Ditemukan 5020 data
35 — 30
sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara iniyang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMDalam KonvensiMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untukmemeriksa perkara ini, Pemohon didampingi Kuasanya menghadap dipersidangan dan Termohon didampingi Kuasanya menghadap dipersidangan;Menimbang, bahwa Pemohon sebagai seorang Pegawai Negeri Sipilyang
FAHMI, S.H
Tergugat:
BUPATI ASAHAN PROVINSI SUMATERA UTARA
165 — 96
Pasal 250 PeraturanPemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PegawaiNegeri Sipil tidak menentukan pemberhentian Pegawai Negeri Sipilyang telah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukanbersamasama;3. Bahwa prosedur pemberhentian Penggugat tidak dilakukan denganpemberhentian sementara terlebin dahulu sebagaimana diatur dalamPasal 88 ayat (1) huruf c UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014Tentang Aparatur Sipil Negara;4.
44 — 21
Dan Formulir Keputusan Kenaikan Pangkat Pengabdian/AnumertaSerta Pemberhentian Dan Pemberian Pensiun Bagi Pegawai Negeri SipilYang Mencapai Batas Usia Pensiun, Cacat Karena Dinas, Meninggal Dunia,Atau Tewas Dan Pemberian Pensiun Janda / Dudanya ; Bahwa berdasarkan keputusan a quo, diputuskan antara lain halhal sebagaiberikut :Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yangnamanya tersebut dalam lajur dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 5,dengan gaji pokok dari
67 — 25
Objek Sengketa oleh Tergugat selama pemeriksaansengketa, karena terdapat keadaan yang mendesak, dengan alasanalasan sebagai berikut : Bahwa ada kerugian yang diderita oleh Penggugat yaitu kerugiansecara yuridis formal mengenai kehilangan statusnya sebagaiPegwai Negeri Sipil dan kerugian materiil mengenai kehilangan HakHak keuangan sebagai Pegawai Negeri Sipil yaitu penerimaan gajidan Tunjangan umumpada tiap bulannya, yang berkaitan denganPemberhentian tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
68 — 30
Sedangkan tidaktermasuk didalamnya tentang Penetapan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipilyang tewas, meninggal dunia, cacat karena dinas atau mencapai batas usia pensiun ;Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan Pasal 27 PeraturanPemerintah Nomor : 9 Tahun 2003, Tentang wewenang Pengangkatan,Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, menegaskan : Pasal 27 Kepala Badan Kepegaveian Negara menetapkan Pemberhentian danPemberian pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat dan PegavaiNegeri Sipil Daerah
BELLING TUMORANG, S.Sos
Tergugat:
Walikota Sibolga
98 — 64
Pasal 250Halaman 52Putusan No.120/G/2019/PTUNMDNPeraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang ditetapbkan pada tanggal 4 Desember 2018 dan terhitung mulai tanggal 30September 2013 yang mana Keputusan tersebut telah berlaku surut;Menimbang, bahwa Pasal 57 dan Pasal 58 ayat (6) UndangUndang Nomor 30Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menentukan bahwa:Pasal 57Keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan, kecuali ditentukan lain dalamKeputusan atau ketentuan
Sjahrul. SE
Tergugat:
BUPATI BUOL
253 — 136
PID.SUSTPK/2014/PN.Pal, tanggal 9 Februari2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, telah terbukti secara sah dan menyakinkanbersalah melakukan tindak pidana korupsi (vide bukti tertanda T1=P1,T10);Menimbang, bahwa selain itu, jika dicermati obyek sengketa a quo tenyataTergugat telah menerapkan 2 (dua) ketentuan hukum Pasal 87 ayat (4) huruf b UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf bPeraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang
84 — 18
Putusan Nomor 34/Pdt.G/2014/PN.Tbtharus mempunyai izin untuk melakukan perceraian, yang selengkapnya sebagaiberikut:Bahwa Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang IzinPerkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang PerubahanAtas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinandan Perceraian Pegawai Negeri Sipil, menyatakan : Pegawai Negeri Sipilyang akan melakukan perceraian wajib memperoleh
MAHYARUDDIN DALIMUNTHE, ST
Tergugat:
Bupati Labuhanbatu Selatan
124 — 48
