;Bahwa terhadap gugatanpembatalan peralihan hak SHM No. 4648 yang terbit pada tanggal 10September 2001 dari atasnama Subarno/Tergugat Il menjadi atasnamaTergugat I/Suyadi H tersebut telah dimenangkan oleh Penggugat/HJ.SUWARTI dari tingkat pertama Putusan Peradilan Tata Usaha NegaraSemarang Nomor 067/G/2014/PTUN.SMG tanggal 27 Januari 2015 JoPutusan Peradilan Tata Usaha Negara tingkat banding Surabaya Nomor78/B/2015/PT.TUN.SBY tanggal 6 Juli 2015 Jo Putusan Mahkamah AgungRI No. 645 K/TUN/2015 tanggal

Wonogiri No. 38 tanggal28 Juni 2011 yang diikuti dengan Surat Kuasa Menjual dan Melepas HakNo. 39 tanggal 28 Juni 2011 serta Akta Perjanjian SewaMenyewa No. 41tanggal 28 Juni 2011, Putusan PTUN Nomor 067/G/2014/PTUN.SMGtanggal 27 Januari 2015 Jo Putusan PTUN Nomor 78/B/2015/PT.TUN.SBYHalaman 4 putusan Nomor 31/Pdt/2020/PT SMGtanggal 6 Juli 2015 Jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 645 K/TUN/2015tanggal 3 Maret 2016 Jo putusan perdata perkara No. 225/Pdt.G/2016/PN.Skt. Jo. Nomor: 490/PDT/2017/PT.

Suyadi H pada tanggal 24 Oktober2013;Kemudian oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara mengadili danmemberikan putusan sesuai dengan petitum PENGGUGATsebagaimana putusan Nomor 067/G/2014/PTUN.SMG tanggal 27Januari 2015 Jo Putusan Peradilan Tata Usaha Negara tingkatHalaman 12 putusan Nomor 31/Pdt/2020/PT SMGbanding Surabaya Nomor 78/B/2015/PT.TUN.SBY TANGGAL 6 Juli2015 Jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 645 K/TUN/2015 tanggal3 Maret 2016 sebagai berikut : Menyatakan batal keputusan Tata Usaha Negara yang

Karena barang yang akandieksekusi tidak sesuai dengan barang yang disebutkan dalam amarputusan pengadilan, maka sebagaimana pendapat Wakil KetuaPengadilan Tinggi Bengkulu Siswandriyono, terhadap Putusan Nomor067/G/2014/PTUN.SMG tanggal 27 Januari 2015 Jo PutusanPeradilan Tata Usaha Negara tingkat banding Surabaya Nomor78/B/2015/PT.TUN.SBY TANGGAL 6 Juli 2015 Jo PutusanMahkamah Agung RI No. 645 K/TUN/2015 tanggal 3 Maret 2016adalah putusan nonexecutable;.

Menyatakakan secara hukum Putusan dari tingkat pertama PutusanPeradilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 067/G/2014/PTUN.SMGtanggal 27 Januari 2015 jo Putusan Peradilan Tata Usaha Negara TingkatBanding Surabaya Nomor : 78/B/2015/PT.TUN.SBY tanggal 6 Juli 2015 joPutusan Mahkamah Agung RI Nomor 645 K/TUN/2015 tanggal 3 Maret2016 untuk ditindak lanjuti dapat melakukan pencatatan peralihan hak dariatas nama Subarno ke peralihan hak ke atas nama Penggugat ke BadanPertanahan Nasional Kota Surakarta sah

08 K/TUN/2014

Putusan Nomor 08 K/TUN/2014Adapun yang menjadi alasanalasan Penggugat adalah sebagai berikut:1 Bahwasejak Tahun 1986 Penggugat menguasai sebidang Tanah Negara bek. Eig.Perp.

Putusan Nomor 08 K/TUN/201419.

Putusan Nomor 08 K/TUN/2014huruf b; tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangkapembangunan mengharuskan dilaksanakan.

Putusan Nomor 08 K/TUN/2014belaka.

Putusan Nomor 08 K/TUN/2014

481 K/TUN/2014

PUTUSANNomor 481 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:1PT. BURU MAKMUR WARGA, dalam hal ini diwakili oleh Muhammad DediRahadian, Kewarganegaraan Indonesia, selaku Direktur Utama, bertempattinggal di Bantarjati Kaum, RT.OO1/RW.012, Kelurahan Bantarjati, KecamatanBogor Utara, Bogor ;PT.

