Ditemukan 4987 data
Urut Berdasarkan
Register : 04-04-2013 — Putus : 25-04-2013 — Upload : 02-09-2013
Putusan DILMIL I 01 BANDA ACEH Nomor 39-K/PMI-01/AD/IV/2013, 25-04-2013 Tanggal 25 April 2013 — PRAKA MAWARDI
31 — 16
31 — 16
Syarifuddin terjatuh ke arah kiri jalan tertimpa sepeda motornya.5 Bahwa benar setelah melihat kejadian tersebut Terdakwa langsung menghentikanmobilnya ke arah kiri jalan dan langsung turun dari kendaraan dan langsungmengangkat sepeda motor dan memindahkannya dekat rumah penduduk,selanjutnya melakukan pertolongan dengan menghentikan kendaraan orang sipilyang lewat di TKP kemudian memerintahkan Prada Darwan Syahputra (Saksi1)dan Prada Prima ikut membawanya ke RSUD Aceh Tamiang selanjutnya Terdakwamengamankan
Register : 21-07-2021 — Putus : 15-09-2021 — Upload : 16-09-2021
Putusan PT KUPANG Nomor 115/PDT/2021/PT KPG Tanggal 15 September 2021 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
128 — 49
128 — 49
Pasal 8 ayat(1) Apabila perceraian terjadi atas Kehendak PegawaiNegeri Sipil Pria maka ia wajib menyerahkanHalaman 8 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 115/PDT/2021/PT KPGsebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dananakanaknya; (Vide Putusan halaman 11 dari 38halaman)(2) Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) alah sepertiga untuk bekas istrinya, dan sepertigauntuk anak atau anakanaknya; (Vide ptsan him 11. )(6) Apabila bekas Istri Pegawai Negeri = Sipilyang bersangkutan kawin
Register : 07-02-2017 — Putus : 22-06-2017 — Upload : 24-04-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 16/G/2017/PTUN.MTR Tanggal 22 Juni 2017 — Penggugat:
IDRUS
Tergugat:
BUPATI DOMPU
52 — 29
IDRUS
Tergugat:
BUPATI DOMPU
52 — 29
OBYEK GUGATAN:22222n nnn nnnnnnn ene eeeBahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah KeputusanTata Usaha Negara (KTUN) berupa: Keputusan Bupati Dompu 814.2/101/BKD/2016 Tentang PencabutanKeputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor814.2/340/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas nama Idrus;Bahwa objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat telah memenuhiketentuan pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009
Register : 06-05-2021 — Putus : 15-06-2021 — Upload : 12-08-2021
Putusan PN BINJAI Nomor 123/Pid.B/2021/PN Bnj Tanggal 15 Juni 2021 — Penuntut Umum:
LIDYA RUTH PANJAITAN, SH
Terdakwa:
YUSRIZAL ALS RIZAL
31 — 8
LIDYA RUTH PANJAITAN, SH
Terdakwa:
YUSRIZAL ALS RIZAL
31 — 8
Sdr.DEDIBODANG pada sebuah kios Ponsel yang beralamat di Pasar kecil Sunggaltepatnya NAGA PONSEL dan kemudian Sdr.DEDI BODANG mengatakanuntuk Sdr.HENDRY datang kekios ponsel tersebut untuk mengambil uangHalaman 5 dari 24 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN Bnjhasil penjualanan kartu kartu Voucer tersebut dan kemudian Sdr.HENDRYpergi meninghgalkan terdakwa dan Sdr.YUS AMRI didepan rumahSdr.HENDRY dan tidak berapa lama kemudian tiba tiba datang tiga orangPolisi bersama dengan Sdr.HENDRY dengan mengenakan pakaian sipilyang
Register : 01-10-2010 — Putus : 31-05-2011 — Upload : 18-08-2011
Putusan DILMIL III 17 MANADO Nomor PUT / 78 -K / PM III-17 / AD / X / 2010 Tanggal 31 Mei 2011 — Serma Yamsilma Pombu
65 — 38
65 — 38
Yuten koleba, ME bahwa putusan pengadilanyang sah harus ada tercantum atau di tuliskantelah berkekuatan hukum yang ttap baru biasMenimbangMenimbangMenimbangdiproses akte cerai oleh Disduk Catatan sipilyang bersangkutan tapi ternyata putusan tersebutbelum berkekuatan hukum tetap sehingga AkterCerainya dianggap batal.9. Bahwa perkawinan = antara Terdakwa denganSaksi 2 adalah sah karena dilakukan secara Agamapada hari Jumat tanggal 31 Juli 2009 di GerejaGKLB Imanuel Luwuk Kab.
