• memerintahkan anggota satuan patroli untuk melakukanpemeriksaan sarana pengangkut, dan mengambil tindakan jikaditemukan pelanggaran di bidang kepabeanan dan cukai pengamanan patroli laut.

  Pada saat ditengah laut : menentukan sasaran patroli sesuai dengan perintah Kepala SeksiPenindakan menghentikan sarana pengangkut memerintahkan anggota satuan patroli untuk melakukanpemeriksaan sarana pengangkut, dan mengambil tindakan jikaditemukan pelanggaran di bidang kepabeanan dan cukai pengamanan patroli laut. Bahwa KM.

  Pasal 7A ayat (2), pengangkut yang sarana pengangkutnyamemasuki daerah pabean wajib mencantumkan barang yangdiangkutnya dalam manifes. Jadi pengangkut yang berasal dari luardaerah pabean yang memasuki daearah pabean wajib membawadokumen manifes atas barang yang diangkutnya.

  Bahwa benar berdasarkan Undangundang Nomor 17 Tahun 2006 tentangKepabeanan: Pasal 7A ayat (1) huruf a, diatur bahwa pengangkut yang saranapengangkutnya akan datang dari luar daerah pabean mengangkutbarang impor wajib memberitahukan rencana kedatangan saranapengangkut (RKSP) ke kantor pabean tujuan sebelum kedatangansarana pengangkut. Pasal 7A ayat (2), pengangkut yang sarana pengangkutnya memasukidaerah pabean wajid mencantumkan barang yang diangkutnya dalammanifes.

  Bahwa benar berdasarkan Undangundang Nomor 17 Tahun 2006 tentangKepabeanan: Pasal 7A ayat (1) huruf a, diatur bahwa pengangkut yang saranapengangkutnya akan datang dari luar daerah pabean mengangkutbarang impor wajib memberitahukan rencana kedatangan saranapengangkut (RKSP) ke kantor pabean tujuan sebelum kedatangansarana pengangkut. Pasal 7A ayat (2), pengangkut yang sarana pengangkutnya memasukidaerah pabean wajidb mencantumkan barang yang diangkutnya dalammanifes.

• karena ada hubungan pekerjaan sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

• Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
• Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
• Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
• Menetapkan barang bukti berupa:
• 1 (satu) unit kendaraan pengangkut

• 1 (satu) buah kunci kendaraaan pengangkut barang merek mitsubishi dengan nomor polisi BM 9286 BU.
• 1 (satu) lembar bukti hasil kartu timbangan minyak CPO yang dikeluarkan oleh PT. Bayas Biofuels.
• 1 (satu) lembar bukti surat jalan minyak CPO yang dikeluarkan oleh PT. Dutapalma Nusantara.

• Minyak CPO (Crude Palm Oil) sebanyak 27.290 kg yang berada di dalam tangki Truck Kendaraan pengangkut barang merk mitsubishi warna biru metalik dengan nomor polisi BM 9286 BU.

Dikembalikan kepada PT. Karya Sumatera melalui saksi Freddy Kusuma Alias Aping Bin Leman Wijaya.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);

melanggar Pasal 374KUHP.Menjatuhkan pidana terhadap TerdakwaPARIADI Alias GALUNG Bin FANUD dengan pidana penjara selama 3 (tiga)tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetapditahan.Menyatakan barang bukti berupa : 1 (Satu) unit kendaraan pegangkut barang merek Mitsubishi Model TruckTengki warna biru dengan nomor Polisi BM 9286 BU dengan nomor rangka: FV519JA00279, Nomor Mesin 8DC11521676. 1(satu) lembar STNKB kendaraan dengan Nopol BM 9286 BU. 1(satu) buah kunci kendaraan pengangkut

BBF merasadirugikan oleh jasa pengangkut minyak CPO. Bahwa didalam mobil ditemukan ada tangki air dibelakang tempat dudukterdakwa. Bahwa saat penimbangan saksi tidak tahu apakah segel kran saat itu dalamkeadaan rusak atau tidak karena satpam yang melakukan pengecekansedangkan saksi hanya bagian penimbangan saja. Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ini ;Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwamenyatakan tidak berkeberatan ;5.

KARYA SUMATERA dan jabatan saya sebagaiOperasional bagian lapangan yang bertanggung jawab mengenaikendaraan Truck tangki pengangkut minyak CPO dari PT. DUTAPALMANUSANTARA menuju PT. BBF (Bayas Biofuels) dan terdakwa merupakansupir PT. KARYA SUMATERA. Bahwa PT. KARYA SUMATERA melakukan pembayaran/upah kerja kepadaterdakwa dengan cara pembayaran 1 (satu) kali pengangkutan dari PT.DUTAPALMA NUSANTARA menuju PT.

Menetapkan barang bukti berupa:1 (Satu) unit kendaraan pengangkut barang merek Mitsubishi model trucktengki warna biru metalik dengan nomor polisi BM 9286 BU dengannomor rangka FV519JA00279 nomor mesin 8DC11521676.1 (Satu) lembar STNKB kendaraan pengangkut barang merek mitsubishidengan nomor polisi BM 9286 BU.1 (satu) buah kunci kendaraaan pengangkut barang merek mitsubishidengan nomor polisi BM 9286 BU.1 (satu) lembar bukti hasil Kartu. timbangan minyak CPO yangdikeluarkan oleh PT.

Bayas Biofuels.1 (Satu) lembar bukti surat jalan minyak CPO yang dikeluarkan oleh PT.Dutapalma Nusantara.Minyak CPO (Crude Palm Oil) sebanyak 27.290 kg yang berada di dalamtangki Truck Kendaraan pengangkut barang merk mitsubishi warna birumetalik dengan nomor polisi BM 9286 BU.Dikembalikan kepada PT. Karya Sumatera melalui saksi FreddyKusuma Alias Aping Bin Leman Wijaya.6.

