Ditemukan 4987 data
Urut Berdasarkan
Register : 19-05-2017 — Putus : 14-09-2017 — Upload : 16-10-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 108/G/2017/PTUN-JKT Tanggal 14 September 2017 — DR. YUSUF TAWULO, S.H.,S.E.,M.M ; BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK)
85 — 48
85 — 48
BadanKepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari padatanggal 6 Maret 2015; dengan pertimbangan mengacu kepadaketentuan Peraturan Pemerintah Nomori2 Tahun 2002 TentangPerubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipilyaitu:Angka 5 (lima) Pasal 9Kenaikan Pangkat Pilinhan Huruf F, Memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar ataujazah; Huruf H, Telah selesai Mengikuti dan Lulus TugasBelajar;Angka 8 (delapan) Pasal 18 ayat (1) huruf G Pegawai Negeri Sipilyang
Putus : 03-03-2009 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 26 P/HUM/2007 Tanggal 3 Maret 2009 — MUKHOTIB MD, S.Ag, dkk vs BUPATI BANTUL
159 — 107 — Berkekuatan Hukum Tetap
159 — 107 — Berkekuatan Hukum Tetap
Yang telah dirugikan hakhaknya akibat diberlakukannya obyekpermohonan.Bahwa Pemohon sebagai warga Bantul merasa dirugikan secara ekonomi dikarenakanPemohon tidak mendapatkan jaminan kesejahteraan sosial bagi keluarga dankerabatnya dan ini merupakan kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh Termohondikarenakan Pemohon adalah satusatunya tulang punggung keluarga dan ataspenangkapan itu keluarga dari Pemohon terancam kelaparan ;Bahwa Pemohon sampai dengan 25 adalah Lembaga/Institusi masyarakat sipilyang
Register : 03-06-2020 — Putus : 19-10-2020 — Upload : 14-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 1312/Pid.Sus/2020/PN Mdn Tanggal 19 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
RAMBOO LOLY SINURAT, S.H
Terdakwa:
FERA FERI
40 — 5
RAMBOO LOLY SINURAT, S.H
Terdakwa:
FERA FERI
40 — 5
Medan Maimun Kota Medan, persisnya dipersimpanganjalan umum tersebut, oleh 5 (lima) orang lakilaki yang berpakaian sipilyang Saksi ketahui merupakan Polisi dimana Saksi ditangkap bersamadengan abang ipar Saksi yang bernama Terdakwa FERA FERI, dimanaabang ipar Saksi tersebut membawa kotak kardus yang menurutpengakuan Terdakwa merupakan paket berisikan sepatu dan baju;Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, pada hari Minggu tanggal 26Januari 2020, sekitar pukul 21.00 WIB Saksi menemui Terdakwa untukHal 15
Register : 12-07-2013 — Putus : 22-04-2014 — Upload : 11-09-2014
Putusan PN BEKASI Nomor 291/Pdt.G/2013/PN.Bks. Tanggal 22 April 2014 — 1. Drs.FUAD MUHAMMAD,
2. TITA AZWITA sebagai Para Penggugat
Melawan
1. RATIH OKTAVIANI, sebagai Tergugat
2. PT.BANK MANDIRI (Persero) Tbk, sebagai Turut Tergugat
69 — 15
69 — 15
Bahwa pada tahun 2008 karena Tergugat kekuranganmodal untuk pekerjaan proyek maka Tergugat denganmodal surat Perintah Kerja berusaha mendekati ParaPenggugat merupakan pensiunana Pegawai Negeri Sipilyang mana dalam kehidupan sehariharinyamengandalkan uang pensinan yang pasti tidak punyauang sehingga tidak dapat meminjami modal Tergugatentah dari mana asalnya Tergugat yang merupakanmasih keponakan Para Penggugat sebelum sebagai anakmenantu dari Para Penggugat berupaya meminjamserifikat tanah berupa
Register : 18-02-2019 — Putus : 12-08-2019 — Upload : 12-08-2019
Putusan PA PEKANBARU Nomor 330/Pdt.G/2019/PA.Pbr Tanggal 12 Agustus 2019 — Penggugat melawan Tergugat
14 — 7
14 — 7
wajib memberi nafkah selama istri menjalanimasa iddah, kecuali istri yang dicerai tersebut dalam keadaan nusyuwz ;Menimbang, bahwa dalam perkara a quo tidak terbukti PenggugatRekonvensi sebagai istri yang nusyuz, sehingga Tergugat Rekonvensi wajibmemberikan nafkah selama Penggugat Rekonvensi menjalani masa iddah ;Menimbang, bahwa walaupun dalam jawaban Tergugat Rekonvensimenyatakan tidak sanggup mebayar nafkah iddah, dengan menunjuk padakemampuan keuangan Tergugat Rekonvensi sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 27-11-2018 — Putus : 15-02-2019 — Upload : 01-03-2019
Putusan PN BITUNG Nomor 229/Pid.B/2018/PN Bit Tanggal 15 Februari 2019 — Penuntut Umum:
1.FRITS GERALD KAYUKATU,SH
2.NATALIA J P RUNKAT,.SH
Terdakwa:
MEI NOVILINA TAMPA'I
118 — 85
1.FRITS GERALD KAYUKATU,SH
2.NATALIA J P RUNKAT,.SH
Terdakwa:
MEI NOVILINA TAMPA'I
118 — 85
Dan saat itu terlebin dahulu dilakukan pemberkatan nikaholeh pastor dan setelah itu barulah dicatat oleh petugas pencatatan sipilyang datang saat itu, dan pencatatan sipil dilakukan di gereja itu jugasesaat setelah pemberkatan nikah dilakukan.Bahwa pada tahun 2013 atau tahun 2014 saat orang tua MEI datang keBitung dan mengatakan pada saksi bahwa MEI sebelumnya sudahmemiliki Suami dan telah menikah secara adat dengan suaminya tersebutnamun saat itu orang tuanya belum mengatakan nama dari suami MEI
Register : 06-03-2013 — Putus : 13-05-2013 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 139 K/TUN/2013 Tanggal 13 Mei 2013 — GUBERNUR JAMBI VS SUMPENO, SE., MM
120 — 721 — Berkekuatan Hukum Tetap
120 — 721 — Berkekuatan Hukum Tetap
Meskipun maksimum ancaman pidana terhadap suatutindak pidana yang telah yang ditetapkan, namun pidana yang dijatuhkan/diputuskanoleh Hakim terhadap jenis tindak pidana itu dapat berbedabeda sehubungan denganberat ringannya tindak pidana yang dilakukan dan atau besar kecilnya akibat yangditimbulkannya;11Berhubung dengan itu, maka dalam mempertimbangkan apakah Pegawai Negeri sipilyang telah melakukan tindak pidana kejahatan itu akan diberhentikan atau tidak, atauapakah akan diberhentikan dengan hormat
Register : 09-11-2012 — Putus : 05-12-2012 — Upload : 26-02-2013
Putusan PT KENDARI Nomor 96/pid/2012/PT.Sultra Tanggal 5 Desember 2012 — - HUSNIATIN als HUSNI binti MUH. AMIN.L
76 — 27
76 — 27
tidak memenuhi rasa keadilan khususnyapada diri terdakwa yang berstatus sebagai seorangPegawai Negeri Sipil (Guru SD) ; 7777Hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) tahunterhadap diri terdakwa sangat memberatkan dan tidakmempertimbangkan kehidupan terdakwa yang berstatusPegawai Negeri Sipil dan memiliki tanggungan dan 4(empat) orang anak yang sangat membutuhkan kasih sayangorang tua sebagai ibu kandungnya ; ~~~Bahwa hukuman pidana seberat itu maka tidakmungkin status terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 25-03-2013 — Putus : 04-07-2013 — Upload : 18-07-2013
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 38/G/2013/PTUN-JKT Tanggal 4 Juli 2013 — Ir. SYLVIRA ANANDA, M.Sc;GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
61 — 43
61 — 43
Bahwa penegakan norma hukum mengenai Pegawai Negeri Sipilyang terbukti melakukan tindak pidana kejahatan dalam jabatan atauyang ada hubungannya dengan jabatan ini dengan tindakan berupaPemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil,adalah mengacu kepada penjelasan Badan Kepegawaian Nasional(BKN ) yang telah beberapa kali memberikan pendapatnya dalambentuk surat maupun fatwa hukum sebagai berikut7.1 Surat Nomor 188/KR.V.25/X/2009 tanggal 30 Oktober 2009yang intinya menyatakan antara
Register : 12-07-2018 — Putus : 04-03-2019 — Upload : 01-04-2019
Putusan PA TEBING TINGGI Nomor 507/Pdt.G/2018/PA.Ttd Tanggal 4 Maret 2019 — Penggugat melawan Tergugat
18 — 8
18 — 8
Pasal 143 ayat (1) KompilasiHukum Islam (KHI);Menimbang, bahwa, oleh karena Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipilyang terikat dengan Peraturan Pemerintah Nomor.10 Tahun 1983 jo. PeraturanPemerintah Nomor. 45 Tahun 1990 dan Majelis Hakim telah memberikankesempatan waktu kepada Pemohon untuk mengurus surat izin atasandimaksud akan tetapi Pemohon tidak mendapatkan surat izin atasan tersebutHalaman 22 dari 38 hal.
Register : 09-02-2017 — Putus : 14-08-2017 — Upload : 24-08-2017
Putusan PA MEDAN Nomor 375/Pdt.G/2017/PA.Mdn Tanggal 14 Agustus 2017 — PEMOHON DAN TERMOHON
26 — 2
26 — 2
Fotokopi Kartu Keluarga nomor 1271201210050013 Atas Nama Jumadiyang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipilyang dikeluarkan pada tanggal 28 Mei 2012 ternyata fotokopi tersebuttelah diberi meterai secukupnya, dan Ketua Mejelis telah mencocokkanHalaman 23 dari 39 halamanPutusan Nomor 0375/Pdt.G/2017/PA.Mdndengan aslinya ternyata telah cocok dan sesuai dengan asilinya, lalu alatbukti tersebut ditanda tangani dan diberi tanda dengan T.2 ;3.
Register : 04-07-2018 — Putus : 04-10-2018 — Upload : 06-10-2018
Putusan PTUN MEDAN Nomor 99/G/2018/PTUN.MDN Tanggal 4 Oktober 2018 — Penggugat:
ANISAH MUNTHE
Tergugat:
Bupati Pakpak Bharat
97 — 54
ANISAH MUNTHE
Tergugat:
Bupati Pakpak Bharat
97 — 54
UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakanbahwa PNS diberhentikan dengan tidak hormat karena dihukum penjara ataukurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap karena melakukan tindakan pidana kejahatan jabatan atau tindakpidana kejahatan yang ada hubunganya dengan jabatan dan/atau pidanaumum,Menimbang, bahwa Pasal 1 angka (3) UndangUndang Nomor 5 Tahun2014 tentang Aparatur Sipil Negara menerangkan bahwa Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 21-03-2019 — Putus : 18-07-2019 — Upload : 11-09-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 885/Pid.Sus/2019/PN Sby Tanggal 18 Juli 2019 — Penuntut Umum:
1.R.A. DHINI ARDHANY, SH, MH
2.MUHAMMAD NIZAR, SH
Terdakwa:
HERIYANTO ALIAS IPANK ALIAS TEGAR BIN NUR SAHID
30 — 5
1.R.A. DHINI ARDHANY, SH, MH
2.MUHAMMAD NIZAR, SH
Terdakwa:
HERIYANTO ALIAS IPANK ALIAS TEGAR BIN NUR SAHID
30 — 5
setalah ditangkap oleh PetugasDitresnarkoba Polda Jatim adalah paketan Narkotika jenis shabu.Atas Keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan danmembenarkan ;Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah pula memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut :e Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2018 sekitarpukul 17.30 Wib. di sekitar parkiran kendaraan Pelabuhan Tanjung EmasSemarang Jawa Tengah oleh Petugas Kepolisian yang berpakaian preman / sipilyang
Register : 03-07-2018 — Putus : 18-09-2018 — Upload : 08-05-2019
Putusan PN SUBANG Nomor 180/Pid.Sus/2018/PN SNG Tanggal 18 September 2018 — Penuntut Umum:
PINOS PERMANA, SH.MH.
Terdakwa:
MOHAMAD DEDE KURNIAWAN, S.H., Alias DEDE KURNIAWAN
345 — 304
PINOS PERMANA, SH.MH.
Terdakwa:
MOHAMAD DEDE KURNIAWAN, S.H., Alias DEDE KURNIAWAN
345 — 304
Saksi VUIENG HERMAWAN,Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani dan,saksi mengerti dan bersedia memberikan keterangan dengan jujurdan benar.Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Polres Subang dan tetapmembenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksisebagaimana terlampir dalam berkas perkara.Bahwa saksi kenal dengan terdakwa MOHAMAD DEDEKURNIAWAN, dia adalah salah satu rekan saya Pegawai Negeri Sipilyang bekerja pada Dinas Perhubungan Kab.
Register : 15-01-2016 — Putus : 07-03-2016 — Upload : 12-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 14 K/TUN/2016 Tanggal 7 Maret 2016 — AHMAD HATIB, SH VS I. REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA., II. IR. YEDI SUHAEDI, M.Si;
51 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
51 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
keberatan kepada Badan/Pejabat Tata Usaha Negarayang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan pada penafsiran/interpretasi secara acontrario terhadap ketentuan Pasal 35 ayat (2) UndangUndang Nomor 43Tahun 1999 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 8 Tahun 1974tentang PokokPokok Kepegawaian tersebut maka penerbitan KeputusanTata Usaha Negara objek sengketa yang notabene penerbitannya bukanatas adanya pelanggaran terhadap peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 03-03-2010 — Putus : 09-06-2010 — Upload : 08-09-2011
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 35/G/2010/PTUN-JKT Tanggal 9 Juni 2010 — Selamat Purba Siboro;Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
39 — 23
39 — 23
pidana yangHalaman 25 dari 78 halaman Putusan Nomor35/G/2010/PTUN.JKT.lebih berat adalah merupakan tindakpidana kejahatan yang berat.Meskipunmaksimum ancamanpidana pidana terhadap suatu tindak pidanayang telah ditetapkan , namun pidana yang diJatuhkan / diputuskan oleh hakim terhadapjenis tindak pidana itu berbeda bedasehubungan dengan berat ringannya tindakpidana yang dilakukan dan atau besarkeciInya akibat yang di timbulkan.Berhubung dengan itu maka dalammemerptimbangkan apakah Pegawai Ngeri Sipilyang
Register : 20-03-2015 — Putus : 30-07-2015 — Upload : 01-10-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 60/G/2015/PTUN.JKT Tanggal 30 Juli 2015 — Drs. R. AGUS ILHAM SUDRAJAT, M.Pd;PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
69 — 44
69 — 44
Pasal 2 ayat (2) huruf b angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor21 Tahun 2014 tentang pemberhentian Pegawai Negeri Sipilyang mencapai batas usia pensiun bagi Pejabat Fungsional(PP Nomor 21 Tahun 2014); c. Pasal 20 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 38Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (PP Nomor 39Teahun O00 ), aeseseceseee emcees eee nema een eauameteEN2.
Register : 23-01-2014 — Putus : 18-03-2014 — Upload : 30-06-2014
Putusan DILMIL III 16 MAKASSAR Nomor 13-K/PM III-16/AD/I/2014 Tanggal 18 Maret 2014 — SERDA AHMAD RAHMAN
79 — 37
79 — 37
bersalah melakukan tindak pidana sebagai berikutSetiap penyalah guna Narkotika Golongan bagi diri sendiriSebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 127 Ayat (1) huruf aUU No.35 Tahun 2009.Bahwa sebelum pada pertimbangan terakhir dalam perkara iniMajelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat dan hakekatdari sifat dan perbuatan para Terdakwa serta halhal yangmempengaruhi sebagai berikut : Bahwa sifat dari perouatan Terdakwa adalah salah pergaulandan berteman dengan Sdr.Ukik, yang kebetulan orang sipilyang
Putus : 07-04-2015 — Upload : 08-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 50 K/TUN/2015 Tanggal 7 April 2015 — ELISABETH SUSANA SIAHAINENIA VS KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK REPUBLIK INDONESIA
74 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
74 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa telah terang dan jelas dalam Pasal 38 ayat 1 Peraturan PemerintahNomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin yang berbunyi : "Pegawai Negeri Sipilyang dijatuhi hukuman Disiplin Berat dapat menaaiukan BandingAdministratif....". sangat terang dan jelas bahwa PP No. 53 Tahun 2010Halaman 25 dari 30 halaman Putusan Nomor 50 K/TUN/2015tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil tidak mengharuskan untuk meiakukanBanding Administratif, sebab bunyi anak kalimat dari Pasal 34 ayat 2 jo Pasal38 ayat 1 dan 2 Peraturan
Register : 16-02-2015 — Putus : 30-06-2015 — Upload : 21-03-2016
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 32/G/2015/PTUN.SBY Tanggal 30 Juni 2015 — INDAH SUSILOWATI, S.Pd.SD. vs WALIKOTA PROBOLINGGO
74 — 40
74 — 40
Penggugatatau bagi pegawai negeri sipil yang berkdudukan sebagai Tergugatuntuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dalamMenimbang, bahwa selanjutnya penjelasan dari ayat (1) dan ayat (2)tersebut diatas mengatur :Ayat (1) : ketentuan ini berlaku bagi setiap Pegawai negeri Sipil yang akanmelakukan perceraian, yaitu bagi Pegawai Negeri Sipil yangAyat (2) :Pasal 15:mengajukan gugatan perceraian (Penggugat) wajib memperoleh izinterlebih dahulu dari Pejabat, sedangkan bagi Pegawai Negeri Sipilyang