berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas selanjutnyaMajelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan apakah perbuatan yangdilakukan oleh terdakwa tersebut telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan olehPenuntut Umum kepadanya; Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah didakwadengan Dakwaan tunggal yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal ayat(1) UndangUndang No. 12/Drt/195 1 ; Menimbang, bahwa sebelum sampai kepada pertimbangan dan pembuktian unsurunsur delik

dan membawa senjata api tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapatbahwa unsure tanpa hak telah terbukti; Mengenaiunsurke3: Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencobamemperolehnya, menyerahkan atau. mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau. mempunyai dalam miliknya, menyimpan,mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak:;Menimbang, bahwa unsur ke3 ini rumusan delik

Alias Kriting bahwa tidak pernah menyerahkan senjata api tersebut kepadaterdakwa; === $2 eo $n n nnn nnn nn nnn nnn nn nnn nn eee nee nnn ne ee nen n=Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 ternyata senjata apiyang dibawa oleh terdakwa masih dapat dipergunakan atau masih aktif;15Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakimberpendapat bahwa elemen unsure menguasai dan membawa dalam miliknya telah terbukti;Menimbang, bahwa oleh karena salah satu elemen delik

bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yangtidak termuat dalam putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam BeritaAcara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusanini dan merupakan dasar pertimbangan bagi pengadilan untuk memutus perkara ini ;Menimbang, bahwa dari faktafakta yang diuraikan sebagaimana tersebutdiatas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatanHalaman 19 dari 29 halaman20terdakwa telah memenuhi semua unsur delik

Unsur memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukanpermainan judi ;Pertimbangan unsur delik ; 1.

dibuktikan bahwa para terdakwaselaku bandar telah menyediakan dan memberi kesempatan kepada orangoranguntuk main dadu dengan peralatan yang disediakan oleh terdakwa dan permainantersebut menggunakan uang sebagai taruhanya, siapa yang cocok dengan23pasangannya dialah yang menang, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi secarasah menurut hukum ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas,Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan para terdakwa telah memenuhi seluruhunsur delik

Unsur Menimbang, bahwa unsur Setiap orang menurut pendapat Majelis Hakimadalah merupakan unsur pasal dan bukanlah unsur delik, sehingga karena hanyamerupakan unsur pasal maka unsur Setiap orang hanya berkaitan dengan subyekhukum (pengemban hak dan kewajiban) yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan, relevansi dengan ada atau tidaknya error in persona dalam Surat DakwaanJaksa Penuntut Umum tersebut, sedangkan untuk menentukan apakah seseorangTerdakwa yang diajukan di persidangan oleh Jaksa

Penuntut Umum bersalah, makaharuslah dipertimbangkan unsurunsur lainnya (unsur delik) yang terdapat dalamdakwaan Jaksa Penuntut Umum a quo, dan selain daripada itu haruslah dibuktikan pulamengenai kesalahan pada diri Terdakwa (relevansi dengan ada ataukah tidak adanyaalasan pembenar dan alasan pemaaf) ; Menimbang, bahwa berkaitan dengan definisi hukum mengenai unsur Setiaporang, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 16 UndangUndang Nomor 23 tahun2002 tentang Perlindungan Anak, mengatur bahwa yang

telah dapat dibuktikan kepada diriTerdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidanasebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Pertama ; Menimbang, bahwa selanjutnya dalam mempertimbangkan suatu perbuatanpidana, sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka dalam hukumpidana terdapat dua hal pokok yang berkaitan yang harus dipertimbangkan oleh MajelisHakim yaitu yang pertama berkaitan dengan perbuatan yang bersifat melawan hukumsebagai sendi dari perbuatan pidana (delik

yangkesemuanya dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undangundang ; Teori Bayangan/Pengetahuan (Voorstellingstheory), yang mana tindakantersebut memang dikehendaki oleh pelaku (Dadder) akan tetapi akibatdaripada tindakan tersebut hanya dapat diharapkan akan terjadi atausetidaktidaknya dapat dibayangkan akan terjadi ;Menimbang, bahwa sedangkan dilihat dari bentukbentuknya maka opzettersebut memiliki beberapa bentuk antara lain : Kesengajaan sebagai Maksud (Opzet Als Oogmerk), maksudnya adalahdalam delik