• Tbk> Berita Acara Membawa Sarana Pengangkut/Barang Nomor : BA02/WBC.04.BD.03/BC20008/2017 tanggal 10 Januari 2017; danSelanjutnya KM. SETIA PANI berikut muatan, dan awak kapal diserahkan keKantor Wilayah DJBC Khusus Kepri di Tanjung Balai Karimun, dengan membuatBerita Acara Serah Terima Sarana Pengangkut/Barang Nomor : BA02/WBC.04/BD.03/BC20008/2017 tanggal 12 Januari 2017.Bahwa KM. SETIA PANI berikut muatan yang diangkut, yang sedang sandar diDermaga Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau.

  Jadi pengangkut yangberasal dari luar daerah pabean yang memasuki daearah pabean wajib membawadokumen manifes atas barang yang diangkutnya.Bahwa ahli menyatakan pengangkut sesuai pasal 7A ayat (2) UU Nomor 17 tahun2006 adalah orang yang mengangkut barang dari luar negeri, dalam hal ini adalahNakhoda kapal yang membawa muatan barang tersebut.Bahwa ahli menyatakan sesuai penjelasan pasal 7A ayat (2) UU Nomor 17 tahun2006 tentang perubahan atas UU Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan yangdimaksud

  Bahwa terdakwa mengetahui perbuatan yang terdakwa lakukan adalahpenyelundupan yang melanggar Undangundang Kepabeanan.Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Penuntut Umum mengajukanBARANG BUKTI berupa: 1 (satu) unit sarana pengangkut KM.

  TbkMenimbang, bahwa kemudian berdasarkan Pasal 7A ayat (2) UU Nomor 17Tahun 2006 ditegaskan bahwa Pengangkut yang sarana pengangkutnya memasukiDaerah Pabean WAJIB mencantumkan barang yang diangkutnya dalam manifestnya.Dan dalam Penjelasan Pasal 7A ayat (2) tersebut, yang dimaksud MANIFEST yaitudaftar barang niaga yang dimuat dalam sarana pengangkut;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap dalam persidanganbaik dari keterangan Saksisaksi, keterangan Terdakwa, alat bukti Surat dan didukungoleh

  Dalam Penjelasan pasal 7Aayat (2) UU Nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan atas UU Nomor 10 tahun 1995tentang Kepabeanan yang dimaksud dengan Manifes adalah daftar barang niaga yangdimuat dalam sarana pengangkut. Jadi sarana pengangkut yang membawa barangberupa bawang merah, dari luar daerah pabean yang memasuki daerah pabean wajibmembawa dokumen manifes atas barang yang diangkutnya.Menimbang, bahwa terhadap muatan berupa bawang merah yang dibawa denganmenggunakan kapal KM.

• Barang ekspor di dalam kawasan pabean di pelabuhan muat pemuatannya keBanding dalam kapal adalah tanggung jawab pengangkut dan pengusaha TPS;;Menurut Majelis Kronologi bahwa Pemohon Banding melakukan ekspor /.000,00 MT Crude Palm Oil , Pos Tarif1511.10.00.00, dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Nomor 005382 tanggal 30Desember 2010 pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe MadyaPabean Dumai, dengan tujuan BudgeBudge, India dengan Asia Adventurer;bahwa atas ekspor Crude Palm Oil

  ;bahwa penagihan Bea Keluar didasarkan pada Tarif Bea Keluar dan harga ekspor, sertakurs yang berlaku pada tanggal selesai pemuatan ke sarana pengangkut, sebagai berikut:e sesuai ketentuan, pada saat realisasi ekspor melampaui tanggal perkiraan eksporseharusnya PEB dibatalkan dan eksportir seharusnya mengajukan PEB barudengan perhitungan Bea Keluar baru;e berdasarkan Undangundang Kepabeanan, realisasi ekspor diartikan dengan saattelah dimuat di sarana pengangkut;e harga ekspor untuk penghitungan

  yang digunakan untuk mengangkut barang ekspontersebut sesuai dengan yang diberitahukan dalam PEB, dimuat di pelabuhan yangsama di kawasan pabean yang sama maka timbulnya realisasi ekspor yang berbedadengan tanggal perkiraan ekspor dikarenakan jadwal keberangkatan kapal ataurencana keberangkatan sarana pengangkut yang diberitahukan atau disampaikan padaPemohon Banding tidak sama atau berubah, yang semula tanggal 05012011 tetapipelaksanaannya dimuat ke sarana pengangkut pada tanggal 06012011, sedangkanpemasukan

  Dokumen pabean yang merupakan kewajiban pengangkut adalah outwardmanifest dan kedatangan kapal ke Kantor Pabean diberitahukan dengan dokumen BC1.0 kepada Kantor Pabean yang merupakan kewajiban dan tanggung jawabpengangkut pemuatan barang kedalam sarana pengangkut dan keberangkatan saranapengangkut bukan juga menjadi tanggung jawab eksportir, maka kesalahan perkiraanekpor yang diakibatkan jadwal pemuatan dan jadwal keberangkatan saranapengangkut yang tidak sesuai dengan perkiraan didalam PEB bukanlah

  kesalahaneksportir melainkan merupakan kewajiban dan tangung jawab pengangkut;F. bahwa dalam UndangUndang No. 10 tahun 1995 yang telah diubah dengan UndangUndang No. 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan tidak mengatur tentang kewenanganPenetapan Kembali oleh Terbanding;bahwa yang mengatur kewenangan Terbanding untuk menetapkan perhitungan kembalibea keluar hanya dalam Peraturan Pemerintah No. 55 tahun 2008 tentang pengenaanbea keluar terhadap barang ekspor;bahwa menurut UUD RI Tahun 1945 amandemen I

• hukum Pengadilan Negeri Rengat, telah mengambil sesuatu barangberupa kabel listrik yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan oranglain yaitu milik PT Duta Palma Nusantra yang di miliki secara melawan hukum,yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2017 sekira 09.00Wib terdakwa berangkat dari Koto Rajo menuju ke kebun sawit milik PT DutaPalma dengan menggunakan sepeda motor sambil membawa peralatan sepertikotak papan sebagai alat pengangkut

  sawit dan eggrek sebagai alat pemanen,sesampainya terdakwa mengambil buah sawit dengan mengggunakan eggrekdan terkumpul sebanyak 5 (lima) tandan , kemudian dilangsir denganmenggunakan alat pengangkut sawit , dan pada saat perjalanan keluar tibatibaanggota satpam dan anggota Saksi IRFAN APANDI SIREGAR , SaksiALBARET, saksi ARNOPENDRA, Saksi MARULI HAMONANGAN melakukanpenangkapan, selanjutnya barang bukti dan terdakwa dibawa ke Polsek Benaiuntuk proses lebih lanjut. 00Bahwa akibat perbuatan terdakwa

  Benai Kab.KUANSING 5 22 nn nn nn nnn nnn nnn nn nnn nnn nn nnn nnn nnn nn nnn cence ence eeeBahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan menggunakanegrek lalu melansir buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakanalat pengangkut sawit dan pada saat akan keluar Saksi langsungmelakukan kepangkapan T erdakwa;Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT.

  Benai Kab.KUANSINY 5 22 ono nn nnn nn nnn nnn nn nnn nn nn nnn nnn nnn nn nnn nen n enn nenneeBahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan menggunakanegrek lalu melansir buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakanalat pengangkut sawit dan pada saat akan keluar Saksi langsungmelakukan kepangkapan T erdakwa;Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT. DPN mengalamikerugian sekira Rp. 300.000, (tiga ratus ribu rupiah);Hal. 3 dari 12 Put.

• Memberikan persetujuan pengeluaran barang, dalam halPenumpang atau Awak Sarana Pengangkut melalui Jalur Hijau;b. Melakukan pemeriksaan fisik, dalam hal Penumpang atau AwakSarana Pengangkut melalui Jalur Merah; dan/atauc. Menyerahkan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf aangka 2) kepada Pejabat Karantina.3.

  Pengeluaran Barang Pribadi Penumpang atau Barang Pribadi AwakSarana Pengangkut yang terdaftar sebagai barang Lost and Foundsebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf b, harus melaluiJalur Merah.4. Dalam hal terdapat kecurigaan, Pejabat Bea dan Cukai berwenangmelakukan pemeriksaan fisik atas barang impor yang dibawa olehPenumpang dan Awak Sarana Pengangkut yang dikeluarkan melaluiJalur Hijau.

  /2010 Tentang Impor Barang Yang Dibawa OlehPenumpang, Awak Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kirimandisebutkan:(1).

  Bahwa sesuai dengan pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor118/PMK.04/2010 Tentang Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang,Awak Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kiriman disebutkan:1. Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat(1) atau ayat (3), Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut harusmengeluarkan barang impor melalui:a.

  Pasal 13 ayat 4 4Peraturan Menteri Keuangan Nomor118/PMK.04/2010 Tentang Impor Barang Yang Dibawa OlehPenumpang, Awak Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kirimandisebutkan: Dalam hal terdapat kecurigaan, Pejabat Bea dan Cukaiberwenang melakukan pemeriksaan fisik atas barang impor yangdibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut yangdikeluarkan melalui Jalur Hijau.3.

• , para saksi (Sopir pengangkut cangkang UD.

• Menyatakan barang bukti berupa: * 1 (Satu) unit Sarana Pengangkut KM. JAYA SENTOSA dengan 1 (satu) unitmesin merk Nissan Diesel4D (Nomor mesin tidak dapat di Identifikasi); Muatan KM. JAYA SENTOSA berupa Kayu teki sebanyak 1.550 batang;= 1 (satu) buah kompas warna hitam;Dirampas Untuk Negara; 1 (satu) lembar Pas kecil No. 552./PHBKV/KKM/KMP/IX/2016/487, Tanggal02 Agustus; 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan No. 552.

  Secara nyataekspor terjadi pada saat barang melintas daerah pabean, namun mengingatsegi pelayanan dan pengamanan tidak mungkin menempatkan pejabat beadan cukai disepanjang garis perbatasan, maka secara yuridis ekspordianggap telah terjadi pada saat barang tersebut telah dimuat disaranapengangkut yang akan berangkat keluar daerah pabean;Dan terhadap sarana pengangkut yakni kapal KM.

  (Outward Manifest) denganKode BC 1.1 j === 99 2 20 nnn no nnn a nnn nnn nnn enn onedan sebagaimana yang tercantum pada penjelasan Pasal 7A ayat (2)Manifes adalah daftar barang niaga yang dimuat dalam sarana pengangkut.Dan pada Pasal 2 ayat (2) dan penjelasannya menjelaskan barang yangtelah dimuat disarana pengangkut untuk dikeluarkan dari pabean dianggaptelah diekspor dan diperlakukan sebagai barang ekspor.

  yang sarana pengangkutnya akan berangkat menujukeluar daerah pabean wajib menyerahkan pemberitahuan pabean atas barangyang diangkutnya sebelum keberangkatan sarana pengangkut berupaManifest dan Terdakwa sebagai nahkoda KM.

• tersebut memiliki rem tangan atau handrem namun sudah tidak berfungsiBahwa dalam mengemudi mobil tronton seharusnya pengemudi Sim BII namunterdakwa tidak memiliki SIM BII, sehingga terdakwa belum layak untukmengemudikan mobil tronton kapsul pengangkut semen warna orangekekuning kuningan tersebutHal.10 dari 73 hal. ptsn no 233/Pid.B/2015/PN AmbBahwa mobil tronton kapsul pengangkut semen yang dikemudiakan oleh terdakwa dalam beroperasi seharunya memiliki pengawalan, namun tidak dilakukan oleh terdakwa

  tersebut memiliki rem tangan atau handrem namun sudah tidak berfungsiHal.28 dari 73 hal. ptsn no 233/Pid.B/2015/PN AmbBahwa dalam mengemudi mobil tronton seharusnya pengemudi Sim BII namunterdakwa tidak memiliki SIM BII, sehingga terdakwa belum layak untukmengemudikan mobil tronton kapsul pengangkut semen warna orangekekuning kuningan tersebutBahwa mobil tronton kapsul pengangkut semen yang dikemudiakan oleh terdakwa dalam beroperasi seharunya memiliki pengawalan, namun tidak dilakukan oleh terdakwa

