., untuk kemudahan segi pembuktian sebuahmemo atau nota dapat memenuhi syarat tertulis dan merupakan keputusansuatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ; e Bersifatkonkret adalah keputusan TUN yang diterbitkan Tergugatberwujud (nyata) tertentu atau dapat ditentukan;e Bersifat individual adalah keputusan TUN yang diterbitkan Tergugattidak ditujukan kepada umum, melainkan tertentu baik alamat atauhal yang dituju;e Bersifat final adalah keputusan TUN yang diterbitkan oleh Tergugattidak lagi memerlukan

Bahwa keputusan TUN yang di buat atas dasar surat kKeputusan BPDyang tidak mempunyai kepastian hukum sebagaimana kami jelaskan di atasadalah keputusan yang dapat dibatalkan karena telah cacat secara formal;14.

UndangUndang No 51Tahun 2009 Tentang Perubahan Ke Dua Atas UndangUndang No. 5 Tahun1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan sebagai berikut: Tidak termasuk dalam pengertian keputusan Tata Usaha Negara menurutUndangundang ini : Keputusan Komisi Pemilihan Umum, baik di Pusatmaupun di Daerah mengenai hasil pemilinan umum" ; Hal tersebut dikuatkan dalam Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung No. 482K/TUN/2003 Tanggal 18 Agustus 2004 (Lihat Kumpulan Tetap YurisprudensiTetap Mahkamah Agung

Gugatan diajukan sebelum waktu atau sesudah lewat waktu; Berdasarkan alasan tersebut di atas maka gugtan Penggugat harus dinyatakantidak dapat diterima (neit ontvankelijk verklaard), (Vide : sesuai denganYurisprudensi Mahkamah Agung No. 482 K/TUN/2003 tanggal 18 Agustus2004 Jo. Perkara No.68/G/2007/PTUN. BDG tanggal 8 Oktober 2007 JoPerkara No. 75/G/2008/PTUN.BDG (Sekarang putusan tersebut telahberkekuatan hukum tetap); 22 0n onan nnn nn none2.

Gugatan diajukan sebelum waktu atau sesudah lewat waktu ; Berdasarkan alasan tersebut di atas maka gugtan Penggugat harusdinyatakan tidak dapat diterima (neit ontvankelijk verklaard), (Vide : Ssesuaidengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 482 K/TUN/2003 tanggal 18Agustus 2004 Jo. Perkara No.68/G/2007/PTUN.

Cbn tanggal 02 Maret 2010;10) Fotocopy Putusan Nomor 132/G/2013/PTUNBDG tanggal 1 April 2014;11) Fotocopy Putusan Nomor 204/B/2014/PT.TUN.JKT tanggal 2 Oktober2014;12) Fotocopy Putusan Nomor 126 K/TUN/2015tanggal 21 Mei 2015;Tetap terlampir dalam berkas perkara.1) Fotocopy Legalisir Surat Nomor 146.2/33/V1I/2013 tanggal 4 Juni 2013,yang dikeluarkan oleh Kades Sukamaju Kecamatan Jonggol KabupatenBogor, yang isinya Desa Sukamanah pemekaran dari Desa Sukamaju danLeter C 391 an.

Nomor 94 PK/TUN/2016gugatan pembatalan SHM Nomor 360, 364 dan 367/DesaSukamanah oleh Terdakwa, dan dalam upaya melakukan GugatanTUN di Pengadilan Tata Usaha Negera Bandung Terdakwa telahmenggunakan buktibukti diantaranya bukti Surat Surat KeteranganNomor:146.2/33/V1/2013 tanggal 462013 dan fotocopy Girik tanahC.391 persil 55, 56, dan 57 SI, SII dan III atas nama Naidin bin Jeandan kedua bukti surat tersebut adalah bukti surat palsu karena GirikC.

Nomor 391 Persil 55,56 dan 57 S.1, Il dan III atas nama Naidin bin Jean oleh TerdakwaHal. 18 dari 22 hal, Putusan Nomor 481 K/PID/2017selaku salah satu Ahli waris dari Naidin bin Jean dalam melakukanGugatan TUN di Penggadilan Tata Usaha Negara Bandung melaluikuasa hukumnya, sementara Girik C tersebut tidak tercatat di BukuC.

192 K/TUN/2013

PUTUSANNomor 192 K/TUN/2013.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara :PT.

Putusan Nomor 192 K/TUN/2013.5 IWAN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Swasta,beralamat di Jalan Wahidin No. 270, Lk VI, Kelurahan PandauHulu, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan ;6 SABAR RUSMANTO, Kewarganegaraan Indonesia, PekerjaanKaryawan Swasta, beralamat di Jalan Air Bersih No. 147,Kelurahan Sudirejo, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan ;7 EDDY TANOTO, Kewarganegaraan Indonesia, PekerjaanWiraswasta, beralamat di Komp.

Putusan Nomor 192 K/TUN/2013.1616c. Bahwa berdasarkan Akta Pemindahan Hak No. 271/APH/KS/1965 Tanggal 15Juni 1965, Tarich Kaban mengalihkan penguasaanya atas tanah seluas +195.000 m2 tersebut kepada Djeneng Kaban ;d.

