perselisihan dan pertengkaran tersebutkarena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain yang kabarnya telahmenikah sirri, namun saksi tidak tahu nama perempuan tersebut;Bahwa saksi mengetahui pada tahun 2012 tanggal dan bulannya lupaTergugat telah pergi dari rumah berdua sehingga sejak itu terjadi pisahtempat tinggal hingga kini selama 1 tahun setengah;Saksi mengetahui bahwa kebutuhan ekonomi keluarga yang mencukupiadalah Penggugat sendiri;Saksi mengetahui bahwa Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipilyang

Penggugat selalu kurang;Bahwa saksi mengetahui pada pertengahan tahun 2012 Tergugat telahpergi dari rumah berdua meninggalkan Penggugat dan anakanaknya,sehingga sejak itu terjadi pisah tempat tinggal hingga kini selama 1 tahun7 bulan;Saksi mengetahui bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisahtempat tinggal kebutuhan ekonomi keluarga yang mencukupi adalah Ibu(Penggugat) sendiri mulai dari biaya kuliah maupun biaya sekolah adiksaksi;Saksi mengetahui bahwa Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipilyang

Saksi mengetahui bahwa Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipilyang bertugas di Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso; Bahwa saksi sudah menasehati dan merukunkan Penggugat danTergugat, akan tetapi tidak berhasil; Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugatdengan Tergugat;Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti baik surat maupun saksi karena dalamsidangsidang berikutnya tidak pernah hadir dipersidangan;Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang padapokoknya

Memerintahkan kepada pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Langsa untukmencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipilyang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus menerbitkanAkta Kematian atas nama MUKLIS RADEN tersebut;4.

Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan pencatatan kematian SuamiPemohon yang bernama MUKLIS RADEN kepada Kantor DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa untuk dicatat tentangkematian Suami Pemohon tersebut dalam Buku Register Catatan Sipilyang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus menerbitkanAkta Kematian atas nama MUKLIS RADEN tersebut;4.

NegeriBanjarnegara untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telahmempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan namaibu anak Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon yangHalaman 2 dari 13, Penetapan Nomor 128/Pdt.P/20137/PN Bnrbernama DHAIFULLOH ROMADHAN Nomor 2549/2005 tanggal 9Nopember 2005 tertulis dan terbaca SUDARMI dirubah/diperbaiki menjaditertulis dan terbaca SUDARYANI serta dicatat dalam daftar pencatatan sipilyang

Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan NegeriBanjarnegara untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telahmempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan namaibu anak Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon yangbernama DHAIFULLOH ROMADHAN Nomor 2549/2005 tanggal 9Nopember 2005 tertulis dan terobaca SUDARMI dirubah/diperbaiki menjaditertulis dan terbaca SUDARYANI serta dicatat dalam daftar pencatatan sipilyang

Memerintahkan kepada pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Langsa untukmencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipilyang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus menerbitkanAkta Kematian atas nama Henny Tanzil tersebut;4.

Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan pencatatan kematian AlmhIstri Pemohon yang bernama Henny Tanzil kepada Kantor DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa untuk dicatat tentangkematian Almh Istri Pemohon tersebut dalam Buku Register Catatan Sipilyang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus menerbitkanAkta Kematian atas nama Henny Tanzil tersebut;4.

anaklakilaki dari suami isteri sah bernama TARYONO dengan SEMI ; C ANJAR PRIANTORO, lahir di Desa Purwasaba, Kecamatan Mandiraja,Kabupaten Banjarnegara, pada hari Senin Pon, tanggal 28 Desember 1997,anak lakilaki dari suami isteri sah bernama TAR YONO dengan SEMI ; 3.Memerintahkan ............3 Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Dan PencatatanSipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatatkan kelahiran anakanak Pemohon,setelah Pemohon menunjukkan Penetapan ini kedalam daftar pencatatan sipilyang

tanggal 30 Juli 1992, anaklakilaki dari suami isteri sah bernama TARYONO dengan SEMI ; C ANJAR PRIANTORO, lahir di Desa Purwasaba, Kecamatan Mandiraja,Kabupaten Banjarnegara, pada hari Senin Pon, tanggal 28 Desember 1997,anak lakilaki dari suami isteri sah bernama TAR YONO dengan SEMI ; 3 Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Dan PencatatanSipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatatkan kelahiran anakanak Pemohon,setelah Pemohon menunjukkan Penetapan ini kedalam daftar pencatatan sipilyang

Pejabat Pengadilan Negeri Banjarnegara untukmengirimkan salinan penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetapkepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untukmencatat perubahan nama Ayah kandung anak Pemohon yang tertulis pada aktakelahiran anak Pemohon yang bernama Nabilah Rihadhatul Aisy Nomor 362/TP/2008tanggal 4 Januari 2008 tertulis dan terbaca Fatdlurohman Suudi dirubah/diperbaikimenjadi tertulis dan terbaca Edi Surono serta dicatat dalam daftar pencatatan sipilyang

Pejabat Pengadilan Negeri Banjarnegara untukmengirimkan salinan penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetapkepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untukmencatat perubahan nama Ayah kandung anak Pemohon yang tertulis pada aktakelahiran anak Pemohon yang bernama Nabilah Rihadhatul Aisy Nomor 362/TP/2008tanggal 4 Januari 2008 tertulis dan terbaca Fatdlurohman Suudi dirubah/diperbaikimenjadi tertulis dan teroaca Edi Surono serta dicatat dalam daftar pencatatan sipilyang

Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah di Kobauntuk mencatat tentang kelahiran Pemohon tersebut dalam buku register Catatan Sipilyang berlaku bagi Warganegara Indonesia dalam tahun yang sedang berjalan dansekaligus dapat menerbitkan akta kelahiran anak dimaksud;4.

Surat Keputusan Pemberian ljin Perceraian yang telahdiperbaharul, sama sama telah memuat tanggal dikeluarkan SuratKeputusan Pemberian ljin Perceraian tersebut yaitu tertanggal 21 Juli2020.Bahwa menurut penjelasan Pasal 3 Ayat (1) dan Ayat (2) PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 TentangPerubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun1983, bahwa ketentuan tersebut berlaku bagi setiap Pegawai NegeriSipil yang akan melakukan Perceraian, yaitu bagi Pegawai Negeri Sipilyang

mengajukan Gugatan Perceraian (Penggugat) wajid memperolehjin terlebin dahulu dari Pejabat, sedangkan bagi Pegawai Negeri Sipilyang menerima Perceraian (Tergugat) wajib memperoleh suratketerangan lebih dahulu dari Pejabat, selanjutnya menyebutkan bahwapermintaan izin Perceraian diajukan oleh Penggugat kepada Pejabatsecara tertulis melalui saluran hierarki sedangkan Tergugat wajibmemberitahukan adanya Gugatan Perceraian secara tertulis kepadapejabat melalui saluran hierarki dalam jangka waktu selambatlambatnya

keterangan tambahan dari isteri / suamidari Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan permintaan izin itu atau daripihak lain yang dipandang dapat memberikan keterangan yangmeyakinkan dan Pasal 6 Ayat (3) berbunyi Sebelum mengambilkeputusan, Pejabat berusaha lebih dahulu merukunkan kembali suamiisteri yang bersangkutan dengan cara memanggil mereka secaralangsung untuk diber inasehat.Jika nasihat tidak berhasil barulah pejabat yang bersangkutanmembentuk Tim untuk memeriksa bersama sama Pegawai Negeri Sipilyang

KepalaUnit/Kepala Balai/Kepala Bidang (sarang tawon) (vide lampiran P14); Bahwa DP3 Penggugat pada tahun 2010 turun lagi dengan jumlah nilai 599,6,atau turun sekitar 19,4 dari DP3 tahun 2008 (vide lampiran P15); Bahwa DP3 Penggugat pada tahun 2011 turun lagi dengan jumlah nilai 593,7.DP 3a quo dibuat tanggal 4 Januari 2012 Pejabat Penilai, diterima tanggal 16Januari 2012 Pegawai Negeri Sipil yang dinilai, diterima tanggal, 6 Januari2012 Atasan Pejabat Penilai atau Tergugat, keberatan dari Pegawai Negeri Sipilyang

Dengan adanya ketentuan sebagai tersebut di atas, maka Penilai benarbenar mengenal secara pribadi Pegawai Negeri Sipil yang dinilai, sehinggadengan demikian diharapkan penilaian dapat dilakukan lebih obyektif,Penjelasan Pasal 8 : Ketentuan pasal ini, adalah untuk memberikan kesempatankepada Pejabat Penilai untuk mengenal dengan baik Pegawai Negeri Sipilyang dinilai, sehingga dengan demikian diharapkan adanya obyektifitas di dalammemberikan penilaian (vide lampiran P30); Bahwa DP3 Penggugat dari tahun

Menimbang bahwa kewenangan Pejabat Penilai dan Atasan Pejabat Penilai,masingmasing secara tegas telah ditentukan dalam ketentuan Pasal 1 huruf a, Pasal 3,Pasal 7, Pasal 9, dan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979, yaitu; e Kewenangan Pejabat Penilai:1 Melakukan penilaian pelaksanaan pekerjaan sekali setahun terhadap PegawaiNegeri Sipil yang berada dalam lingkungannya ; 2 Memberikan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Pegawai Negeri Sipilyang dinilai; 3 Menerima Daftar Penilaian

Pelaksanaan Pekerjaan kembali dari Pegawai NegeriSipil yang dinilai selambatlambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) harisejak tanggal diterimanya Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan tersebut ; 4 Menyampaikan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Atasan PejabatPenilai dengan ketentuan apabila tidak ada keberatan dari Pegawai Negeri Sipilyang dinilai, Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan tersebut disampaikan tanpacatatan atau apabila ada keberatan dari Pegawai Negeri Sipil yang

dinilai, DaftarPenilaian Pelaksanaan Pekerjaan tersebut disampaikan dengan catatan tentangtanggapan Pejabat Penilai atas keberatan yang diajukan oleh Pegawai Negeri Sipilyang dinilai ; e Kewenangan Atasan Pejabat Penilai : 1 Memeriksa dengan seksama Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan yangdisampaikan kepadanya ; 2 Dapat mengadakan perubahan nilai yang tercantum dalam Daftar PenilaianPelaksanaan Pekerjaan apabila terdapat alasanalasan yang cukup) 3 Mengesahkan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan

Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Ambon untukmencatat tentang kematian tersebut dalam buku Register Catatan Sipilyang berlaku bagi waraga Negara Republik Indonesia dan sekaligus dapatmenerbitkan Akte Kamatian atas nama Almarhumah THERISYA FUN;4.

dengan Peraturan PemerintahNomor 45 Tahun 1990 Peraturan Kepala Kepolisian Negara RepublikIndonesia Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan,Perceraian, Dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara RepublikIndonesia ATAU Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 23 Tahun 2008 tentangPerkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Pegawai di Lingkungan DepartemenPertahanan, Majlis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat untukmengurus surat izin atasan sebagai persyaratan bagi Pegawai Negri Sipilyang

M.Kes., tanggal 24 Februari 2021;Bahwa Penggugat mengetahui adanya Surat Keputusan Gubernur RiauNomor: 00205/21400/AZ/02/21 Tentang Pemberian Kenaikan PangkatPengabdian, Pemberhentian Dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri SipilYang Mencapai Batas Usia Pensiun atas nama Dra. Harniwita. M.Kes.

(Penggugat); Untuk itu adalah beralasan hukum jika selanjutnya Surat KeputusanGubernur Riau No. 00205/21400/AZ/02/21 tentang Pemberian PangkatPengabdian, pemberhentian dan pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipilyang Mencapai Batas Usia Pensiun atas nama Dra. Harniwita.

Harniwita, M.Kes., tanggal 30 Desember 2016;sehingga dalam hal ini tidak ada kepastian hukum bagi PENGGUGAT danKEPENTINGAN PENGGUGAT dalam hal ini sangat dirugikan dan olehkarenanya beralasan secara hukum Surat Keputusan Gubernur RiauNomor: 00205/21400/AZ/02/21 tentang Pemberian Kenaikan PangkatPengabdian, pemberhentian dan pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipilyang Mencapai Batas Usia Pensiun atas nama Dra. Harniwita. M.Kes.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Gubernur RiauNomor: 00205/21400/AZ/02/21 tentang Pemberian Kenaikan PangkatPengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipilyang Mencapai Batas Usia Pensiun atas nama Dra. Harniwita. M.

