Ditemukan 7431 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : minum mainim minil mini milik minin monim minem minik munim minir
Pengadilan PT JAYAPURA Pidana Khusus Korupsi
Register : 31-08-2016 — Putus : 11-10-2016 — Upload : 13-03-2017
Putusan PT JAYAPURA Nomor 37/Pid.Sus-TPK/ 2016/PT JAP
Tanggal 11 Oktober 2016 — NURCAHYANTO
101 — 33
  • Steven Silas Simberi yang menjadi Terdakwa dalam perkara lain (splits).Terdakwa sudah mengabdi pada masyarakat di daerah pemekaran baru(terpencil) yang minim fasilitas hidup dan kehidupannya, maka pidana yangdijatunkan atas diri Terdakwa sudah tepat dan setimpal dengan perbuatan/kesalahannya;Menimbang bahwa Terdakwa dalam Pengadilan Tingkat Pertama danTingkat Banding tetap dinyatakan bersalah, maka Terdakwa dibebani pulauntuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang dalamtingkat
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus Korupsi
Register : 04-03-2016 — Putus : 21-06-2016 — Upload : 19-07-2016
Putusan PN TERNATE Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2016/PN Tte
Tanggal 21 Juni 2016 — SAMSI SUBUR,S.Pd.M.Si
94 — 48
  • dana 100% harus dicairkandan apabila tidak dicairkan maka akan hangus karena sudahmendekati akhir tahun anggaran (Pengamanan dana), dimana saatitu saksi diminta kesediaannya untuk menandatangani administrasiyang berkaitan dengan pencairan tersebut, saat itu mereka jugamenyampaikan kepada saksi jika nanti setelah dana dicairkan darirekening daerah ke rekening saksi, maka dana tersebut akanlangsung diblokir;Bahwa saksi tahu jika pekerjaan tersebut belum selesai denganprogres pekerjaan yang masih minim
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 22-01-2019 — Putus : 28-03-2019 — Upload : 11-10-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 41/PDT/2019/PT DKI
Tanggal 28 Maret 2019 — Pembanding/Penggugat : PT. PERUSAHAAN TORADJA disingkat PT. PERTO dahulu N. V. PERTO Diwakili Oleh : ANDJAR R SOEWARNO SH M HUM
Terbanding/Tergugat I : PT. Aneka Tambang disingkat PT. Antam dahulu PT. Nikkel Indonesia atau BPUPTUN
Terbanding/Tergugat II : Pemerintah RI c.q. Menteri ESDM dahulu Menteri Perindustrian atau Pertambangan dan Energi
Terbanding/Tergugat III : Pemerintah RI c.q. Menteri Keuangan
Terbanding/Tergugat IV : Pemerintah RI c.q.Menteri Badan Usaha Milik Negara
240 — 574
  • jang mungkin bisaHalaman 78 Putusan Nomor 41/PDT/2019/PT.DKItimbul lagi seperti halnja didjaman pimpinan lama dapatdihindari dengan saling pengertian demi kerdja sama satudengan jang lain menudju lembaran baru sesuai djiwa pelita;(Cetak tebal merupakan penekanan dari Tergugat Konpensi);Butir 2 huruf b Surat Nomor 11/PRT/95 dari Penggugat Konpensikepada Tergugat II Konpensi tertangga I6 Juli 1996 sebagaiberikut :Pembayaran tersebut memang telah dibayar oleh Negara,walaupun dengan harga yang sangat minim
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 16-09-2013 — Upload : 29-04-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 54/ PID.SUS/ 2013/ PN.TIPIKOR.SMG.