Putusan Nomor 481 K/TUN/2014101112131415PT. SEJAHTERA ARU MANISE, dalam hal ini diwakili oleh MuhammadDedi Rahadian, Kewarganegaraan Indonesia, selaku Direktur Utama, bertempattinggal di Bantarjati Kaum, RT.OO1/RW.012, Kelurahan Bantarjati, KecamatanBogor Utara, Bogor ;PT. PROJO ARU MANISE, dalam hal ini diwakili oleh Muhammad DediRahadian, Kewarganegaraan Indonesia, selaku Direktur Utama, bertempattinggal di Bantarjati Kaum, RT.OO1/RW.012, Kelurahan Bantarjati, KecamatanBogor Utara, Bogor ;PT.

Putusan Nomor 481 K/TUN/2014Kelapa sawit, Karet dan Sarana Pendukungnya a.n. PT.

Putusan Nomor 481 K/TUN/2014Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada ParaPenggugat pada tanggal 17 Juli 2014, kemudian terhadapnya oleh Para Penggugatdengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juli 2014diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 04 Agustus 2014, sebagaimanaternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 01/G/2013/PTUN.ABN. yang dibuatoleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon.

Putusan Nomor 481 K/TUN/20142.Redaksi.......... Rp 5.000,003. Administrasi .......... Rp 489.000,00Jumlah : Rp 500.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG RI.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha NegaraASHADI, SH.NIP. : 220 000 754

PENETAPANNomor 0815/PdtP/2016/PA.JPDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu. pada peradilan tingkat pertama dalam persidangan majelis yangdilaksanakan pada sidang keliling di Konsulat Republik Indonesia Tawau Malaysiatelah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan itsbat nikah (pengesahannikah) yang diajukan oleh:Sulaiman bin Iskandar, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Ladang,alamat di Ladang Tun Fuad

Kunak, Malaysia, sebagai PemohonI;Farida binti Lagi, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan lbu Rumah Tangga,alamat Ladang Tun Fuad Kunak, Malaysia, sebagai Pemohon II;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon Il;Telah mendengar keterangan saksisaksi;TENTANG DUDUK PERKARABahwa Pemohon dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal07 Oktober 2016 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama JakartaPusat pada tanggal 07 Oktober

Haykal bin Muhammad, 35 tahun, Islam, Buruh Ladang, Ladang Tun Fuad,Kunak, Malaysia, menerangkan halhal yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa saksi kenal baik dengan Pemohon dan Pemohon II;Hal 3 dari 9 Pen.

Rosdiana binti Paita, 30 Thn, Islam, Buruh Ladang, Ladang Tun Fuad, Kunak,Malaysia, Saksi tersebut dibawah sumpah, menerangkan halhal yang padapokoknya sebagai berikut: Bahwa saksi kenal baik dengan Pemohon dan Pemohon Il; Bahwa Pemohon dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yangmenikah secara Islam di Ladang Ting Kayu, Kunak, pada tanggal 27 Juli2001 dan saksi hadir pada acara perkawinan tersebut; Bahwa akad nikah perkawinan Pemohon dan Pemohon Il terlaksanadengan Wali Lagi ( ayah) dan mahar

251 K/TUN/2014

Putusan Nomor 251 K/TUN/201411.12.13.14.Penggugat hanya mengambil absen pagi dan sore saja dan suasana seperti itulahmembuat tidak kondusif lagi bagi Penggugat.

Putusan Nomor 251 K/TUN/2014Pengadilan Tata Usaha Negara agar mengeluarkan surat keputusan yangbersifat perintah agar Tergugat tidak melakukan tindakan apapun, baikpemberitahuan, pemberhentian/ pengalihan dan atau suratsurat lain yangberhubungan dengan a quo untuk pihak lain;2.

Putusan Nomor 251 K/TUN/2014keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa, sebagaimana dalampertimbangannya pada halaman 24 paragraf 2 dan 3 yang berbunyi:Menimbang, ............

Putusan Nomor 251 K/TUN/2014Bahwa keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dan Pengadilan TinggiTata Usaha Negara Jakarta tersebut telah salah menerapkan hukum dan tidakmelaksanakan hukum acara perdata yang berlaku atau telah salah melaksanakanhukum acara tersebut.

Putusan Nomor 251 K/TUN/201413.14.15.16.17.golongan IV/a. Anehnya teman Penggugat/Pembanding/ Pemohon Kasasi disekolah yang sama pada saat itu dengan selisih umur 20 dibawah Pemohon Kasasisudah lulus sertifikasi pada tahun 2010.

