015ttd/.Is Sudaryono, SH.,MH.ttd/.ttd/.Dr. H. Supandi, SH..MHumDr. H.M. Hary Djatmiko, SH.,MSBiayabiaya1. Meterai2. Redaksi3. AdministrasiJumlahPanitera Pengganti,ttd/.Joko Agus Sugianto, SH.Rp 6.000,00Rp 5.000,00Rp489.000.00Rp 500.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara(ASHADI, SH.)Nip. 220000754.

PUTUSANNomor 152 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANGMAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:YAYASAN PENDIDIKAN GAJAH WAHANA, tempat kedudukan di JalanBay Pas Ngurah Rai Nomor 108 Mumbul, Nusa Dua, Kecamatan Kuta SelatanKabupaten Badung, dalam hal ini diwakili oleh DR. I Wayan Sukla Arnata, S.IP.

Putusan Nomor 152 K/TUN/2014Badung, merupakan badan hukum sesuai dengan Akte Nomor 04 tanggal 16 Januari2008 yang dibuat oleh Notaris Ni Wayan Sritini, SH,MKn, dan Akte Nomor 07tanggal 11 April 2011 yang dibuat oleh Notaris Mahayani Widiana Kedel, SH,berkedudukan di Kabupaten Badung;Bahwa Yayasan Pendidikan Gajah Wahana (Penggugat), mengembangkan sekolahSMK yang bergerak dibidang Pendidikan Kepariwisataan bernama SMK Nusa Duaberkedudukan di Nusa Dua, Kabupaten Badung, dan SMK Nusa Dua Toya Anyar

Putusan Nomor 152 K/TUN/2014diterimanya obyek sengketa oleh Penggugat, maka dengan demikian GugatanPenggugat secara hukum dapat diterima;6.

Putusan Nomor 152 K/TUN/2014mandat atau delegasi dari Bupati Karangasem selaku atasan Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi untuk melakukan tindakan hukum berupa penerbitan SuratNomor 005/0230/Disdikpora, tertanggal 25 Januari 2013 dimaksud, sehinggadengan demikian terbitnya obyek sengketa tanpa dilandasi dengan dasar hukum, incasu pembuatan peraturan tersebut tidak memiliki dasar yang tegas dalam UUDdan undangundang formal lainnya, maka sudah seharusnya Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Surabaya

Putusan Nomor 152 K/TUN/20141. Meterai ........000. Rp 6.000,00 ttd2. Redaksi ............. Rp 5.000,00 Sumartanto, SH., MH.3. Administrasi ...... Rp489.000,00 + Jumlah ...... Rp500.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADL, SH.NIP. : 220000754

152 K/TUN/2014

PUTUSANNomor 152 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANGMAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:YAYASAN PENDIDIKAN GAJAH WAHANA, tempat kedudukan di JalanBay Pas Ngurah Rai Nomor 108 Mumbul, Nusa Dua, Kecamatan Kuta SelatanKabupaten Badung, dalam hal ini diwakili oleh DR. I Wayan Sukla Arnata, S.IP..

Putusan Nomor 152 K/TUN/2014Badung, merupakan badan hukum sesuai dengan Akte Nomor 04 tanggal 16 Januari2008 yang dibuat oleh Notaris Ni Wayan Sritini, SH,MKn, dan Akte Nomor 07tanggal 11 April 2011 yang dibuat oleh Notaris Mahayani Widiana Kedel, SH,berkedudukan di Kabupaten Badung;Bahwa Yayasan Pendidikan Gajah Wahana (Penggugat), mengembangkan sekolahSMK yang bergerak dibidang Pendidikan Kepariwisataan bernama SMK Nusa Duaberkedudukan di Nusa Dua, Kabupaten Badung, dan SMK Nusa Dua Toya Anyar

Putusan Nomor 152 K/TUN/2014diterimanya obyek sengketa oleh Penggugat, maka dengan demikian GugatanPenggugat secara hukum dapat diterima;6.

Putusan Nomor 152 K/TUN/2014mandat atau delegasi dari Bupati Karangasem selaku atasan Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi untuk melakukan tindakan hukum berupa penerbitan SuratNomor 005/0230/Disdikpora, tertanggal 25 Januari 2013 dimaksud, sehinggadengan demikian terbitnya obyek sengketa tanpa dilandasi dengan dasar hukum, incasu pembuatan peraturan tersebut tidak memiliki dasar yang tegas dalam UUDdan undangundang formal lainnya, maka sudah seharusnya Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Surabaya

Putusan Nomor 152 K/TUN/20141. Meterai ......0.0000.. Rp 6.000,00 ttd2. Redaksi ............. Rp 5.000,00 Sumartanto, SH., MH.3. Administrasi ...... Rp489.000,00 + Jumlah ...... Rp500.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, SH.NIP. : 220000754

GUSTIBAGUS TRIPRAWITA, berkewarganegaraan Indonesia, bertempattinggal di Jalan Balam Nomor 5 Karang Sampalan, RT.004, RW.115,Kel/Desa Cakranegara Barat, Kecamatan Cakranegara, ProvinsiNusa Tenggara Barat, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja; Selanjutnya disebut sebagai Penggu gat 3Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 033/ADV.UM& RKN/TUN/V/2019, tanggal 27 Mei 2019, memberikan KuasaK@PAd@ ~~~n nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nmmnm nnn nnmnmnnnn1. Dr. UMAIYAH, S.H.

