Ditemukan 4987 data
Urut Berdasarkan
Register : 14-08-2019 — Putus : 14-11-2019 — Upload : 02-01-2020
Putusan PTUN MEDAN Nomor 225/G/2019/PTUN.MDN Tanggal 14 Nopember 2019 — Penggugat:
ARSEH HASIBUAN, SH
Tergugat:
BUPATI PADANG LAWAS
147 — 108
ARSEH HASIBUAN, SH
Tergugat:
BUPATI PADANG LAWAS
147 — 108
JPTPratama, JA, JF selain JF Utama.Bahwa Tergugat menerima Surat Edaran dari Menteri DalamNegeri Republik Indonesia Nomor 180/6867/SJ tentangPenegakan Hukum Terhadap Aparatur Sipil Negara YangMelakukan Tindak Pidana Korupsi, tertanggal 10 September2018 serta Surat Keputusan Bersama menteri Dalam Negeri,Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor :182/6597, Nomor : 15 tahun 2018, Nomor : 153/KEP/2018tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri SipilYang
Register : 29-05-2017 — Putus : 12-10-2017 — Upload : 19-04-2018
Putusan PTUN MEDAN Nomor 68/G/2017/PTUN-MDN Tanggal 12 Oktober 2017 — PENGGUGAT : Drs. T. NILFAN SAHARI HARUMI VS TERGUGAT : GUBERNUR SUMATERA UTARA
49 — 36
49 — 36
juga diatur dalam beberapa Peraturan Pemerintahdiantaranya : Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang DisiplinPegawai Negeri Sipil yang didalamnya juga memuat tentang sanksiPemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil, dan Peraturan Pemerintah Nomor32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;Menimbang, bahwa penerapan dari masingmasing PeraturanPemerintah tersebut tergantung dan harus disesuaikan dengan tingkatkesalahan dan jenis pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 29-04-2019 — Putus : 17-07-2019 — Upload : 22-07-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 135/G/2019/PTUN.MDN Tanggal 17 Juli 2019 — Penggugat:
SUDARSONO TAMPUBOLON, SP
Tergugat:
Gubernur Sumatera Utara
71 — 40
SUDARSONO TAMPUBOLON, SP
Tergugat:
Gubernur Sumatera Utara
71 — 40
Bahwa agar Penggugat menjadi maklum dan mampu memahami dengan baikdan benar dasar pertimbangan hukum Tergugat dalam memberhentikan tidakdengan hormat Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil adalah sebagai tindaklanjut dari maksud ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b UndangUndang Nomor 5Putusan Perkara Nomor : 135/G/2019/PTUNMDN Halaman 19Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan pasal 250 huruf b PeraturanPemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang mengatur dengan tegas
Register : 24-04-2019 — Putus : 09-10-2019 — Upload : 11-12-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 156/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Jkt.Pst Tanggal 9 Oktober 2019 — Penggugat:
JEKSON SIMANJUNTAK
Tergugat:
PT. FIRST MEDIA NEWS
77 — 75
JEKSON SIMANJUNTAK
Tergugat:
PT. FIRST MEDIA NEWS
77 — 75
Siswanto langsungberangkat ke Kota Palu dengan menggunakan transportasi pesawat sipilyang difasilitasi secara gratis oleh PT. Pertamina.
Register : 05-02-2018 — Putus : 06-06-2018 — Upload : 22-06-2018
Putusan PTUN DENPASAR Nomor 3/G/2018/PTUN.DPS Tanggal 6 Juni 2018 — PENGGUGAT:
-NI PUTU JASMAWATI;
TERGUGAT:
-KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI BALI.
200 — 84
200 — 84
Berdasarkan Pasal 3, 5, 6, 7 dan Pasal 13 PP No.10 Tahun1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipilyang mana telah dengan tegas dinyatakan pemberian izin atasandidasarkan pada permohonan tertulis yang diajukan oleh pemohon selakuHalaman 16 dari 50 Halaman Putusan Nomor: 3/G/2018/PTUN.DPSPegawai Negeri Sipil maka oleh karenanya dalam penerbitan obyeksengketa Tergugat hanya wajib memberitahukan/memberikan ObyekSengketa kepada Pemohon incassu Nengah Putrayasa, ST.