Putusan Nomor 192 K/TUN/2013.2222Sertipikat Hak Milik No.1859/Padang Bulan Selayang I tanggal 16022012, atastanah seluas: 15.638M2 sesuai Surat Ukur No.00514/Padang Bulan Selayang1/2012 tanggal 03022012, terletak dalam Propinsi Sumatera Utara, KotaMedan, Kecamatan Medan Selayang, Kelurahan Padang Bulan Selayang I,terdaftar atas nama: Tadjuddin.

Putusan Nomor 192 K/TUN/2013.36ttd./ ttd./Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H.,MLS. H. Yulius, SH.MH.ttd./Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,C.N.Biaya biaya : PaniteraPengganti :1.Meterat.............00. Rp. 6.000, ttd./2.RedakSi....... ee Rp. 5.000, Fitriamina, S.H.,M.H.3. Administrasi .........2see% Rp.489.000,Jumlah ......... Rp. 500.000,Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara(ASHADI, SH.)Nip. 220000754.36

Sukarta Indrafachrudi,tanggal 11 Mei 2009; o9bahwa Tergugat menolak dan tidak perlu menanggapi terhadap semua ... dasargugatan beserta alasanalasannya ... dalam surat gugatan pada angka 1 s/d angka 10yang menyangkut mengenai pokok sengketa; untuk itu mohon dikesampingkan saja;bahwa namun demikian, pertamatama mohon perhatian dan dimohon akte,ketentuan esensial TUN sebagai peraturan dasar dalam sengketa TUN, sebagaiberikut: 2.1. bahwa secara hirarkis tata aturan dan struktur kelembagaan, Rumah Negaraadalah

(mandaatsverlening) pengelolaannya dilimpahkan kepada Universitas NegeriMalang untuk melakukan suatu tindakan hukum dan mengambil serta17mengeluarkan keputusankeputusan TUN tertentu; satu dan lain hal tercermindalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.76 Tahun 2008, Pasal 6 ayat(1) Keputusan izin penghunian atau keputusan pencabutan penghunianRumah Negara Golongan II diterbitkan oleh: a. Pemimpin Unit Utama untukkantor pusat Departemen; b.

sekarang ini;bahwa pemahaman dari sisi keberlakuan Peraturan Menteri Pendidikan NasionalNo.76 Tahun 2008, tentang Pengelolaan Rumah Negara di Lingkungan DepartemenPendidikan Nasional, norma pengaturan yang bersifat umum berlaku asas vermoedenvan rechtsmatigheid, esensial sebagai peraturan dasar yang rechtsmatigheid dalampenyelesaian sengketa TUN sekarang ini; sebagai dasar dan regulatif dalammelakukan suatu tindakan hukum dan mengambil serta mengeluarkan keputusankeputusan TUN tertentu, dalam rangka

Rumah Negara dilingkungan.....lingkungan Universitas Negeri Malang ...; yang bukan kapasitasnya dalamperkara TUN ini;bahwa landasan keteraturan, keserasian, keseimbangan, kepatutan, dankeadilan dalam kebijakan pengelolaan Rumah Negara di lingkunganUniversitas Negeri Malang, dengan mendahulukan kesejahteraan dankepentingan umum yang aspiratif, akomodatif, dan selektif; menunjuk padaRencana Strategis (Renstra) Universitas Negeri Malang (UM) 20082012,Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor

Drs.Sukarta Indrafachrudi, tanggal 11 Mei 2009; tidak saja sesuai asas manfaat,asas keadilan, asas kepastian hukum, melainkan juga telah melandaskan asasumum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Undangundang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggara Negara yang Bersihdan Bebas dari Korupsi, Kolusi, danNepotisme; bahwa, penundaan pelaksanaan keputusan TUN yang dimohonkan Penggugat dapatberimplikasi tidak baik dalam skala nasional, melanggar tertib administrasi dalampengelolaan Rumah

denganmengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata UsahaNegara Mataram sesuai putusan Nomor 1/G.TUN/2005/PTUN Mtr. tanggal 27April 2005 juncto putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor105/B/TUN/2005/PTTUN SBY. tanggal 26 September 2005 melawan KantorPertanahan Kabupaten Lombok Barat (sebagai Tergugat) dan BadanPertanahan Nasional Kabupaten Lombok Barat tidak mengajukan hukum lagisehingga berkekuatan hukum putusan tersebut;4.

Menyatakan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataramsesuai putusan Nomor 1/G.TUN/ 2005/PTUN Mtr. tanggal 27 April 2005juncto putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 105/B/TUN/2005/PTTUN SBY. tanggal 26 September 2005 dan putusan Pengadilan TataUsaha Negara Mataram Nomor 13/G.TUN/2004/PTUN Mtr. tidak dapatdiberlakukan terhadap tanah objek sengketa milik Penggugat;.

2012 Nomor 132 PK/TUN/2012,Sertifikat Hak Milik Nomor 978/Sokong atas nama Nengah Sampil telahdinyatakan batal;Bahwa dengan demikian, Penggugat tidak memiliki /egal standing dalammengajukan gugatan a quo, karena mendasarkan memiliki tanah objekperkara dengan mendasarkan pada Sertifikat Hak Milik Nomor 978/Sokongyang telah dibatalkan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyaiHalaman 6 dari 22 hal.

Put Nomor 2827 K/Pdt/2014Nomor 1/G.TUN/2005/PTUN Mitr. tanggal 27 April 2005 tersebut sudahdibatalkan dan dinyatakan tidak sah dan cacat serta dicoret dari Buku Tanahdan telah pula dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabayadengan Putusannya Nomor 105/B/TUN/2005/PTTUN SBY. tanggal 26September 2005. Terhadap Putusan tersebut sudah mempunyai kekuatanhukum tetap (incraht).