TUN. SBY. tanggal 22 Januari 2020 TentangPenunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara Nomor :24/B/2020/PT. TUN. SBY. dan Penetapan Penunjukan Panitera PenggantiNomor : 24/B/2019/PT. TUN. SBY. tanggal 22 Januari 2020 ;Hal 4 dari 15 hal. Putusan No. 24/B/2020/PT.TUN.SBY2. Berkas (Bundel A) Perkara Nomor : 41/G/2019/PTUN. MTR. seluruh isi daneS RELAIN Yel jee esses eee eee ree eee3. Berkas (Bundel B) Perkara Nomor : 24/B/2020/PT. TUN.

TUN. SBY.tanggal 16 Maret 2020 Tentang Hari Sidang Pembacaan Putusan;TENTANG DUDUK SENGKETAMemperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk perkarasebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara MataramNomor : 41/G/2019/PTUN.

TUN. SBY. dan seluruh isi dan lampiranBerkas Perkara (Bundel A) Perkara Nomor : 41/G/2019/PTUN. MTR. telahHal 9 dari 15 hal.

Bahwa oleh karena didalam perkara ini terkait dengan persoalantentang keberadaan para tergugat sebagai Pejabat TUN yang didalamsurat gugatan para penggugat didalilkan sebagai pihak yang telahmelakukan perbuatan melawan hukum oleh pemerintah atau OODmaka jelas dengan berlakunya Undangundang No. 30 tahun 2014tentang hukum Adminstrasi pemerintahan terhadap perkara ataugugatan para penggugat yang demikian tersebut menjadi kewenanganAbsolut PTUN Mataram untuk memeriksa dan mengadilinya danbukan lagi menjadi

Bahwa karena pihak penggugat bukan sebagaipemilik tanah yang dimaksudkan tersebut maka sangatlah tidakberalasan dan kabur gugatan penggugat yang menggugat paratergugat sebagai pejabat Tun yang benarbenar telah melaksanakantugas berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.Bahwa sebagai bukti nyata pihak penggugat adalah bukan sebagaipemilik tanah dalam SHM No. 268 tersebut dapat dilihat dari suratgugatan NI MADE JATI dalam perkara lain yang terdaftar dalamregister perkara No. 123/Pdt.G/2018/PN.MTR dimana

adalah dapatdipertanggung jawabkan berdasarkan hukum yang berlaku.Bahwa lagi pula para penggugat sama sekali tidak mempunyai suratIMB dengan Surat Keputusan No.640/072/DPU/IMB/02/2010, tanggal10 Agustus 2010 sebagaimana tersebut dalam surat gugatan parapenggugat tersebut dan para tergugat sebagai Pejabat Tun sama sekalitidak pernah merasa mengeluarkan atau menerbitkan surat IMB atasnama Para penggugat, jadi jelas para penggugat tidak mempunyaihubungan hukum dengan para tergugat sebagai pejabat Tun

DPU/IMB/02/2010, tanggal 10 Agustus 2010yang kemudian anehnya penggugat 1 dalam perkara ini mengakusebagai pemilik IMB dengan nomor yang sama sebagaimana yangdiklaim juga oleh Made jati dalam perkara yang lain sebagaimanatersebut diatas.Bahwa sangatlah tidak mungkin satu IMB dengan nomor yang samadiklaim oleh penggugat 1 dan juga oleh Made jati sebagaimana tersebutdalam perkara yang lain yaitu. dalam perkara No.123/Pdt.G/2018/PN.MTR, tanggal 07062018,Bahwa lagi pula para tergugat sebagai Pejabat Tun

Bahwa semua langkahlangkah yang dilakukan paratergugat sebagai pejabat Tun adalah telah sesuai dengan prosedurketentuan hukum yang berlaku, jadi semua tindakan yang dilakukan paratergugat telah dibenarkan oleh hukum dan dapat dipertanggung jawabkanberdasarkan hukum yang berlaku.Bahwa jadi sangatlah tidak benardan mengadaada didalam positagugatan para penggugat mengatakan para tergugat tidak melakukansosialisasi dengan baik dan sangatlah tidak benar serta mengadaada jugadidalam surat gugatan para