  tersebut memiliki rem tangan atau handrem namun sudah tidak berfungsi ;Bahwa dalam mengemudi mobil tronton seharusnya pengemudi Sim BII namunterdakwa tidak memiliki SIM BII, sehingga terdakwa belum layak untukmengemudikan mobil tronton kapsul pengangkut semen warna orangekekuning kuningan tersebut ;Bahwa mobil tronton kapsul pengangkut semen yang dikemudiakan oleh terdakwa dalam beroperasi seharunya memiliki pengawalan, namun tidak dilakukan oleh terdakwa pada saat itu, karena biasanya terdakwa

  sementersebut menabrak mobil kami, Mobil Truck Tronton pengangkut sementersebut telah menabrak mobil lain di turunan halong terlebin dahulu dansesudah Mobil Truck Tronton pengangkut semen tersebut menabrak mobil yangsaksi tumpangi tersebut mobil Mobil Truck Tronton pengangkut semen tersebutsempat menabrak mobil angkot berwarna merah namun saksi tidak tahuberapa nomor polisinya hingga terbalik dan juga ada menabrak mobil angkotlainnya dan juga sepeda motor sekitar 2 (dua) buah di sebelah kanan jalanhingga

  Mobil Truck Tronton pengangkut semen tersebut bersama dengan mobilangkot yang lainnya bersama dengan dua motor tersebut masuk ke jurang disebelah kanan jalan dan kemudian Mobil Truck Tronton pengangkut sementersebut terbakar ;Bahwa, sesudah terjadi kecelakaan tersebut saksi merasakan nyeri di ototsebelah pundak kiri saksi, pengemudi mobil taruna tersebut mengalami lukarobek di tangan kanan, Bok KURNIAWAN mengalami luka memar di telingasebelah kanan, dan rusuk kanannya juga memar sedangkan Bapak

• Atas ekspor barang curah, PEB ~~ dapat disampaikan ke KantorPabean Pemuatan sebelum keberangkatan sarana pengangkut (PEBmekanisme curah).. Adapun ketentuan tentang perhitungan BK sesuai Pasal 6 ayat (2) PP 55Tahun 2008 jo. Pasal 5 ayat (1) PMK 214/PMK.04/2008 adalahberdasarkan Tarif BK dan HE yang berlaku pada tanggal pemberitahuanpabean ekspor didaftarkan di Kantor Pabean..

  (Pasal angka 14 Peraturan MenteriKeuangan Nomor: 214/PMK.04/2008) masih merupakan tanggal dugaanatau praduga yang belum pasti akan terlaksana semuanya tergantungkepada kedatangan dan waktu sandarnya sarana pengangkut di dermagapelabuhan serta cepat lambatnya proses pemuatan atau pemompaan CPO kedalam sarana pengangkut dan berapa banyak partai barang (PEBPEB)yang dimuat ke dalam sarana pengangkut, kepastiannya dapat berupaterjadi sebelum tanggal perkiraan ekspor, sesudah tanggal perkiraan ekspor,

  Seharusnya jadwal kapal sudah dapatdiketahui oleh Terbanding dari Rencana Kedatangan Sarana Pengangkutsesuai dengan Pasal 7A ayat (1) Undangundang Nomor 10 Tahun 1995tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan UndangundangNomor 17 Tahun 2006 yang antara lain menyebutkan pengangkut yangsarana pengangkutnya akan datang dari luar daerah pabean, wajibmemberitahukan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut ke kantorpabean tujuan sebelum kedatangan sarana pengangkut dan kesiapanbarang ekspor juga dapat

  menurut Majelis dari kedua pasal dari dua peraturan perundangundangan tersebut terdapat perbedaan pengertian, menurut Undangundang barang dianggap diekspor adalah barang telah dimuat ke saranapengangkut sedangkan menurut Peraturan Menteri apabila kataperkiraan diabaikan mempunyai arti, tanggal ekspor adalah tanggalkeberangkatan sarana pengangkut, jadi titik penentu diekspor menurutUndangundang adalah barang telah dimuat sedangkan menurut PeraturanMenteri Keuangan adalah keberangkatan sarana pengangkut

  , antara telahdimuat dengan keberangkatan sarana pengangkut mempunyai arti yangsangat berbeda, kalau telah dimuat berarti sarana pengangkut belumberangkat karena kemungkinan akan memuat partai barang (PEB) lain,tetapi kalau keberangkatan sarana pengangkut semua partai barang sudahdimuat.

• Pemohon Banding dengan jumlah barang 1OOOMT, TarifBea Keluar 18%, Kurs 1 USD = Rp9.194,00, dan kemudian oleh Terbandingditetapkan jumlah barangnya menjadi 1.008,765MT;Menurut Terbanding: bahwa pokok permasalahan dalam sengketa ini adalah perbedaan pendapatatas jumlah barang ekspor antara PEB dan LHP, jumlah yang diberitahukandalam PEB didasarkan pada dokumen invoice, packing list, dan bill of lading,sedangkan jumlah yang dituangkan dalam LHP berdasarkan hasil pengukuranjumlah muatan di kapal/sarana pengangkut

  kesalahan, eksportir dapat melakukan pembetulan data pemberitahuanpabean ekspor yang telah didaftarkan, setelah mendapat persetujuan dari kepala kantorpabean atau pejabat yang ditunjuk.2) Pembetulan data pemberitahuan pabean ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yangmenyangkut jenis, jumlah, nomor kontainer, jenis valuta, dan/atau nilai FOB barang, dapatdilayani sebelum barang masuk ke kawasan pabean, kecuali dalam hal:a. short shipment, paling lama 3 (tiga) hari sejak keberangkatan sarana pengangkut

  barang dengan karakteristik tertentu, paling lama 60 (enam puluh) hari sejakkeberangkatan sarana pengangkut.bahwa Pemberitahuan Ekspor diatur dalam Pasal 11A UndangUndangNomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 17 Tahun 2006, menyatakan sebagai berikut :1) Barang yang akan diekspor wajib diberitahukan dengan pemberitahuan pabean,2) Pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlukan terhadap barangpribadi penumpang, awak sarana pengangkut

