Ditemukan 4987 data
Urut Berdasarkan
Register : 24-02-2014 — Putus : 02-07-2014 — Upload : 06-08-2014
Putusan PTUN AMBON Nomor 07/G/2014/PTUN.ABN Tanggal 2 Juli 2014 — SAMJAR FORNO, S.Pd.K Sebagai Penggugat
Melawan
BUPATI HALMAHERA UTARA Sebagai Tergugat
79 — 31
79 — 31
Putusan No. 07/G/2014/PTUN.ABNMenimbang, bahwa ketentuan mengenai Pemindahan Pegawai Negeri Sipilyang bukan karena Hukuman Disiplin di atur dalam Pasal 13 Ayat (1) dan Pasal 22UndangUndang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang PokokPokok Kepegawaian yangmenyebutkan sebagai berikut : n 20m nnn nnn nnn nnn nnnPasal 13 Ayat (1) :Pasal 22Kebijaksanaan manajemen Pegawai Negeri Sipilmencakup penetapan norma, standar, prosedur,formasi, pengangkatan, pengembangan kualitassumber daya Pegawai Negeri Sipil, pemindahan
Register : 05-10-2016 — Putus : 07-12-2016 — Upload : 25-01-2017
Putusan PN SENGETI Nomor 119/Pid.B/2016/PN Snt Tanggal 7 Desember 2016 — Pidana
- Cipto Utomo Bin Kerto Pawiro
77 — 43
77 — 43
Rp120.000.000,00 (seratus dua puluhjuta rupiah);Bahwa setahu Saksi anak dari Sudiyono tidak diterima menjadiPNS, dan beliau minta uang kembali kepada Terdakwa, danpernah Saksi menemani Terdakwa dan Isterinya lin Sagita datangke rumah Sudiyono untuk mengangsur uang tersebut sebesarRp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah),Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 119/Pid.B/2016/PN Sntakan tetapi beliau minta dibayar lunas, kalau tidak meminta rumah yangditempat Terdakwa;Bahwa Saksi tidak tahu ada penerimaan Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 05-08-2014 — Putus : 25-11-2014 — Upload : 28-11-2014
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 155/G/2014/PTUN-JKT Tanggal 25 Nopember 2014 — VICTOR TAMBUNAN;MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
65 — 34
65 — 34
nnsccensnenasasncnnennnssniteannnnsnsannnaninminananninnsnnBahwa, pada tanggal 1 Juni 2014 Penggugat menerima Surat SuratKeputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor645/Kpts/KP.610/5/2014, tanggal 22 Mei 2014, tentang Menjatuhkan HukumanDisiplin Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil,kepada VICTOR TAMBUNAN yang diatar langsung oleh pegawai kantorHalaman 4 dari 33 halaman Perkara Nomor 155/G/2014/PTUNJKTberlaku pada hari kelima belas terhitung mulai tanggal Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 11-01-2011 — Putus : 15-03-2011 — Upload : 16-09-2011
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 16-K/PM II-09/AD/I/2011 Tanggal 15 Maret 2011 — Praka ASEP CUCU SUHANA
30 — 18
30 — 18
Bahwa selain dari Terdakwa, Saksi jugapernah membeli narkotika jenis ganja dari warga sipilyang bernama Asep Andre alias BW alamat perum CitraMas Ds. Nyalindung Cimalaka Sumedang sebanyak 8(delapan) paket dengan harga perpaketnya Rp 25.000,(dua puluh lima ribu rupiah) dan juga kepada Sadr.Rudok sebanyak 2 (dua) paket dengan harga perpaketnyaRp 25.000, (dua puluh lima ribu rupiah).5.