(tujuhribu seratus delapan puluh meter persegi) tanggal 19 Mei 2003 atas nama Nengah Sampil sudah dinyatakan batal dan ditarik kembali sertamencoretnya dari Daftar Buku Tanah yang disediakan untuk itu pada KantorBadan Pertanahan Nasional Lombok Barat sesuai dengan Putusan PKMahkamah Agung RI Nomor 132 PK/TUN/2010 tanggal 26 Januari 2012juncto putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor 33/3.TUN/2005/PT TUN.SBY. tanggal 21 Maret 2005 juncto putusan Pengadilan TataUsaha Negara Mataram Nomor 13

Menyatakan bahwa Penggugat adalah Kepala BPKAD (Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah) Kabupaten Maybrat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maybrat Nomor: 821.2/02/2012 tanggal 20 Maret 2012 dan Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor: 681 K/TUN/2015 tanggal 18 Februari 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, Nomor: 76/B/2015/PT.TUN.MKS tanggal 05 Agustus 2015 Jo.

Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak melaksanakan Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor: 681 K/TUN/2015 tanggal 18 Februari 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, Nomor: 76/B/2015/PT.TUN.MKS tanggal 05 Agustus 2015 Jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, Nomor: 18/G/2014/PTUN.JPR tanggal 01 April 2015, yang telah berkekuatan hukum tetap; 5.

Pasal 420 ayat (2) Undangundang Nomor 17 Tahun 2014 tentangMPR, DPR, DPD dan DPRD;Sehingga AMAR Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor 681 K/TUN/2015tanggal 18 Februari 2016 secara lengkap, sebagai berikut:MENGADILIMenolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: PELAKSANATUGAS BUPATI MAYBRAT, dan Para Pemohon Kasasi II: ANTONIUSRANYABAR, S.Sos., M.Si., 2.

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 681 K/TUN/2015 tanggal 18Februari 2016;d. Surat Ketua PTUN Jayapura Nomor W4TUN4/1036/HK.06/X1/2016tanggal, 01 November 2016, Perihal: Pengawasan PelaksanaanPutusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yangditujukan kepada Plt. Bupati Maybrat in casu Tergugat II a quo dansalah satu tembusannya ditujukan kepada Tergugat Ill a quo;e.

untuk melaksanakan Putusan Mahkamah AgungRl, Nomor 681 K/TUN/2015 tanggal 18 Februari 2016 Jo. PutusanPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, Nomor76/B/2015/PT.TUN.MKS tanggal O05 Agustus 2015 Jo. PutusanHalaman 17 dari27 Putusan Perdata Nomor 65/PDT/2019/PT JAPPengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, Nomor 18/G/2014/PTUN.JPRtanggal 01 April 2015, yang telah berkekuatan hukum tetap;6.

Menyatakan bahwa Penggugat adalah Kepala BPKAD (Badan PengelolaKeuangan Dan Aset Daerah) Kabupaten Maybrat berdasarkan SuratKeputusan Bupati Maybrat Nomor 821.2/02/2012 tanggal 20 Maret 2012dan Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor 681 K/TUN/2015 tanggal 18Halaman 19 dari27 Putusan Perdata Nomor 65/PDT/2019/PT JAPFebruari 2016 Jo.

aquo, dan salah satu tembusan ditujukan pula kepada Penggugat aquo,adalah sah menuruthukum;Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukumkarena tidak melaksanakan Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor 681K/TUN/2015 tanggal 18 Februari 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Makassar, Nomor 76/B/2015/PT.TUN.MKS tanggal 05Agustus 2015 Jo.

(sepuluh ribu meter persegi) dan telah mempunyai kekuatan hukum tetapberdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 272.K/TUN/2012 tanggal03 September 2012 dengan amar putusan adalah Menolak PermohonanKasasi Kepala Kantor Pertanahan Jayapura dan Pemohon Kasasi II An.JASMANI;18. Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI No. 272.K/TUN/2012 tanggal 03September 2012 dengan Menolak Permohonan Kasasi Kepala KantorPertanahan Jayapura dan Pemohon Kasasi II An.

/PT JAP.dengan registrasi perkara Nomor: 21/ G.TUN/2011/PTUN.JPRkarena telah memproses dan menerbitkan Sertifikat Hak MilikNomor: 02167, dengan surat ukur Nomor: 31/Asano/2010 tanggal 3Mei 2010 dengan luas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) dantelah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan putusanMahkamah Agung RI Nomor: 272.K/TUN/2012 tanggal 3 September2012 dengan amar putusan adalah menolak permohonan Kasasl Kepala Kantor Pertanahan Jayapura dan Pemohon Kasasi II atasnama Jasman;2.

(sepuluh ribu meter persegi) telah digugatoleh Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara dan telahmempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap berdasarkanputusan Mahkamah Agung RI Nomor: 272.K/TUN/2012 tanggal 3September 2012, sehingga apabila Penggugat merasa tidak puas danHalaman 9 dari 24 Putusan Nomor 63/PDT/2016.