Tanggal 16 September 2013 — H. SAMLAWI BIN ABDUL DJAMIL
57 — 23
  • rekanan,dan memang di dalam kontrak tidak disebutkan lokasi pembuangannya ;55Bahwa Saat itu saya tidaktahu dimana rekananmembuang tanah sisa galiannya, dansaya baru mengetahui kalau tanah itu dibuang di klampok setelah diperiksa olehPenyidik ;Bahwa Volume sisa tanah yang dibuang dan kedalaman dari waduktiu sudah sesuaidengan kontrak, juga sudah dibuang keluar lokasi lebih dari 1 km ;Bahwa dalam kontrak itu hanya ditentukan jarak buang 1 km, itu disesuaikandengan anggaran yang ada, karena anggaran minim
Pengadilan PN BANJARMASIN
Putus : 24-08-2016 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 15 / Pid.Sus - TPK / 2016 / PN.Bjm
Tanggal 24 Agustus 2016 —
63 — 20
  • Bahwapekerjaan yang dilaksanakan oleh saksi Muchsin sebagai kuasadirektur dari PT.Meratus Jaya Utama bukanlah atas keinginannya akantetapi permintaan dari terdakwa Gusti Rudi Alamsyah,sehinggakenyataannya kegiatan Pengurukan Areal Pangkalan dan PendaratanIkan (PPI) dikerjakan bukan berdasarkan kontrak sehingga tidak sesuaimutu atau jenis tanah urukan bahkan terdapat kekurangan volume,sertaperalatan yang minim tidak sesuai kontrak yang ada sedangkan untukpekerjaan penambahan Jetty dan Mess (2 lokal
    dokumendan kontrak telah ditanda tangani oleh saksi Junaidi atas perintah terdakwa.Menimbang,bahwa pekerjaan yang dilaksanakan oleh saksi Muchsinsebagai kuasa direktur dari PT.Meratus Jaya Utama bukanlah ataskeinginannya akan tetapi permintaan dari terdakwa Gusti RudiAlamsyah,sehingga kenyataannya kegiatan Pengurukan Areal Pangkalan danPendaratan Ikan (PPI) dikerjakan bukan berdasarkan kontrak sehingga tidaksesuai mutu atau jenis tanah urukan bahkan terdapat kekurangan volume,sertaperalatan yang minim
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus
Putus : 24-08-2016 — Upload : 06-09-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor Nomor :15 / Pid.Sus - TPK / 2016 / PN.Bjm.
Tanggal 24 Agustus 2016 — GUSTI RUDY ALAMSYAH Bin GUSTI JAFAR
58 — 18
  • Bahwapekerjaan yang dilaksanakan oleh saksi Muchsin sebagai kuasadirektur dari PT.Meratus Jaya Utama bukanlah atas keinginannya akantetapi permintaan dari terdakwa Gusti Rudi Alamsyah,sehinggakenyataannya kegiatan Pengurukan Areal Pangkalan dan PendaratanIkan (PPI) dikerjakan bukan berdasarkan kontrak sehingga tidak sesuaimutu atau jenis tanah urukan bahkan terdapat kekurangan volume,sertaperalatan yang minim tidak sesuai kontrak yang ada sedangkan untukpekerjaan penambahan Jetty dan Mess (2 lokal
    dokumendan kontrak telah ditanda tangani oleh saksi Junaidi atas perintah terdakwa.Menimbang,bahwa pekerjaan yang dilaksanakan oleh saksi Muchsinsebagai kuasa direktur dari PTI.Meratus Jaya Utama bukanlah ataskeinginannya akan tetapi permintaan dari terdakwa Gusti RudiAlamsyah,sehingga kenyataannya kegiatan Pengurukan Areal Pangkalan danPendaratan Ikan (PPI) dikerjakan bukan berdasarkan kontrak sehingga tidaksesuai mutu atau jenis tanah urukan bahkan terdapat kekurangan volume,sertaperalatan yang minim
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 19-07-2017 — Upload : 19-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2555 K/PID.SUS/2016
Tanggal 19 Juli 2017 — I. YOHANNES ELUAY,S.H.; II. Drs. GIDION DODOP, MM.; III. Drs. EDISON MUABUAY, M.Si.; IV. LUKAS MRA-MRA,S.H. ; V. TED YONES MOKAY, S.Sos, M.Si.;
207 — 105 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Penyampaian ke 4 (empat) surat DPRD KabupatenJayapura yang meminta penambahan anggaran pada APBDPerubahan tahun 2011 dimaksud Sebelum penetapan KUA PPS .Bahwa benar, permintaan penambahan anggaran yang dimintaoleh DPRD pada Perubahan Anggaran tahun 2011 kurang lebihsebesar 5 Miliar, namun mengingat saat itu kemampuan keuangandaerah sangat minim maka Tim Anggaran Pemerintah Daerahawalnya hanya menyetujui penambahan anggaran kepada DPRDsebesar Rp1.000.000.000,00 yang disampaikan melaui surat yangditanda
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus
Register : 11-10-2016 — Putus : 27-02-2017 — Upload : 20-12-2017
Putusan PN DENPASAR Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps
Tanggal 27 Februari 2017 — Penuntut Umum:
JOKO SURYANTO,SH.
Terdakwa:
DRS. BAGUS RAI DARMAYUDHA,MM
117 — 61
  • Mengingat usaha yang dilakukan oleh seluruh pegawai padaDispenda kabupaten Bangli saat itu serta melihat biaya yangdiberikan untuk kegiatan pemungutan pada saat itu masih minim,maka saya berupaya memperjuangkan ke pemerintah pusat agardiberikan penambahan alokasi PBB Pertambangan = yangdidalamnya ada biaya pemungutan.C.
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 27-03-2014 — Putus : 10-06-2014 — Upload : 14-10-2014
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 26/Pid.Sus/TIPIKOR/2014/PN.PL.R
Tanggal 10 Juni 2014 — Ir.YAPETH P NANDJAN Bin PIETER NANDJAN
72 — 55
  • dilakukan gusur timbundengan menggunakan alat berat ;Bahwa gusur timbun dilakukan pada blok/petak yang sangat ekstrim rusaknyabanyak lubang dalam bekas galian bekas eks areal tambang emas ;Bahwa blok /petak yang dilakukan gusur timbun tersebut seluas 60 Ha pada blok/petak A3,A4,A5 ,sedangkan blok/ petak yang tidak dilakukan gusur timbunadalah pada blok /petak Al dan A2 karena lahannya tidak begitu rusak ;Bahwa menurut Terdakwa Ir.Yapeth P Nandjan ,dikarenakan dana untukmelakukan gusur timbun sangat minim
Pengadilan PT JAYAPURA Pidana Khusus
Register : 31-08-2016 — Putus : 11-10-2016 — Upload : 31-07-2019
Putusan PT JAYAPURA Nomor 37/PID.TPK/2016/PT JAP
Tanggal 11 Oktober 2016 — Pembanding/Penuntut Umum I : Yasozisokhi Zebua, SH
Terbanding/Terdakwa : NURCAHYANTO
105 — 88
  • Steven Silas Simberi yang menjadi Terdakwa dalam perkara lain (Splits).Terdakwa sudah mengabdi pada masyarakat di daerah pemekaran baru(terpencil) yang minim fasilitas hidup dan kehidupannya, maka pidana yangdijatuhkan atas diri Terdakwa sudah tepat dan setimpal dengan perbuatan/kesalahannya;Menimbang bahwa Terdakwa dalam Pengadilan Tingkat Pertama danTingkat Banding tetap dinyatakan bersalah, maka Terdakwa dibebani pulauntuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang dalamtingkat
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus
Register : 29-08-2018 — Putus : 13-11-2018 — Upload : 22-11-2018
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2018/PN Plk
Tanggal 13 Nopember 2018 — Penuntut Umum:
1.K.Z. TOMY APRIANTO, SH
2.KIKI INDRAWAN, ST, SH
3.ANDEP SETIAWAN SH
4.FERRY, SH
Terdakwa:
YEFRI AGNETIUS DEDDY BIN JERDY ALOYSIUS MASRAN
162 — 21
  • yakni Dinas PekerjaanUmum atau konsultan yang berkompeten lainnya, kalau tidak bisamembuat sendiri, dengan upah maksimal 3% dari anggaran nilai fisikpembangunan dimaksud, sebagaimana yang ditentukan dalam PerbudNomor 9 tahun 2015;Bahwa yang wajib menyetorkan pajak harus bendahara desa, tidak bolehorang lain seperti terdakwa, begitu juga pembuatan SuratPertanggungjawaban (SPJ) penggunaan dana desa dan ADD harusbendahara tidak boleh orang lain;Bahwa memang pengetahuan desa tentang Dana Desa ini masih minim
Pengadilan PT JAYAPURA Pidana Khusus Korupsi
Register : 31-08-2016 — Putus : 11-10-2016 — Upload : 13-03-2017
Putusan PT JAYAPURA Nomor 36/Pid.Sus-TPK/ 2016/PT JAP
Tanggal 11 Oktober 2016 — dr. STEREN SILAS SAMBERI
196 — 373
  • Terdakwa dan JaksaPenuntut Umum patut dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lagi;Menimbang bahwa demikian juga tentang jenis pemidanaan dan lamanya pidana yangdijatuhkan atas diri Terdakwa dan Bendahara atas nama: Nurcahyanto yang menjadiTerdakwa dalam perkara lain ( splits ), dalam hal ini dipertimbangkan bahwa Terdakwaseorang dokter yang menjabat Pelaksana Tugas Direktur Rumah Sakit Umum DaerahAGATS Kabupaten Asmat yang sudah mengabdi pada masyarakat di daerah pemekaranbaru ( terpencil ) yang minim
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Umum
Register : 01-12-2016 — Putus : 09-05-2017 — Upload : 12-05-2017
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1537/Pid.B/2016/PN JKT.UTR
Tanggal 9 Mei 2017 — Ir. BASUKI TJAHAJA PURNAMA alias AHOK
5359 — 9486
  • mengenai kesaksian yang diperoleh dari orang lain, apakah dapatmenjadi alat bukti untuk menghukum Terdakwa, menurut Ahli kalauketerangan dari orang lain hanya satu saja keterangan itu, tidak dapatdijadikan bukti untuk menghukum seseorang, mestinya dalammenghukum seseorang itu kekuatannya pada alat bukti, dan alat buktitidak hanya satu kalau alat bukti hanya keterangan satu saksi, gak bisauntuk menghukum orang, tapi harus ada serangkaian alat bukti, kalaudalam bahasa putusan pengadilan atau Hakim itu, minim