  Pasal 12 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai NomorP40/BC/2008, tentang Tata Laksana Kepabeanan di Bidang Ekspormenyatakan Untuk mengetahui jumlah barang ekspor yang pemuatannya kesarana pengangkut metalui pipa, dilakukan pemeriksaan pada saat pemuatanberdasarkan basil pengukuran alat ukur di bawah pengawasan DirektoratJenderal Bea dan Cukaipada D. Analisa butir 5 sampai dengan 95. bahwa di atas sarana pengangkut TB. Viking Laut/ BG.

  Terbanding telah melakukan pemeriksaan jumlah barang ekspor pada saat selesai dimuat disarana pengangkut tersebut dengan hasil total muatan 4.842,075 MT untuk 3 (tiga) PEBtersebut,7.

• Putusan Nomor 765/B/PK/PJK/2017penerimaan negara atas impor barang yang dilakukan olehpenumpang, awak sarana pengangkut, atau pelintas batas";Bahwa dalam peraturan tersebut memang Kantor Pelayanan Beadan Cukai menerima pembayaran penerimaan Negara (salahsatunya adalah PPN Impor) namun terbatas untuk impor barangyang dilakukan hanya oleh penumpang, awak sarana pengangkut,dan pelintas batas, tidak termasuk perusahaan/importirsebagaimana yang dijalankan oleh Pemohon Banding.

  atau barang pribadi awak saranapengangkut yang tiba sebelum dan/atau setelah kedatanganpenumpang atau awak sarana pengangkut, dapat diselesaikanoleh penumpang atau awak sarana pengangkut, atau kuasanyadengan menggunakan:a.

  Jasa pelayanan manifest kedatangan sarana pengangkut(inward manifest);Bahwa dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK188/PMK.04/2010 tentang Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang, AwakSarana Pengangkut, Pelintas Batas, dan Barang Kiriman, diatur:Pasal 6:Halaman 18 dari 32 Halaman.

  Putusan Nomor 765/B/PK/PJK/2017(1)Barang pribadi penumpang atau barang pribadi awak saranapppengangkut yang tiba sebelum dan/atau setelah kedatanganenumpang atau awak sarana pengangkut, dapat diselesaikan olehenumpang atau awak sarana pengangkut, atau kuasanya denganmenggunakan:a.Pemberitahuan Impor Barang Khusus (PIBK), untuk barangpribadi penumpang atau barang pribadi awak saranapengangkut yang terdaftar di dalam manifes;CD yang digunakan pada saat kedatangan penumpang atauawak sarana pengangkut

  Pembayaran penerimaan negara atas impor barang yangdilakukan oleh penumpang, awak sarana pengangkut, ataupelintas batas; danb. Pembayaran PNBP atas:1. Jasa pelayan impor untuk barang impor yang tidakdikenakan pungutan impor;2.

• Menyatakan barang bukti berupa:a. 1 (satu) unit sarana Pengangkut KM. BAROKAH dengan 1 (satu) unit mesin merkTianli Type ZS1125,30 HP, 2200 RPM, No. 216012206;b. 1 (satu) unit GPS Merk OSCA;c. 1 (satu) unit kompas warna hijau;d. 1 (satu) unit teropong merk SUPER ZENITH warna hitam;Dirampas untuk Negara;e. 1 (satu) buah KTP, NIK : 1274032802700002, An.

  PUTRI MARIA ditegah oleh Tim Patroli BC5002 karenamengangkut bawang merah sebanyak + 2.000 karung (belum dilakukanpencacahan) tanpa dilindungi dokumen manifest, Berdasarkan Pasal 7A ayat (2) UUNomor 17 tahun 2006 pengangkut yang sarana pengangkut memasuki daerahpabean wajib mencantumkan barang yang diangkutnya dalam manifes.

  Dandidalam Penjelasan Pasal 7A ayat (2) tersebut, yang dimaksud dengan manifes yaitudaftar barang niaga yang dimuat dalam sarana pengangkut;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap dalam persidanganbaik yang diperoleh dari keterangan SaksiSaksi, alat bukti surat maupun keteranganTerdakwa dan didukung oleh barang bukti menerangkan bahwa KM.

  PUTRI MARIA ditegah oleh Tim Patroli BC5002 karena mengangkut bawang merah sebanyak + 2.000 karung (belum dilakukanpencacahan) tanpa dilindungi dokumen manifest, Berdasarkan Pasal 7A ayat (2) UUNomor 17 tahun 2006 pengangkut yang sarana pengangkut memasuki daerah pabeanHalaman 13 dari 18 Putusan Nomor: 102/Pid.Sus/2017/PN. Tbkwajib mencantumkan barang yang diangkutnya dalam manifes.

  Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;Menetapkan Barang Bukti berupa: 1 (satu) unit sarana Pengangkut KM.

• Kemudian terdakwa danERIK memindahkan Bengbeng sebanyak + 900 (sembilan ratus) Dus, Rotimerk Roma sebanyak + 900 (sembilan ratus) Dus dan Wafer Chocolatesebanyak + 250 (dua ratus lima puluh) Dus dari mobil pengangkut No.

  Pol. 9471 Il;Bahwa terdakwa IRWAN EFENDI HARAHAP telah memiliki Bengbengsebanyak + 900 (sembilan ratus) Dus, Roti merk Roma sebanyak + 900(sembilan ratus) Dus dan Wafer Chocolate sebanyak + 250 (dua ratus limapuluh) Dus dari mobil pengangkut No.