formil seorang pelaku memang menghendaki/menginginkantindakan sebagaimana yang diatur di dalam delik tersebut sedangkan didalam delik materil akibat daripada tindakan tersebut memangdikehendaki/diinginkan oleh pelaku tersebut ; Kesengajaan sebagai Kepastian/Keharusan (Opzet Bij ZekerheidsBewustzijn), maksudnya adalah seorang pelaku memang tidakmenghendaki terjadinya akibat dari tindakannya tersebut, akan tetapi ia tahubenar bahwa suatu akibat akan mengikuti tindakannya tersebut; Kesengajaan sebagai

rupiah palsu ; Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidanganyang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatatdalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidakterpisahkan dengan putusan ini dan merupakan dasar pertimbangan bagiMajelis Hakim untuk memutus perkara inl ; Menimbang, bahwa dari faktafakta yang diuraikan sebagaimanatersebut diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur delik

Unsur yang menyimpan secara fisik dengan caraapa pun yangdiketahuinya merupakanrupiah palsusebagaimana dimaksud dalamPasal 26 ayat (2) ;Pertimbangan unsur delik ; 1.

mendapat imbalan dari SISWADIapabila berhasil memasukkan ke bank; Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut, yang telahdidasarkan pada keahlian tertentu untuk itu, maka Mejelis Hakim mengambilalin kesimpulan ahli tersebut sebagai pendapat Majelis Hakim, sehinggadengan demikian unsur ini telah pula terpenuhi secara sah menurut hukum ; Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatanterdakwa telah memenuhi seluruh unsur delik

10 dari19Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukansuatu tindak pidana, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakahperbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat memenuhi tiaptiap rumusan unsurdelik yang terkandung dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Undangundang Nomor 18Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutansebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum:Unsur Ke1 :Setiap OrangMenimbang, bahwa Setiap Orang di sini bukan dimaksudkan sebagaisuatu unsur delik

, melainkan hanya sebagai unsur Pasal yang menunjuk kepadasetiap subyek hukum pendukung hak dan kewajiban tanpa terkecuali yangdidakwa telah melakukan suatu perbuatan atau tindakan yang dilarang olehPeraturan Perundangundangan yang berlaku, dan Setiap Orang tersebut akanselalu melekat pada setiap unsur delik, dengan demikian ia akan terpenuhi apabilapelakunya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana di depan hukum;Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkanseorang yang bernama

Dengan demikian, cukup beralasan bagiMajelis untuk menyatakan unsur "Tidak Dilengkapi Bersamasama DenganSurat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, telah terpenuhi; Putusan Perkara Pidana Nomor 12/Pid.Sus/2 017 /PN Pli (Kehutanan) Halaman 14 dari19Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan unsur diatas, telahnyata bahwa seluruh rumusan unsur delik yang menjadi syarat untuk timbulnyasuatu perbuatan pidana telah terpenuhi oleh perobuatan Terdakwa, karenanyaMajelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah

Mito ;" Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untukmenyalahgunakan narkotika jenis shabu tersebut ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakahterdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yangdidakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa ;Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan kesalahan terdakwa, makaharuslah terlebih dahulu dibuktikan apakah perbuatan yang telah terbuktidilakukan oleh terdakwa tersebut telah memenuhi unsurunsur delik

tersebut diatas, maka MajelisHakim berpendapat bahwa unsur narkotika golongan tersebut di atas telahterpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;Menimbang, bahwa unsurunsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, dan oleh karena Majelis Hakimtidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diriHalaman 16 dari 20 Putusan Pidana Khusus Nomor 119/Pid.Sus/2018/PN PmsTerdakwa yang dapat meniadakan unsur kesalahan (mens rea) yang melekatpada perbuatan/delik

(actus reus) yang telah dilakukannya, maka terhadapnyaperbuatan (delik) tersebut dapat dipertanggungjawabkan, sehingga olehkarenanya dan juga dengan memperhatikan barang bukti yang diajukan dalamperkara ini, Majelis Hakim berkeyakinan bahwasanya Terdakwa telah secara sahdan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;Menimbang bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukanadanya halhal yang mengecualikan ataupun yang

Unsur Dengan Terang Terangan ;Menimbang, bahwa pengertian dimuka umum atau dengan denganterang terangan Menurut Andi Hamzah dalam bukunya Delik Delik Tertentu DiDalam Kuhp, yaitu d/tempat orang banyak ( Publik ) dapat melihat perbuatankekerasan tersebut.Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dariKeterangan Saksisaksi, alat bukti, Petunjuk yang dihubungkan denganKeterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa benar Tempat kejadian perkaraPutusan perkara Pidana Nomor 14/Pid.B/2017/PN Tul