Bahwa demi mengetahui terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor 521 atas namaTergugat di atas obyek perkara, Penggugatpun melakukan upaya hukummelalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) guna memohonkanpembatalannya, upaya hukum mana pada akhirnya membuahkan koreksidari pengadilan, melalui putusan Mahkamah Agung RI Nomor 164K/TUN/2009 tanggal 21 Oktober 2010 juncto 72/Bdg/2008/PT TUN Mdntanggal 12 Desember 2008 juncto putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraMedan Nomor 84/G.TUN/2007/PTUN Mdn tanggal 21 Mei

Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 164 K/TUN/2009juncto putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor72/Bdg/2008/PT TUN Mdn juncto putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraMedan Nomor 84/G.TUN/2007/PTUN Mdn yang telah pula memiliki kekuatanhukum tetap (in kracht van gewijsde) sebagaimana telah disebutkan dalampoin ke7 di atas, Penggugat telah dikukuhkan pula kKedudukannya sebagaipemilik yang sah dari obyek perkara, karena inti dari amar putusan adalahadalah:(1).

Tambunan/S.Tambunan (32 M), sebelah Utara berbatas dengan tanah Syammah (9M), dan sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Air Bersih (12 M);Bahwa Para Pemohon Kasasi uraikan demikian sebab berdasarkanPutusan Mahkamah Agung RI Nomor 164 K/TUN/2009 juncto PutusanPengadilan Tinggi TUN Medan Nomor 72/Bdg/2008/PT TUN Mdn junctoPutusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah membatalkan yangberkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) serta dikaitkan denganPutusan Mahkamah Agung RI Nomor 452 K/Pdt/1985

Tambunan (32 M), sebelahUtara berbatas dengan tanah Syammah (9 M), dan sebelahSelatan berbatas dengan Jalan Air Bersih (12 M):Bahwa putusan dalam perkara Nomor 84/G.TUN/MDN junctoNomor 72/BDG/2008/PT TUN MDN juncto Nomor 164 K/TUN/2009 sebagaimana tersebut di atas dengan tegas menyatakanbatal Sertipikat Hak Milik Nomor 521 Desa/Kelurahan TeladanBarat, tanggal 12 Januari 2007, atas nama Lusye RositaSimatupang, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan KotaMedan serta memerintahkan Kepala Kantor

Pertanahan KotaMedan untuk mencabut sertipikat hak milik tersebut:;Bahwa selanjutnya atas putusan dalam Perkara Nomor84/G.TUN/MDN juncto Nomor 72/BDG/2008/PT TUN MDN junctoNomor 164 K/TUN/2009 tersebut, Pengadilan Tata Usaha NegaraMedan telah menerbitkan Surat Keterangan /Inkracht denganNomor W1TUN1/1094/AT.02.07/XII/2012 tanggal 11 Desember2012 yang diikuti dengan surat Penetapan Eksekusi Nomor84/G.TUN/2007/PTUN MDN, tanggal 25 Nopember 2013;Hal. 22 dari 27 hal.

Bahwa akan tetapi, dalam tingkat banding dan kasasi putusanPengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut yang menurut hematPenggugat sudah tepat dan benar dibatalkan dan gugatan Penggugatdinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan: "Bahwa sengketa tentangpenolakan untuk pendaftaran merek bukan merupakan kewenangan PERATUN,melainkan harus diajukan ke Komisi Banding Merek" (halaman 11 dan 15Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 28 September 2011 Nomor 221 K/TUN/2011);11.

Bahwa atas dasar putusan Mahkamah Agung RI tanggal 28 September2011 Nomor 221 K/TUN/2011 yang menyatakan perkara ini merupakankewenangan Komisi Banding Merek (halaman 15), maka Penggugatmengajukan permohonan banding kepada Komisi Banding Merek pada tanggal15 September 2012;14.

Bahwa putusan kasasi Mahkamah Agung RI tanggal 28 September 2011Nomor 221 K/TUN/2011 baru disampaikan secara resmi kepada Penggugatpada tanggal 26 Juli 2012, sehingga permohonan banding kepada KomisiBanding Merek telah diajukan dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan terhitungsejak tanggal 26 Juli 2012, analog dengan ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undangundang Nomor 15 Tahun 2001;15.

Direktorat Merekmaupun oleh Komisi Banding Merek termasuk dalam lingkup hukum TataUsaha Negara (TUN) yang bersifat knusus dan umum, sehingga tundukkepada dan dikuasai oleh Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001tentang Merek sebagai /ex specialis dan Undang Undang Nomor 5 Tahun1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubahterakhir dengan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 sebagai /exgeneralis sejauh Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 sebagai /exspecialis tidak mengaturnya:Bahwa gugatan

Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 28September 2011 Nomor 221 K/TUN/2011 (surat bukti P10) yang tidakdiatur dalam Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek danPeraturan Presiden RI Nomor 20 Tahun 2005.