  Kemudian terdakwa dan ERIK memindahkanBengbeng sebanyak + 900 (sembilan ratus) Dus, Roti merk Romasebanyak + 900 (sembilan ratus) Dus dan Wafer Chocolate sebanyak +250 (dua ratus lima puluh) Dus dari mobil pengangkut No.

  Pol. 9471 Il;Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 186/Pid.B/2019/PN Psp> Bahwa terdakwa IRWAN EFENDI HARAHAP telah memiliki Bengbengsebanyak + 900 (Sembilan ratus) Dus, Roti merk Roma sebanyak + 900(sembilan ratus) Dus dan Wafer Chocolate sebanyak + 250 (dua ratus limapuluh) Dus dari mobil pengangkut No.

  Kemudian terdakwa dan ERIK memindahkan Bengbeng sebanyak + 900 (sembilan ratus) Dus, Roti merk Roma sebanyak + 900(sembilan ratus) Dus dan Wafer Chocolate sebanyak + 250 (dua ratus limapuluh) Dus dari mobil pengangkut No.

• Menetapkan Barang Bukti berupa: a. 1 (satu) unit sarana pengangkut kapal SB. PRO EXPRESS 03 dengan 5 (lima) unit mesin "Yamaha 200 PK Berdasarkan surat Permintaan Izin Hibah Benda Sitaan Negara nomor : S385/WBC.04/BD.04/PPNS/2017 tanggal 06 September 2017 mengenai permintaan izin hibah benda sitaan negara berupa 1 (satu) unit sarana pengangkut SB.

  PRO EXPRESS 03 ke Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dan sesuai surat persetujuan hibah benda sitaan negara berupa 1 (satu) unit sarana pengangkut SB. PRO EXPRESS 03 dari Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun nomor : 5/Pen.Pid/2017/PN.Tbk tanggal 07 September 2017.; Hibah barang bukti mendapat persetujuan dari tersangka Sdr.

  DICKE bin DUDDU alias DIKI, dkk sesuai pernyataan tanggal 07 September 2017 dan telah diberitahukan kepada pihak Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau sesuai dengan surat nomor : S- 395/WBC.04/BD.04/PPNS/2017 tanggal 07 September 2017, Berdasarkan Surat Perintah Hibah Barang Bukti nomor : SPHBB-033/WBC.04/BD.04/PPNS/2017 tanggal 07 September 2017, penyidik telah menggunakan kewenangan sebagaimana dimaksud Pasal 45 KUHAP yaitu melakukan hibah terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sarana pengangkut

  ) dan Manifest yang merupakan dokumen muatan kapal,yang didalamnya mencantumkan rincian barang yang dimuat di dalamsarana pengangkut, Untuk dapat mengajukan RKSP (rencana kedatangansarana pengangkut) dan Manifest, sebagai pemberitahuan pabeanpengangkut harus terlebih dahulu melakukan registrasi kKepabeanan yangdiatur dengan PMK 179 Tahun 2016, khusus untuk pengangkut registrasikepabeanan dilakukan dengan mendaftarkan seluruh dokumen idetitasperusahaan, serta mendaftarkan sarana pengangkut yang akandipergunakan

  Dalam daerah pabean yang mengangkut barang impor, barang ekspor,dan/atau barang asal daerah pabean yang diangkut ke tempat lain dalamdaerah pabean melalui luar daerah pabean wajib memberitahukanrencana kedatangan sarana pengangkut ke kantor pabean tujuansebelum kedatangan sarana pengangkut kecuali sarana pengangkutdarat;Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal ini mensyaratkan/mewajibkanbagi pengangkut untuk memberitahukan setiap barang niaga yang diangkutnyadalam manifest sehingga apabila ada pengangkut

  ) dan Manifest yang merupakandokumen muatan kapal, yang didalamnya mencantumkan rincian barang yangdimuat di dalam sarana pengangkut, Untuk dapat mengajukan RKSP (RencanaKedatangan Sarana Pengangkut) dan Manifest, sebagai pemberitahuan pabeanpengangkut harus terlebih dahulu melakukan registrasi kepabeanan yang diaturdengan PMK 179 Tahun 2016, khusus untuk pengangkut registrasi kepabeanandilakukan dengan mendaftarkan seluruh dokumen identitas perusahaan sertamendaftarkan sarana pengangkut yang akan

  dipergunakan, dengan tidakadanya nomor registrasi kepabeanan maka pengangkut tidak akan dapatmembuat dan mengajukan RKSP (Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut)dan Manifest, sehingga tidak dimungkinkan untuk melakukan kegiatanpengimporan barang dan yang wajib mengajukan manifest adalah pengangkut,manifes yang telah diajukan dan diterima oleh pejabat Bea dan Cukaiselanjutnya mendapatkan nomor dan tanda pendaftaran, yang biasanya disebutnomor dan tanggal BC 11, sedangkan terhadap barang yang masuk

  ) danManifest sebagai pemberitahuan pabean, pengangkut harus terlebih dahulumelakukan registrasi kepabeanan sebagaimana diatur dalam PMK No.179/PMK.04/2016, knusus untuk pengangkut registrasi kepabeanan dilakukandengan mendaftarkan seluruh dokumen identitas perusahaan sertamendaftarkan sarana pengangkut yang akan dipergunakan, dengan tidakadanya nomor registrasi kepabeanan maka pengangkut tidak akan dapatmembuat dan mengajukan RKSP (Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut)dan Manifest, sehingga tidak

• pengangkut yangmengangkut barang dan/atau orang, maka nakhoda atau orang kuasanyaadalah pengangkut;Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidakkeberatan;.

  Tanpa Nama dan Tanpa Dokumen berbendera Indonesia serta tidakdilengkapi dengan dokumen yang sah berupa manifest yaitu daftar barangniaga yang dimuat dalam sarana pengangkut dan masuknya melalui tempatyang tidak ditetapkan sesuai Peraturan Karantina;Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2016/PNTjbCukai Belawan untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidakkeberatan;4.