/PT JAP.tidak menerima putusan Mahkamah Agung RI Nomor272.K/TUN/2012 tanggal 3 September 2012, maka seharusnyaPenggugat mengajukan upaya hukum luar biasa yaitu PeninjauanKembali (PK) melalui pengadilan tingkat pertama yang mengadiliperkara tersebut yakni Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura bukanmengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Jayapura;Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sangat jelas bahwaPengadilan Negeri Jayapura tidak berwenang untuk memeriksa danmengadili perkara perdata

Nomor: 96/Pdt.G/2005/PN Jap antara pihakPenggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat tersebut diatas,karena tidak mungkin Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura melakukanPeninjauan Kembali (PK) terhadap putusan Mahkamah Agung RI No.272.K/TUN/2012 tanggal 3 September 2012 tersebut, dan jugaPengadilan Negeri Klas IA Jayapura tidak akan memeriksa danmengadili perkara yang diajukan kepadanya dengan materi gugatanmenyangkut Keputusan Pejabat TUN.

Graha Metropolitan Nuansa) ;Bahwa dengan adanya putusan peninjauan kembali No. 44 PK/TUN/2000 yang bertentangan dengan putusan perkara No. 846/PDT.G/2004/PN.Jak.Sel. dimana putusan perkara No. 44 PK/TUN/2000menyatakan tanah Kav. 63 adalah milik Pemohon Peninjauan Kembalidan di pihak lain Termohon Peninjauan Kembali berdasarkan putusanNo. 846/PDT.G/2004/PN.Jkt.Sel. adalah pemilik tanah Kav. 63dengan kedua putusan tersebut yang saling bertentangan satu samalain, telah menimbulkan ketidak pastian hukum

, sebab PemohonPeninjauan Kembali berdasarkan putusan perkara No. 44PK/TUN/2000 selaku pemilik tanah Kav. 63, sedangkan TermohonPeninjauan Kembali berdasarkan putusan perkara No.846/PDT.G/2004/PN.Jkt.Sel. selaku pemilik tanah Kav. 63, padahalberdasarkan putusan perkara No. 44 PK/TUN/2000 PemohonPeninjauan Kembali telah memperoleh tanah Kav. 63 melaluiprosedur pembebasan yang dilakukan oleh tim pembebasan tanahDKI Jakarta, sedangkan Termohon Peninjauan Kembali melakukanpembebasan tidak melalui prosedur

No. 169 PK/Pdt/2008Akta No. 55, 56 dan 53 tanggal 6 Pebruari 1990 yang dibuatdihadapan Notaris Warda Sungkar Alurmei, SH. berdasarkanpertimbangan putusan peninjauan kembali dalam perkara No. 44PK/TUN/2000 tanggal 9 September 2002 yang telah mempunyaikekuatan hukum tetap adalah cacat hukum atau tidak sah sesuaidengan azas perlindungan hukum maka perolehan hak yangdidasarkan pada perbuatan pidana tidak dapat dilindungi hukum ;Bahwa dengan demikian maka putusan peninjauan kembali No. 44PK/TUN/2000 tanggal

Harangganjangmaupun dari Gubernur DKI, walaupun data yang diajukan berupaputusan peradilan Tata Usaha Negara (TUN) yang telah berkekuatanhukum tetap yaitu putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 112K/TUN/1998 yang berisi bahwa Gubernur Kepala Daerah DKI telahdimenangkan mengenai kebijakan pemberian SIPPT pada PT.Harangganjang ;Bahwa sebetulnya perijinan SIPPT dan Hak Guna Bangunan yangditerbitkan bagi PT.

Bahwa akan tetapi, dalam tingkat banding dan kasasi putusanPengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut yang menurut hematPenggugat sudah tepat dan benar dibatalkan dan gugatan Penggugatdinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan: "Bahwa sengketa tentangpenolakan untuk pendaftaran merek bukan merupakan kewenangan PERATUN,melainkan harus diajukan ke Komisi Banding Merek" (halaman 11 dan 15Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 28 September 2011 Nomor 221 K/TUN/2011);11.

Bahwa atas dasar putusan Mahkamah Agung RI tanggal 28 September2011 Nomor 221 K/TUN/2011 yang menyatakan perkara ini merupakankewenangan Komisi Banding Merek (halaman 15), maka Penggugatmengajukan permohonan banding kepada Komisi Banding Merek pada tanggal15 September 2012;14.

Bahwa putusan kasasi Mahkamah Agung RI tanggal 28 September 2011Nomor 221 K/TUN/2011 baru disampaikan secara resmi kepada Penggugatpada tanggal 26 Juli 2012, sehingga permohonan banding kepada KomisiBanding Merek telah diajukan dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan terhitungsejak tanggal 26 Juli 2012, analog dengan ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undangundang Nomor 15 Tahun 2001;15.

Direktorat Merekmaupun oleh Komisi Banding Merek termasuk dalam lingkup hukum TataUsaha Negara (TUN) yang bersifat knusus dan umum, sehingga tundukkepada dan dikuasai oleh Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001tentang Merek sebagai /ex specialis dan Undang Undang Nomor 5 Tahun1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubahterakhir dengan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 sebagai /exgeneralis sejauh Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 sebagai /exspecialis tidak mengaturnya:Bahwa gugatan

Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 28September 2011 Nomor 221 K/TUN/2011 (surat bukti P10) yang tidakdiatur dalam Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek danPeraturan Presiden RI Nomor 20 Tahun 2005.

TUN. MKS

TUN. MKSDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa danmemutus sengketa tata usaha negara di tingkat banding telah menjatukan putusansebagai berikut dalam perkara antara ; NURKA/YA, Warganegara Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,bertempat tinggal di Jalan R.

Suprapto No. 91Kelurahaan Mandonga, Kecamatan Mandonga,Kota Kendari, berdasarkan Penetapan KetuaPengadilan Tata Usaha Negara Kendari No. 01/PEN.KI/TUN/2014/PTUN.Kdi tanggal 28Januari 2014 tentang Izin Khusus untuk KuasaInsidentil ;Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT /PEMBANDING MELAWANKEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA KENDARI, Berkedudukan diJalan H.E.A. Mokodompit No. 9 Kota Kendari,Provinsi Sulawesi Tenggara ; Dalam halini memberikan Kuasa Kepada : 1.

TUN. MKS, tanggal 15 September 2014 tentangpenunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan mengadili sengketa2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 01/G/2014/PTUN.Kdi., tanggal19 juni 2014 ; 3. Berkas perkara sebagaimana dalam Bundel A dan Bundel B sertasuratsurat yang terkait dengan sengketa tata usaha negara tersebut ;TENTANG DUDUKNYA PERKARAMemperhatikan dan menerima keadaan keadaan mengenai duduknyaperkara seperti terurai dalam Putusan Nomor: 01 /G / 2014/ PTUN.

., dan yang terakhir atas nama Swandono Adijanto (Tergugat).Dimana pertimbangan hukum putusan tersebut karena penerbitan SertifikatHak Milik Nomor 1347 mengandung cacat yuridis;Bahwa atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha NegaraPontianak sebagaimana posita 6 di atas, kemudian Tergugat mengajukanupaya banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, dimanadalam putusan banding tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Jakarta dalam putusannya Nomor 92/B/2007/PT TUN

Kemudianatas putusan banding tersebut, Penggugat mengajukan kasasi kepadaMahkamah Agung RI, dan putusan kasasi tersebut pada tanggal 7 Oktober2008 menyatakan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Jakarta Nomor 92/B/2007/PT TUN JKT, tanggal 6 Agustus 2007,serta mengadili sendiri: Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapatditerima, dengan pertimbangan hukumnya terdapat masalah kepemilikanyang harus diselesaikan lebih dulu melalui pengadilan negeri;Bahwa atas dasar dan alasan tersebut

Nomor92/B/2007/PT TUN JKT, Jo. Nomor 184 K/TUN/2009., yang diajukan olehsuami/ayah Para Penggugat selaku Penggugat melawan SwandonoAdijanto (yang kemudian digugat lagi dalam perkara a quo) selakuTergugat serta Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pontianak selakuTergugat (bukti T3);2. Bahwa kemudian Para Penggugat mengajukan gugatan a quo setelahsuami/ayahnya meninggal dunia, dimana objek dan materi serta pihakyang digugat adalah sama sehingga merupakan pengulangan;3.

Nomor 2569 K/Pdt./2014Tergugat Konvensi sebagai miliknya padahal bukan, sebagaimana ternyatadalam Perkara Nomor 23/G/2006/PTUN Pik;Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakartasebagaimana ternyata dalam Putusan Nomor 92/B/2007/PT TUN JKT,tanggal 6 Agustus 2007 gugatan Para Tergugat Rekonvensi/Para PenggugatKonvensi telah ditolak, kemudian berdasarkan Putusan Mahkamah AgungNomor 184 PK/TUN/2009., gugatan Para Tergugat Rekonvensi/ParaPenggugat Konvensi juga dinyatakan tidak

Nomor 92/B/2007/PT TUN JKT, Jo.

Gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya.Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 303/Pdt/2021/PT MDNBahwa kemudian ketentuan pasal 62 ayat 2) UU No. 5 tahun 1986 tentangPengadilan TUN menegaskan:a. Penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diucapkan dalamrapat permusyawaratan sebelum hari persidangan ditentukan denganmemanggil kedua belah pihak untuk mendengarkannya;b.

UU RI NO. 9 TAHUN 2004 TENTANG PERADILAN TUN;Bahwa dalam pertimbangannya halaman 25 dari 27 alinea 7, 8 dan9 JudexFactie tertulis :Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 62 UndangUndang No. 5 tahun1986 yo Undangundang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata UsahaNegara bermakna bahwa Ketua Pengadilan tata Usaha Negara melakukanproses dismissal, berupa proses untuk meneliti apakah gugatan yangdiajukan penggugat layak diajukan atau tidak.

Bahwa terbukti TERBANDING melanggar ketentuan pasal 62 ayat 1 UUNo. 5 tahun 1986 tentang Peradilan TUN dengan tidakmempertimbangkan apakah gugatan MANUMPAK TONGGO OLOANSIMORANGKIR diajukan sebelum waktunya atau sudah lewat waktu;Fakta ini sama sekali tidak dibantah oleh TERBANDING;3.

Bahwa terbukti TERBANDING melanggar ketentuan pasal 62 ayat 2 UUNo. 5 tahun 1986 tentang Peradilan TUN dengan tidak memanggil keduabelah pihak termasuk PEMBANDING untuk didengarkan sebelummenerbitkan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara MedanNomor 194/PENDIS/2020/PTUN.MDN bertanggal 9 Nopember 2020tersebut; Fakta ini sama sekali tidak dibantah oleh TERBANDING;4.