Unsur Dan Dengan Tenaga BersamaMenqqunakanKekerasanterhadap orang;Menimbang, bahwa Menurut Andi Hamzah dalam bukunya Delik DelikTertentu Di Dalam Kuhp, yang dimaksud dengan unsur dengan tenaga bersamadalam hal ini adalah Kekerasan yang dilakukan bersama orang lain ataukekerasan yang sedikitnya dilakukan oleh dua orang atau lebih, sedangkan kekerasan yang dilakukan biasanya merusak barang atau menganiaya atau dapatpula mengakibatkan sakitnya orang atau rusaknya barang walaupun dia tidakbermaksud menyakiti

perantara dalam jual beli tersebut ditujukan terhadap NarkotikaGolongan sebagaimana komponen unsur kedua, maka cukup beralasan bagiMajelis untuk menyatakan unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual,Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, AtauMenyerahkan Narkotika Golongan 1, juga telah terpenuhi oleh perbuatanTerdakwa;Menimbang, bahwa dari uraianuraian pertimbangan unsur tersebutdiatas, maka telah dapat diungkap bahwasanya perbuatan Terdakwa telahmemenuhi selurun rumusan unsur delik

Permohonan yang disampaikan olehTerdakwa dipersidangan yang pada pokoknya menyesali perobuatan sertamengakui kesalahannya dan memohon keringanan hukuman dan dijatuhiPutusan yang seadiladilnya;Menimbang bahwa Permohonan sebagaimana yang telah disampaikanoleh Terdakwa, secara materiil bukanlah mengenai kaedah maupun faktahukum tentang suatu peristiwa pidana, karenanya Permohonan yang demikiantidak dapat membantah dan mematahkan apa yang telah Majelis buktikan danpertimbangkan dalam tiaptiap rumusan unsur delik

dari tindak pidana yangdilakukan Terdakwa, sehingga Majelis tetap menyatakan perbuatan Terdakwatelah memenuhi seluruh unsur delik tentang adanya tindak pidana sebagaimanaDakwaan Kesatu dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedangkan tentangkeringanan hukuman akan diperhitungkan dalam pertimbangan halhal yangmemberatkan dan meringankan; Putusan Perkara Pidana Narkotika Nomor 70/Pid.Sus/2018/PN Pli Halaman 16 dari 21Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya dipersidangan,Majelis tidak menemukan

Satochid Kartanegara menyatakan setiap subyek hukum melekat erat kemampuanbertanggungjawab (toerikeningsvatbaar + rheid) adalah halhal atau keadaan yang dapatmengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancamdengan hukuman oleh undangundang (delik), dapat dihukum (strafuitsluitings gronden). Sehinggaseseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuanbertanggungjawab, dalam kaitannya dengan hal terSebut;eersorcnecnerensonesb.

terpenuhi.Menimbang, bahwa apakah terdakwa tersebut terlibat dalam tindak pidana sebagai mana dakwaanJaksa Penuntut Umum tersebut diatas, hal ini akan manjadi uraian mendalam pada unsur berikutnya.Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan unsur ad.2, yaitu dengan sengajaMajelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja adalah suatu unsur yang melekat secara psikiszwang pada diri terdakwa, Tidaklah dapat dibuktikan suatu unsur dengan sengaja apabila belumdibuktikan unsur pokok dari suatu delik

Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (oozet bij zekerheids of nood zaklijkheidsbewusizijn); yang menjadi sandaran adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelakutentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang terjadi.Dalam hal ini akibatakibat lainnya yang pasti/narus terjadi;3.

Unsur Setiap orangMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang adalah subyek hukum orang / seseorangan atau setiap orang pendukung hak dan kewajiban (selainpasal 44 KUHP) yang dapat ataudikenaipertanggung jawabanatassetiap perbuatannya ;Menimbang, bahwa pada setiap subjek hukum melekat eratkemampuan bertanggung jawab (toerekenings van baarheit), ialah halhal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatuyang tegas dilarang dandiancam dengan hukuman oleh undangundang (delik

Konsekuaensi cara pandang demikian ialah bahwa unsur melawan hukum itu baru dianggap menjadi unsur bilamana disebut secara nyata dalam rumusan delik yang bersangkutan, jikatidak disebut dalam rumusan delik, maka bukanlah delik ;Menimbang, bahwa menurut Prof.

