Ditemukan 4987 data
Urut Berdasarkan
Register : 02-05-2019 — Putus : 15-08-2019 — Upload : 16-08-2019
Putusan PTUN JAMBI Nomor 11/G/2019/PTUN.JBI Tanggal 15 Agustus 2019 — Penggugat:
Drs. RAMLAN KS
Tergugat:
Gubernur Jambi
392 — 1476
Drs. RAMLAN KS
Tergugat:
Gubernur Jambi
392 — 1476
Asas kepatutan dan keadilan ;Tergugat secara nyata telah mengabaikan asas kepatutandan keadilan, sebelum mengeluarkan Keputusan a quo,Tergugat semestinya mempertimbangkan apakahtindakpidana yang dilakukan berhubungan dengan jabatan atautidak, faktorfaktor yang mendorong Pegawai Negeri Sipilyang bersangkutan melakukan tindak pidana itu, serta beratringannya keputusan pengadilan yang dijatuhkan,sebagaimana terkandung sebagai kaedah hukum dalamPutusan Mahkamah Agung RI Nomor 01K/TUN/2012tertanggal 22
Putus : 07-08-2015 — Upload : 12-10-2015
Putusan PN BALE BANDUNG Nomor 407/Pid.B/2015/PN.Blb Tanggal 7 Agustus 2015 — HERI HERDARSYAH Bin OMO
63 — 64
63 — 64
Memerintahkan barang bukti berupa :1(satu) lembar photo copy akta perkawinan No. 35/A/1992 atas nama HendryCandra, SH dengan Ratna Sugiarti yang dibuat oleh kepala kantor catatan sipilyang sudah disyahkan oleh Notaris Mayasari Soegiharto, S.H.1 (satu) lembar photo copy KTP atas nama Hendry Candra, SH yang sudahdisyahkan oleh Notaris Mayasari Soegiharto, S.H.1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Ratna Sugiarti yang sudah disyahkanoleh Notaris Mayasari Soegiharto, S.H.1 (satu) Exsemplar photo copy
Register : 13-03-2012 — Putus : 30-05-2012 — Upload : 12-06-2012
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 44/G/2012/PTUN.JKT Tanggal 30 Mei 2012 — Drs. Tri Witjaksono S, M.Si;Gubernur Provinsi DKI Jakarta
36 — 25
36 — 25
Apabila Pegawai Negeri Sipilyang disangka melakukan pelanggaran disiplin tidak memenuhi panggilan,untuk diperiksa tanpa alasan yang sah maka dibuat panggilan kedua; Panggilan pertama dapat dilakukan secara lisan atau tertulis, sedangpanggilan kedua harus dibuat secara tertulis. Dalam menentukan tanggalpemeriksaan berikutnya harus pula diperhatikan waktu yang diperlukanuntuk menyampaikan surat panggilan.
Register : 08-01-2020 — Putus : 03-06-2020 — Upload : 03-06-2020
Putusan PA KAB MALANG Nomor 310/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg Tanggal 3 Juni 2020 — Penggugat melawan Tergugat
125 — 94
125 — 94
PLN adalah swasta bukan Pegawai negeri Sipilyang dikeluarkan oleh PJB Surabaya tanggal 17 Maret 2020, oleh KetuaMajelis ditandai dengan (P.4);Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat jugamenghadirkan dua orang saksi keluarga, masingmasing sebagai berikut :Saksi : SAKSI 1 PENGGUGAT, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaanwiraswasta, tempat kediaman di Kota Malang, dibawah sumpahnya didepansidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa saksi kenal dengan Penggugat
Register : 14-06-2017 — Putus : 08-08-2017 — Upload : 28-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 119 PK/TUN/2017 Tanggal 8 Agustus 2017 — WAHYUDIONO, S.STP VS BUPATI BANJARNEGARA;
79 — 102 — Berkekuatan Hukum Tetap
79 — 102 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pertimbangan Majelis Hakim Judex Facti yang menyatakan PemohonPeninjauan Kembali telah dipulihkan jelasjelas telah Khilaf dan kelirukarena tidak benar dan menyesatkan, karena rehabilitasi harusdinyatakan dalam surat secara tertulis, bukan asumsi yang mana olehMajelis Hakim Judex Facti telah dianggap benar;Berdasarkan alasan tersebut diatas Keputusan Termohon PeninjauanKembali a quo telah melanggar ketentuan pasal 30 ayat (3) PeraturanPemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 11-02-2015 — Putus : 01-07-2015 — Upload : 22-09-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 31/G/2015/PTUN-JKT Tanggal 1 Juli 2015 — PT. LUXINDO PUTRA MANDIRI;BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI (BPH MIGAS) Cq. POKJA ULP Pengadaan Barang
123 — 75
123 — 75
;Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipilyang diperbantukan pada Kantor Badan Pengatur Hilir Minyakdan Gas Bumi (BPH Migas).