2012;Menimbang bahwa, terhadap fakta hukum adanya permasalahan antara bataswaktu pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 252 Peraturan PemerintahRI Nomor 11 Tahun 2017, dengan senyatanya, pemerintah telah menerbitkanKeputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara,Hal 52 Putusan Nomor Perkara 131/G/2019/PTUNMDNdan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 182/6597/SJtanggal 13 September 2018 tentang Penegakan Hukum terhadap Pegawai Negeri Sipilyang
RUSDIYANTO, SE, M. Si
Tergugat:
Bupati Kutai Timur
270 — 195
tanggal 02September 2014, maka Objek Sengketa nyata telah bertentangandengan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.3) Bahwa Objek Sengketa diterbitkan sebagai tindak lanjut dariKeputusan Bersama = Menteri Dalam Negeri, MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi danKepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor15 Tahun 2018, dan Nomor 153/KEP/2018 tertanggal 13 September2018 tentang Penegakan Hukum terhadap Pegawai Negeri Sipilyang
89 — 31
Bahwa Para Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipilyang menduduki jabatan = struktural dilingkunganinstansi Pemerintahan Daerah Kota Makassar, masingIMASING : ono on nn nnn nner nn nnn nn nnn nnn nnn nnn n nen n nese Penggugatl eselon Ill dengan pangkat/golongan ruang Pembina Tingkat IVbjabatan lama Kepala Bidang HubunganAntar Lembaga Badan Kesatuan Bangsadan Politik Kota Makassar, kemudiandiberhentikan dari jabatan structuraleselon lila dan diturunkan/dinonjobkansebagai Staf Badan Kesatuan Bangsa danPolitik
Denganpengangkatan Pegawai Negeri Sipilyang dipandang cakap dan mampupada jabatan aquo, maka tujuanpenetapan Keputusan aquo akanterwujud j2 2022202 22Pejabat yang diangkat dipandang cakap danmampu serta memenuhi syarat untuk pencapaianVisi dan Misi Pemerintah Kota Makassar yang termuatdalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka68Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar Tahun20142019 ;e Dalil Para Penggugat yangmenyatakan bahwa KeputusanTergugat aquo saling
27 — 13
Ahmad Rusdi Lubis diangkat dalamjabatan Kepala Bidang Kesehatan Hewan pada Dinas Kelautan,Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu;Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 127/KP.340/SK/II/2000tanggal 28 Pebruari 2000 memutuskan calon Pegawai Negeri Sipilyang namanya Drh.
Ahmad Rusdi Lubis diangkatdalam jabatan Kepala Bidang Kesehatan Hewan pada DinasKelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu;Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 127/KP.340/SK/II/2000tanggal 28 Pebruari 2000 memutuskan calon Pegawai Negeri Sipilyang namanya Drh. Ahmad Rusdi Lubis diangkat dalam pangkatcalon penata muda (Ill/a); Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 16/PID.SusTPK/2016/PT.Mdn Halaman 8535.
I NYOMAN ADIWIJAYA, S.SOS.
Tergugat:
BUPATI LOMBOK TIMUR
127 — 45
Obyek sengketa tidak cacatprosedural1) Bahwa argumentasi yangdibangun Penggugat yang mengaitkan penerbitan obyek sengketadengan penjatuhan hukuman displin, menunjukkan bahwa Penggugattelah mencampuradukkan antara penjatuhuan hukuman disiplin denganpenjatuhan hukuman pemberhentian tidak hormat pegawai negeri sipilyang melakukan tindak pidana kejahatanjabatan atau tindak pidanakejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;2) Bahwa pemberhentian tidakhormat Penggugat sebagai PNS tidak termasuk dalam
Acep Subhan,SH
Terdakwa:
TRIMO Bin SUKIJO
138 — 28
Dian Susilo yang juga merupakan Ahli waris Golongan Sdr.SUKARDI (Alm) mendatangi Saksi Nurhadi, SH dan memberikandokumen berupa Surat Kematian Nomor: 474.3/086/KESRA tanggal 12Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Karang Mulya dandiketahui oleh Kepala Desa Karang Mulya, Surat Keterangan Ahli Warisyang diketahui oleh Kepala Desa Karang Mulya dan diregister denganNomor: 440/131/Pem tanggal 12 Februari 2014, Kutipan Akta KelahiranNomor: 231/1/1989 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipilyang
74 — 26
Fotokopi Surat Keputusan Tentang Pemberian Kenaikan PangkatPengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri SipilYang Mencapai Batas Usia Pensiun atas nama PEMOHON Nomor882.4/157//BKPSDMDB.TU/2019 tanggal 01 Juli 2019 yang dikeluarkanoleh Bupati Kabupaten Tojo Unauna, bermeterai cukup dan telahdinazegelen setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kemudiandiberi tanda (TR.1);2. Fotokopi Rekening Koran atas nama PEMOHON yang dikeluarkan olehPT.