menilai Pasal mana dalam substansiDakwaan tersebut yang unsurunsur pembentuk deliknya paling mendekatiserta paling bersesuaian dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwasebagaimana yang terurai dalam rangkaian faktafakta hukum yang terungkapdimuka persidangan, untuk kemudian Pasal dimaksud akan terlebin dahuludipertimbangkan serta dibuktikan oleh Majelis Hakim dalam konsideran Putusanperkara a quo ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umumbahwa pasal yang unsurunsur pembentuk delik

serta delik pokoknya palingmendekati serta paling bersesuaian dengan rangkaian faktafakta hukum dalamperkara a quo adalah pasal yang termuat dalam Dakwaan Kedua yaitu Pasal127 ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009Tentang Narkotika;Menimbang, bahwa unsurunsur tindak pidana (delik) yang terdapatdalam Pasal 127 ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun2009 Tentang Narkotika tersebut adalah sebagai berikut :1.

Positif (+);Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsurTanpa hak dan melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan bukantanaman jenis sabusabu bagi diri sendir telah terpenuhi dan terbukti secarasah menurut hukum.Menimbang, bahwa berdasarkan atas analisa faktafakta yang terungkapdi persidangan dengan masingmasing unsur hukum yang termuat dalam Pasal127 ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009Tentang Narkotika Majelis Hakim berpendapat semua unsurunsur delik

No. 768 K/Pid.Sus/2010pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yangmurni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :1.Bahwa Judex Facti tidak menerapkan Hukum Pembuktian sebagaimanaKetentuan pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP ;Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari telah keliru menafsirkandelik tindak pidana korupsi sebagai delik formil yaitu delik selesai

Bahwa berdasarkan fakta persidangan delik selesaiketika mobil dan tanah serta bangunan tersebut telah dikuasai atau dimilikiOleh Terdakwa dimana berdasarkan faktafakta yuridis baik keterangansaksi maupun keterangan Terdakwa menyatakan bahwa mobil sudah atasnama Terdakwa sedangkan barang bukti berupa tanah dan bangunansudah dilakukan proses permohonan balik nama oleh Terdakwa namuntidak dapat dilanjutkan prosesnya karena adanya pemblokiran dari penyidikKejaksaan Negeri Kendari .

MusakkirMustafa, MM. merupakan penyalahgunaan kewenangan;Bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil dan berdasarkan pasal4 UndangUndang No.31 Tahun 1999 jo.

Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagiankepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini menggunakan kata atau dalamperumusan delik, yang mempunyai arti unsur ini dirumuskan secara alternatif yaituapabila salah satu saja telah terpenuhi oleh Terdakwa, maka Terdakwa dianggaptelah terbukti melakukan delik yang dimaksud;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil adalahsuatu perbuatan memindahkan penguasaan suatu

Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutuMenimbang, bahwa unsur dalam pasal ini menggunakan kata atau dalamperumusan delik, yang mempunyai arti unsur ini dirumuskan secara alternatif yaituapabila salah satu saja telah terpenuhi oleh Terdakwa, maka Terdakwa dianggaptelah terbukti melakukan delik yang dimaksud;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersekutu adalah Terdakwamelakukan perbuatan tersebut dengan cara bersamasama walaupun dengan tugasyang berbeda;Menimbang, berdasarkan keterangan

Dalam hukum pidanaunsur ini mengandung delik formil, yaitu Suatu delik yang tidak mensyaratkanadanya akibat dari tindak pidana sebagai syarat pembuktian. Bahwa cakupan kerugian initidak hanya kerugian materiil semata, bisa jugakerugian moril, berupa kehormatan dan perasaan keadilan masyarakat. Bahwa pada perkara ini dapat di arahkan pada dua jenis kerugian:a.

Dalam hukum pidana unsur ini mengandung delik formil,yaitu suatu delik yang tidak mensyaratkan adanya akibat dari tindak pidanasebagai syarat pembuktian;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli, pada perkara inidapat di arahkan pada dua jenis kerugian:a.

Narkotika Golongan bagi diri sendiri;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur delik tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.

