P3 ketiga buktitersebut merupakan akta autentik sehingga mempunyai kekuatan hukummengikat, oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima dandipertimbangkan;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terdapat di dalamketiga alat bukti surat tersebut ternyata ada perbedaan data identitas aktanikah dengan akta lahir dan ijazah yang sepatutnya haruslan sama,karena samasama dokumen resmi (akta) yang dikeluarkan oleh aparaturpemerintah/negara yang berwenang.Menimbang, bahwa dilihat dari segi substansi

Bahwa untuk merubah/memperbaiki penulisan nama pemohon yang salahdalam akta kelahiran anak pemohon tersebut haruslan mendapat izin/penetapan dari Pengadilan Negeri ;.

Pemohonyang tertera di dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohondari sebelumnya adalah Alfi Nor Hidayati dirubah menjadi Alfi NurHidayati ;Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya faktafakta hukumtersebut, maka Pemohon telah berhasil membuktikan dalildalil pokokdalam permohonannya;Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakahpetitum permohonan pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitumpermohonan pemohon, maka petitum tersebut haruslan

HAMSI sejak tahun2018, yang hingga perkara ini disidangkan di Pengadilan NegeriWatampone hingga saat sekarang masih dikuasai dan tetap digarapoleh HAMSI;2.2 Bahwa oleh karena suatu gugatan haruslan memenuhi syaratsyaratformil dan atau ketentuanketentuan sebagaimana diatur di dalam HIRmaupun RBg, maka dengan tidak ditariknya Lel. ACCE dan Lel.

Oleh karena itu setiap peralihan hak atas tanah objekHalaman 15 dari 18 Putusan Nomor 324/PDT/2021/PT MKSsengketa tersebut haruslan mendapat jjin atau persetujuan dari seluruh ahliwaris Almarhum Ukkase dan atas dasar hal tersebut, maka jual beli antara Nenidengan Tergugat atas obyek sengketa dalam perkara ini menjadi tidak sahdikarenakan tidak mendapat ijin atau persetujuan dari para ahli waris yang laindan hal ini mengakibatkan Surat Pejanjian Jual Beli antara Neni dan Halingtanggal 23 Februari

digunakan untukmenembak;Barang bukti tersebut pada Bab butr 2 di atas (PB) adalah amunisisenjata api (peluru tajam) standar buatan pabrik kaliber 5,56 mm, PB yangdiuji aktif dan dapat meledak;Menimbang, bahwa selaniuinya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakantelah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telan moelakukan suatutindak pidana, maka perouatan orang tersebut haruslan

terhadap Terdakwa makaperu diperimbangkan terlebin dahulu keadaan yang memberatkan dan yangmeringankan Terdakwa;Keadaan yang memberatkan: Perouatan Terdakwa dapat membahayakan orang lain;Keadaan yang meringankan: Terdakwa menyesal atas perouatannya berjanji tidak mengulanginya;Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, MaielisHakim berpendapat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa haruslah mampumemberikan kepastian hukum yaitu bahwa setiap orang yang terbukti melakukantindak pidana haruslan

Penggugat bukanlah sebagaikreditur/pemilik barang jaminan, pemohon lelang maupun pembeli lelangatau pihak yang dirugikan secara langsung dengan adanya lelangeksekusi terhadap barang jaminan.Bahwa dalam menentukan Pihak Tergugat haruslan mempunyai hubunganhukum dengan pihak Penggugat dalam perkara gugatan perdata yangdiajukan.

Pengajuan gugatan ini haruslan memiliki dasar,yaitu adanya kepentingan atau hak yang dilanggar oleh orang lain, sehingga tidaksembarang orang bisa digugat dan menjadi tergugat.

Pasal 72ayat (1) Undang Undang No. 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah denganUndang Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan jo.pasal 93 ayat (2) huruf a Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentangPersyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil,mengatur bahwa pencatatan perubahan nama termasuk pembatalan /pencabutan Akta Kelahiran haruslan dengan penetapan Pengadilan Negeri,sehingga dalam hal ini permohonan memperbaiki tanggal lahir Pemohon menjadikewenangan

adalah keliru karena nama sebenarnyapemohon adalah REZAL HASAN ;Bahwa Nama ISMAIL HASAN tersebut Nama yang di beri Oleh orang tuapemohon pada hari pertama lahir,(nama Unthe) atau pemberian nama tradisigorontalo yang merupakan Nama tidak resmi;Bahwa mengenai tempat lahir pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahirandan Kartu Keluarga adalah lahir di Bongo Ill dan hal itu adalah keliru karenaBongo III hanyalah nama desa padahal biasanya tempat lahir yang tercantumdalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga haruslan

Brt.4.Bahwa Pemohon bermaksud ingin menambah nama belakang Pemohon dariSIMON menjadi SIMON SENNARDO dan selanjutnya akan menyebut dirinyamenjadi SIMON SENNARDO sebagai nama lengkapnya;Bahwa maksud dan tujuan Pemohon menambah nama belakang karenadipercaya ada kesalahan ketik pada akte lahir dan untuk menyelaraskandengan dokumen dokumen lainnya seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP)Kartu Keluarga (KK) Paspor & ljazah;Bahwa untuk menambah nama belakang Pemohon tersebut, Pemohonterlebin dahulu haruslan mendapatkan

Akan tetapi, haruslan ada bukti atau saksi bagi yangmenuntut dan bersumpah bagi yang mengingkari (dakwaan).

Untuk itu sangat tidak masuk logika hukum jikaHakim Tinggi Sumatera Utara mempertimbangkan tentang batas yangsalah dalam putusannya, sebab tidak perlu lagi untuk membuatpertimbangan baru, dan haruslan menyatakan bahwa PertimbanganMajelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun sudah tepat dan benar;3.

orangtuaPara Penggugat); Bahwa saksisaksi kenal dengan Royana br Saragih (mertuaTergugat I) dan kenal dengan Jasmen Purba (suami Tergugat 1); Bahwa saksi Roslentina br Damanik pernah menyewa tanahterperkara sejak Tahun 2000 s/d 2002: Bahwa Saidin Munthe pada Tahun 1998 ada membeli tanahdari Lurhen Sitopu yang berdekatan dengan tanah terperkara;Bapak Ketua Mahkamah Agung Yang Terhormat, sebelum Hakim Tinggimenghubungkan bukti surat P2 dengan keterangan saksisaksi makaterlebih dahulu Hakim Tinggi haruslan

Sehingga Lurhen Sitopu haruslan dapatHalaman 20 dari 27 hal. Put. Nomor 1507 K/Pdt/2017membuktikan bagaimana Lurhen Sitopu memiliki objek perkara, atauharuslah dapat dibuktikan asal dari tanah terperkara menjadi milik LurhenSitopu tidak terbukti dalam persidangan, baik melalui bukti surat maupunketerangan saksisaksi.

Bahwa menurut pasal tersebut untuk mengajukanpembatalan poligami (pembatalan perkawinan yang baru) haruslan Pemohonmasih terikat tali perkawinan dengan salah satu pihak (Suami atau isteri) denganketentuan bahwa perkawinan baru yang ingin dibatalkan tersebut masih ada danbelum putus;Menimbang, bahwa saat perkara ini diajukan ternyata hubunganperkawinan Pemohon/Terbanding dengan salah satu pihak yakni LAKI LAKI telahputus karena LAKI LAKI (Suami Pemohon) telah meninggal dunia, dan pada sisilain perkawinan

sehinggaia Terdakwa memang sengaja tidak memberthentikan kendaraannya ataumemberi pertolongan bagi yang mengalami kecelakaan lalu lintas, sehinggadengan demikian unsur ini telah teroenuhi menurut hukum;Menimbang, bahwa seluruh unsur dalam dakwaan kesatu penuntutumum telah terpenuhi maka perbuatan Terdakwa juga telah terbukti secara sahdan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan penuntutumum tersebut;Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti maka Terdakwaoleh karena itu juga haruslan

BITMenimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditetapkan dalam amarputusan dibawah ini;Menimbang, bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidanamaka Terdakwa oleh karena itu haruslan membayar biaya perkara yangbesarannya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan makaMajelis Hakim akan mempertimbangkan halhal yang memberatkan maupunhalhal yang meringankan pemidanaan:Halhal yang memberatkan Tidak ada yang memberatkanHalhal yang

/Pdt.P/201 4/PA.Smpbag pitgairsa ,Ki6 pol Js TISasgt I89JIE SB Litguts GR OdArtinya : Dalam hal pengakuan adanya pernikahan terhadap seorang perempuan,haruslan dapat menyebut syarat dan sahnya pernikahan itu seperti wali dandua orang saksi yang adil Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan di atas, makapermohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti dan patut untuk dikabulkan ;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) UndangUndangNomor : Tahun 1974 jo.

Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2021/PN.Ptk.Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk danPencatatan Sipil, mengatur bahwa pencatatan perubahan nama termasukpembatalan / pencabutan Akta Kelahiran haruslan dengan penetapanPengadilan Negeri, sehingga dalam hal ini permohonan perubahan nama aquomenjadi kewenangan absolut dari Pengadilan Negeri;Menimbang, bahwa Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas danAdministrasi Pengadilan hal 104, cetakan ke4 tahun 2003 mengatur bahwapermohonan

17 Januari 1971 (yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahirandan Kutipan Akta Nikah) adalah satu orang yang sama dan yang benar adalahPAIMIN, lahir di Trimulyo, 17 Januari 1971;Menimbang, bahwa keinginan Pemohon tersebut didukung oleh bukti surat P1s/d P6;Menimbang, bahwa Hakim yang memeriksa Pemohonan ini akan meluruskanpermohonan Pemohon dengan alasan Pengadilan tidak bisa menyatakan 2 (dua)nama dan tempat tanggal lahir Pemohon yang berbeda terhadap orang yang samakarena dalam tertib administrasi haruslan

mengajukan barangbukti berupa :e 1 (satu) buah clurit lengkap dengan selontong warna biru;Barang bukti telah disita menurut hukum dan dapat dipergunakan untukmemperkuat pembuktian;Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum yang terungkap dalam persidangan ,terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatutindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslan

bahwa nama Pemohon adalah SITI MUNTIAH BINTISUKARJI, bukan MUNTIAH BINTI SUKARJI;Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 poin 14 UndangUndang Nomor 23Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan bahwa :Kartu Tanda Penduduk selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmiPenduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yangberlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia, maka dari itu menurut MajelisHakim, bahwa segala yang termaktub dalam alat bukti (P.1, P.2, P.3, danP.4,) haruslan

warna biru, 1 (satu) kaoslengan panjang warna biru, 1 (Satu) buah kupluk (penutup kepala) warna birudan barang tersebut diletakan didalam sebuah plastic warna merah.Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta yang terungkap selama pemeriksaan perkaraini Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimanadidakwakan kepadanya ;Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatutindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslan

oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umumberbentuk Subsidairitas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkanDakwaan Primair terlebin dahulu apabila dakwaan Primair tidak terbukti makaMajelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair, danapabila Dakwaan Subsidair tidak terbukti selanjutnya akan dipertimbangkandakwaan lebih subsidair.Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 100/Pid B/2018/PN TnnMenimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan Dakwaan Primair yaitumelanggar Pasal 363 ayat (1) ke3 KUHP, haruslan

Apri Setiawan;Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Byl.Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban Apri Setiawan mengalamikerugian sejumlah Rp. 5.600.000, (lima juta enam ratus ribu rupiah);Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, selanjutnya MajelisHakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa Terbukti bersalah melakukantindak pidana sebagaimana yang didakwa oleh Penuntut Umum;Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang bersalan melakukan suatutindak pidana, perbuatan orang tersebut haruslan

telan memenuhisemua rumusan unsur dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 362 KUHPidana, sehingga oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukantindak pidana Pencurian;Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan halhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasanpembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaTerdakwa haruslan