Register : 11-06-2020 — Putus : 15-07-2020 — Upload : 21-04-2021
Putusan PN SAROLANGUN Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Srl Tanggal 15 Juli 2020 — M. RIDWAN Bin MUHAMMAD HB
64 — 26
64 — 26
RIZKI DWI PUTRA melakukanpenyelidikan, Saksi melihat seseorang yaitu Terdakwa sedang beradadi pinggir jalan Lintas Sumatera tepatnya di sebelah kantor BankMandiri Sarolangun, kemudian kami hendak mendatangi Terdakwatersebut akan tetapi pada saat itu Terdakwa melihat kami dan langsungmembuang sesuatu keatas aspal jalan, lalu Saksi langsung melakukanpenangkapan terhadap Terdakwa dan memborgol tangan Terdakwa;Bahwa setelah melakukan penangkapan, Saksi memanggil saksi sipilyang pada saat itu berada di
Register : 05-11-2019 — Putus : 19-11-2019 — Upload : 07-08-2020
Putusan DILMILTI III SURABAYA Nomor 97-K/PMT.III/BDG/AD/XI/2019 Tanggal 19 Nopember 2019 — Pembanding/Oditur : Zulkarnain, SH.
Terbanding/Terdakwa : Alif Khoirudin Sabila
194 — 63
Terbanding/Terdakwa : Alif Khoirudin Sabila
194 — 63
Lettu Pardosi, S.H.NRP 21990181500578 Pakum Satgas Yonif 143/TWEJ sangatberbahaya karena pengiriman pistol yang notabene merupakanperlengkapan perang yang paling vital yang dengan mudahnyaTerdakwa curi dan mengirimkan pistol tersebut ke warga sipilyang berdomisili di Bandung.4. Bahwa atas kejadian hilangnya pistol Lettu Pardosi, S.H.
Register : 10-07-2018 — Putus : 06-11-2018 — Upload : 13-11-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 254/PDT/2018/PT MDN Tanggal 6 Nopember 2018 — PEMBANDING VS TERBANDING
55 — 18
55 — 18
ketentuan PP No. 10 Tahun 1983 dan perubahannyaPP No. 45 Tahun 1990 Tentang izin perkawinan dan perceraian bagiPegawai Negeri Sipil, maka konsekuensi hukum bagi penggugat wajibdan harus tunduk kepada ketentuan peraturan pemerintah tersebutdiatas;Halaman 7 dari 22 Halaman Putusan Perdata Nomor 254/Padt/2018/PT MDNBahwa selanjutnya pada pasal 3 ayat (1) PP No. 10 Tahun 1983 danperubahannya PP No. 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan danPerceraian bagi Pegawai Negeri Sipil berbunyi: Pegawai Negeri SipilYang
Register : 25-07-2019 — Putus : 16-01-2020 — Upload : 25-02-2020
Putusan PTUN KUPANG Nomor 55/G/2019/PTUN.KPG Tanggal 16 Januari 2020 — Penggugat:
DRS. ALEXANDER NAIKOFI
Tergugat:
BUPATI TIMOR TENGAH UTARA
118 — 45
DRS. ALEXANDER NAIKOFI
Tergugat:
BUPATI TIMOR TENGAH UTARA
118 — 45
ALASSANALASIAIN GUIGIATIAN seneeeeceeee neers cmeeeenersimeenmeneenermemmeenn1.Bahwa semula Penggugat adalah Calon Pegawai Negeri Sipilyang diangkat berdasarkan Petikan dari Surat KeputusanGubernur Kepala Daerah Tingkat Nusa Tenggara Timur Nomor :813.2/1/67/60N tanggal O08 April 1986 dengan NIP awal No.Halaman 4 dari 70 halaman Putusan No.55/G/2019/PTUNKPG010191293, Golongan/Ruang Gaji Il/a dan ditempatkan padaSetwilda Tk.
Register : 13-05-2015 — Putus : 12-08-2015 — Upload : 24-08-2015
Putusan PA WATAN SOPPENG Nomor 293/Pdt.G/2015/PA.Wsp Tanggal 12 Agustus 2015 — Pemohon dan Termohon
13 — 7
13 — 7
(et aquoet bono)Menimbang, terlebin dahulu karena pemohon adalah Pegawai Negeri Sipilyang terikat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang IzinPerkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, yang telah diubah denganPerturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990.
Register : 18-07-2017 — Putus : 28-09-2017 — Upload : 31-10-2017
Putusan PA PEKANBARU Nomor 927/Pdt.G/2017/PA.Pbr Tanggal 28 September 2017 — Prmohon, Termohon
14 — 8
14 — 8
Tgl.28092017, Hal 22 dari 27Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan pengakuan TermohonRekonvensi yang dibenarkan oleh Pemohon Rekonvensi di muka persidanganyang menyatakan Termohon Rekonvensi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipilyang memiliki gaji dan penghasilan setiap bulan sejumlah Rp. 3.091.000, (tigajuta sembilan puluh satu ribu rupiah) ditambah dengan tunjangan transportasiserta bukti pemotonganpemotongan terhadap gaji Termohon Rekonvensisetiap bulan pada bendaharawan gaji tempat Termohon
Register : 26-06-2020 — Putus : 11-11-2020 — Upload : 14-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 391/Pdt.G/2020/PN Mdn Tanggal 11 Nopember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
51 — 26
51 — 26
Bahwa sesungguhnya Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang bekerja di Dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah yangberalamat di JI Rahmad No 1 Kelurahan Medan Tenggara KecamatanMedan Denai Kota Medan, dimana sesuai dengan pasal 3 ayat 1 PP no 45Tahun 1990 yang mengatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang akanmelakukan perceraian WAJIB memperoleh izin atau surat keterangan LEBIHDAHULU dari Pejabat, dimana sesungguhnya Penggugat harus lebih dahulumemperoleh izin cerai dari Pejabat/atasan langsung
Putus : 07-05-2015 — Upload : 08-07-2015
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 209/PID.B/2015/PN.Lbp Tanggal 7 Mei 2015 — I. Nama Lengkap : RIZKY ANDIKA Als DIKA;
Tempat Lahir : Medan;
Umur /Tanggal Lahir :31 Tahun / 17 Nopember 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Pancing Gg. Murni Kelurahan Sidorejo Kec. Medan Tembung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan Terakhir :SMA
II. Nama Lengkap : DILLAH NUR AQLA ;
Tempat Lahir : Medan;
Umur /Tanggal Lahir :23 Tahun / 02 Maret 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Gurilla No. 199 Kelurahan Sei Kera Hilir I, Kecamatan Medan Perjuangan;
Agama : Islam
Pekerjaan : Jualan;
Pendidikan Terakhir :SMA
18 — 4
18 — 4
Deli Serdang dan yang melakukan penangkapanterhadap Terdakwa dalah 4 (empat) orang Polisi yang berpakaian sipilyang mengaku dari Kepolisian Polresta Medan;Bahwa Terdakwa melakukan Pencurian tersebut bersama NANDA alsOMPONG (DPO), AY!
Register : 11-02-2014 — Putus : 08-05-2014 — Upload : 13-05-2014
Putusan PTUN KUPANG Nomor 4/G/2014/PTUN-KPG Tanggal 8 Mei 2014 — FINCE ANASTASIA LEDA, SKM (Penggugat)
BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN (Tergugat)
81 — 46
81 — 46
gugatannya angka 9 dan angka 9.1 yang intinyamengatakan bahwa penerbitan obyek sengketa oleh tergugat melanggar peraturanperundang undangan dan asas asas umum pemerintahan yang baik yaitudikeluarkannya obyek sengketa, penggugat tidak pernah diperiksa oleh atasan langsungpenggugat atau tim pemeriksa adalah dalil yang keliru dan harus dikesampingkankarena dasar hukum penerbitan obyek sengketa adalah Pasal 18 ayat (1) huruf fPeraturan Pemerintah Nomor 98 tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 10-09-2019 — Putus : 26-11-2019 — Upload : 05-12-2019
Putusan PA BENGKULU Nomor 769/Pdt.G/2019/PA.Bn Tanggal 26 Nopember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
71 — 29
71 — 29
2008 yang telah diubah denganPeraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang ProsedurMediasi di Pengadilan;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, makapokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebutsesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Pengadilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009;Menimbang, bahwa Termohon konvensi selaku Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 04-01-2017 — Putus : 03-04-2017 — Upload : 29-04-2019
Putusan PA WONOGIRI Nomor 58/Pdt.G/2017/PA.Wng Tanggal 3 April 2017 — Penggugat melawan Tergugat
14 — 2
14 — 2