AMRASUL ABDULLAH, ST
Tergugat:
WALIKOTA PEKANBARU
140 — 73
dari 61 Halaman dari Putusan No.23/G/2019/PTUN.PBRsengketa, karena terdapat keadaan yang mendesak, dengan alasanalasan sebagai berikut :Bahwa ada kerugian yang diderita oleh Penggugat yaitu kerugiansecara yuridis formal mengenai kehilangan statusnya sebagaiPegawai Negeri Sipil dan kerugian materiil mengenai kehilangan HakHak keuangan sebagai Pegawai Negeri Sipil yaitu penerimaan gajidan Tunjangan umum pada tiap bulannya, yang berkaitan denganPemberhentian tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
TERHAR LAWANDI, S Sos., M.Si
Tergugat:
BUPATI MOROWALI UTARA
181 — 134
bahwa Tergugat dalammenerbitkan Keputusan TUN obyek sengketa a quo tersebut tidak jelasdasar pertimbangannya serta sama sekali tidak menyebutkan dengantegas pasal mana yang dilanggar oleh Penggugat ;18.Bahwa jika Pemberhentian Penggugat dianggap karenahasilputusan pengadilan, maka Surat Keputusan Bupati Morowali Utarasebagaimana tersebut di atas, juga bertentangan dengan ketentuansebagaimana yang disebutkan dalam pasal 247 Peraturan PemerintahRI Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang
RAKHMAD IRWAN, SH., MH.
Terdakwa:
JAMES BIN MDIN
59 — 21
Salahudin tidak dapatmemasukkan orang menjadi CPNS dan terdakwa juga mengetahui bahwarekrutmen atau pengangkatan orang menjadi CPNS tidak ada dipungutbiaya;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas diketahuibahwa terdakwa telah melakukan tipu muslihat atau rangkaiankebohongan agar saksi Hendraina mau menyerahkan sejumlah uangkepada terdakwa yaitu dengan cara menunjukkan dokumen dan formulirkuota untuk memasukan dan meluluskan menjadi Pegawai Negeri Sipilyang dikeluarkan dari Jakarta dan
NASDI YULIAR, S.Sos., M.M.
Tergugat:
Bupati Bengkulu Utara
90 — 96
nnoncncnnsMenimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Majelis Hakimberkesimpulan bahwa Penggugat diberhentikan dengan tidak hormat sebagaiPNS dikarenakan Penggugat dihukum pidana karena melakukan tindak pidanakorupsi sebagaimana putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu) Nomor36/PID/2002/PT.BKL tanggal 07 Nopember 2002;Menimbang, bahwa lebih lanjut prosedur pemberhentian karenamelakukan tindak pidana terdapat dalam ketentuan pasal 266 PeraturanPemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri SipilYANG
HIRAWATI LABARA KARIM USMAN Spd. Map.
Tergugat:
BUPATI GORONTALO UTARA
164 — 136
Surat Bupati Gorontalo Utara Nomor : 800/BKPP/1100.a/IV/2019 perihalPenangguhan SK Bupati tentang PTDH tanggal 30 april 2019;Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No:880/3713/SJ tentang Penegasan Pelaksanaan Penjatuhan SanksiPemberhentian Tidak Dengan Hormat Terhadap Pegawai Negeri Sipilyang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan Pengadilan yangberkekekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatanjabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya denganjabatan