PENETAPANNomor 0808/Pdt.P/2016/PA.JPAIS DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu. pada peradilan tingkat pertama dalam persidangan majelis yangdilaksanakan pada sidang keliling di Konsulat Republik Indonesia Tawau Malaysiatelah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan itsbat nikah (pengesahannikah) yang diajukan oleh:Kastang Sise, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Ladang, alamat diLadang Tun Fuad, Kunak

, Malaysia, sebagai Pemohon I;Darmawati Mading, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Ladang,alamat Ladang Tun Fuad, Kunak, Malaysia, sebagai Pemohon II;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon Il;Telah mendengar keterangan saksisaksi;TENTANG DUDUK PERKARABahwa Pemohon dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal07 Oktober 2016 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama JakartaPusat pada tanggal 07 Oktober 2016 dengan

Harisman Bin Tangga 41 tahun Islam buruh ladang Tun Puad Kunak Malaysia,menerangkan halhal yang pada pokoknya sebagai berikut:Hal 3 dari 9 Pen.

Arni Binti Waneka 31 tahun Islam buruh ladang Tun Puad Kunak Malaysia,Saksi tersebut dibawah sumpah, menerangkan halhal yang pada pokoknyasebagai berikut:Bahwa saksi kenal baik dengan Pemohon dan Pemohon Il;Bahwa Pemohon dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yangmenikah secara Islam di Bone sulsel, pada tanggal 07 Desember 2004 dansaksi hadir pada acara perkawinan tersebut;Bahwa akad nikah perkawinan Pemohon dan Pemohon II terlaksanadengan Wali Mading bin Sondang ( Ayah) dan mahar berupa Rp.

PENETAPANNomor 0805/Pdt.P/2016/PA.JPDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu. pada peradilan tingkat pertama dalam persidangan majelis yangdilaksanakan pada sidang keliling di Konsulat Republik Indonesia Tawau Malaysiatelah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan itsbat nikah (pengesahannikah) yang diajukan oleh:Rusdi bin Ambo Elo, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Ladang,alamat di Ladang Tun Fuad,

Kunak, Malaysia, sebagai PemohonI;Erma binti Yunus, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Ladang, alamatLadang Tun Fuad, Kunak, Malaysia, sebagai Pemohon II;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon dan Pemohon Il;Telah mendengar keterangan saksisaksi;TENTANG DUDUK PERKARABahwa Pemohon dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal07 Oktober 2016 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama JakartaPusat pada tanggal 07 Oktober 2016

Suardi bin Bakri, 33 Thn, Islam, Buruh Ladang, Ladang Tun Fuad, Kunak,Malaysia, menerangkan halhal yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa saksi kenal baik dengan Pemohon dan Pemohon Il; Bahwa Pemohon dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yangmenikah secara Islam pada tanggal 06 April 2005, di Kunak dan saksi hadirpada acara perkawinan tersebut; Bahwa akad nikah perkawinan Pemohon dan Pemohon Il terlaksanadengan Wali Yunus bin Takeh (Bapak Kandung) dan mahar berupa RM.100 dibayar tunai, disaksikan

Murni binti Ambo Elo, 26 Thn, Islam, Burunh Ladang, Ladang Tun Fuad,Kunak, Malaysia, Saksi tersebut dibawah sumpah, menerangkan halhal yangpada pokoknya sebagai berikut: Bahwa saksi kenal baik dengan Pemohon dan Pemohon Il; Bahwa Pemohon dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yangmenikah secara Islam di Kunak, pada tanggal 06 April 2005 dan saksi hadirpada acara perkawinan tersebut; Bahwa akad nikah perkawinan Pemohon dan Pemohon II terlaksanadengan Wali Yunus bin Takeh (Bapak Kandung) dan mahar

Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan:1.Bahwa, sesuai ketentuan Pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara, Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara hanyadapat diajukan dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejakditerimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;Bahwa, selanjutnya sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor270 K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002 jo. Nomor : 41 K/TUN/1994 tanggal10 Nopember 1994 jo.

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor :270 K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002 jo. Nomor : 41 K/TUN/1994 tanggal10 Nopember 1994 jo. Nomor 5 K/TUN/1993 tanggal 21 Januari 1993, yaitubelum lewat 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak diketahuinya objeksengketa, sehingga secara yuridis formal gugatan Penggugat haruslah dinyatakan diterima;IV. Kepentingan Penggugat:1. Bahwa, Penggugat adalah pemilik dan mengusai objek tanah seluas 4 m?

UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 diaturbahwa Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh)hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya KeputusanBadan/Pejabat Tata Usaha Negara, berdasarkan Yurisprudensi Tetap MahkamahAgung RI antara lain dalam register perkara No. 5 K/TUN/1991 tanggal 21 Januari1993, Putusan Perkara No. 41 K/TUN/1994 tanggal 10 Nopember 1994 danPutusan Perkara No. 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Mei 2002 memuat kaidah hukumyang mengatur demikian: tenggang

: Yurisprudensi No.16 K/TUN/2000 Tanggal 28 Februari 2001Bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalah wewenang peradilanumum untuk memeriksanya; Yurisprudensi No. 22 K/TUN/1998 Tanggal 27 Juli 2001Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan masalahkepemilikan tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untukmemeriksa dan mengadilinya, melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan; Yurisprudensi No. 93 K/TUN/1996 Tanggal 24 Februari

Nomor Perkara : 16 K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001; Hal49 dari 52 halaman Putusan No. 142/G/2019/PTUN.SBY.Kaidah Hukum : Bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalahwewenang peradilan umum untukmemeriksanya;3.

TUN JakartaNomor 27/B/PT.TUN.JKT. jo. Putusan Mahkamah Agung RINomor 243 K/TUN/2004 jo.

Negara (TUN) dan karenanya bukan domein Peradilan Umum,dan telah dinyatakan sah oleh Putusan Peradilan Tata Usaha Negara(TUN) yang mempunyai kewenangan untuk mensahkan ataupunmembatalkan produk TUN (lihat pertimbangan hukum Judex Facti diatas) yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 25 PK/TUN/2005, jo.Putusan Mahkamah Agung Nomor 243 K/TUN/2004, jo.

TUN JakartaNomor 27/B/2004/PTTUNJKT, jo. Putusan MahkamahAgung Nomor 243 K/TUN/2004, jo. PutusanHal. 112 dari 170 hal Put.

binti Salim yang merupakan produk TUN (dan karenanyabukan domein Peradilan Umum) telah dinyatakan sah oleh PutusanPeradilan TUN yang mempunyai kewenangan untuk mensahkanataupun membatalkan produk TUN (linat pertimbangan hukum JudexFacti di atas) yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 25 PK/TUN/2005,jo.

keliru sekali Judex Facti yang berstatussebagai peradilan umum yang tidak berwenang menilai produk TUN,justru membatalkan Putusan Peradilan TUN yang telah mempunyaikekuatan hukum tetap;58.

Adapunyang menjadi obyek sengketa adalah: Surat Keputusan Gubernur Kalimantan UtaraNomor: 188.44/K.547/2019 tanggal 5 Agustus 2019 tentang pemberhentian danpengangkatan anggota DPRD Kabupaten Nunukan;Bahwa Penggugat telah menyerahkan Surat permohonan tertanggal 2 Januari2020, Perihal pencabutan Sengketa TUN No. 67/G/2019/PTUN.SMD, yang padapokoknya menyatakan mencabut gugatannya;Bahwa terhadap permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut, MajelisHakim akan memberikan pertimbangan hukumnya sebagai

PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa pemeriksaan sengketa in litis masih dalam tahap acaraPemeriksaan Persiapan;Menimbang, bahwa UndangUndang RI Nomor 9 Tahun 2004 tentangPerubahan atas UndangUndang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara (selanjutnya disebut UndangUndang RI Nomor 9 Tahun 2004) didalamHalaman 2 Putusan Nomor: 67/G/2019/PTUN.SMDketentuan Pasal 53 ayat (1) menyebutkan bahwa: seseorang atau badan hukumperdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan TUN

dapatmengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agarkeputusan TUN yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atautanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;Menimbang, bahwa UndangUndang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang PeradilanTata Usaha Negara (selanjutnya disebut UndangUndang RI Nomor 5 Tahun 1986),didalam ketentuan Pasal 76 menyebutkan bahwa :(1) Penggugat dapat sewaktuwaktu mencabut gugatannya sebelum Tergugatmemberikan Jawaban

Putusan INCRACHT TUN Nomor : 98/G/2017/PTUNMDN tanggal 14Desember 2017 yang menyatakan Batal SHM MILIK Penggugat SHM No.655 SHM No 655 an.

asas asas umum penyelenggaraan Negara yang bersih bebaskorupsi dan kolusi khususnya ASAS KEPASTIAN HUKUM dan ASASKETERBUKAAN terkait adanya Pemeriksaan TUN Nomor TUN Nomor98/G/2017/PTUNMDN tanggal 14 Desember 2017 yang mengadili hinggamembatalkan SHM No 655 an.Legiman Pranata.Bahwa Tergugat II telah TIDAK MELAKSANAKAN Pemberitahuan kepadaPenggugat ketika adanya Pemeriksaan TUN tsb merupakan bentukPerbuatan Melawan Hukum dari Asas AsaS Umum Penyelenggaraan Negarayang bersih bebas korupsi , kolusi

Menyatakan bahwa Pemilik KTP yang digunakan dalam alat bukti (P1/KTP)dan/atau (P4/ Akta Jual Beli No 54./2008) pada putusan TUN No98/G/2017/PTUNMDN tanggal 14 Desember 2017 yang bernama SiharSitorus adalah tidak sama orangnya dengan nama Pemilik KTP pada alatbukti (P5/ Surat Perjanjian sewa menyewa No.25 tgl 30 April 2012) padaputusan TUN No 98/G/2017/PTUNMDN tanggal 14 Desember 2017.10.