Bahwa terbukti TERBANDING tidak memberikan salinan atau fotocopyPenetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor194/PENDIS/2020/PTUN.MDN bertanggal 9 Nopember 2020 kepadaPEMBANDING meskipun telah dimohonkan secara resmi melalui suratPEMBANDING sebagaimana Bukti P10 berupa Surat berkop KantorHukum Marwan, SH & Rekan No. 198/KHMR/XII/2020 tanggal 10Desember 2020 tentang Mohon Salinan/Fotocopy Penetapan Dismissalditujukan kepada Ketua Pengadilan TUN Medan (ic.

Selain itu putusantentang kepemilikan dan perintah pengosongan dengan hanyamendasarkan satu bukti berupa putusan TUN Surabaya Nomor80/G.TUN.2003/PTUN.SBY. yang isinya sebatas menyatakanbatal sertifikatnya, bukan batal kepemilikannya, juga merupakankekeliruan yang nyata;Untuk itu cukuplah bagi Yth. Majelis Hakim Peninjauan Kembalimenyatakan batal putusan Judex Juris Kasasi dan Judex FactiPengadilan Negeri Surabaya;2.

Pradahkalikendal, tersebut;Bahwa dicermati kembali vide bukti P1 tersebut ternyata merupakanSertifikat Hak Guna Bangunan yang masa berlakunya telah berakhir sejaktanggal 8 Maret 2001., Tentang berakhirnya hak ini, sebagaimanadikuatkan oleh Kantor Pertanahan Kota Surabaya vide bukti P6 berupaputusan TUN Surabaya Nomor 80/G.TUN /2003/PTUN.SBY;.

Darmo Permai dengan mendasarkan bukti berupaputusan TUN Surabaya:a. Bahwa guna menyatakan kepemilikan lahan sengketa selainmendasarkan pada sertifikat hak guna bangunan yang telah habismasa berlakunya, Judex Facti Pengadilan Negeri Surabaya danJudex Juris Kasasi juga mendasarkan pada putusan TUN Nomor80/G.TUN/2003/PTUN.SBY vide bukti P6;b. Bahwa sengketa TUN Surabaya Nomor 80/G.TUN/2003/PTUN.SBY, merupakan sengketa antara PT.

Sehingga otomatis PemohonPeninjauan Kembali tidak mengetahui sama sekali tentang adanyaputusan TUN Surabaya tersebut;c. Bahwa putusan TUN tidak bisa digunakan sebagai dasarmenyatakan kepemilikan tanah karena wewenang menyatakankepemilikan berada pada peradilan umum, bukan peradilan TUN.Ketentuan tersebut sudah menjadi pedoman tetap sehinggamenjadi Yurisprudensi, antara lain:(1).

Baidowi yang sebatas Perjanjian Kerjasamavide bukti T5 yang kemudian dibatalkan vide bukti T6.Sedangkan keabsahan kepemilikan berupa Sertifikat Hak GunaBangunan Nomor 1741, Surat Ukur Nomor 583/S/1992 tanggal 28Maret 1992 vide bukti P1 dan putusan TUN Surabaya Nomor80/G.TUN/2003/PTUN.SBY, vide bukti P6 sama sekali tidak bisadiuji karena Termohon Peninjauan Kembali tidak menarik sebagaipihak Sdr.

102 K/TUN/2016

PUTUSANNomor 102 K/TUN/2016DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:YAJI HADI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaaan Swasta, beralamatdi Jalan Tanjung Raya 2, Rt.003/Rw.007, Kelurahan Tambelan Sampet,Kecamatan Pontianak Timur, Pontianak, Kalimantan Barat, yang dalamhal ini memberikan kuasa kepada :1. EDWAR L. TAMBUNAN, SH, MH,2.

TAMSIL SJOEKOER & REKAN, beralamat di Jalan NuraliNo. 3, Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 51/SK.TUN/X11/2015 tanggal 11 Desember 2015;Termohon Kasasi I, Il, dahulu sebagai TerbandingPembanding I,ll/TergugatTergugat Il Intervensi 1, 2;Halaman 1 dari 24 halaman Putusan Nomor 102 K/TUN/2016Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata bahwasekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telahmenggugat

Tanggal 24Halaman 2 dari 24 halaman Putusan Nomor 102 K/TUN/2016April 2014 dan ijin pemindahan Hak Nomor 41026412014, tanggal 4 April2014;3.

TUN. SBY. tanggal 11 September 2020 TentangPenunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara Nomor :167/B/2020/PT. TUN. SBY. dan Penetapan Penunjukan Panitera PenggantiNomor : 167/B/2020/PT. TUN. SBY. tanggal 11 September 2020 ;Berkas (Bundel A) Perkara Nomor : 4/G/2020/PTUN. SMG. seluruh isi danJAMPILAN NYaj +o =

Jo. putusan Kasasi Nomor 11 K/TUN/2001tentang pembatalan sertifikat Tergugat , Tergugat Il dan Tergugat Ill, danterhadap perkara TUN tersebut telah ada putusan kasasi yang telahdimenangkan oleh para Penggugat dan telah ada surat keputusan dariKepala Kantor Wilayah BPN, Nomor : 57052013.53.012005 tentangpembatalan sertifikat Tergugat , Tergugat Il dan Tergugat Ill tersebut ;Bahwa para Tergugat yang telah berusaha dengan berbagai cara untukmemiliki dan atau mendapatkan hak atas tanah sengketa secara