Register : 19-10-2020 — Putus : 18-01-2021 — Upload : 14-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn Tanggal 18 Januari 2021 — Penuntut Umum:
NOVI Y.A. SIMATUPANG,SH
Terdakwa:
HENDRI PURBA
88 — 15
NOVI Y.A. SIMATUPANG,SH
Terdakwa:
HENDRI PURBA
88 — 15
Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syaratyang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugasdalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas Negara lainnya dan digajiberdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku ;Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 dan angka 2 PeraturanPemerintah RI Nomor 9 Tahun 2003, tentang Wewenang Pengangkatan,Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, yang dimaksuddengan Pegawai Negeri Sipil Pusat / Daerah adalah Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 03-08-2017 — Putus : 05-10-2017 — Upload : 23-11-2017
Putusan PN PEMALANG Nomor 179/Pid.B/2017/PN Pml Tanggal 5 Oktober 2017 — Pidana :
1. NUR AEDI als DIDI als JEBLENG Bin NASRULLAH.
2. WALIS ANGGA FIRERA als ANGGA Bin WALUYO AT.
188 — 47
188 — 47
Putusan No 179/Pid.B/2017/PNPmlmengakibatkan luka, juga dapat membahayakan keselamatan dan jiwa saksikorban ;Menimbang, bahwa sedangkan mengenai tuntutan pidana dari JaksaPenuntut umum pada pokoknya Majelis tidak sependapat terhadap lamanyapidana penjara yang dijatunkan karena Terdakwa Il selaku Pegawai Negeri Sipilyang dianggap tahu hukum yang selama ini telah mendedikasikan/mengabdikandirinya untuk kepentingan Negara sehingga pidana yang akan dijatuhkankepada para Terdakwa haruslah memenuhi rasa
Register : 29-09-2011 — Putus : 09-02-2012 — Upload : 30-05-2013
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 21/G/2011/PTUN.BJM Tanggal 9 Februari 2012 — H.ARIMA YANA YUSNI, WALIKOTA BANJARMASIN
130 — 65
130 — 65
ayat (2) dinyatakan Pembagian gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1)ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untukbekas istrinya, dan sepertiga untuk anak atau anakanaknya.Dalam Perkara ini Jelas bahwa Perceraian terjadi atas keinginan Penggugat, hal inidapat dilihat dengan adanya Permohonan Cerai yang diajukan oleh Penggugatkepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin pada tanggal 9 Nopember2009, dimana Penggugat mempunyai kedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 01-08-2012 — Putus : 16-01-2013 — Upload : 20-08-2013
Putusan DILMIL I 03 PADANG Nomor Nomor : 77- K / PM I-03 / AU / VIII / 2012 Tanggal 16 Januari 2013 — Kapten Psk Agus Fathorrahman
105 — 56
105 — 56
terasa oleng sebelah kiri dan kemudiansudah berada di jalur sebelah kanan langsung menabrak korban yangsedang mengendarai sepeda motor dan mobil berbalik arah.5 Bahwa Saksi tidak tahu pastinya berapa kecepatan mobil pada saat itu,namun yang Saksi rasakan suami Saksi mengendarai dengan mobildengan kecepatan sedang karena di dalam mobil tersebut ada 2 orangputri Saksi.6 Bahwa setelah tabrakan tersebut terjadi tindakan yang dilakukan suamiSaksi adalah berusaha menolong korban dan dibantu oleh orang sipilyang
Register : 12-12-2019 — Putus : 16-04-2020 — Upload : 14-05-2020
Putusan PTUN BENGKULU Nomor 137/G/2019/PTUN.BKL Tanggal 16 April 2020 — Penggugat:
Safuan, S.Sos., M.si
Tergugat:
BUPATI REJANG LEBONG
234 — 105
Safuan, S.Sos., M.si
Tergugat:
BUPATI REJANG LEBONG
234 — 105
Kudua : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannyaKeputusan ini dibebankan kepada Pegawai Negeri Sipilyang bersangkutan. ketiga : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruhan dalamKeputusanini akan diadakan perbaikan kembalisebagaimana mestinya. Keempat : Asli Keputusan ini disampaikan kepada = yangbersangkutan untuk diketahui dan dipergunakansebagaimana mestinya. Bahwa dengan demikian Penggugat diberhentikan sebagai PegawaiNegeri Sipil terhitung tanggal 29 Mei 2019.