Batal atau tidak san Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yangmenimbulkan sengketa dan menetapkan Badan/Pejabat TUN yangmengeluarkan keputusan untuk mencabut KTUN dimaksud. JIKAPUTUSAN TUN TIDAK DIPATUHI MAKA KTUN TERSEBUT TIDAKMEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM LAGI, tidak perlu lagi ada tindakan atauupaya lain dari pengadilan seperti surat peringatan (R. Wiyono, 2009: 234) ;b.

Pelaksanaan putusan pengadilan yang dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9)huruf b, yang MEWAJIBKAN PEJABAT TUN BUKAN HANYA MENCABUTTETAP!I JUGA MENERBITKAN KTUN BARU ;c. Selain itu, ada juga putusan yang mengharuskan pejabat TUN menerbitkanKTUN sebagaimana dimaksud Pasal 3 UU PTUN. Pasal 3 mengaturtentang keputusan fiktif negatif.

520 K/TUN/2013

PUTUSANNomor 520 K/TUN/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) PROVINSIMALUKU UTARA, tempat kedudukan di Jalan Pahlawan Revolusibekas Kota Ternate, Kantor Gubernur Maluku Utara, Kota Ternate;Selanjutnya memberi kuasa kepada MUHAMMAD KONORAS, S.H.

Putusan Nomor 520 K/TUN/2013DPRD Provinsi Maluku Utara dalam DCT (Daftar Calon Tetap).

Putusan Nomor 520 K/TUN/2013pembentukan peraturan perundangundangan sebagai sumber hukumsederajat dengan peraturan pemerintah.

Putusan Nomor 520 K/TUN/2013melengkapi persyaratan administrasi patut dianggap sebagai tindakan melanggarAsasasas Umum Pemerintahan yang Baik, khususnya asas fair play yang didalamnya termasuk asas pertimbangan dst. ...

Putusan Nomor 520 K/TUN/2013Jumlah .............0.. Rp = 500.000, Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,H. ASHADL S.H.Nip. 220000754

Bahwa Penggugat TELAH memberikan pengakuan hak milik atasObjek Sengketa TUN in litis yang dinyatakan secara tegas olehPenggugat berdasarkan SURAT PERNYATAAN tertanggal 04 Maret1990 dibuatoleh Penggugat dengan tanpa adanya paksaan, dalamkeadaan sadar dan kondisi sehat wal afiat yang menyatakan bahwastatus kepemilikan tanah atas Objek Sengketa TUN a quo adalahHAK MILIK SAH SECARA HUKUM dari TERGUGAT dan tidak dapatdiganggu gugat oleh siapapun dengan disaksikan danHal. 28 dari 85 hal.

Putusan Nomor : 29/G/2017/PTUN.BDG2.4.2.0%kurang lebih 55 (lima puluh lima) tahun atau sejak tanggal 26Januari 1963, Penggugat selama masa hidupnya ketikadalam kondisi yang sadar dan sehat yang mana tinggalbersamasama dengan Tergugat Il Intervensi 1 TIDAKpernah melakukan upaya hukum apapun atas ObjekSengketa TUN in litis;Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam Eksepsi diatas,pengakuan hak milik atas Objek Sengketa TUN in litisdilakukan sendiri secara tegas oleh Penggugat berdasarkanSURAT PERNYATAAN

tertanggal 04 Maret 1990 dibuat olehPenggugat dengan tanpa adanya paksaan, dalam keadaansadar dan kondisi sehat wal afiat yang menyatakan bahwastatus kepemilikan tanah atas Objek Sengketa TUN a quoadalah HAK MILIK SAH SECARA HUKUM dari TERGUGATdan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun.

Abdul Kadir (Alm.) yang juga SuamiPenggugat untuk cakap melakukan suatu perjanjian (debekwaamheid om eene verbindtenis aan te gaan) sesuaiketentuan Pasal 1320 KUHPerdata dengan maksudmemindahkan hak atas Obyek Sengketa TUN in litisdibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh danHal. 34 dari 85 hal.

Bahwa pengajuan Pendaftaran atas Penerbitan Keputusan ObyekSengketa TUN in litis sebagaimana telah disebutkan di atas telahmemenuhi ketentuan perundangundangan, halmana demikiandengan terbitnya Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara(beschikking) berupa terbitnya Sertipikat Hak Milik (GHM) Nomor:1092/Kelurahan Cihapit, Kota Bandung, Luas 2.053 M?

selanjutnya mengajukan Gugatan tertanggal 4 Maret 2021,sehingga gugatan Penggugat menurut hukum masih dalam tenggang waktu90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana ketentuan Pasal 55 UndangundangHalaman 4 dari 42 halaman Putusan Nomor: 8/G/2021/PTUN.KDI.Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Gugatan dapatdiajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejaksaat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat TataUsaha Negara. serta Putusan Mahkamah Agug RI No. 5 K/TUN

Tenggang waktu 90(sembilan puluh) hari mulai berjalan dapat ditentukan dari sejaksaat menerima Keputusan TUN atau sejak saat mengetahuiKeputusan TUN.b.

Kedua adalah siapa saja yang dapat digolongkan sebagai pihakyang menerima Keputusan TUN dan siapa saja yang dapatdigolongkan sebagai pihak yang mengetahui Keputusan TUN.Bahwa dalam penjelasan Pasal 55 diterangkan untuk pihak yangnamanya tersebut dalam Keputusan TUN yang digugat maka tenggangwakitu 90 (sembilan puluh) hari itu dihitung sejak hari diterimanyaKeputusan TUN yang digugat.Bahwa bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan TUN tetapimerasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu

sebagaimanadimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasakepentingannya dirugikan oleh Keputusan TUN dan mengetahui adanyaHalaman 25 dari 42 halaman Putusan Nomor: 8/G/2021/PTUN.KDI.11.12.13.14.Keputusan tersebut.

(ii) Kepentingan dalam hubungannya dengan Keputusan TUN yangbersangkutan.Berdasarkan ketentuan dan doktrin tersebut, yang menjadi tolok ukuradanya kepentingan sehingga orang atau badan hukum perdata dapatmengajukan gugatan ke PTUN adalah Keputusan TUN yangdisengketakan memiliki hubungan dengan Penggugat sendiri, bersifatpribadi dan langsung serta secara objektif dapat ditentukan baik luasmaupun intensitasnya dalam hubungan dengan keputusan objeksengketa.Bahwa dalam perkara a quo, gugatan Penggugat

;Halaman 9 dari 61 halaman Putusan Perkara No.17/G/2017/PTUN.Kdi14.Bahwa Tergugat yang mengeluarkan Surat Keputusan TUN yang menjadiobyek gugatan TUN dalam perkara aquo ternyata telah melanggar UU No.28 TAHUN 1999 TENTANG PENYELENGGARAAN NEGARA YANG BERSIH DANBEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME pasal 3 asasasas umumpenyelenggaraan pemerintahan = yaitu; Kepastian Hukum, TertibPenyelenggaraan Negara, Keterbukaan, Proporsionalitas, Profesionalitas DanAkuntabilitas.

Melanggar Asas Kepastian Hukum; dalam perkara aquo walaupunTergugat telah mengeluarkan Surat Keputusan TUN, namun proseduralyaitu sidang Kode Etik dan Profesi yang telah melanggar peraturanperundangundang yang berlaku mengakibatkan Penggugat telahdilanggar hakhak hukumnya. Hukuman yang dijatuhkan yaitu PTDHtidak setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat. ;b.

Melanggar asas Tertib Penyelenggaraan Negara dan Profesionalitas,Keputusan TUN yang dikeluarkan Tergugat yang didasarkan padaputusan Komisi Kode Etik dan Profesi. Putusan Kode Etik dan Profesitelah melanggar peraturan perundangundang yang berlaku.Pertimbangan Komisi Kode Etik dan Profesi tidak didasarkan pada faktapersidangan dan pembuktian di depan persidangan Komisi Kode Etik danProfesi.

Asas Kepastian HUKUM; oo nnn nnn nnn nnerAsas ini dimaknai sebagai asas dalam negara hukum yangmengutamakan landasan peraturan perundangundangan, kepatutan,dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara. ; Bahwa Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara telah mengeluarkanSurat Keputusan TUN secara prosedural yang dilandasi atas peraturanperundangundangan yang berlaku.

Oleh karena itu, dalil gugatanPenggugat yang menilai bahwa Tergugat dalam mengeluarkan SuratKeputusan TUN secara tidak prosedural dan melanggar asas kepastianhukum haruslah ditolak; .

TUN SBYNomor: 83/B/2008/PT.TUN SBY tanggal 15 September 2008 Jo.

Bahwa berdasarkan Putusan MA No. 35K/TUN/2009 tanggal 17Nopember 2009 Jo. Putusan PT. TUN SBY Nomor:83/B/2008/PT.TUN SBY tanggal 15 September 2008 Jo.

Denpasartanggal 14 April 2008 No. 16/G/TUN/2007/ PTUN.Dps JoPutusan PT.

Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar segeramelaksanakan Putusan Pengadilan TUN Denpasar tanggal 14 April2008 No. 16/G/TUN/2007/ PTUN.Dps Jo Putusan PT. TUN Surabayatanggal 15 September 2008 No. 83/B/2008/PT. TUN. SBY Jo PutusanKasasi No. 35 K/TUN/2009 tanggal 17 September 2009 terkaitpembatalan SHM No. 4380/Desa Panjer dan Turunannya yang terbitpada waktu proses peradilan berlangsung.b.

Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar segeramelaksanakan Putusan Pengadilan TUN Denpasar tanggal 14 April2008 No. 16/G/TUN/2007/ PTUN.Dps Jo Putusan PT. TUN Surabayatanggal 15 September 2008 No. 83/B/2008/PT. TUN.

Tun Lagarusu.b.

Bahwa yang menjadi saksisaksi nikah adalah Tun Lagarusu danHendri Suleman.= Bahwa pernikahan Pemohon dan Pemohon II ada ijab kabul danada mahar sebesar Rp. 80, (delapan puluh rupiah). Bahwa pada saat akad nikah Pemohon Il berstatus jejaka danPemohon berstatus perawan.= Bahwa antara Pemohon dan Pemohon II tidak terdapat hubungandarah, semenda ataupun sesusuan yang dapat menjadipenghalang pernikahan Pemohon dan Pemohon Il. Bahwa tidak ada yang keberatan atas perkawinan Pemohon danPemohon Il.2.

Dano.= Bahwa yang menjadi saksisaksi nikah adalah Tun Lagarusu danHendri Suleman.= Bahwa pernikahan Pemohon dan Pemohon II ada ijab kabul danada mahar sebesar Rp. 80, (delapan puluh rupiah). Bahwa pada saat akad nikah Pemohon Il berstatus jejaka danPemohon berstatus perawan. Bahwa antara Pemohon dan Pemohon II tidak terdapat hubungandarah, semenda ataupun sesusuan yang dapat menjadipenghalang pernikahan Pemohon dan Pemohon Il.

Bahwa pernikahan disaksikan oleh Tun Lagarusu dan Hendri Suleman. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon II bersatatus perjaka sedangPemohon berstatus perawan. Bahwa antara Pemohon dengan Pemohon II tidak ada hubungandarah, semenda dan sepersusuan yang dapat menghalangipernikahan. Bahwa selama ini tidak yang keberatan atas perkawian Pemohon dengan Pemohon Il.

Dikaitkan denganuraian tersebut diatas, tindakan Tergugat menerbitkan ObjekGugatan TUN telah bertentangan dengan peraturan perundang undangan, baik secara prosedural maupun secara substansialdengan peraturan tersebut diatas. Bahwa Keputusan Tergugatyang menerbitkan Surat Keputusan Bupati Aceh Selatan No. 594Tahun 2017 tanggal, 27 September 2017 Tentang PemberhentianKeuchik Krueng Batu atas nama H. T.

Dengan dikeluarkannya Keputusan Objek Gugatan TUNmenimbulkan kerancuan kaidah hukum, oleh sebab itu ObjekGugatan TUN bertentangan dengan peraturan perundang undangan tersebut diatas ;2. Asas Tertio Penyelenggaraan Negara :Objek Gugatan TUN melanggar asas tertib penyelenggaraannegara, maksudnya adalah asas yang menjadi landasanketeraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalianpenyelenggaraan negara.

Dengandemikian dibenarkan oleh Tergugat tidak ada kesalahanPenggugat ;Asas Proporsional :Objek Gugatan TUN melanggar Asas Proporsionalitas maksudnyabahwa asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dankewajiban penyelenggaraan negara.

Bahwa keberadaankeputusan Objek Gugatan TUN membuktikan bahwa Tergugattelah tidak proposional dalam menjalankan kewenangannya,sebab hingga Gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Tata UsahaNegara Banda Aceh baik Tergugat maupun Aparatur Delegatifnyatidak pernah memberikan pencerahan dan informasi yangtransparan dan proporsional atas penerbitan Objek TUN ;Asas Akuntabilitas :Penjelasan Pasal 3 Undang undang No. 28 Tahun 1999menentukan bahwa yang dimaksud dengan asas akuntabilitasHalaman 10 dari 43 HalamanPutusan

DiterbitkannyaObjek Gugatan TUN oleh Tergugat menunjukkan bahwa ObjekGugatan TUN merupakan hasil akhir kegiatan penyelenggaraannegara yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadamasyarakat sipil, sehingga dengan demikian sangat layakterhadap Objek Gugatan TUN dinyatakan sebagai Keputusan TataUsaha Negara yang bertentangan dengan asas akuntabilitas;6.