Setiap Penyalah Guna;Menimbang, bahwa elemen setiap dalam unsur pasal ini menurutpendapat Majelis Hakim merupakan elemen pasal dan bukanlah menunjukkanunsur delik, sehingga karena hanya merupakan elemen pasal maka elemen*setiap menurut pendapat Majelis Hakim hanya berkaitan dengan subyekhukum (pengemban hak dan kewajiban) yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan, relevansi dengan ada atau tidaknya error in persona dalam SuratDakwaan Penuntut Umum tersebut, sedangkan untuk menentukan apakahHalaman

17 dari 27 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN SKI.seseorang Terdakwa yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umumbersalah, maka haruslah dipertimbangkan unsurunsur lainnya (unsur delik)yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum a quo serta haruslah dibuktikanpula mengenai kesalahan pada diri Terdakwa (relevansi dengan ada ataukahtidak adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf);Menimbang, bahwa dalam hubungannya dengan perkara ini yangdimaksud dengan setiap adalah orang yang bernama Ahmad Sulaiman

(Vide Pasal 8 ayat 1 dan ayat 2 UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur delik ini, maka MajelisHakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, dan Terdakwa yangsaling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta sebagai berikut:Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 13 April 2020 pukul 23.00WIB, Terdakwa di tangkap oleh petugas kepolisian di Desa

olehTergugat Ill yakni tentang mengalihnkan, mengadaikan, dan ataumenyewakan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia, sebagaimanadimaksud pasal 36 Jo pasal 23 ayat (2) UU RI Nomor 42 Tahun 1999Tentang Jaminan Fidusia, maka dalam hal ini pihak Tergugat dan TergugatHalaman 4 dari 28 halaman Putusan No. 43/Pdt/2020/PTJMB13.14.15.16.17.Il lah yang berhak membuat laporan Polisi bukan Tergugat III, sebab pasal36 Jo pasal 23 ayat (2) UU RI Nomor 42 Tahun 1999 Tentang JaminanFidusia tersebut adalah merupakan Delik

Aduan;Bahwa berkaitan dengan dalil dipoin 12 tersebut diatas, yang dimaksuddengan Delik Aduan adalah delik yang hanya dapat diproses apabiladiadukan oleh orang yang merasa dirugikan atau telah menjadi korban.Bahwa sangat jelas tidak ada kapisitas Tergugat III untuk membuat laporanPolisi, sebab Tergugat III, bukan pihak yang dirugikan dan tidak mempunyaihubungan hukum dengan Penggugat;Bahwa tindakan Tergugat dan Tergugat II dengan menyuruh dan menyewaTergugat Ill membuat laporan Polisi tidak mempunyai

KLT;Bahwa, terhadap dalil angka 13 Posita gugatan Penggugat, Tergugat dan IIakan menambahkan agar menjadi terang dalam perkara a quo, dimanaterkait Delik Aduan jelas dan terang telah dibuktikan dalam persidanganperkara Pidana Nomor 109/Pid. B/2019/PN.

kualifikasilainnya lainnya yaitu percobaan dan selesainya perbuatan pidana; Yang dimaksud dengan permufakatan jahat berdasarkan Pasal 1 butir18 UU No.35 Tahun 2009 yaitu perbuatan dua orang atau lebih yangbersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan,membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan,memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasikejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidananarkotika; Kata untuk dalam pengertian tersebut, menunjukkan suatu delik

Oleh karenanya pasaltersebut tidaklah dapat diterapkan kepada Terdakwa; Permufakatan jahat (Samenspanning) menurut Jan Remmelink adalahtermasuk delik persiapan (voorbereidingsdelicten) yang manaperbuatannya tidak memenuhi percobaan;Pengaturan permufakatan jahat dalam UU No.35 Tahun 2009 tidakterlepas dari norma umum dalam ketentuan hukum pidana yang adadalam Pasal 88 KUHP.

Jika maksud Penuntut Umum adanyakesepakatan diantara pelaku yang mana adanya hubungan antar pelakudalam melakukan tindak pidana dan delik itu telah ada dan selesai makaHalaman 22 dari 26 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Btglebin tepat kepada bentuk penyertaan sebagaimana dalam Pasal 55KUHP.

Oleh karenanya bilamana suatu perbuatan sudah menjadi delikyang selesai maka perbuatan tersebut masuk ke dalam delik penyertaan(deelneming) sebagaimana dalam Pasal 55 KUHP bukanlahsamenspannig;Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakimmenilai Pasal 132 (1) UU No.35 Tahun 2009 sebagaimana dalam dakwaanPenuntut Umum harus dikesampingkan karena tidak Sesuai dengan uraianfakta yang ada.