Putus : 05-06-2014 — Upload : 18-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 76 K/TUN/2014 Tanggal 5 Juni 2014 — KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN, KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA vs PT. GREAT GIANT LIVESTOCK
76 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
76 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
angka 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan AparaturNegara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2012Halaman 25 dari 39 halaman Putusan Nomor 76 K/TUN/2014Tentang Jabatan Fungsional Medik Veteriner Dan Angka Kreditnya, makadokter hewan karantina termasuk dalam jabatan fungsional Medik Veteriner;Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Jabatan Fungsional PegawaiNegeri Sipil dinyatakan bahwa Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 01-04-2019 — Putus : 23-07-2019 — Upload : 21-10-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 51/G/2019/PTUN-JKT Tanggal 23 Juli 2019 — Ahmadi, SH. ; Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional
387 — 312
387 — 312
Halaman 9 angka 2 huruf i Keputusan Kepala BadanKepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2013 tentang PetunjukTeknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan danPemberhentian Pegawai Negeri Sipil disebutkan PejabatPembina Kepegawaian Pusat menetapkan pemberhentiandengan hormat atau tidak dengan hormat Pegawai Negeri Sipilyang berpangkat pembina Tingkat golongan mang IV/bkebawah dilingkungan;.
Putus : 29-09-2015 — Upload : 06-10-2015
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 22/G/PILKADA/2015/PT.TUN.JKT Tanggal 29 September 2015 — M. YAHYA HT., SH; HENDRIK, SH,MH; KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TIDUNG.
82 — 51
82 — 51
KeputusanPresiden Republik Indonesia Nomor : 000001/KEPKA/AP/26500/15tentang Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri Dan PemberianPensiuan Pegawai Negeri Sipil atas nama Ir H Akhmad Bey Yasin,M.Ap tanggal 03 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh KepalaBadan Kepegawaian Negara atas nama Presiden RI, yangdiserahkan pada masa perbaikan persyaratan calon tanggal 04 s/d07 Agustus 2015, diantaranya berisikan ketetapan dengan keputusansebagai berikut :1) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 01-02-2019 — Putus : 11-11-2019 — Upload : 12-11-2019
Putusan PA SERANG Nomor 273/Pdt.G/2019/PA.Srg Tanggal 11 Nopember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
52 — 17
52 — 17
Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 3 ayat (1) dan (2) PPNomor 45 Tahun 1990 menegaskan : Penjelasan Pasal 3 ayat (1) PP Nomor 45 Tahun 1990:Ketentuan ini berlaku bagi setiap Pegawai Negeri Sipil yangakan melakukan perceraian, yaitu bagi Pegawai Negeri Sipilyang mengajukan gugatan perceraian (penggugat) wajibmemperoleh dahulu dari pejabat, sedangkan bagi PegawaiNegeri Sipil yang menerima gugatan perceraian (tergugat)wajiob memperoleh surat keterangan lebih dahulu dari Pejabatsebelum melakukan perceraian
Register : 01-08-2016 — Putus : 23-08-2017 — Upload : 18-01-2018
Putusan PA LUBUK PAKAM Nomor 1157/Pdt_G/2016/PA_Lpk Tanggal 23 Agustus 2017 —
14 — 18
14 — 18