Tergugat dan kesanggupan Tergugat untuk memberikan mutahsebesar Rp. 3. 000.000, dan nafkah iddah sebesar Rp. 1.000.000, juga terlalukecil, karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengankemampuan Tergugat sebagai berikut;Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 PeraturanPemerintah Republik Indonesia No 47 Tahun 2009 bahwa tunjangan profesibagi guru dan dosen Pegawai negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsionalguru dan dosen diberikan sebesar 1 (Satu) kali gaji pokok Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 03-09-2012 — Putus : 12-02-2013 — Upload : 24-09-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 104 PK/TUN/2012 Tanggal 12 Februari 2013 — KEPALA KANTOR PENGAWASAN BEA DAN CUKAI TIPE A3 PEKAN BARU vs DRS. BAKHTARUDIN NUR, SH., M.HUM;
63 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
63 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa secara tegasPasal 9 ayat (3) PP No. 30/1980 menyatakan: Pemeriksaan Pegawai Negeri Sipilyang disangka melakukan pelanggaran disiplin, dilakukan secara tertutup.Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut dapat disimpulkan bahwa TermohonPeninjauan Kembali telah melakukan kelalaian tugas dalam hal:a Tidak melaksanakan penelitian terhadap kelengkapan dokumen dankebenaran pengisian PIB (Pemberitahuan Import Barang) berdasarkaninvoice, packing list dan dokumen pelengkap pabean lainnya;b Tidak menandatangani
Register : 09-09-2013 — Putus : 26-05-2013 — Upload : 18-09-2014
Putusan PA TEGAL Nomor 0628/Pdt.G/2013/PA.Tg Tanggal 26 Mei 2013 — Penggugat lawan Tergugat
42 — 5
42 — 5
Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat 1 yang diatur dalam PeraturanPemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraianbagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana telah diubah denganPeraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, yang telah ditegaskan dalamsurat Edaran Nomor : 48/SE/1990 tentang petunjuk pelaksanaan PeraturanPemerintah Nomor 45 Tahun 1990, dijelaskan bahwa Pegawai Negeri Sipilyang akan melakukan perceraian, wajid memperoleh izin tertulis atau suratketerangan lebih dahulu
Register : 19-04-2012 — Putus : 03-09-2012 — Upload : 03-10-2013
Putusan PA TILAMUTA Nomor 47/Pdt.G/2012/PA. Tlm Tanggal 3 September 2012 — PEMOHON LAWAN TERMOHON
21 — 11
21 — 11
terhadap isteriisteri yang dikawininya, dalam konteksyang demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon danTermohon serta calon isteri kedua dipandang mampu untukmenjalani kehidupan rumah tangga dalam status poligami;Menimbang, bahwa Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipildalam hal melakukan poligami harus memenuhi ketentuan Pasal 4ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentangPerubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 11-05-2016 — Putus : 17-10-2016 — Upload : 12-01-2017
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 106-K/PM.II-09/AU/V/2016 Tanggal 17 Oktober 2016 —
23 — 10
23 — 10
Bahwa pada tanggal 11 September 2013 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa seijinkomandan satuan,dengan alasan karena mempunyai masalah utang kepada warga sipilyang saksi tidak kenal sebesar 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah)tetapi telah dibayar olehTerdakwa sebesar Rp.34.000.000, (tiga puluh empat juta rupiah) saat itu Saksi piket di stafPamsus dan menjadi Saksi pembayaran utang Terdakwa kepada warga sipil tersbut danjuga Terdakwa menjadi sponsor para calon Pegawai yang akan masuk menjadi anggota TNIAU
Register : 09-09-2019 — Putus : 05-12-2019 — Upload : 10-12-2019
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 23/G/2019/PTUN.JPR Tanggal 5 Desember 2019 — Penggugat:
HENGKI RAMANDEY, S.SOs,
Tergugat:
BUPATI NABIRE
171 — 121
HENGKI RAMANDEY, S.SOs,
Tergugat:
BUPATI NABIRE
171 — 121
T5Bukti T6Bukti T7Salinan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Klas IA Jayapura, Nomor : 47/Pid.SusTPK/2016/PN Jap, Tanggal 27 Januari 2017, (Fotokopi darisalinan);Berita Acara Pelaksanaan Putusan Hakim, (Fotokopi darifotokopi);Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, MenteriPendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi BirokrasiDan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri SipilYang