  TanpaNama dan Tanpa Dokumen berbendera Indonesia serta tidak dilengkapidengan dokumen yang sah berupa manifest yaitu daftar barang niaga yangdimuat dalam sarana pengangkut dan masuknya melalui tempat yang tidakditetapkan sesuai Peraturan Karantina; Bahwa tugas saksi adalah menjalankan tugas polisi di perairan meliputikeamanan di laut, lintas kapal di laut, memeriksa kapalkapal yangdihentikan di laut; Bahwa saksi ada memiliki Surat Perintah Berlayar Dir.

  Tanopa Nama dan TanpaDokumen berbendera Indonesia serta tidak dilengkapi dengan dokumenyang sah berupa manifest yaitu daftar barang niaga yang dimuat dalamsarana pengangkut dan masuknya melalui tempat yang tidak ditetapkansesuai Peraturan Karantina;Bahwa berdasarkan Pasal 7A ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2006 tentangKepabeanan menyatakan bahwa pengangkut yang sarana pengangkutnyamemasuki daerah pabean wajib mencantumkan barang sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dalam manifesnya;Bahwa apabila kegiatan

  mengangkut tersebut tidak dilindungi dengandokumen pengangkut/manifest, maka hal tersebut merupakan tindak pidanapenyeludupan impor dan Terdakwa dalam hal ini sebagai Tekong/NakhodaHalaman 18 dari 23 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2016/PNTjbadalah penanggung jawab pengoperasian kapal pada saat memasukiDaerah Pabean Indonesia, maka Nakhoda yang mempunyai tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada Pasal 7A ayat (2) .

• Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut/JadwalKedatangan Sarana Pengangkut (RKSP/JKSP) (BC 1.0);b. Pemberitahuan Manifest Kedatangan/Keberangkatan SaranaPengangkut (BC 1.1);c. Pemberitahuan pengeluaran barang impor dari kawasan pabean untukdiangkut ke tempat penimbunan sementara di kawasan pabean lainnya(BC 1.2);d.

  Berdasarkan fakta yang disampaikan penyidik, kewajibankewajiban iniharus dilakukan oleh pihak pengangkut sebagai orang yang bertanggungjawab atas pengoperasian sarana pengangkut (dalam hal ini KM.BERKAH GT.25 No.40/PPc), dan pihak importir atau orang yangmengimpor barangbarang yang terdapat diatas kapal tersebut;Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2016/PN Kspd.

  Kewajibankewajiban kepabeanan yang harus dilakukan olehpengangkut, yaitu:Untuk dapat melakukan pemenuhan kewajiban pabean, pengangkut harussudah terdaftar/teregistrasi di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan telahmendapat Nomor ldentitas Kepabeanan (NIk);Sebelum kedatangan sarana pengangkut (kapal), pengangkut atau orangyang bertanggung jawab atas pengoperasian kapal KM.

  BERKAH GT.25No.40/PPc wajib menyerahkan pemberitahuan pabean berupa RencanaKedatangan Sarana Pengangkut (RKSP/BC 1.0) secara elektronik keKantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama KualaLangsa paling lambat 24 (dua puluh empat) jam sebelum kedatangan kapal.Untuk waktu tempuh pelayaran yang kurang dari 24 (dua puluh empat) jam,maka Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut (RKSP/BC 1.0) wajibdiserahkan paling lambat sebelum kedatangan sarana pengangkut;Setelah kapal datang, pengangkut wajib

  BERKAH GT.25No.40/PPc jelas sudah melanggar ketentuan yang diatur dalam Undangundang Kepabeanan jyaitu. tidak melaksanakan kewajibankewajibankepabeanannya, seperti tidak menyerahkan pemberitahuan pabean berupaRencana Kedatangan Sarana Pengangkut (RKSP/BC 1.0) dan InwardManifest (BC 1.1);Bahwa benar sebagai akibat pengangkut atau orang yang bertanggungjawab atas pengoperasian kapal KM.

• 1 (satu) unit telepon seluler merek Samsung Model SM-B310E Dual Sim

warna Biru; IMEI : 357410/07/320110/5; IMEI : 357411/07/320110/3;

1 (satu) buah simcard telkomsel;

1 (satu) buah simcard digi No. 161709200315925964KE

• 1 (satu) unit sarana pengangkut KLM.

  Jadi pengangkut yang berasal dari luar daerah pabean yangmemasuki daearah pabean wajib membawa dokumen manifes atas barangyang diangkutnya Bahwa pendapat Ahli menyatakan pengangkut adalah orang yangmengangkut barang dari luar negeri, dalam hal ini adalah Nakhoda kapalyang membawa muatan barang tersebut.

  Selama dalam pelayarandari pelabuhan muat ke pelabuhan tujuan bongkar terhadap manifestersebut harus berada di atas sarana pengangkut karena itu merupakandokumen pelindung atas muatan sarana pengangkut tersebut.

  102 dan Pasal 102A, dirampasuntuk negara, dan apabila dapat dibuktikan bahwa sarana pengangkut KLM.SURYA INDAH II GT. 98 tersebut pada saat tertangkap benarbenarditujukan untuk melakukan tindak pidana penyelundupan maka terhadapsarana pengangkut KLM.

  Nomor 17 tahun 2006 yang dimaksud dengan Manifesadalah daftar barang niaga yang dimuat dalam sarana pengangkut.

  Selama dalam pelayarandari pelabuhan muat ke pelabuhan tujuan bongkar terhadap manifes tersebutharus berada di atas sarana pengangkut karena itu merupakan dokumenpelindung atas muatan sarana pengangkut tersebut;Menimbang, bahwa terungkap dalam fakta hukum jika Terdakwa yangmerupakan Nakhoda KLM.