No. 1157/Pdt.G/2016/PA.LpkMenimbang bahwa Pemohon berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipilyang terikat dengan syarat dan ketentuan untuk melakukan perceraian dandalam hal ini Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepda Pemohonuntuk mengurus izin untuk melakukan perceraian dari atasannya, akan tetapisetelah diberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mengurus izin untukmelakukan perceraian dari atasannya yang berwenang untuk itu, dan sebelumPemohon mengajukan permohonan cerai di Pengadilan Agama,
Register : 15-06-2021 — Putus : 19-07-2021 — Upload : 20-08-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 7/Pid.Pra/2021/PN Jkt.Pst Tanggal 19 Juli 2021 — Pemohon:
Nunung Djaja
Termohon:
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
152 — 47
Nunung Djaja
Termohon:
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
152 — 47
., kesemuanya adalah Pegawai Negeri Sipilyang dalam hal ini memilih domisili hukum di Gedung ManggalaWanabakti Blok IV Lt.4, Jl. Gatot Subroto Senayan Jakarta Pusat.Berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorKS.02/PHP/PPLKKH/GKM.3/7/2021, tertanggal 29 April 2021,untuk selanjutnya disebut TERMOHON.
Register : 23-11-2020 — Putus : 22-02-2021 — Upload : 23-02-2021
Putusan PA BUNGKU Nomor 367/Pdt.G/2020/PA.Buk Tanggal 22 Februari 2021 — Penggugat melawan Tergugat
76 — 30
76 — 30
ayat (1)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019, pasal 82 ayat (1) dan(2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pasal 143ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, pasal 154 ayat 1 RBg serta PermaNomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi dalamperkara ini;Menimbang bahwa, oleh karena Termohon hadir di persidangan, makahalhal yang berkaitan dengan status Termohon sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 30-05-2013 — Putus : 20-06-2013 — Upload : 23-08-2013
Putusan PN LHOK SEUMAWE Nomor 80/Pid.B/2013/PN-LSM Tanggal 20 Juni 2013 — Bahtiar,ST Bin Ismail
35 — 13
35 — 13
Uang sejumlah Rp. 2.000.000,(dua jutarupiah).Dirampas untuk negara. 1 (Satu) lembar fhoto Copy surat Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor: Peg.82.12/090/2011 tanggal 11 Juli 2011 tentang pengangkatan pegawai Negeri Sipilyang telah dilegalisir. 1 (satu) lembar fhoto Copy surat keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor: 02Tahun 2013 tanggal 08 Januari 2013 tentang penunjukan penyimpanan/pengurusbarang dan atasan langsung pembantu penyimpan/pengurus barang pada setiapSKPD dilingkungan pemerintah kota Lhokseumawe
Register : 13-08-2019 — Putus : 07-11-2019 — Upload : 14-11-2019
Putusan PTUN BENGKULU Nomor 122/G/2019/PTUN.BKL Tanggal 7 Nopember 2019 — Penggugat:
EMRALD BALAPUTERA, S.T.,M.T.
Tergugat:
WALIKOTA BENGKULU
239 — 75
EMRALD BALAPUTERA, S.T.,M.T.
Tergugat:
WALIKOTA BENGKULU
239 — 75
Negaradan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 18/6597/SJ, Nomor : 15Tahun 2018 dan Nomor : 153/KEP/2018 Tentang Penegakan HukumTerhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang berkekuatan Hukum Tetap;Bahwa tindak lanjut Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, MenteriPemberdayaan Aparatur Sipil Negara dan Kepala Badan KepegawaianNegara Nomor : 18/6597/SJ, Nomor : 15 Tahun 2018 dan Nomor :153/KEP/2018 Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri SipilYang