Bahwa Pengadilan Tinggi Makassar dalam putusannya tanggal 11 Mei 2009Nomor 112/PDT/2009/PT.MKS yang memperbaiki putusan Pengadilan NegeriMakassar tanggal 18 September 2008 Nomor 2I6/Pdt.G/2007/PN.Mks denganpenambahan amar, yang dimohonkan kasasi tersebut telah salah dan kelirudan/atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, karena dalarnpertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Tinggi Makassar yang dimohonkankasasi yang menyatakan bahwa :"Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung Nomor 11 K/TUN

;"Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung Nomor 11 K/TUN/2001 tanggal 18Januari 2005 (bukii P.3) Juncties putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraUjung Pandang Nomor 18/Bdg.TUN/2000/PT.TUN Uj.Pdg tanggal 26 Juni 2000 (bouktiiP.2) dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ujung Pandang Nomor26/G.TUN1999/P.TUN.U.Pdg. tanggal 25 November 1999 (bukti P.1), telahdilaksanakan oleh kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Negara PropinsiSulawesi Selatan dengan surat Keputusan Nomor 5705201353012005 tanggal

/2006 tanggal 9Mei 2007 (copy putusan terlampir) yang amamya berounyi sebagai berikut :Mengadili : Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon PeninjauanKembali Susanto Thiosdor tersebut ; Membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor 11 K/TUN/2001tanggal 18 Januari 2005 Jo.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ujung Pandang Nomor26/G.TUN/1999/P.TUN.Uj.Pdg., tanggal 29 Januari 1999 ;MENGADILI KEMBALI: Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ; Menghukum para Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biayaperkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp 2.500.000,00(dua juta lima ratus ribu Rupiah) ;Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 26PK/TUN/2006 tanggal 9 Mei 2007 yang diterima Pemohon Kasasi, dahuluTergugatll/Pembanding

Ahmad Saari bin Sumadi.Dijelaskan dalam dokumen tersebut bahwa SHM No. 1362/TI.Kelapa tahun 1978 GS No. 144/1975 berlokasi di Jalan KebunBunga.4.Bahwa Putusan Kasasi, PTUN Mahkamah Agung Nomor488.K/TUN/2014 tanggal 23 Februari 2015.DalamPertimbangan Hukum Mahkamah Agung dalam Putusannyasebagai berikut :PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang bahwa terhadap alasanalasan Kasasi tersebutMahkamah Agung berpendapat : Bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan denganpertimbangan sebagai berikut : Bahwa putusan

Anmad Saaribin Sumadi pada tahun 2012 sebagaimana akta jual belliNo.508/2012 tanggal 20 September 2012, yang dibuatdihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) ThamrinAzwari,SH.Sementara dalil Penggugat pada Gugatan Penggugatterdahulu dengan Perkara Nomor: 168/TUN/2016 tanggal8 Desember 2016, pada halaman 4 dari 25 halaman yangmenyatakan dipetik : berdasarkan bukti kepemilikanberupa Sertipikat Hak Milik No. 1362/Kel Talang Kelapatanggal 12 Agustus 1978, gambar Situasi Nomor144/1975 tanggal 22 Juli

Bagaimana mungkin Penggugat telah memiliki tanahdengan Sertipikat Hak Milik No 1362/Talang Jambetersebut sejak tahun 1978, sementara dalam gugatanaquo Penggugat menyatakan bahwa Penggugatmemperoleh ha katas tanah aquo berdasarkan Akta JualBeli No.508/2012 Tanggal 20 September 2012, sementarapada tanggal 12 Agustus 1978 didalam bukti PeninjauanKembali Nomor Perkara 168/TUN/2016 tanggal 8Desember 2016, pada halama 4 dari 25 halamanPenggugat menyatakan, bahwa tanah tersebut telahbersertifikat atas nama

Bukankah hal tersebut telah membuktikan penggugatadalah seorang penggugat dengan gugatan klasifikasikontradiktif, karena tahun kepemilikan Penggugat atastanah aquo sangat berbeda jauh antara gugatanPenggugatan aquo dengan pernyataan Penggugatpada perkara Peninjauan Kembali No.168PK/TUN/2016,tanggal 8 Desember 2016.Berdasarkan Eksepsi yang disampaikan Tergugat tersebutdiatas, mohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa danmengadili Perkara aquo untuk menolak gugatan ParaPenggugat untuk seluruhnya, atau

Dari sket lokasi tanah sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.1362 Tahun 1978 GS no: 144/1975 sangat mudahmenentukan dimana titk lahan tersebut karena posisi jalan danbentuk jalan tidak berubah dari dahulu sampai sekarang ;Bahwa penggugat telah melakukan tindakan ceroboh sehinggamenimbulkan kerugian diri sendiri karena membeli objektanah tersebut yang tidak ada hubungannya dengan tanahmilik Tergugat sesuai dengan putusan PTUN MedanNo.111/b/2014/PTUNMDN yang diperkuat dengan putusankasasi No.488.K/TUN

Dalam salah satu asasasas umum pemerintahan yang baik adalah pejabat TUN dalammengeluarkan keputusan harus cermat memperhatikan resiko darikeputusannya atau obyek keputusannya, memperhatikan peraturanperundangundangan yang berlaku. Kalau tidak cermat dan tidakmemperhatikan peraturan perundangundangan yang berlaku makaancamannya adalah keputusan TUN yang bersangkutan dapatdibatalkan.