• ------------------------------------------------

MENGADILI SENDIRI

• Menyatakan terdakwa SULAIMAN Bin SOYONG tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

1. Dengan sengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesiamelakukan usaha dibidang Penangkapan, Pengangkutan dan Pemasaran ikan yang tidak memiliki SIUP;
2. Memiliki dan mengoperasikan Kapal Pengangkut

   Kelompok Usaha Bersama dan atau Koperasi Perikanan melalui Dinas Perikanan dan Kelautan KabupatenNunukan;------------------------------------------------------------------------------------------

   1 (satu) lembar surat izin Penangkapan Ikan No. 52.3.3/D-1/SIPI/PK/25/FD/2009; 1 (satu) lembar Tanda Pencatatan Kegiatan Perikanan no. 52.3.3/D-1/TPKP-PK/06-TG.R/2009;-----------------------------------------------------------------

   1 (satu) lembar Surat Ijin Kapal Pengangkut

   Sei Nyamuk Kabupaten Nunukan danketika sampai di Sei Nyamuk sekitar pukul 15.15 KMN RIZKI yang dinahkodai oleh terdakwa dihentikan olehsekoci KRI TSL 824 dan memerintahkan kepada terdakwa untuk merapat ke KRI TSL 824;Setelah terdakwa mendekat dan merapat ke KRI TSL 824, selanjutnyaterdakwa di perintahkan untuk naik ke KRI TSL 824 untuk diperiksa dan temyata setelah dilaknkanpemeriksaan terhadap terdakwa sebagai nahkoda KMN RIZKI diketahni bahwa KMN RIZKI yang dinahkodaioleh terdakwa adalah Kapal Pengangkut

   tertentu dalam bulan Nopember 2010 tahun atau setidaktidaknya masih dalam tahun 2010,bertempat di Perairan Sungai Nyamuk /Laut Sulawesi pada posisi titik kordinat 04 .0956 U dan 117 5502 T dan merupakanlaut Territorial Indonesia yang termasuk wilayah Kabupaten Nunukan Propinsi Kalimantan Timur yang termasuk dalamWilayah Perairan Republik Indonesia atau setidak tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam DaerahHukum Pengadilan Negeri Nunukan, Memiliki dan/ atau mengoperasikan kapal Pengangkut

   Sei Nyamuk Kabupaten Nunukan danketika sampai di Sei Nyamuk sekitar pukul 15.15 KMN RIZKI yang dinahkodai oleh terdakwa dihentikan olehsekoci KRI TSL 824 dan memerintahkan kepada terdakwa untuk merapat ke KRI TSL 824;Setelah terdakwa mendekat dan merapat ke KRI TSL 824, selanjutnyaterdakwa di perintahkan untuk naik ke KRI TSL 824 untuk diperiksa dan temyata setelah dilakukanpemeriksaan terhadap terdakwa sebagai nahkoda KMN RIZKI diketahui bahwa KMN RIZKI yang dinahkodaioleh terdakwa adalah Kapal Pengangkut

   Menyatakan barang bukti berupa :(Seribu Rupiah); 1 (satu) unit KMN RIZKI;2 (dua) unit mesin kapal merk Dong Feng 24 PK; Dirampas untuk Negara; 1 (Satu) lembar Surat Ijin Penangkapan Ikan No. 52.3.3/D1/SIPIPK/25/FD/2009; 1 (satu) lembar tanda Pencatatan kegiatan Perikanan No. 52.3.3/Dl/TPKPPK/06TG.R/2009; 1 (satu) lembar surat ijin Kapal Pengangkut ikan : 523.3/D.1/SIKPIKP/9PC/2009; oo 1 (satu) lembar Surat Keterangan Asal Ikan No. 523.3/D. 1 /21 PD/2010; Terlampir dalam berkas perkara; 4.

   Memiliki dan mengoperasikan Kapal Pengangkut Ikan di Wilayah PengelolaanPerikanan Republik Indonesia yang melakukan Pengangkutan ikan yang tidak memiliki SIKPI;3.

• Atas ekspor barang curah, PEB ~~ dapat disampaikan ke KantorPabean Pemuatan sebelum keberangkatan sarana pengangkut (PEBmekanisme curah).. Adapun ketentuan tentang perhitungan BK sesuai Pasal 6 ayat (2) PP 55Tahun 2008 jo. Pasal 5 ayat (1) PMK 214/PMK.04/2008 adalahberdasarkan Tarif BK dan HE yang berlaku pada tanggal pemberitahuanpabean ekspor didaftarkan di Kantor Pabean..

  yang akan berangkat ke luar daerah pabean,dianggap telah diekspor dan diperlakukan sebagai barang ekspor;Pasal 14 ayat:(2) Terhadap pembatalan ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat(1), eksportir wajib melaporkan kepada pejabat bea dan cukai dikantor pabean pemuatan, dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerjaterhitung sejak keberangkatan sarana pengangkut yangtercantum dalam pemberitahuan pabean.4.

  (Pasal angka 14 Peraturan MenteriKeuangan Nomor: 214/PMK.04/2008) masih merupakan tanggal dugaanatau praduga yang belum pasti akan terlaksana semuanya tergantungkepada kedatangan dan waktu sandarnya sarana pengangkut di dermagapelabuhan serta cepat lambatnya proses pemuatan atau pemompaan CPO kedalam sarana pengangkut dan berapa banyak partai barang (PEBPEB)yang dimuat ke dalam sarana pengangkut, kepastiannya dapat berupaterjadi sebelum tanggal perkiraan ekspor, sesudah tanggal perkiraan ekspor,

  Seharusnya jadwal kapal sudah dapatdiketahui oleh Terbanding dari Rencana Kedatangan Sarana Pengangkutsesuai dengan Pasal 7A ayat (1) Undangundang Nomor 10 Tahun 1995tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan UndangundangNomor 17 Tahun 2006 yang antara lain menyebutkan pengangkut yangsarana pengangkutnya akan datang dari luar daerah pabean, wajibmemberitahukan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut ke kantorpabean tujuan sebelum kedatangan sarana pengangkut dan kesiapanbarang ekspor juga dapat

  sarana pengangkut, antara telahdimuat dengan keberangkatan sarana pengangkut mempunyai arti yangsangat berbeda, kalau telah dimuat berarti sarana pengangkut belumberangkat karena kemungkinan akan memuat partai barang (PEB) lain,tetapi kalau keberangkatan sarana pengangkut semua partai barang sudahdimuat.