PrasetiyoRaharjo NRP 613943 dan Terdakwalah orangnya.Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwaunsur ke satu Barang siapa telah terpenuhi.Unsurkedua : Tanpa hak memasukkan ke Indonesia,membuat, menerima, mencoba memperoleh,menyerahkan atau mencoba menyerahkan,menguasai, membawa, mempunyaipersediaan padanya, atau mempunyai dalammemilikinya, menyimpan, mengangkut,menyembunyikan, mempergunakan, ataumengeluarkan dari Indonesia, sesuatusenjata api, munisi atau bahan peledak.Bahwa tanpa hak dalam delik

ini berarti tindakan atauperbuatan sipelaku/Terdakwa adalah bersifat melawan hukum.Bahwa tanpa hak dalam perumusan delik ini, sudahdipastikan bahwa seorang (baik militer maupun non militer)sepanjang menyangkut senjata api, munisi atau bahanpeledak harus ada ijin dari yang berwenang untuk itu.Yang dimaksud hak adalah kekuasaan untuk berbuatsesuatu, kewenangan, milik atau kepunyaan atas sesuatu.Jadi yang dimaksud Tanpa hak berarti pada diriTerdakwa/pelaku tidak ada kekuasaan, kewenangan,pemilikan,

Bahwa perbuatan/atau tindakan yangdimaksud dalam unsur delik ini adalah perbuatan/tindakanyang kesemuanya bertentangan/dilarang dengan/olehUndangundang dan diancam dengan pidana.Bahwa yang dimaksud dengan memasukkan keIndonesia adalah membawa masuk, mendatangkan sesuatu(dalam hal ini : senjata api, munisi, atau bahan peledak) dariHal 16 dari 24 hal Putusan Nomor : 87K/PM I04/AD/V/2018luar wilayah (dari negara asing) ke dalam wilayah negaraRepublik Indonesia.Yang dimaksud dengan Membuat adalah mengadakan

sesuai maksud si plaku/Terdakwa agar sesuatuitu/tidak bisa didekati, dilihat, diraba/dipegang,diangkat/diambil, diangkut/dibawa, dikuasai/dimiliki oleh oranglain.Yang dimaksud dengan Mempergunakan adalahmemakai, mengambil guna/manfaat dari sesuatu (dalam halini : senjata api, munisi, atau bahan peledak), melakukansesuatu dengan (dalam hal ini : senjata api, munisi, ataubahan peledak) untuk memenuhi maksud si pelaku/Terdakwa.Hal 17 dari 24 hal Putusan Nomor : 87K/PM I04/AD/V/2018Bahwa dalam rumusan delik

Barangsiapa ;222.1.fySengaja Dimuka Umum Bersamasama Melakukan Kekerasan terhadaporang atau Barang yang Menyebabkan sesuatu luka ;selanjutnya masing masing unsur akan dipertimbangkan sebagai berikut :Unsur BarangsiapaMenimbang, bahwa Barangsiapa menunjuk kepada subjek hukumsebagai pelaku dari suatu tindak pidana/subjek delik, yang kepadanya dapatdimintakan pertanggungjawaban secara yuridis ;Menimbang, bahwa terdakwa dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum kepersidangan yang didakwa telah melakukan tindak

identitasnya sama dengan yangdisebutkan dalam surat dakwaan ;Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benarTerdakwa OMA KARYODIN Alias BOPENG Bin ROAT yang telah didakwaPenuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengansegala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan terdakwa sendirisaat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan parasaksi;Menimbang, oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruanakan orang sebagai subjek delik

kepadanya maka menurut Majelis Hakimterpenuhilah unsur pertama ini ;nsurSengaja Dimuk: mum Bersamasama Melakukan Kekerasanterhadap orang atau Barang yang Menyebabkan sesuatu luka ;Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dimana apabila salahsatu anasir dari unsur ini terpenuhi maka terpenuhi sudah apa yangdimaksudkan oleh unsur ini secara keseluruhan ;Menimbang, bahwa unsur sengaja ditempatkan diawal perumusan suatudelik, hal ini berarti bahwa unsurunsur perbuatan sebagaimana yangterdapat dalam delik

Bahwa perihal restitusi dan perdamaian yang diuraikan olehPenasehat Hukum dalam Pembelaannya, Majelis Hakim menilaibahwa perkara ini bukanlah delik aduan dan dapat dicabut/dihentikanperkaranya sehingga bilamana dalam perkara ini telah adapembayaran kerugian maupun perdamaian tidaklah menjadikanperkara ini berhenti melainkan keadaan demikian bagi majelis hakimdapat dijadikan sebagai keadaan/hal yang dapat meringankan bagidiri terdakwa terhadap ancaman pidana yang telah ditentukanmenurut ketentuan