Walaupun pejabat TUN tidak mengetahui dansudah secermat membuat keputusan TUN akan tetapi apabiladibelakang hari ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh Petahanamaka karena pelanggaran itulah UndangUndang memberikan sanksipembatalan atas keputusan TUN yang dimaksud dalam pasal 71 ayat(5) itu.Bahwa mekanisme pembatalan terkait dengan pasal 71 ayat (3)pembuktiannya adalah dihadapan PTTUN ini;Bahwa upaya administrasi yang dimaksud dalam pasal 154 ayat (1)hanya pengajuan permohonan penyelesaian sengketa

Putusan Nomor 6/G/Pilkada/2018 /PTTUN Mks.dipersoalkan adalah keputusan TUN yang secara langsung yangdiberikan waktu hanya 3 hari.

Apakah masalahmekanisme internal itu demikian adanya dan seharusnya maka itunanti terserah dari penilaian Pengadilan Tinggi TUN.

Putusan Nomor 6/G/Pilkada/2018 /PTTUN Mks.terhadap sengketa TUN atas terbitnya keputusan KPU terhadappenetapan pasangan calon, yang menjadi dasar apakah Keputusan TataUsaha Negara itu memenuhi 3 aspek : Yang pertama dari sisikewenangan, yang kedua prosedur dan yang ketiga adalah substansiatau aturan yang dilanggar. Dari ketiga aspek tersebut menentukanapakah Keputusan TUN tersebut absah atau tidak.

/1998 tanggal 27Juli 2001 jo. 16 K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001 jo. 93 K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998 yang memiliki kaidah hukumbahwa Keputusan TUN yang berkaitan dengan kepemilikan tanah tidaktermasuk wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara, melainkanwewenang Peradilan Umum;Dengan uraianuraian diatas, maka jelas telah terbukti berdasarkan hukumbahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang dalam mengadiliperkara aquo, karena harus terlebih dahulu diperiksa dan diputus olehPengadilan

No. 285 K/TUN/2006 tanggal 12 maret2007 Jo. Putusan No. 73/PK/TUN/2007 yang secara tegasmenyatakan bahwa SHM No. 1919 masih terdapat permasalahankeabsahan hak keperdataan, sehingga tidak dapat dijadikan sebagaidasar/alas untuk membatalkan SHM No. 235 yang telah terlebihdahulu ada dari keberadaan dan terbitnya SHM No. 1919.

Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia No. 285 K/TUN/2006 tanggal 12 Maret 2007 jo.Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 73/PK/TUN/2007tanggal 30 April 2008 (Putusan Berkekuatan Hukum Tetap TerkaitKepemilikan TERGUGAT Il Intervensi Atas Tanah Dengan SHM235) ;Bahwa adapun dalam perkara terkait Putusan Berkekuatan HukumTetap Terkait Kepemilikan TERGUGAT Il Intervensi Atas TanahDengan SHM 235, merupakan fakta tetap dan tidak terbantahkan lagibahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia telah memeriksa

(Fotokopi sesuai dengan asli) ;Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor : 285 K/TUN/2006, tanggal 12 Maret 2007.(Fotokopi sesuai dengan ali) ;Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor : 73 PK/TUN/2007, tanggal 30 April 2008. (Fotokopisesuai dengan asli) ;Surat Mieke Hijaya, S.H. selaku Kuasa Hukum H. AbdulAziz Marzuki, tertanggal 29 April 2013, perihalPermohonan Permohonan Pembatalan Sertipikat Hak MilikNomor 1919/Grogol Selatan atas Sebidang Tanah seluas2/7.

Oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menyatakan tidakberwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa dalamperkara a quo ;Menimbang, bahwa pertimbangan hukum di atas adalah sesuai denganYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang termuat dalam PutusanMahkamah Agung Republik Indonesia No. 88K/TUN/1993, tanggal 7 september1994, No. 93K/TUN/1996, tanggal 24 Februari 1998, No. 22K/TUN/1998, tanggal27 Juli 2001 dan No. 16K/TUN/2000, tanggal 28 Februari 2001, yang padapokoknya

O03 PK/TUN/2012 tanggal 10 September 2012 telahmemutuskan mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dariHal. 20 dari 73 Hal.... Putusan Nomor 67/Pdt.G/2019/PN MpwPermohonan Peninjauan Kembali ANTJE dan membatalkan PutusanMahkamah Agung No. 146 K/TUN/2008 tanggal 27 Oktober 2008;7.

Mahkamah Agung RI nomor Putusan: 146 K/TUN/2008 tanggal 27Oktober 2008;Putusan PK (Peninjauan Kembali) Mahkamah Agung RI, Nomor Putusan :03 PK/TUN/2012 tanggal 10 September 2012.

Mahkamah Agung RI nomor Putusan : 146 K/TUN/2008 tanggal 27Oktober 2008;4. Putusan PK (Peninjauan Kembali) Mahkamah Agung RI, Nomor Putusan: 03 PK/TUN/2012 tanggal 10 September 2012.

Mahkamah Agung RI nomor Putusan : 146 K/TUN/2008 tanggal 27Oktober 2008;4. Putusan PK (Peninjauan Kembali) Mahkamah Agung RI, Nomor Putusan :03 PK/TUN/2012 tanggal 10 September 2012.

Mahkamah Agung RI nomor Putusan : 146 K/TUN/2008 tanggal 27 Oktober2008;4. Putusan PK (Peninjauan Kembali) Mahkamah Agung RI, Nomor Putusan :03 PK/TUN/2012 tanggal 10 September 2012.