Kes,tanggal 24 Februari 2021;Bs Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan GubernurRiau Nomor: 00205/21400/AZ/02/21 tentang Pemberian Kenaikan PangkatPengabdian, pemberhentian dan pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipilyang Mencapai Batas Usia Pensiun atas nama Dra. Harniwita. M. Kes,tanggal 24 Februari 2021;4.

Pengadilan NegeriBanjarnegara untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telahmempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan DanPencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahanNama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yangbernama MOKHAMAD ZAENAL ABIDIN Nomor: 30582/TP/2008 tanggal09 Desember 2008 yang semula tertulis dan terbaca MOKHAMADZAENAL ABIDIN dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbacaMUHAMAD ZAENAL ABIDIN serta dicatat dalam daftar pencatatan sipilyang

sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu daftar pencatatan sipilyang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;4.

dengan Peraturan PemerintahNomor 45 Tahun 1990 Peraturan Kepala Kepolisian Negara RepublikIndonesia Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan,Perceraian, Dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara RepublikIndonesia ATAU Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 23 Tahun 2008 tentangPerkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Pegawai di Lingkungan DepartemenPertahanan, Majlis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon untukmengurus surat izin atasan sebagai persyaratan bagi Pegawai Negri Sipilyang

Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan NegeriBanjarnegara untuk mengirimkan salinan penetapan ini yang telahmempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan namapemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran pemohon yang bernama TITIERNA SUSANTI Nomor 102582/TP/2009 tanggal 06 Juni 2009 tertulis danterbaca TIT ERNA SUSANTI dirubah/diperbaiki menjadi tertulis danterbaca TIT ERMASUSANTI serta dicatat dalam daftar pencatatan sipilyang

dengan Peraturan PemerintahNomor 45 Tahun 1990 Peraturan Kepala Kepolisian Negara RepublikIndonesia Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan,Perceraian, Dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara RepublikIndonesia ATAU Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 23 Tahun 2008 tentangPerkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Pegawai di Lingkungan DepartemenPertahanan, Majlis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon untukmengurus surat izin atasan sebagai persyaratan bagi Pegawai Negri Sipilyang

Panitera atau Pejabat Pengadilan NegeriBanjarnegara untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telahmempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan NamaOrang Tua Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yangbernama AFIT NUROHMAN Nomor 11725/TP/2006 tanggal Delapan AprilDua Ribu Enam tertulis dan terbaca DARTO dirubah / diperbaiki menjaditertulis dan terbaca DARMANTO serta dicatat dalam daftar pencatatan sipilyang

Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipilyang beralamatkan di Jl.Kanguru Raya No.3 Gayamsari, KotaSemarang, Jawa Tengah untuk mencatat tentang penggantian namaAnak Kami tersebut, Akta Kelahiran No.AL.684.0412388, serta padabuku Register Catatan Sipil yang bersangkutan ; 4.

No. 126/Pdt.G/2013/PA.DglTergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan atau halangan yangSah menurut NUKUIM ; = nano ann neem en mn scene enn nein neneonnan Menimbang, bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang telah memperoleh izin perceraian dari pejabat yang berwenang sesuaidengan surat Keputusan Bupati Sigi Nomor: 800.43/08.1/BKD/B.SIGI/2013tanggal 15 Mei 2013 Tentang Pemberian Izin Perceraian, maka MajelisHakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara perceraian antaraPenggugat

UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agamasebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan terakhir dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 joPasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pada setiappersidangan Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar iamau rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, namunusaha tersebut juga tidak berhasil ; 20+ 722220 woeneane Menimbang, bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang

menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidakpernah datang menghadap' di persidangan dan tidak pulamenyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil = ataukuasanya yang sah, meskipun menurut surat panggilan (Relaas)Nomor : 359/Pdt.G/2011/PA.Ptk tanggal 6 Mei 2011 dan tanggal20 Mei 2011 yang telah dibacakan di persidangan, Termohontelah dipanggil secara sah dan patut, sedangketidakhadirannya tidak ternyata disebabkan suatu alasan yangsah menurut hukum; Menimbang, bahwa Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipilyang

apapun lagi dan memberikan kesimpulan secaralisan tertanggal 26 Mei 2011 dan menyatakan tetap padapermohonannya serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkanputusan;Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini cukupditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acarapersidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dariputusan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohonadalah sebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipilyang