Ditemukan 34482 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 08-12-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 16 P/HUM/2015
Tanggal 8 Desember 2015 — ASOSIASI PERTAMBANGAN BATUBARA INDONESIAINDONESIAN COAL MINING ASSOCIATION (APBI-ICMA) VS PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
74 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 16 P/HUM/2015
    Putusan Nomor 16 P/HUM/2015(4) Peraturan perundangundangan yang dinyatakan tidak sahsebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempunyai kekuatanhukum mengikat..
    Putusan Nomor 16 P/HUM/2015Kepentingan Pembangunan Di Luar Kegiatan Kehutanan Yang BerlakuPada Departemen Kehutanan (selanjutnya disebut PP Nomor 2 Tahun2008)..
    Putusan Nomor 16 P/HUM/2015sebesar Rp640.322.000.000,00 (enam ratus empat puluh milyar tigaratus dua puluh dua juta rupiah) (Vide Bukti P4).
    Putusan Nomor 16 P/HUM/20156.
    Putusan Nomor 16 P/HUM/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 05-08-2010 — Upload : 30-09-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 11 P/HUM/2010
Tanggal 5 Agustus 2010 — IR. S. POLTAK H. SITUMORANG, SH., M. Farhat Abbas, SH.,MH. dkk,; PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA, dkk.
934 — 478 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 11 P/HUM/2010
    No. 11 P/HUM/20102.2.2.3.(3).Permohonan sekurangkurangnya harus memuat : a. nama danalamat pemohon, b. uraian mengenai perihal yang menjadi dasarpermohonan dan menguraikan dengan jelas bahwa : 1. Mater!
    No. 11 P/HUM/2010serta mengadakan kontrol sosial terhadap peraturan perundangundangan yang tidak berpihak kepada rasa keadilan dan tidak membawa manfaat bagi masyarakat luas serta menghambat terciptanya kepastian hukum.2.12.
    No. 11 P/HUM/2010Konstruksi (bukti Pemohon1);. Foto Copy Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 TentangPerubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 TentangUsaha Dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Bukti Pemohon2);.
    No. 11 P/HUM/2010Kemandirian Lembaga, karena dukungan pendanaan dari Pemerintahsifatnya tidak mengikat.Berdasarkan uraian di atas maka cukup alasan bagi Mahkamah Agunguntuk menolak permohonan Pemohon.10.
    No. 11 P/HUM/2010ttd/ Dr. H. Supandi, SH., M.HumBiayabiaya : Panitera Pengganti :1. Meterdai................... Rp. 6.000, ttd/ Sumartanto, SH.2. Redaksi.................. Rp. 5.000,3. Administrasi perkara.. Rp. 989.000.Jumlah...... Rp.1.000.000,Untuk SalinanMahkamah Agung R.I.Panitera,H. SUHADI, SH., MH.NIP : 040 033 261 Hal. 29 dari 28 hal. Put. No. 11 P/HUM/2010
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 11-11-2010 — Upload : 13-04-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 31 P/HUM/2010
Tanggal 11 Nopember 2010 — I MADE RADA VS GUBENUR BALI, DK
71 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 31 P/HUM/2010
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 12-10-2018 — Putus : 18-12-2018 — Upload : 21-01-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 62 P/HUM/2018
Tanggal 18 Desember 2018 — dr. GANIS IRAWAN VS PRESIDEN RI;
216 — 168 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 62 P/HUM/2018
    Putusan Nomor 62 P/HUM/2018A.
    Putusan Nomor 62 P/HUM/2018Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalamundangundang; atauc.
    Putusan Nomor 62 P/HUM/2018Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia.
    Putusan Nomor 62 P/HUM/2018a.
    Putusan Nomor 62 P/HUM/2018masa pendidikan dokter spesialisnya.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 30-06-2008 — Upload : 14-06-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 05 P/HUM/2008
Tanggal 30 Juni 2008 — H. ACH. ZUHUR, MOCH. CHOIRI, dkk. ; BUPATI BEKASI,
111 — 74 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 05 P/HUM/2008
    No. 05 P/HUM/2008.9.
    No. 05 P/HUM/2008.izin tersebut kepada (calon) mitra pengelola limbah.
    No. 05 P/HUM/2008.PP No. 13 Tahun 1987 dikutip di sini karena PP No. 13 Tahun 1987dicantumkan sebagai salah satu dasar hukum PERDA Kabupaten BekasiNo. 9 Tahun 2007.
    No. 05 P/HUM/2008.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 23-09-2013 — Putus : 18-11-2013 — Upload : 23-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 62 P/HUM/2013
Tanggal 18 Nopember 2013 — GABUNGAN PENGUSAHA KEPALA SAWIT INDONESIA (GAPKI) VS MENTERI KEHUTANAN RI;
244 — 165 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 62 P/HUM/2013
    ;ak WDHalaman 1 dari 62 halaman Putusan Nomor 62 P/HUM/20136. YUDIARIYANTO, S.H., M.T.
    NomorP.14/Menhutll/2011 tanggal 10 Maret 2011 tentang Izin PemanfaatanHalaman 11 dari 62 halaman Putusan Nomor 62 P/HUM/2013Kayu dan Peraturan Menteri Kehutanan R.I.
    Pasal 1, Pasal 6 dan Lampiran IIA Angka 9 Peraturan PemerintahNomor 22 Tahun 1997 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 52Halaman 14 dari 62 halaman Putusan Nomor 62 P/HUM/2013Tahun 1998 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan NegaraBukan Pajak;d.
    Fotokopi akta pendirian perusahaan pemegang HGU ataufotokopi KTP apabila pemegang HGU perorangan, danHalaman 47 dari 62 halaman Putusan Nomor 62 P/HUM/2013h.3.
    Rp1.000.000,00Halaman 61 dari 62 halaman Putusan Nomor 62 P/HUM/2013Untuk salinanMAHKAMAH AGUNG RIa.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,H. ASHADI, S.H.NIP. 220000754Halaman 62 dari 62 halaman Putusan Nomor 62 P/HUM/2013
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 18-06-2009 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 8 P/HUM/2009
Tanggal 18 Juni 2009 —
51 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 8 P/HUM/2009
    No. 08 P/HUM/2009September 2008 oleh Menteri Energi Dan Sumber DayaMineral Republik Indonesia; (selanjutnya disebut sebagai"Permen No. 33/2008");Bahwa Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral untukselanjutnya dalam permohonan ini mohon untuk tetapdisebut sebagai Termohon atau Menteri ESDM;Bahwa sehubungan dengan permohonan hak uji materiitertanggal 24 Maret 2009 tersebut di atas, Panitera MudaMahkamah Agung Republik Indonesia telah meregisterpermohonan tersebut dibawah No. 08 P/HUM/Th.2009tertanggal
    No. 08 P/HUM/2009pelanggan PELINA Batam, terutama golongan BB,termasuk pemohon, melalui Permen No. 33/2008adalah juga bertentangan dengan Undang UndangPerlindungan Konsumen terutama Pasal 7 huruf cUndang Undang Perlindungan Konsumen.
    No. 08 P/HUM/2009berdasarkan Permen No. 33/2008 yang bersifatdiskriminatif dan tidak sesual denganrekomendasi DPRD tersebut, maka telahmengakibatkan kerugian bagi masyarakat Batamtermasuk Pemohon sebagai konsumen listrik PELINABatam, baik secara langsung maupun tidaklangsung.
    No. 08 P/HUM/20095.2.listrik lintas kabupaten atau kota baik saranamaupun energi listriknya yang tidak terhubungkedalam Jaringan Transmisi Nasional;c.