Register : 03-10-2019 — Putus : 28-11-2019 — Upload : 03-12-2019
Putusan PN TANJUNG BALAI ASAHAN Nomor 348/Pid.B/2019/PN Tjb Tanggal 28 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
ARI ADE BRAM MANALU,S.H
Terdakwa:
1.RIYAN ALIAS EDI
2.AGUS SALIM ALIAS AGUS
82 — 9
ARI ADE BRAM MANALU,S.H
Terdakwa:
1.RIYAN ALIAS EDI
2.AGUS SALIM ALIAS AGUS
82 — 9
Kepala Lingkungansetempat;Bahwa pada saat Saksi masuk pertama kali ke ruangan kondisi asbesdiatas meja Saksi sudah jebol atau rusak dan meja sudah hancur dimanaposisi dari laci yang besar dan kecil sudah terbuka dan dari laci palingbawah diambil keempat proyektor tersebut;Bahwa Saksi meninggalkan kantor pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2019sekira pukul 18.00 W.I.B dalam keadaan ruangan terkunci;Halaman 8 Putusan Nomor 348/Pid.B/2019/PN TjbBahwa penjaga sekolah dulunya memang ada yaitu Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 25-11-2014 — Putus : 03-09-2015 — Upload : 23-10-2015
Putusan PA SAMARINDA Nomor 1816/Pdt.G/2014/PA.Smd. Tanggal 3 September 2015 — Pemohon VS Termohon
43 — 14
43 — 14
6bulan kepada Pemohon untuk meminta ijin perceraian melalui atasannyasesuai dengan SEMA Nomor 5 Tahun 1983, akan tetapi atasan Pemohon tidakada memberikan jawaban terhadap permohonan ijin perceraian dari Pemohondan Pemohon telah membuat surat pernyataan bersedia menanggung resikoakibat bercerai dengan Termohon;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Termohonseorang Pegawai Negeri Sipil yang menurut Pasal 3 ayat (2) PeraturanPemerintah Nomor 45 Tahun 1990 menyebutkan Bagi Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 05-06-2014 — Putus : 12-08-2014 — Upload : 06-05-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 49 PK/TUN/2014 Tanggal 12 Agustus 2014 — MUHAMMAD RUSTAN, SH VS MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI;
45 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
45 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sipil danmemperoleh kenaikan pangkat dari golongan II/b. menjadigolongan Il/c. serta setelah Penggugat membuktikan prestasikerja, dedikasi dan loyalitas kepada negara, merupakanwujud perbuatan sewenangwenang yang dilakukan olehTergugat kepada Penggugat;29.Bahwa menurut unsurunsur atau katakata yang terkandungdalam Pasal 8 PP Nomor 32 Tahun 1979 tentangPemberhentian Pegawai Negeri Sipil, ternyata tidakdimaksudkan untuk secara otomatis (sertamerta)memberhentikan tidak dengan hormat Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 23-05-2019 — Putus : 10-09-2019 — Upload : 12-09-2019
Putusan PN Sei Rampah Nomor 252/Pid.Sus/2019/PN Srh Tanggal 10 September 2019 — Penuntut Umum:
JUITA CITRA WIRATAMA, SH
Terdakwa:
MUHAMMAD YASIR ARFIH alias YASIR
37 — 25
JUITA CITRA WIRATAMA, SH
Terdakwa:
MUHAMMAD YASIR ARFIH alias YASIR
37 — 25
uang pecahan Rp.10.000, sebanyak 4lembar, dan uang tersebut sudah Terdakwa serahkan kepada Rido LesmanaPurba Alias Rido dan selanjutnya Rido Lesmana Purba Alias Rido juga sudahmenyerahkan narkotika shabu kepada Terdakwa dan selanjutnya narkotikashabu yang diserahkan Rido Lesmana Purba Alias Rido langsung Terdakwamasukkan kedalam kantong celana yang Terdakwa pakai;Bahwa pada saat Terdakwa baru membuka pintu depan rumah Terdakwa danTerdakwa terkejut dimana sudah ada beberapa orang yang berpakaian sipilyang
Register : 01-12-2015 — Putus : 20-01-2016 — Upload : 22-12-2016
Putusan PA BUOL Nomor 0177/Pdt.G/2015/PA.Buol Tanggal 20 Januari 2016 —
24 — 16
24 — 16
50tahun 2009 serta pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam jo pasal 31 ayat (1)dan (2 ) PP No. 9 Tahun 1975, telah terpenuhi; Menimbang, bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung RepulikIndonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi, terhadap perkara ini telahdilakukan proses mediasi, namun berdasarkan laporan Hakim Mediator, mediasidinyatakan tidak berhasil, Pemohon tetap berkeinginan bercerai dengan Termohon;Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 10-06-2013 — Putus : 23-09-2013 — Upload : 19-12-2013
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 94/G/2013/PTUN-JKT Tanggal 23 September 2013 — R. RIDHO;MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
98 — 45
98 — 45
terlebih dahulu terhadap Penggugat dan sama sekalitidak ada hubungannya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;161718Bahwa penerbitan objek gugatan dalam perkara a quo (keputusanpemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadapPenggugat) jelasjelas bukan merupakan suatu hukuman disiplin sebagaimanayang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, akan tetapimerupakan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 17-07-2019 — Putus : 17-02-2020 — Upload : 18-02-2020
Putusan PA TENGGARONG Nomor 811/Pdt.G/2019/PA.Tgr Tanggal 17 Februari 2020 — Penggugat melawan Tergugat
14 — 9
14 — 9
bukti tersebutmemuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatanPenggugat dan Penggugat mempunyai kedudukan/legal standing dalamperkara a qou;Menimbang, bahwa terhadap bukti surat (P.2 dan P.3) yang diajukanPenggugat tersebut, Majelis berpendapat bahwa bukti tersebut membuktikanbahwa Penggugat telah berupaya secara maksimal sesuai prosedur sebagaiyang dikehendaki oleh peraturan perundangundangan tentang adanyakewajiban mendapatkan izin bercerai dari atasannya bagi pegawai negeri sipilyang
Register : 26-04-2016 — Putus : 08-03-2016 — Upload : 26-04-2016
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 30/G/2015/PT.TUN.JKT Tanggal 8 Maret 2016 — RITA JAYANTI,S.H.;
BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK).;
62 — 59
62 — 59
dengan P7 telah membuktikan bahwaPenggugat semula adalah Pegawai Negeri Sipil oleh karena itu PeraturanPemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil berlaku sebagai aturan kepegawaian bagi Penggugat;Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) terutama pada Pasal 3huruf b jo Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa BAPEK memiliki tugas memeriksadan mengambil keputusan atas banding administratif dari Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 16-03-2020 — Putus : 22-12-2020 — Upload : 28-12-2020
Putusan PA KLATEN Nomor 0447/Pdt.G/2020/PA.Klt Tanggal 22 Desember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
124 — 20
124 — 20
Pasal143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun usaha tersebut tidak berhasil;Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 01 Tahun 2016, tentang mediasi bahwa Pemohon danTermohon telah mengikuti proses mediasi, akan tetapi gagal / menemui jalanbuntu / tidak berhasil damali;Menimbang, bahwa Termohon berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipilyang akan diceraikan oleh suaminya, telah diperintahkan untuk melapor kepadaatasannya sejak bulan April 2020, namun yang bersangkutan tidak
Register : 01-03-2013 — Putus : 23-07-2013 — Upload : 03-10-2013
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 38/G/2013/PTUN.SBY Tanggal 23 Juli 2013 — HADI SOENYOTO melawan KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN PONOROGO
63 — 44
63 — 44
Kepala, Lektor yang ditugaskan secara penuh padaperguruan tinggi ; 3 Jabatan lain yang ditentukan oleh presiden ; Menimbang, bahwa jabatan yang dijabat oleh Penggugat sebagai PenyuluhPertanian, perpanjangan batas usia pensiunnya diatur dalam Ketentuan Pasal 1 PeraturanPresiden RI No. 55 Tahun 2010 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun bagi PegawaiNegeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional Penyuluh Pertanian, PenyuluhPerikanan, dan Penyuluh Kehutanan, yang menyebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 17-10-2018 — Putus : 25-04-2019 — Upload : 11-07-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 243/G/2018/PTUN-JKT Tanggal 25 April 2019 — Drs. SIGIT ASMARA SANTA ; PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
123 — 89
123 — 89
;Bahwa Pasal 90 UU 5/2014 menentukan: Batas usia pensiunsebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf c yaitu: a. 58(lima puluh delapan) tahun bagi Pejabat Administrasi; b. 60 (enampuluh) tahun bagi Pejabat Pimpinan Tinggi; c. sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan bagi Pejabat Fungsional ;Bahwa selanjutnya untuk melaksanakan amanah Pasal 90 UU 5/2014,pada 19 Maret 2014 pemerintah menerbitkan Peraturan PemerintahNomor 21 Tahun 2014 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri SipilYang Mencapai