Register : 27-04-2017 — Putus : 03-10-2017 — Upload : 29-12-2019
Putusan PA Kota Padangsidempuan Nomor 112/Pdt.G/2017/PA.Pspk Tanggal 3 Oktober 2017 — Penggugat melawan Tergugat
25 — 36
25 — 36
Putusan Nomor: 112/Pdt.G/2017/PA/Pspktetapi tidak berhasil dan dinyatakan gagal, dengan demikian ketentuanPeraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi diPengadilan dipandang telah terpenuhi;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipilyang akan melakukan perceraian, Penggugat wajib memperoleh surat izinuntuk melakukan perceraian dari atasan lebih dahulu sesuai ketentuan Pasal 3ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Pasal 3 ayat(1) dan
Register : 03-03-2017 — Putus : 19-06-2017 — Upload : 17-07-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 53/G/2017/PTUN.JKT Tanggal 19 Juni 2017 — KASTAMAN HADI, S.AG ; KETUA BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK)
66 — 43
66 — 43
Putusan Nomor : 53/G/2017/PTUNJKT** Apabila tanggapan dan bahan yang diberikan olehpejabat yang berwenang menghukum tidak sebagaidimaksud dalam pasal 8 ayat (1), Badan PertimbanganKepegavaian dapat mengambil Keputusan ataskeberatan yang diajukan Pegavwai Negeri Sipilberdasarkan bahanbahan yang ada dan atau keterangandari Pegavai Negeri Sipil berdasarkan bahanbahanyang ada dan atau keterangan dari Pegawai Negeri Sipilyang bersangkutan;> Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor
Register : 09-11-2012 — Putus : 29-08-2013 — Upload : 03-10-2014
Putusan PA LUBUK PAKAM Nomor 1127/ Pdt.G/2012/ PA.Lpk Tanggal 29 Agustus 2013 — HANAFI Bin SAUHUN NST
KHOLILAH binti TAMAL NST
66 — 29
66 — 29
Termohon Tidak pernah merasa kurang dengan nafkah yang Pemohonberikan, karena Termohon juga sebagai seorang Pegawai Negeri Sipilyang mempunyai gaji yang dapat mencukupi kebutuhan rumah tanggaTermohon dan Pemohon:c.
Register : 08-04-2019 — Putus : 29-07-2019 — Upload : 30-07-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 101/G/2019/PTUN.MDN Tanggal 29 Juli 2019 — Penggugat:
CORETTI SINAGA, S.E., M.Si.
Tergugat:
Gubernur Sumatera Utara
66 — 48
CORETTI SINAGA, S.E., M.Si.
Tergugat:
Gubernur Sumatera Utara
66 — 48
Bahwa benar dasar pertimbangan hukum memberhentikan tidak dengan hormatPenggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil adalah sebagai tindak lanjut darimaksud ketentuan pasal 87 ayat (4) huruf b UndangUndang Nomor 5 Tahun2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan pasal 250 huruf b PeraturanPemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang mengatur dengan tegas tentang Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidakdengan hormat apabila dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusanpengadilan
Putus : 03-06-2014 — Upload : 29-10-2014
Putusan PN KABUPATEN MAGELANG DI MUNGKID Nomor 36/Pdt.P/2014/PN Mkd Tanggal 3 Juni 2014 — SRI MARNANANG TRI NURCAHYONO, S.Pd., DKK
58 — 6
58 — 6
Empat) tahun, kemudian yang kedua bernamaRAZZANIA JANUAR FAHIRA yang berjenis kelamin perempuan dan saatini berusia 2 (Dua) tahun, dan yang ketiga adalah SHAKILA RAHMAAZZAHRA tersebut; e Bahwa, memang benar nama suami saksi (saksi SIGID SETTYAWAN) yangtertera dalam Kutipan Akta Kelahiran SHAKILA RAHMA AZZAHRAtersebut (bukti surat P11) adalah SIGIT SETIYAWANY, padahalseharusnya SIGID SETTYAWAN, di mana atas perbedaan tersebut, saksimendapatkan penjelasan dari pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipilyang
Register : 30-03-2021 — Putus : 04-08-2021 — Upload : 05-08-2021
Putusan PA TANJUNG PINANG Nomor 271/Pdt.G/2021/PA.TPI Tanggal 4 Agustus 2021 — Penggugat melawan Tergugat
29 — 17
29 — 17
No. 271/Pdt.G/2021/PA.TPI.Calista Benicia Maharani, dan Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipilyang diangkat pada tanggal 1 Januari 2005 dengan pangkat/golongan II/a, danpada tanggal 1 Oktober 2008 diangkat dengan pangkat/golongan II/b, Alat buktitersebut merupakan fotokopi sah dari Suatu akta otentik, knusus dibuat sebagalalat bukti, telah diberi meterai dan dinazegelen, namun tidak dapat dicocokkandengan aslinya, karena Tergugat tidak dapat memperlihatkan aslinya, makasesuai dengan Yurisprudensi
Register : 31-01-2017 — Putus : 21-03-2017 — Upload : 04-04-2017
Putusan PTUN BENGKULU Nomor 2/G/2017/PTUN-BKL Tanggal 21 Maret 2017 — DARMAWI, SE.MM MELAWAN GUBERNUR bENGKULU
128 — 75
128 — 75
yaitupejabat tata usaha negara melakukan tindakan sesuai dengan batas wilayah kewenangannya (bevoegheid ratione loci) ;Menimbang, bahwa terhadap kewenangan Tergugat dari segi materi (bevoegdheidrational materiale), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka (4) danPasal 24 ayat (1) huruf bPeraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003Jo.Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 11-08-2020 — Putus : 17-12-2020 — Upload : 18-12-2020
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 30/G/2020/PTUN.SMD Tanggal 17 Desember 2020 — Penggugat:
Drs. H. MAKMUN ANDI NUHUNG, M. Si
Tergugat:
WALIKOTA SAMARINDA
482 — 171
Drs. H. MAKMUN ANDI NUHUNG, M. Si
Tergugat:
WALIKOTA SAMARINDA
482 — 171
diumumkan oleh Badan dan/ atau PejabatAdministrasi Pemerintahan yang menyelesaikan upaya administratif,Menimbang, bahwa setelah mencermati ketentuan Pasal 129 ayat (5)UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yangmenentukan Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badanpertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diaturdengan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Pemerintanh RepublikIndonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 17-05-2019 — Putus : 04-09-2019 — Upload : 19-09-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 172/G/2019/PTUN.MDN Tanggal 4 September 2019 — Penggugat:
MUHAMMAD RIZAL, S.H.
Tergugat:
Bupati Batu Bara
172 — 70
MUHAMMAD RIZAL, S.H.
Tergugat:
Bupati Batu Bara
172 — 70
Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri PendayagunaanAparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan kepala Badan KepegawaianNegara Nomor : 182/6597/SJ Nomor 15 tahun 2018 dan NomorHalaman 17 Putusan Nomor : 172/G/2019/PTUNMDN.9.10.11.153/KEP/2018, tentang Penegakan Hukum terhadap Pegawai Negeri Sipilyang telah dijatuhi hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yangberkekuatan hukum tetap karena melakukan Tindak Pidana KejahatanJabatan atau tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya denganjabatan
Register : 03-12-2015 — Putus : 06-04-2016 — Upload : 14-04-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor : 251/G/2015/PTUN-JKT Tanggal 6 April 2016 — RIFIANTI ; PELAKSANA TUGAS ASISTEN DEPUTI KOORDINASI PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DAN APARATUR PADA KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
47 — 30
47 — 30
Adapun diktum petikan18surat keputusan Badan Kepegawaian Negara tersebut berbunyisebagai berikut : MEMUTUSKANMenetapkanPERTAMA Calon Pegawai Negeri Sipil / Pegawai Negeri Sipilyang namanya tersebut dibawah ini sebagaiberikut:No.
Register : 29-08-2017 — Putus : 10-01-2018 — Upload : 14-03-2018
Putusan PTUN MATARAM Nomor 164/G/2017/PTUN.MTR Tanggal 10 Januari 2018 — Penggugat:
I NENGAH SUMARTHA
Tergugat:
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTA MATARAM
134 — 76
I NENGAH SUMARTHA
Tergugat:
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTA MATARAM
134 — 76
Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Dinas Catatan Sipilyang diterbitkan oleh Tergugat No. Tujuh Ratus Dua, tahun Seribu SembilanRatus Delapan Puluh Tujuh, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor CatatanSipil / Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Lombok Barat Mataram pada tanggal28 April 1987, Tentang kutipan Akta Kelahiran atas nama NI WAYANSUARTINI.3. Mewajibkan Kepada Tergugat, untuk mencabut Surat Keputusan yangditerbitkan oleh Tergugat No.
Register : 27-02-2019 — Putus : 25-06-2019 — Upload : 01-08-2019
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 8/G/2019/PTUN.SMG Tanggal 25 Juni 2019 — Penggugat:
Firnawan Hendrayanto, S.T., M.T.
Tergugat:
Bupati Pemalang
308 — 120
Firnawan Hendrayanto, S.T., M.T.
Tergugat:
Bupati Pemalang
308 — 120
mendapatkan PutusanPengadilan Negeri yang mempunyai kekuatan hukum tetap/inkracht Ssesual dengan peraturan perundangundangan yangberlaku; 222 22 non ono nn nn nnn n nnn nee2) Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi danHalaman 23 dari 53 halaman Putusan Nomor : 8/G/2019/PTUN.SMGKepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/Sj, Nomor15 Tahun 2018 dan Nomor 153/KEP/2018 tertanggal 13 September2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri SipilYang
Register : 01-08-2013 — Putus : 12-12-2013 — Upload : 22-05-2014
Putusan PA MAMUJU Nomor 187/Pdt.G/2013/PA.Mmj Tanggal 12 Desember 2013 — Pemohon
Termohon
59 — 19
59 — 19
Bahwa selaku Pegawai Negeri Sipil pada Pengadilan Negeri Mamuju Pemohon telahmendapatkan Surat izin perceraian, sebagaimana disyaratkan bagi Pegawai Negeri Sipilyang ingin mengajukan perceraian yang ditandatangani oleh atasan Pemohon (surat izinterlampir);.
Register : 21-04-2020 — Putus : 20-05-2020 — Upload : 20-05-2020
Putusan PTA MAKASSAR Nomor 71/Pdt.G/2020/PTA.Mks Tanggal 20 Mei 2020 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
66 — 36
66 — 36
dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, serta telah memenuhi ketentuan Pasal 4ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang ProsedurHlm. 6 dari 36 Putusan No. 71/Pdt.G/2020/PTA.MksMediasi di Pengadilan, dengan demikian proses penyelesaian perkara secaralitigatif dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara;DALAM KONVENSIMenimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara ini, makaterlebin dahulu perlu dipertimbangkan mengenai kewajiban Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 07-04-2016 — Putus : 30-06-2016 — Upload : 28-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 175 K/TUN/2016 Tanggal 30 Juni 2016 — MARIANTO SYAM, ST.,DKK VS BUPATI INDRAGIRI HULU;
72 — 90 — Berkekuatan Hukum Tetap
72 — 90 — Berkekuatan Hukum Tetap
M.Si, selain bertentangan dengan perundangundangan berlaku, jelasjelas telah menimbulkan Kerugian kepada ParaPenggugat yaitu :3.1 Bahwa dengan diterbitkannya Surat Keputusan Tergugat tersebutPara Penggugat tidak lagi menerima tunjangan kelancaran tugasyang sebelumnya diterima oleh Para Penggugat ;3.2 Bahwa dengan diterbitkannya Surat Keputusan Tergugat tersebutjelasjelas bertujuan untuk menghambat Para Penggugat dalamusaha untuk mengembangkan karirnya selaku Pegawai Negeri Sipilyang selama ini telah