Ditemukan 15677 data
14 — 7
berkepanjangan dan sebagai bentuktanggungjawab calon suami anak Pemohon, demi kepentingan masa depanbaik itu anak Pemohon sendiri, calon suaminya dan anak mereka, maka Hakimberpendapat bahwa permohonan Pemohon mempunyai alasan yang kuatsehingga permohonan Pemohon untuk dapat diberikan dispensasi pernikahananak kandungnya patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan,berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama, yang telah di rubah
RAMADHANI
55 — 17
tidak diubah maka akan mengakibatkan anak pemohon yangbernama VICKY FERDIANSYAH akan sering sakit sakitan dan step;O Bahwa dikarenakan anak pemohon memakai/menggunakan namaVICKY FERDIANSYAH sering sakitsakitan dan tidak baik menurut PrimbonJawa, maka maksud dan tujuan Pemohon ingin mengganti /merubahnama anak Pemohon tersebut adalah agar nama Anak Pemohon yangtertulis di Akte Kelahiran Nomor : 1218LU070220130120 tanggal 09Februari 2013 tertulis atas nama VICKY FERDIANSYAH dapat digantikandan di rubah
29 — 16
MmjMenimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon danPemohon Il, maka pernikahan Pemohon dan Pemohon Il yang telahdilaksanakan pada tanggal 11 Agustus 2013 di Dusun Karondang, DesaTopore, Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju tersebut patut untukdisahkan;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan UndangUndang Nomor 3tahun 2006 dan perubahan kedua UndangUndang
29 — 16
pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon dan Pemohon II patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon danPemohon Il, maka pernikahan Pemohon dan Pemohon Il yang telahdilaksanakan pada tanggal 09 Oktober 2016 di xxxxxxxxx XXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXxXxX tersebut patut untuk disahkan;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah
59 — 16
Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo.Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonanPemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinanantara Pemohon dengan Pemohon Il;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan UndangUndang Nomor 3tahun 2006 dan perubahan keduanya UndangUndang Nomor 50 tahun 2009,maka
1.Tamrin bin Sahibu
2.Lina binti Dg. Sabra
15 — 10
Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam,maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan denganmenyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan Pemohon Il;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan UndangUndang Nomor 3tahun 2006 dan perubahan keduanya UndangUndang Nomor 50 tahun2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepadapara
25 — 21
XXXXXXX,maka berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Agama RINomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan, Majelis Hakimmemandang perlu memerintahkan kepada Pemohon dan Pemohon II untukmencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah padaKantor Urusan Agama xxxXxxxXXX XXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXMenimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah
13 — 0
Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam), dan ternyata Termohon telahdinyatakan tidak hadir, maka karenanya permohonan Pemohonharusdikabulkan dengan Verstek (vide Pasal 70 ayat (1) UndangUndang No.7 tahun1989 yang telah dua kali di rubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 dan Pasal 125 HIR);Menimbang, bahwa berdasarkan atas segala sesuatu yangdipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah terdapatcukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon di atas,sehingga pengadilan
10 — 0
Tergugat;Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukunkembali dan membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebuttidak berhasil;Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidakpernah datang dalam persidangan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkandengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankanPenggugat tanpa ada perubahan, walaupun Majelis Hakim telah menawarkan kepadaPenggugat apakah masih ada yang ingin di rubah
42 — 12
Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam,maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan denganmenyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan Pemohon Il;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan UndangUndang Nomor 3tahun 2006 dan perubahan keduanya UndangUndang Nomor 50 tahun2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepadapara
11 — 9
KTP Pemohon dan Pemohon II yang telah dicocokkan dan telah sesuaidengan aslinya serta bermaterai cukup, telah sesuai dengan ketentuan pasal285 R.Bg dan pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undangundang Nomor 13 Tahun1985 tentang Bea Meterai yang telah rubah dengan UndangUndang Nomor10 tahun 2020, oleh karenanya secara formil terbukti Pemohon danPemohon II adalah penduduk Kabupaten Sumbawa, sehingga Pemohon dan Pemohon II di bawah yurisdiksi Pengadilan Agama Sumbawa Besar,selanjutnya secara relatif merupakan
11 — 6
Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam,maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan denganmenyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan Pemohon Il;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan UndangUndang Nomor 3tahun 2006 dan perubahan keduanya UndangUndang Nomor 50 tahun2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepadapara
20 — 12
Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, makapermohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sahperkawinan antara Pemohon dengan Pemohon II;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan UndangUndang Nomor 3tahun 2006 dan perubahan keduanya UndangUndang Nomor 50 tahun 2009,maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada
13 — 10
Pasal 7 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon danPemohon II diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya pada pegawaipencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XxxXxxXXXxXXXX XXXXXXXXX,XXXXXXXXX XXXXXXXXX, Sebagai Kantor Urusan Agama yang mewilayahitempat kediaman Pemohon dan Pemohon II;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan UndangUndang Nomor 3tahun 2006 dan
45 — 15
Penetapan No.87/Pat.P/2020/PA.Batgpermohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sahperkawinan antara Pemohon dengan Pemohon Il;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan UndangUndang Nomor 3tahun 2006 dan perubahan keduanya UndangUndang Nomor 50 tahun 2009,maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada paraPemohon;Menimbang
18 — 7
diatas, maka permohonan Pemohon dan Pemohon II patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon danPemohon Il, maka pernikahan Pemohon dan Pemohon Il yang telahdilaksanakan pada tanggal 11 Januari 2012 di Dusun Topore Selatan, DesaTopore, Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju tersebut patut untukdisahkan;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah
10 — 7
menyuruhorang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untukmenghadap sidang dan untuk melakukan mediasi ;Menimbang, bahwakendatipun Majelis Hakim dalammengupayakan perdamaian perkara ini tidak menerapkanMediasi, namun Majelis Hakim tetap mengupayakan perdamaiandengan menasehati dan mendorong Penggugat untukmengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat dan upayatersebut telah dilaksanakan secara maksimal sesuaiketentuan pasal 82 ayat (1) dan 4) Undang Undang Nomor 7Tahun 1989 sebagaimana terakhir telah rubah
20 — 11
maka permohonan Pemohon dan Pemohon II patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon danPemohon Il, maka pernikahan Pemohon dan Pemohon Il yang telahdilaksanakan pada tanggal 26 Januari 2018 di Desa Waepute, KecamatanTopoyo, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat tersebut patutuntuk disahkan;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah
20 — 9
Pasal 147 (2) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, makaberdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentangPeradilan Agama yang telah di rubah dan ditambah dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan UndangUndanghalaman 9 dari 11 halaman, Putusan Nomor 6740/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg.Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini harusdibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amarputusan
27 — 17
XXXXXXX,maka berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Agama RINomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan, Majelis Hakimmemandang perlu memerintahkan kepada Pemohon dan Pemohon II untukmencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah padaKantor Urusan Agama xxxXxxxXXXX XXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXMenimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah