Ditemukan 4987 data
Urut Berdasarkan
Register : 07-07-2020 — Putus : 29-07-2020 — Upload : 12-08-2020
Putusan PN Sei Rampah Nomor 23/Pdt.P/2020/PN Srh Tanggal 29 Juli 2020 — Pemohon:
DORMINI SIBURIAN
26 — 16
DORMINI SIBURIAN
26 — 16
penetapan sehingga menjadimenetapkan perubahan nama anak Pemohon yang tercantum pada KutipanAkta Kelahiran Nomor: 1218LT051120180008 tanggal 26 Juni 2020 darinama anak Pemohon semula Petrus Adianto Sitinjak menjadi Petrus Sitinjak;Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) permohonanPemohon, yaitu Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenaiperubahan nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilKabupaten Serdang Bedagai agar dicatatkan pada Buku Register Catatan Sipilyang
Register : 08-12-2020 — Putus : 12-01-2021 — Upload : 20-01-2021
Putusan PT MAKASSAR Nomor 692/PID/2020/PT MKS Tanggal 12 Januari 2021 — Penuntut Umum :
1. MUHAEMIN, SH
2. TRI UTAMI PUTRI, SH
Terdakwa :
AGUSTINA Alias AGU Binti SYAMSUDDIN
57 — 28
57 — 28
Barru No. 21tahun 2001 tentang Minuman Keras.KEBERATAN KETIGABahwa, dalam Memori Banding Terdakwa pada halaman 3 Angka5yang menguraikan alasannya pada pokoknya menjelaskan Bahwapenyidikan terhadap perkara terdakwa hanya dilakukan olehPenyidik Kepolisian tanpa melibatkan Penyidik Pegawai Negeri Sipilyang bertentangan dengan Pasal 14 ayat (1) PERDA No. 21 tahun 2001tentang Minuman Keras yang berbunyi Penyidikan terhadappelanggaran ketentuan peraturan daerah tentang Minuman Kerasadilakukan oleh Penyidik
Register : 10-09-2019 — Putus : 02-12-2019 — Upload : 03-12-2019
Putusan PA RAHA Nomor 0371/Pdt.G/2019/PA.Rh Tanggal 2 Desember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
41 — 13
41 — 13
berdasarkan hal tersebut dihubungkan dengan keterangan saksisaksi yang dihadirkan di persidangan, maka terbukti bahwa dalam perkawinanantara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;Menimbang, bahwa dalam pasal 80 ayat 4 huruf b dan c menjelaskansuami menanggung biaya pengobatan serta biaya pendidikan anak, hal ini puladikuatkan dalam pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwabiaya pemeliharan anak ditanggung oleh ayahnya;Menimbang, bahwa Tergugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang
Putus : 09-12-2014 — Upload : 01-12-2014
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 235/PDT.G/2013/PN.JKT.TIM Tanggal 9 Desember 2014 — Ny. MAGDALENA CHRISTIANTI LAWAN Tn. ANDRE RIZAL RUSTAM
49 — 14
49 — 14
akibat hukumnya, maka sesuaiketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang PelaksanaanUndangUndang Nomor Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 40 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan, harus diperintahkankepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur atau pejabat lain yang ditunjuk untukitu. agar mengirim salinan resmi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap perihalperceraian tersebut kepada Pejabat/Pegawai Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipilyang
Register : 25-11-2013 — Putus : 02-12-2013 — Upload : 02-10-2015
Putusan PN KLATEN Nomor 432/Pdt.P/2013/PN.Klt Tanggal 2 Desember 2013 — PONIRAN, S.IP, DK
82 — 13
82 — 13
mendapatkan ijinuntuk mengangkat anak dari Dinas Sosial Propinsi Jawa Tengah, denganKeputusan Kepala Dinas Sosial Propinsi Jawa Tengah Nomor : 460/275,tanggal 18 Juli 2013 ;Bahwa maksud dan tujuan pengangkatan anak yang dilakukan oleh ParaPemohon tersebut demi masa depan anak angkat Para Pemohon dan untukmendapatkan kehidupan yang lebih baik dan layak di kemudian hari ;Bahwa Para Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup dan layak karenabaik Pemohon I maupun Pemohon II keduanya sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 12-05-2017 — Putus : 27-11-2017 — Upload : 01-12-2017
Putusan PA SURABAYA Nomor 2163/Pdt.G/2017/PA.Sby Tanggal 27 Nopember 2017 — PEMOHON VS TERMOHON
10 — 2
10 — 2
dalamamar putusan;Menimbang, bahwa Penggugat menuntut kepada Tergugat agarmemberikan 1/3 gaji untuk isteri dan 1/3 gaji untuk anakanak dan 1/3 gaji untukTergugat;Menimbang, bahwa berdasarkan surat edaran dari Badan AdministrasiKepegawaian Negara Nomor : E.517/V 142 tertanggal 10 September tahun1991 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1983 joPeraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 pada draft angka 1 huruf (c)dinyatakan sebagai berikut Pelaksanaan pembagian gaji Pegawai Negeri Sipilyang
Putus : 15-05-2009 — Upload : 13-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 91 K/TUN/2009 Tanggal 15 Mei 2009 — BUPATI BULUKUMBA, ' MUH. AKIL, S.Pd,
41 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
41 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
dengan pasal 3 ayat (1) dan (2) PP Nomor 10 Tahun1983 junto PP Nomor 45 Tahun 1990 yang mewajibkan kepadaPenggugat untuk mendapatkan izin atasan terlebih dahulu sebelummengajukan cerai di Pengadilan ;Untuk lebih memperjelas apakah izin perceraian merupakankeharusan atau tidak, maka perlu dijelaskan kembali bunyi pasal 3Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 03-11-2015 — Putus : 05-01-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 479/Pdt.G/2015/PN JKT UTR. Tanggal 5 Januari 2016 — KRISTINA JOHANES, NIK. 3215266711740003, Lahir di Banda Aceh, 27 November 1974, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Beralamat di Perum Resinda Blok A5 No. 3 Rt. 003 / Rw. 010 Desa Purwadana, Kec. Teluk Jambe Timur Kab. Karawang dalam hal ini diwakili Kuasa Hukum SOEGIHARTO, SH. dan DEASY HALIMY, SH. Pada Kantor Hukum SOEGIHARTO, S.H. dan Rekan beralamat di Ruko Arcadia Blok XII-A No. 26 Galuh Mas Karawang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Oktober 2015, untuk selanjutnya disebut sebagai âÂÂPENGGUGAT IâÂÂ.
MELAWAN
HUMPHREY CHAHYADI TANUDJAYA, NIK. 3215262906740001, Lahir di Jakarat, 29 Juni 1974, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat semula di Perum Resinda Blok A5 No. 3 Rt. 003 / Rw. 010 Desa Purwadana, Kec. Teluk Jambe Timur Kab. Karawang, sekarang beralamat di Perumahan Gading Arcadia Blok Q No. 12B, Jalan Pegangsaan Dua, Kelapa Gading Jakarta Utara untuk selanjutnya disebut sebagai âÂÂTERGUGATâÂÂ.
22 — 17
22 — 17
selanjutnya akandipertimbangkan tentang apakah alasan perceraian sebagaimana didalilkanPenggugat di dalam gugatannya telah memenuhi syarat alasan perceraiansebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9tahun 1975 tentang peraturan pelaksana UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan;Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 479/Pdt.G/2015/PN JKT UTR.Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya suatu perkawinanharuslah dibuktikan dengan adanya suatu Akta Perkawinan Pencatatan Sipilyang
Putus : 08-03-2011 — Upload : 22-08-2011
Putusan DILMILTI I MEDAN Nomor PUT/ 18-K /PMT-I/BDG/AU/II/2011 Tanggal 8 Maret 2011 — YUDI HARDIANTO
Prada / 533510
Anggota Skadron Udara I
Lanud Supadio Pontianak
270 — 0
270 — 0
Riki seorang sipilyang Terdakwa kenal si Istana Bilyard sejak Oktober2008 di tempat kostnya di Siantan Pontianak Timur./ 8.
Register : 16-07-2021 — Putus : 09-08-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PA LARANTUKA Nomor 71/Pdt.P/2021/PA.Lrt Tanggal 9 Agustus 2021 — Pemohon melawan Termohon
70 — 60
70 — 60
Oleh sebab itu) orang tua angkat berkewajibanmemberitahukan asal usul anak angkat dengan memperhatikan kesiapanpsikis anak angkat; Anak angkat mempunyai hubungan hukum wasiat wajibah dengan orangtua angkatnya, begitu pula sebaliknya;Menimbang, bahwa untuk memperoleh kepastian hukum sebagai akibatdari dikabulkannya permohonan Pemohon, maka diperlukan tindak lanjutadministrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipilyang ditunjuk dalam Penetapan ini sebagaimana diatur dalam Pasal 47
Putus : 22-04-2015 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 294 K/Pdt/2015 Tanggal 22 April 2015 — DESSY LIMBA VS IWAN TEAPON,SIP.,M.Si, DK
59 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
59 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa berkenaan Penggugat Rekonvensi berstatus Pegawai Negeri Sipilyang tidak bisa meninggalkan tugas pokok sebagai abdi Negara, tetapiharus hadapi gugatan Tergugat Rekonvensi dan wajib menghadiri sidanguntuk itu, Penggugat Rekonvensi terpaksa menempuhkebijakanmenunjuk pengacara sebagai kuasa hukum guna menggantikanPenggugat Rekonvensi menghadapi gugatan Tergugat Rekonvensi danmenghadiri sidang untuk itu.
Register : 01-04-2010 — Putus : 10-01-2011 — Upload : 28-12-2013
Putusan PA DEMAK Nomor 376/Pdt.G/2010/PA.Dmk Tanggal 10 Januari 2011 — PENGGUGAT melawan TERGUGAT
28 — 0
28 — 0
Bahwa sejak kelahiran anak yang kedua Penggugat selalu berusaha untukmenyadarkan Tergugat akan kewajibannya mendidik dan memelihara anakanakkandungnya sebagaimana diamanatkan oleh pasal 45 Undangundang No. 1/1974tersebut, namun setiap kali diingatkan Tergugat selalu marahmarah sehinggamenimbulkan percekcokan yang berkepanjangan ; 7.10.11.12.13.Bahwa sejak menikah hingga saat ini Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipilyang ditugaskan di Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Ungaran Timur, KabpatenSemarang
Register : 01-08-2019 — Putus : 13-11-2019 — Upload : 29-11-2019
Putusan PN JOMBANG Nomor 45/Pdt.G/2019/PN Jbg Tanggal 13 Nopember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
97 — 22
97 — 22
Asli dan fotokopi Surat Keputusan Bupati Jombang Nomor183.4.45/128.118/415.41/2019 tentang Pemberian Kenaikan PangkatPengabdian, Pemberhentian, dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri SipilYang Mencpai Batas Usian Pensiun atas nama Penggugat tertanggal 20Mei 2019, diberi tanda bukti P3;> Saksi ke1 yang menerangkan :Halaman 10 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Padt.G/2019/PN JbgBahwa saksi kenal dengan Penggugat atau Tergugat (Waras)tetapi tidak ada hubungan keluarga;Bahwa yang saksi ketahui Penggugat
Register : 18-04-2019 — Putus : 16-07-2019 — Upload : 22-07-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 116/G/2019/PTUN.MDN Tanggal 16 Juli 2019 — Penggugat:
REASON PARLINDUNGAN
Tergugat:
Bupati Nias Selatan
95 — 71
REASON PARLINDUNGAN
Tergugat:
Bupati Nias Selatan
95 — 71
Bahwa alasan Penggugat pada poin 9 dan poin10 Tergugat jelaskan dasar pertimbangan hukummemberhentikan tidak dengan hormat Penggugat sebagaiPegawai Negeri Sipil adalah sebagai tindak lanjut darimaksud ketentuan pasal 87 ayat (4) huruf b UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur SipilNegara dan pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang mengatur dengan tegas tentang Pegawai Negeri Sipildiberhentikan tidak dengan hormat apabila dihukum
VI BadanKepegawaian Negara yang bukan merupakan PeraturanPerundangUndangan dan mengabaikan prosedur yang telahdiatur dalam Peraturan PerundangUndangan (onwetmatige) ;3) bahwa KTUN yang menjadi obyek sengketa ditetapkan tanggal28 Desember 2018 yang berlaku terhitung mulai tanggal 1Januari 2019 ditetapkan setelah Penggugat kembali aktifbertugas sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak April 2017 hal inibertentangan dengan asas kepastian hukum Pasal 252 PPNo.11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang
Putus : 04-04-2016 — Upload : 17-01-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 7 K/PID/2016 Tanggal 4 April 2016 — FARIZAL bin A. RIVAI, Dk
80 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
80 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.7 K/Pid/2016yang bisa dikategorikan sebagai suatu perbuatan penipuan yang sangatprofesional dan bukan lagi sebagai suatu perbuatan penipuan biasakarena dilakukan oleh orang yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipilyang menduduki jabatan sebagai Kepala Dinas dan Kepala Bidang yangseyogyanya melayani masyarakat dalam mengurus perizinan karena salahsatu peran Pegawai Negeri Sipil sebagai abdi masyarakat, tentunya haltersebut akan memberikan penilaian yang negatif dari masyarakatterhadap aparat
Register : 09-10-2020 — Putus : 17-02-2021 — Upload : 17-03-2021
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 13/G/2020/PT.TUN.JKT Tanggal 17 Februari 2021 — DENES FREDYKA, S.H; BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN.
214 — 102
214 — 102
"TUN.JKTey eyer &> a> yyNyeyOeSs7 Januari 2020 tentang peringanan hukuman disiplin sebagaimana tercantumdalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH14, P07, 03 TAHUN 2019 tanggal 28 Februari 2019 dari PemberhentianTidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipit menjadi Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiif Sebagal Pegawai Negeri Sipilyang dijatunkan kepada DENES FREDY A, SH (Penggugat) yang menurutTergugat sudah sesuai dengan tena peraturan perundangundanganyang
Register : 21-02-2019 — Putus : 09-04-2019 — Upload : 25-03-2021
Putusan PN SEMARAPURA Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Srp Tanggal 9 April 2019 — Penggugat melawan Tergugat
51 — 31
51 — 31
bahwa PaniteraPengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirimkan satuhelai salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atauyang telah dikukuhkan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempathalaman 13 dari 16 Putusan Nomor 15/Padt.G/2019/PN Srpperceraian itu terjadi, hal mana diatur Kembali dalam Peraturan pelaksanaannyasebagaimana pasal 75 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipilyang
Register : 10-02-2011 — Putus : 21-04-2011 — Upload : 15-12-2011
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 08/G/2011/PTUN-PLG Tanggal 21 April 2011 — H.MARWAN FANSURI,S.Sos,M.M ; MUHAMMAD ZAKI ASLAM,A.P.S.IP.M.Si VS BUPATI MUSI BANYUASIN
67 — 44
67 — 44
Nomor = 13Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan PeraturanPemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang PengangkatanPegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural padalampiran III Komisi Kepegawaian Negara dan BadanPertimbangan Jabatan dan Kepangkatan huruf D Tata KerjaBaperjakat angka 4 huruf ec Usul Pemberhentian dariJabatan Struktural angka 1, Pemberhentian PegawaiNegeri Sipil dari Jabatan Struktural yang perilumendapatkan Pertimbangan Baperjakat adalahPemberhentian yang dikarenakan Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 08-10-2013 — Putus : 11-12-2013 — Upload : 27-01-2014
Putusan PN KOTABARU Nomor 331/Pid.B/2013/ PN.Ktb Tanggal 11 Desember 2013 — ARBAIN Als BAIN Bin SURIANSYAH
63 — 26
63 — 26
karena gaya penulisan setiap26Hakim berbeda, namun pada Penetapan PermohonanAkte Kelahiran yang palsu terdapat penulisan katakatayang sama antara Hakim yang satu dengan yang lainnya,kemudian untuk Penetapan Permohonan Akte Kelahiranyang asli Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Kotabarubernama ARIBOWO sedangkan yang palsu) memakainama ARIWIBOWO ;Bahwa setelah dilakukan pengecekan atau pemeriksaan,Penetapan Permohonan Akte Kelahiran dari PengadilanNegeri Kotabaru yang terdata di kantor Catatan Sipilyang
sehinggaTerdakwa mencari tambahan di luar pekerjaan Terdakwatersebut sebagai calo untuk mengurus Kartu TandaPenduduk (KTP), Kartu Keluarga hingga Akta Kelahiran dikantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil KabupatenKotabaru ;Bahwa Terdakwa sering menguruskan Akta Kelahiran oranglain di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan SipilKabupaten Kotabaru ;Bahwa Akta Kelahiran yang biasa Terdakwa uruskan adalahpembuatan Akta Kelahiran bagi orang yang belum membuatAkta Kelahiran di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipilyang
Bahwa benar Penetapan Permohonan Akte Kelahiran dariPengadilan Negeri Kotabaru yang terdata di kantor Catatan Sipilyang diduga dipalsukan tersebut yaitu Penetapan keluaran tahun2012 sampai dengan bulan April 2013 ;.
Register : 20-12-2006 — Putus : 06-02-2008 — Upload : 03-10-2017
Putusan PA SURABAYA Nomor 2389/Pdt.G/2006/PA.Sby Tanggal 6 Februari 2008 —
PEMOHON VS TERMOHON
50 — 2
50 — 2
Selanjutnya kalaupun,penundaan sidang selama 6 (enam) bulan tersebut telah dilalui dan Pegawai Negeri Sipilyang bersangkutan tidak memperoleh ijin perceraian dari Pejabat yang berwenang, kemudianPegawai Negeri Sipil tersebut tetap menghendaki agar perkaranya dilanjutkan, maka MajelisHakim tidak ada alasan untuk menghentikan pemeriksaan perkaranya tersebut, kecuali24sebatas memberikan peringatan sesuai kewenangannya.
terkait dengan permohonan Pemohon, terlebih dahuludipertimbangkan oleh Majelis Hakim, bahwa Termohon mengakui dan membenarkantentang telah terjadinya perkawinan sebagaimana didalilkan Pemohon, hal mana sesuaipula dengan bukti surat (P.1) yang merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian yangsempurna, sehingga harus dinyatakan telah terbukti bahwa antara Pemohon denganTermohon terikat perkawinan yang sah sejak 28 Maret 1994;Menimbang, bahwa selanjutnya dalam kedudukannya sebagai Pegawai Negeri Sipilyang