yang berstatus PNS dengan Jabatan FungsionalPeneliti Madya yang ditugaskan secara penuh di bidang penelitian dilembaga/unit litbang Kementerian dan NonKementerian yangmenurut Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2014 Batas UsiaPensiunnya adalah 65 tahun;Dalil Penggugat di atas tidak berdasarkan hukum (onrechtmatig),karena batas usia pensiun 65 tahun bagi Jabatan Fungsional PenelitiMadya dalam Pasal 2 ayat (2) huruf (c) Peraturan Pemerintah RINomor 21 Tahun 2014 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipilyang
mengatur mengenaiKewenangan Pemberhentian, yaitu : Presiden dapat mendelegasikankewenangan pemberhentian PNS selain yang menduduki JPT utama,JPT madya, dan JF ahli utama kepada pimpinan lembaga di lembagapemerintah nonkementerian, dalam hal ini yaitu Kepala BKN,sehingga tindakan Tergugat yang memberikan kuasa kepada KepalaBKN melalui Surat Keputusan Presiden No. 53 Tahun 2014 tanggal 18Desember 2014, untuk menandatangani surat keputusan penetapanPemberhentian dan Pemberian Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 12-03-2018 — Putus : 10-07-2018 — Upload : 06-08-2018
Putusan PTUN PADANG Nomor 6/G/2018/PTUN.PDG Tanggal 10 Juli 2018 — Penggugat:
HARI YENI. R
Tergugat:
WALIKOTA PAYAKUMBUH
109 — 129
HARI YENI. R
Tergugat:
WALIKOTA PAYAKUMBUH
109 — 129
Bahwa berdasarkan undangundang ASN, pegawai negeri sipilyang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan dan/atau tindakpidana yang ada hubungannya dengan jabatan yang sudah adaputusan pengadilan inkrach wajib diberhentikan tidak dengan hormat;Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan pihak Tergugat telahmenyerahkan kesimpulannya masingmasing pada persidangan tanggal 26Halaman 32 dari 73 halaman Putusan Nomor: 6/G/2018/PTUN.PDGJuni 2018, yang isi lengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkarayang
Namun demikian, substansi, semangat,atau ruh norma dalam ketentuan Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor32 Tahun 1979 tidaklah hilang dan tetap menjadi substansi, semangat, atauruh norma pada ketentuan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang selengkapnyaberbunyi:PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:a. melakukan ...dstnya;b. dipidanadengan pidana penjara atau kurungan berdasarkanputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan
Register : 03-04-2012 — Putus : 24-07-2012 — Upload : 05-10-2012
Putusan PA MALANG Nomor 599/Pdt.G/2012/PA.Mlg Tanggal 24 Juli 2012 — TERGUGAT VS PENGGUGAT
10 — 3
10 — 3
Mengubah ketentuan Pasal 3 sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:Pasal 31)2)3)13.14.15.Pegawai negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau suratketerangan lebih dahulu dari Pejabat; Bagi Pegawai negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Penggugat atau bagi Pegawai negeri Sipilyang berkedudukan sebagai Tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimanadimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis; Dalam permintaan izin atau pemberitahuan
Register : 03-01-2017 — Putus : 13-04-2017 — Upload : 10-05-2019
Putusan PA PALANGKARAYA Nomor 10/Pdt.G/2017/PA.Plk Tanggal 13 April 2017 — Penggugat melawan Tergugat
18 — 2
18 — 2
FC Surat Keterangan dari dinas kependudukan dan catatan sipilyang dikeluarkan pada tanggal 27 Agustus 2015,2. FC Kartu Keluarga3. Tanggapan tertulis atas Gugatan Cerai tanggal 16Februari 2017 dimana tidak terdapat salam pembuka yaitu"Assalamualaikum wrWb" dan salam penutup"wassalamu'alaikum wr. Wb."4.b Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak karena Tergugatbekerja untuk mencukupi kebutuhan diri Tergugat sendiri saja,sedangkan yang mencukupi kebutuhan rumah tangga bersamaadalah Penggugat.
Register : 04-11-2020 — Putus : 10-12-2020 — Upload : 10-12-2020
Putusan PA TANJUNG SELOR Nomor 108/Pdt.P/2020/PA.TSe Tanggal 10 Desember 2020 — Pemohon melawan Termohon
31 — 15
31 — 15
aslinya dan hanya dapat dipercaya jikaaslinya bukti tersebut diperlihatkan;Menimbang, bahwa bukti P19 sampai P21 (fotokopi surat pernyataanakan memberitahu tentang asal usul anak angkat dan orang tua kandungnya,surat pernyataan akan memberi hibah dan surat pernyataan akan memberikanasuransi kesehatan dan pendidikan) telah dinazagelen dan dicocok denganaslinya yang ditandatangani oleh Pemohon dan Pemohon II di atas meterai.Oleh karena asli bukti tersebut tidak dibuat oleh atau dihadapan pejabat sipilyang