Bahwa dari Diktum SK.01/PBT/BPN.14/2013 DanSK.03/PBT/BPN.14/2016 Sebagaimana telah disampaikan di atas,bahwa yang harus dipahami adalah: Sikap apa yang harus dilakukan oleh Tergugat atas adanyaPutusan Pengadilan TUN yang Berkekuatan Hukum Tetap ataudengan kata lain bagaimanakah semestinya sikap dan tindakanTergugat menurut hukum dalam menyikapi putusan TUN yangBerkekuatan Hukum Tetap...............222) n0nn nnn cee neon ee Apakah Tergugat diberi wewenang lain untuk melakukan tindakanhukum selain

dari pada apa yang telah dibunyikan dalam amarPutusan TUN yang Berkekuatan Hukum Tetap....???

; Bahwa secara hukum Tergugat tidak diberi perintah untuk melakukantindakan lain, selain dari apa yang ditetapbkan dalam amar putusanPengadilan TUN yang Berkekuatan Hukum Tetap yaituMEMBATALKAN dan MENCABUT; 22 22 nnn noooHal. 56 dari 113 Hal.

apa yang menjadi tolak ukurmenurut hukum agar dapat melakukan tindakan lain selain dari apayang ditentukan oleh amar putusan Pengadilan TUN yangBerkekuatan Hukum Tetap...??

PutusanMahkamah Agung RI No. 341 K/TUN/2010 tanggal31 Januari 2011 Jo.

No. 169182010PT TUN JKT> >av a& &SF oror oy = > oyoe 5S Ssag YRa yehonanpis045/2017 tanggal 15 Mei 2017 ; ag Vy5.

Membebankan biaya perkara Permohonan Banding terhadapKY Ky& Pembanding/dahulu Penggugat; a moornnnonmo nnn nn cnn nn nn nnn ncn nc cnanad Xv> Subsidair : Bene anrssccnaennneinasonreaE :Sy Apabil lis hakim b gf, t lain, k hon keput dil pabila majelis hakim erpenda at lain, kami mohon keputusan seadi >; or AS,Ss adilnya (Ex aequo et bonneys~ oe SsBahwa seg para pihak telah diberi kesempatan untuk maiberkas perkara,Ssuai Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkag PerkaraNomor 39(673018/P TUN SRG masingmasing

TUN, JKTY r@Y%Sincere bahwa pihak Penggugat/Pembanding mengalukarpermohonan banding atas putusan Pengadilan Tata Usa Negara SerangNomor 39/G/2017/PTUNSRG tanggal 11 April 2018 pada tanggal 25 Aprilvys 2018, sebagaimana terbukti dalam Akta Rerimohonan Banding Nomor~G Xe 39/G/2017/PTUNSRG tanggal 25 April Os: ee eee eeeeueeers 4 " Menimbang, bahwa begasarkan hukum permohonan bandingharus diajukan dalam waktu"14 (empat belas) hari setelah putusanPeradilan Tata Usaha Negara); Re I x SFA oPMenimbang,

No. 169/8/2018/P TUN, JKTwv vvy sa Rau3 inden Bl LYPerincian BiayaPerkara : oF, >. ReCakSi .........0cccceeccceceeceeeeeeeneeeees RP .000.svrS 2. Mate ral ...........ccec cece ee ec ee ee eeeeeeeeenes Ab. 6.000.& && 3. Biaya Proses Banding ................ A. : Rp. 239.000.

TUN.

TUN. SBY.

367 K/TUN/2012

PUTUSANNomor 367 K/TUN/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam Tingkat Kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:FRELYNO CH GASPERSZ, SE, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaanSwasta, bertempat tinggal di Jalan Mutiara, No. 73, RT.001/RW 01,Kelurahan Rijali, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, selanjutnya memberiKuasa kepada:1. FIREL E. SAHETAPY, SH.2. EDWARD DIAS, SH.3.

Perkara Nomor 367 K/TUN/2012KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA AMBON, Tempatkedudukan di Jalan Jenderal Soedirman, Tantui, Kota Ambon;Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarangTermohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telah menggugat sekarangTurut Termohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/ Tergugat di muka persidanganPengadilan Tata Usaha Negara

Perkara Nomor 367 K/TUN/201210.11.Bahwa di atas objek sengketa saat ini telah berdiri bangunanbangunan yangdibangun oleh Keluarga Gaspersz kemudian dimanfaatkan oleh mereka atau oranglain untuk kepentingan usaha;Bahwa dengan perbuatan Tergugat terhadap objek sengketa, seakanakan telahmelegitimasi perbuatan dan kedudukan Keluarga Gaspersz terhadap objek sengketa,mengakibatkan Penggugat merasa sangat dirugikan karena:a.