    Administrasi HUM........... Rp. 993.000, +Jumlah ........... Rp. 1.000.000,Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.1.Hal. 24 dari 25 hal. Put. No. 08 P/HUM/2009a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, SH.NIP. : 220000754 Hal. 25 dari 25 hal. Put. No. 08 P/HUM/2009
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 22-12-2011 — Upload : 22-03-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 39 P/HUM/2011
Tanggal 22 Desember 2011 — HENDRI MARDANI, dkk vs WALIKOTA BOGOR
139 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 39 P/HUM/2011
    P UTUS ANNomor. 39 P/HUM/2011 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa dan mengadili permohonan keberatan Hak Uji Materiil terhadapPeraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2009, tentang Kawasan Tanpa Rokok,pada tingkat pertama dan terakhir telah mengambil putusan sebagai berikutdalam permohonan antara ;1. .HENDRI MARDANI, Warga Negara Indonesia, beralamat diCimanggu Kecil, RT/RW 03/12, Ciwaringin, Kota BogorTengah, Bogor.2.
    No. 39 P/HUM/201110)11)kawasan tanpa rokok bertujuan untuk: meningkatkankesejahteraan masyarakat".Bahwa Pasal 3 huruf e ini menimbulkan pertanyaanmengenai keterkaitan antara "penetapan kawasan tanparokok" dengan "kesejahteraan masyarakat".Bahwa dalil dalam ketentuan di atas tentu membutuhkanpembuktian yang logis.
    Tenggang Waktu Pengajuan Jawaban Keberatan Hak Uji MateriilBahwa surat pemberitahuan dan penyerahan Surat Permohonan KeberatanHak Uji Materiil Nomor 39/PERPSG/IX/39P/HUM/TH.2011 diterimaTERMOHON pada tanggal 29 September 2011 dan Jawaban TERMOHONatas Keberatan Hak Uji Materiil Perda 12/2009 yang diajukan olehPEMOHON telah dijawab dan disampaikan kepada Panitera MahkamahHal. 21 dari 35 hal. Put. No. 39 P/HUM/2011Agung RI. c.q.
    No. 39 P/HUM/2011"(1) Urusan wajib yang menjadi kKewenangan PemerintahanDaerah Kabupaten/Kota merupakan urusan yang berskalakabupaten/kota meliputi:e.
    Administrasi HUM Rp. 989.000.Jumlah Rp.1.000.000,Untuk SalinanMahkamah Agunga.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha NegaraAS HAD 1, SHNIP. 220.000.754Hal. 35 dari 35 hal. Put. No. 39 P/HUM/2011
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 10-07-2018 — Putus : 13-09-2018 — Upload : 18-09-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 45 P/HUM/2018
Tanggal 13 September 2018 — WA ODE NURHAYATI, S.Sos VS KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM RI;
194 — 118 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 45 P/HUM/2018
    PENETAPANNomor 45 P/HUM/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMajelis pada Mahkamah Agung Republik Indonesia;Membaca Surat Pernyataan Pencabutan Perkara PermohonanKeberatan Hak Uji Materiil, Wa Ode Nurhayati tertanggal 23 Juli 2018 atasPeraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentangPencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan RakyatDaerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
    ;Para Advokat yang berkantor pada Andre Darmawan AndAssociates Law Firm, beralamat di Jalan Mayjend SParman Nomor 76 Kelurahan Kemaraya kecamatan KendariBarat,Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor01/HUM/SKKADA/VII/2018 tanggal 5 Juli 2018;Pemohon;Halaman 1 dari 4 halaman.Penetapan Nomor 45 P/HUM/2018LawanKETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIKINDONESIA, tempat kedudukan di Jalan Imam BonjolNomor 29 Jakarta:Termohon;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang
    sebelum perkara permohonan hak uji materiil tersebutdiputus, sehingga berdasarkan Pasal 31A UndangUndang Nomor 14 Tahun1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2009, permohonan pencabutan tersebutdapat dikabulkan;Menimbang bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutandari Pemohon maka diperintahkan kepada Panitera Mahkamah Agung untukmencoret Permohonan hak uji materiil register Nomor 45 P/HUM
    Memerintahkan Panitera Mahkamah Agung untuk ~ mencoretPermohonan hak uji materiil register Nomor 45 P/HUM/2018, dalamBuku Register Perkara Permohonan Hak Uji Materill;3. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara sejumlahRp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 13 September 2018, oleh Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum.
    Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.HHalaman 3 dari 4 halaman.Penetapan Nomor 45 P/HUM/2018Panitera Pengganti,ttdKusman, S.IP., S.H., M.Hum.Biayabiaya:1. Meterai Rp 6.000,002. Redaksi Rp 5.000,003. Administrasi PK Rp 989.000,00Jumlah Rp1.000.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG RIa.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,H. ASHADI, SHNIP : 195409241984031001 Halaman 4 dari 4 halaman.Penetapan Nomor 45 P/HUM/2018
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 05-06-2018 — Putus : 16-10-2018 — Upload : 17-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 38 P/HUM/2018
Tanggal 16 Oktober 2018 — RUDY SUSANTO VS GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA;
655 — 229 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 38 P/HUM/2018
    Putusan Nomor 38 P/HUM/2018tersebut dapat dimanfaatkan guna kelangsungan usaha Pemohondibidang property;8.
    Putusan Nomor 38 P/HUM/2018bertentangan dengan Pasal 9 ayat 1 UndangUndangNomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;V.
    Foto copy Putusan Mahkamah Agung Nomor 19 P/HUM/2016 tanggal 19Juli 2016. (Bukti T6a);9. Foto copy Putusan Mahkamah Agung Nomor 11 P/HUM/2016 tanggal 4April 2017.
    Putusan Nomor 38 P/HUM/2018f.
    Putusan Nomor 38 P/HUM/2018
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 17-09-2008 — Upload : 13-04-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 07 P/HUM/2000
Tanggal 17 September 2008 — RAHMADI G. LENTAM, SH, DK VS PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
141 — 86 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 07 P/HUM/2000
    PUTUS A NNomor. 07 P/HUM/2000DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa dan memutus permohonan keberatan Hak Uji Materiilterhadap Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 14Tahun 2000 diundangkan tanggal 22 Juni 2000 pada tingkat pertamadan terakhir telah mengambil putusan sebagai berikut dalampermohonan keberatan antara:1. RAHMADI G.
    No. 07 P /HUM/200007 P/HUM/2000 telah mengajukan permohonan keberatan dengan dalildalil pada pokoknya sebagai berikut :1.Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, berdasarkanUndangundang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999Tentang HAM, sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut danmemperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuaidengan martabat kemanusiaannya di depan hukum, berhakmenggunakan semua upaya hukum nasional dan foruminternational atas semua pelanggaran hak asasi manusia
    No. 07 P /HUM/20006.36.4 Kelompok Jenis Kayu Indah, PSDH sebesar Rp.90.500.00/M + DR sebesar US$ 18M8 (Kurs US$ 1 = Rp.9.000.00) = Rp. 90.500.00 + Rp. 162.000.00 = Rp.252.500.00/M8;B. Kayu Gergajian (Olahan) Kelompok Jenis Meranti, PSDH sebesar Rp. 64.00.00 x2/M?
    No. 07 P /HUM/2000Mengingat Undangundang Nomor. 4 Tahun 2004, Undangundang Nomor. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah denganUndangundang Nomor. 5 Tahun 2004, Peraturan Mahkamah AgungNomor. 01 Tahun 1999, serta peraturan lain yang bersangkutan ;MENGADILI:1. Mengabulkan permohonan keberatan Hak Uji Materiil dariRAHMADI G. LENTAM, SH dan INDRA BAYU RATIMALENNAYAR, AKS tersebut untuk seluruhnya;2.
    Administrasi HUM... Rp. 243.000.SOTA cissssscsiss + wnarastencnci a Rp. 250.000,Untuk SalinanMahkamah Agung R.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha NegaraASHADL SH.NIP. 220.000.754 Hal. 22 dari 22 hal. Put. No. 07 P /HUM/2000
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 10-12-2012 — Putus : 16-04-2013 — Upload : 23-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 49 P/HUM/2012
Tanggal 16 April 2013 — Dr. HABIB ADJIE, S.H., M.Hum., DKK VS KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI;
174 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 49 P/HUM/2012
    No. 49 P/HUM/2012dan pengemban Amanat tersebut, pada tingkatan yang tertinggidikuasakan kepada Negara Republik Indonesia, sebagai organisasiseluruh rakyat.d.
    No. 49 P/HUM/2012Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang PendaftaranTanah.h.
    No. 49 P/HUM/2012Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah: 1. Dr. Habib Adjie,SH.,M.Hum., 2.
    No. 49 P/HUM/2012c.
    No. 49 P/HUM/2012NIP. : 220 000 754Hal. 20 dari 19 hal. Put. No. 49 P/HUM/2012
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 27-07-2009 — Upload : 14-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 21 P/HUM/2009
Tanggal 27 Juli 2009 — Drs. H. MUHAMMAD SIRIH, Drs. SUDIRMAN MANNAF, M.Si., dkk. ; PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
69 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 21 P/HUM/2009
    PUTUSANNo. 21 P/HUM/2009.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa dan mengadili perkara permohonan Hak Uji Materiil terhadap Pasal29 A Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2004, tanggal 28 Agustus 2004,Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah (DPRD), sebagaimana yang telah dirubah denganPeraturan Pemerintah R.I.
    No. 21 P/HUM/2009.(2) Kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota DPRDdiatur dalam Peraturan Pemerintah".Dalam hal ini jelas bahwa hak keuangan Pimpinan dan AnggotaDPRD adalah telah diamanatkan oleh UndangUndang, dan UndangUndang juga mengamanatkan bahwa hak keuangan Pimpinan danAnggota DPRD haruslah diatur dalam Peraturan Pemerintah.3.
    No. 21 P/HUM/2009.Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD dan juga bertentangan denganPasal 44 ayat (1) huruf h dan ayat (2) UndangUndang No. 32 Tahun2004 tentang Pemerintahan Daerah, oleh karena kedua UndangUndangtersebut di atas adalah telah mengamanatkan untuk memberikan hakProtokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD..
    No. 21 P/HUM/2009.Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah juga ternyata tidak benar dantidak berdasar menurut hukum, oleh karena mengatur sesuatu yang tidakdiamanatkan oleh UndangUndang yang ada, padahal secara hukumsesuatu yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah adalah halhal yang diamanatkan oleh UndangUndang.9.
    No. 21 P/HUM/2009.Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler Dan KeuanganPimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Bukti P.5 : Peraturan Daerah Kabupaten Maros No. 16 Tahun 2006 TentangPerubahan Atas Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2005 TentangKedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maros.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 19-03-2009 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 02 P/HUM/2009
Tanggal 19 Maret 2009 — SYAHRIZAH, SH.MH., ; MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA ;
126 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 02 P/HUM/2009
    PUTUSANNo. 02 P/HUM/2009.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa dan mengadili perkara permohonan Hak Uji Materiil terhadapPeraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 56/MDAG/PER/12/2008, tanggal 24 Desember 2008, tentang Ketentuan ImporProduk Tertentu jo.
    , JalanJenderal Sudirman No. 123 Pekanbaru, berdasarkan suratkuasa khusus tanggal 6 Januari 2009 ;Selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;melawan:MENTERIPERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA ;Selanjutnya disebut sebagai Termohon ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;TENTANG DUDUK PERKARA:Menimbang, bahwa Pemohon didalam surat permohonannya tertanggal 7Januari 2009 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung R.I. pada tanggal16 Januari 2009 dan didaftar dibawah register No. 02 P/HUM
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 13-02-2014 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 32 P/HUM/2011
Tanggal 13 Februari 2014 — PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA TBK (PT HM SAMPOERNA TBK), DKK VS MENTERI KESEHATAN RI, DKK
95 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 32 P/HUM/2011
    PUTUSANNomor 32 P/HUM/2011DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadapPeraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri No. 188/Menkes/PB/I/2011/Nomor 7 tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan KawasanTanpa Rokok tanggal 28 Januari 2011, pada tingkat pertama dan terakhir telahmemutuskan sebagai berikut, dalam perkara:1.PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA TBK (PT HM SAMPOERNATBK), perseroan terbatas
    Lihat:(i)Putusan Mahkamah Agung No. 17 P/HUM/Th. 2005 tanggal 25 Juli 2008mengenai Hak Uji Material terhadap Keputusan Menteri Dalam NegeriNo. 20 Tahun 2005 tanggal 16 Maret 2005 tentang PembatalanPeraturan Daerah Kota Bandung No. 26 Tahun 2001 tentang Pelayanandi Bidang Pertanian yang diajukan oleh Walikota Bandung.
    Fotokopi Putusan Nomor 17 P/HUM/2005 tanggal 25 Juli 2008 (Bukti P6)7. Fotokopi Putusan Nomor 23 P/HUM/2009 9 Desember 2009 (Bukti P7)8. Fotokopi Putusan Nomor 6/PUUVII/2009 tanggal 10 September 2009 (BuktiP8)9. Fotokopi Putusan Nomor 3 P/HUM/2005 tanggal 14 November 2006 (Bukti P9)10.Fotokopi Putusan Nomor 05 P/HUM/2005 tanggal 21 Februari 2006 (BuktiP10)11. Fotokopi Putusan 02 P/HUM/2006 tanggal 3 Maret 2009 (Bukti P11)12.
    Fotokopi Putusan Nomor 25 P/HUM/2008 tanggal 3 Maret 2009 (Bukti P12)Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut telahdisampaikan kepada Para Termohon pada Tanggal 6 Juni 2012 berdasarkan SuratPanitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 32/PERPSG/VI/32P/HUM/TH.2011, Tanggal 6 Juni 2012;Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, ParaTermohon telah mengajukan jawaban tertulis masingmasing pada Tanggal10 Juli 2012 dan 6 Juli 2012, yang pada pokoknya atas dalildalil
    BambangSukarno dalam register perkara Nomor 25 P/HUM/2011, yang telah diputuspada tanggal 18 Juni 2013 dengan amar menolak permohonan HUM yangdiajukan Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutterbukti bahwa Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam NegeriNo. 188/Menkes/PB/I/2011 / Nomor 7 tahun 2011 tentang Pedoman PelaksanaanKawasan Tanpa Rokok tanggal 28 Januari 2011 tidak bertentangan denganperaturan perundangundangan yang lebih tinggi yaitu UndangUndang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 17-02-2014 — Putus : 28-04-2014 — Upload : 22-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 10 P/HUM/2014
Tanggal 28 April 2014 — H. SOEDARSONO, DKK VS BUPATI PELALAWAN, DK;
182 — 189 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 10 P/HUM/2014
    Putusan Nomor 10 P/HUM/20143.
    Putusan Nomor 10 P/HUM/2014il.
    Putusan Nomor 10 P/HUM/2014a)b)Terjun, Desa Teluk Bakau, Desa Tanjungkuyo, Desa LipaiBulan, Desa Makteduh, Desa Keriung Dan Desa Sidomukti;il.
    Putusan Nomor 10 P/HUM/2014c) Bahwa materi Pengaturan Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 16 ayat (1)Perda No 11/2007 jelasjelas telah melanggar hakhak azazi PARAPEMOHON.
    Putusan Nomor 10 P/HUM/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 30-09-2014 — Upload : 17-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 44 P/HUM/2014
Tanggal 30 September 2014 — PT. KAHAYAN AGRO LESTARI VS PRESIDEN RI
61 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 44 P/HUM/2014
    PENETAPANNomor 44 P/HUM/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMajelis pada Mahkamah Agung memeriksa dan mengadili perkara permohonankeberatan hak uji materiil atas Pasal 51A ayat (1) dan Pasal 51B ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012 tentang Perubahan atasPeraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara PerubahanPeruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, pada tingkat pertama dan terakhir telahmemberikan penetapan sebagai berikut, dalam perkara antara:PT
    Khusustanggal 9 Juni 2014;Sebagai Pemohon:melawan:PRESIDEN RI, tempat kedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara,Jakarta Pusat;Sebagai Termohon;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Membaca surat permohonan = pencabutan Nomor = 217/SIPKAL/Cab/LM/IX/2014, tanggal 25 September 2014 yang diajukan oleh Pemohonmelalui kKuasa hukumnya, yang pada pokokya berisi permohonan untukmencabut kembali permohonan keberatan hak uji materiil yang telah didaftar diMahkamah Agung dengan Register Nomor 44 P/HUM
    Putusan Nomor 44 P/HUM/2014Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang HakUji Materiil, serta peraturan perundangundangan lain yang terkait;MENETAPKAN,Mengabulkan permohonan Pemohon: PT KAHAYAN AGRO LESTARIuntuk mencabut permohonan
    keberatan hak uji materiil dalam perkara a quo;Memerintahkan Panitera Mahkamah Agung untuk mencoret permohonankeberatan hak uji materiil Register Nomor 44 P/HUM/2014 tersebut dalam bukuRegister Perkara Permohonan Hak Uji Materiil;Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesarRp1.000.000,00 (satu juta rupiah);Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agungpada hari Selasa, tanggal 30 September 2014, oleh Dr.
    Putusan Nomor 44 P/HUM/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 03-03-2016 — Upload : 15-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 68 P/HUM/2015
Tanggal 3 Maret 2016 — HIMPUNAN KONSULTAN HUKUM PASAR MODAL (HKHPM), DKK VS PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, DK
216 — 124 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 68 P/HUM/2015
    Putusan Nomor 68 P/HUM/2015b.
    Putusan Nomor 68 P/HUM/2015kegiatan di sektor jasa kKeuangan.
    Putusan Nomor 68 P/HUM/2015beberapa transaksi pasar modal.
    Putusan Nomor 68 P/HUM/2015DALAM EKSEPSIA.
    Putusan Nomor 68 P/HUM/2015"...
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 11-06-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 22 P/HUM/2015
Tanggal 11 Juni 2015 — BAHARUDIN HARAHAP, dkk vs MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI
136 — 144 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 22 P/HUM/2015
    Putusan Nomor 22/P/HUM/201525.
    Putusan Nomor 22/P/HUM/2015Kabupaten/Kota untuk merencanakan tat ruang.
    Putusan Nomor 22/P/HUM/2015maupun larangan yang mengatur tata tertiob pada masyarakat ataunegara.3.
    Putusan Nomor 22/P/HUM/2015Nomor P.50/Menhut!
    Putusan Nomor 22/P/HUM/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 10-07-2018 — Putus : 13-09-2018 — Upload : 18-09-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 43 P/HUM/2018
Tanggal 13 September 2018 — MUHAMMAD TAUFIK VS KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM RI;
98 — 250 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 43 P/HUM/2018
    Putusan Nomor 43 P/HUM/201841.
    Putusan Nomor 43 P/HUM/20181.bersyarat (conditionally unconstitutional).3.
    Putusan Nomor 43 P/HUM/20182.
    Putusan Nomor 43 P/HUM/2018dan 5) Pasal 17 dan Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999:2.
    Putusan Nomor 43 P/HUM/2018Untuk salinanMAHKAMAH AGUNG RIa.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,H. ASHADI, S.H.NIP. 220000754 Halaman 71 dari 71 halaman. Putusan Nomor 43 P/HUM/2018