Perkara Nomor 367 K/TUN/2012terdaftar atas nama Nyonya Petrosina A. Gaspersz seluas dan sebatas yangtumpang tindih yaitu seluas + 22 M?; Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negarayang diterbitkan oleh Tergugat berupa:1. Sertipikat Hak Milik Nomor 1383/Riyali tanggal 19 September 2005, SuratUkur Nomor 15/2004 tanggal 1 Oktober 2004, luas 15 M2 terdaftar atas namaIr. Johanis Gaspersz M.Si. seluas dan sebatas yang tumpang tindih yaitu seluas+ 10 M;2.

Perkara Nomor 367 K/TUN/2012

148 K/TUN/2013

Putusan Nomor 148 K/TUN/2013.R.

Putusan Nomor 148 K/TUN/2013.10106 Bahwahingga saat ini telah hampir 2 (dua) tahunPenggugat berserta seluruh anggota menikmati hasildari kebun sawit plasma tersebut. Akan tetapi tibatiba pada tanggal 3 Februari 2012, Penggugatdikejutkan dengan adanya klaim dari Pihak ketigaHADIRIN LINGGA, Dkk.

Putusan Nomor 148 K/TUN/2013.2828a.ll.a.12.a.13.a.l4.a.l5.a.l6.a.17.terletak di Desa Siambul, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten IndragiriHulu ;Sertipikat Hak Milik Nomor : 123 Desa Siambul, tanggal 27 Januari 2011sesuai dengan Surat Ukur Nomor : 11/Siambul/2010, tanggal 06 Januari2011 atas nama R.

Putusan Nomor 148 K/TUN/2013.4040383940Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 150/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, SuratUkur No. 38/Siambul/2010 tanggal 06 Januari 2011, seluas 20.000 M? atas namaMusi Yanto, SH. ;Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 151/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, SuratUkur No. 39/Siambul/2010 tanggal 06 Januari 2011, seluas 20.000 M? atas namaR.

Putusan Nomor 148 K/TUN/2013.5050mempertimbangkan terhadap materi Memorie Banding Pemohon Kasasi,sehingga fakta inilah yang menunjukkan dan membuktikan bahwa perkara initidak ada diperiksa dan diadili oleh Hakim Banding secara cermat, teliti dansecara keseluruhan, oleh karenanya haruslah dibatalkan.1.2.

Inilah intinya, bahwa setiapbadan atau pejabat TUN wajib melayani setiap permohonanmasyarakat (dalam hal ini sebagaimana Permohonan Penjelasandan Keberatan yang diajukan oleh Penggugat pada tanggal 01April 2019 dan Terakhir diajukan Keberatan Tertanggal 06September 2019, selama 10 hari lebih sampai dengan Gugatan inidiajukan), Tergugat tidak menanggapinya. apabila hal yangdimohonkan kepadanya itu). menurut peraturan perundangundangan menjadi tugas (kewajibannya). kemudian badan ataupejabat TUN (in

JKT.29.secara lisan maupun secara tertulis, sehingga Penggugatmembuat kembali melalui kuasa hukumnya Surat yang ketiga,yaitu Surat KEBERATAN tertanggal 06 September 2019, Halitupun tidak ada tanggapan sama sekali dari Tergugat (inCassu Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) KotaAdministratif Jakarta Timur), Sampai dimasukkannya GugatanSengketa TUN di Pengadilan TUN Jakarta, dalam hal iniTergugat sama sekali tidak beritikad baik memberikanjawaban dan/atau Tanggapan maupun keterangan.

Bahwa hal tersebut juga sesuai dengan yurisprudensibeberapa putusan Mahkamah Agung RI antara lain, PutusanNomor: 93 K/TUN/1996, tanggal 24 Februari 1998 danputusan Nomor: 16 K/TUN/2000, tanggal 28 Februari 2001yang memuat kaidah hukum : gugatan mengenai fisiktanah dan kepemilikannya adalah wewenang dariperadilan perdata untuk memeriksa danmemutuskannya, demikian jugaYurisprudensi MahkamahAgung Republik Indonesia dalam perkara Nomor: 93K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998, Perkara Nomor: 16K/TUN/2000

Bahwa hal tersebut juga sesuai dengan yurisprudensibeberapa putusan Mahkamah Agung RI antara lain, PutusanNomor: 93 K/TUN/1996, tanggal 24 Februari 1998 danputusan Nomor: 16 K/TUN/2000, tanggal 28 Februari 2001yang memuat kaidah hukum: gugatan mengenai fisiktanah dan kepemilikannya adalah wewenang dariperadilan perdata untuk memeriksa danmemutuskannya, demikian juga Yurisprudensi MahkamahAgung Republik Indonesia dalam perkara Nomor: 93K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998, Perkara Nomor: 16K/TUN/2000