    kadangkadangsebagai ahli yang kedua tapi kadang pula biasanya ahli ditempatkanyang ketiga, ahli biasanya sebagai penengah dalam kontek ini, tapi Ahlikan gak membaca keterangan ahli yang pertama dan kedua, karena inikan ada perkembangan baru dalam kontek ini bahwa tersangka bolehmengajukan ahli sehingga ada pro konitra ahli, dan itu tidak jadi masalah,maka ahli ketiga yang menentukan, jadi tidak masalah sesungguhnyasupaya profesionalisme penyidik terarah sehingga pada proses masukkesidang, itu sudah perdebatan minim
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 29-11-2016 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1555 K/Pdt/2016
Tanggal 29 Nopember 2016 — SANUSI WIRADINATA VS PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA cq KEPALA KEPOLISIAN DAERAH METRO JAYA cq DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM, cq KASUBDIT RENAKTA, DIRESKRIMUM POLDA METRO JAYA
212 — 137 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa fakta pada butir a sampai dengan h di atas ini menunjukkan secarapasti bahwa dengan buktibukti yang sangat minim dan hanya atas dasarinformasi sepihak dan bukan dalam konteks tertangkap tangan, Tergugatsecara melanggar hukum telah melakukan upaya paksa terhadapPenggugat tanpa mengikuti syaratsyarat yang diwajibkan oleh KUHAPsebagai pedoman bagi Tergugat dalam menjalankan tugasnya selakuPenyidik menurut hukum yang bertanggung jawab, karena tidak terdapatcukup bukti untuk Tergugat melakukan penangkapan
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 30-04-2020 — Putus : 19-10-2020 — Upload : 23-10-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 97/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 19 Oktober 2020 — Penggugat:
1.YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA (YLBHI) diwakili oleh : Asfinawati (Ketua YLBHI)
2.KONFEDERASI PERSATUAN BURUH INDONESIA (KPBI) diwakili oleh: Ilhamsyah (Ketua Umum KPBI)
3.Merah Johansyah Ismail
4.PERKUMPULAN KONSORSIUM PEMBARUAN AGRARIA (KPA) diwakili oleh: Dewi Kartika
Tergugat:
Presiden Republik Indonesia,
536 — 296
  • Bahwa pada 30 Januari 2020, Ombudsman Republik Indonesiamengeluarkan pernyataan kepada publik melalui media dengan memberikankritik keras terhadap pembahasan RUU Cipta Lapangan Kerja oleh pemerintahyang sangat minim partisipasi publik. Ombudsman RI juga menyampaikanbahwa pemerintah bahkan menolak memberikan informasi terkait RUU CiptaLapangan Kerja ketika diminta oleh Ombudsman RI.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Persaingan Usaha
Putus : 30-07-2012 — Upload : 19-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 305 K/Pdt.Sus/2012
Tanggal 30 Juli 2012 — PT PERTAMINA (Pesero), yang diwakili oleh Direktur Utama, Karen Agustiawati, dkk vs KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)
693 — 1318 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • diberikan oleh Termohon Kasasi sangatsempit, Pemohon Kasasi II pun hanya diizinkan untuk memeriksaberkas yang diajukan olen Pemohon Kasasi II sendiri dan beritaacara pemeriksaan lainnya, padahal untuk kepentinganpembelaan, Pemohon Kasasi II perlu mengetahui isi berkas ataubukti lain yang diajukan oleh para Terlapor lain (Para PemohonKasasi lain).INTI PUTUSAN MAJELIS JUDEX FACTI :MAJELIS HAKIM JUDEX FACT TELAH GAGAL MENJALANKANKEWAJIBAN HUKUMNYA KARENA MEMBERIKAN PERTIMBANGANPERTIMBANGAN YANG TERAMAT MINIM
    Hal ini terlihat dari pertimbangan hukum yangteramat minim dari putusan Judex Facti, sekedar mengambil alihputusan KPPU dengan alasan yang sangat tidak berdasar, yaknitidak terdapat halhal baru. Tugas Pengadilan Negeri dalam memeriksa masalah keberatanadalah menilai kemball putusan KPPU, denganmempertimbangkan fakta dan penerapan hukumnya.
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 25-06-2015 — Upload : 25-08-2015
Putusan PN SAMARINDA Nomor 7/Pid.Tipikor/2015/PN Smr
Tanggal 25 Juni 2015 — JUMALI, S.H. Bin SUTAR
343 — 123
  • Siburian, S.Si. melakukan konsultasi dankoordinasi ke Bakosurtanal (sekarang BIG) Jakarta perihal biaya kegiatanfoto udara digital Pulau Nunukan ;Bahwa Koordinasi dilakukan secara lisan, untuk menentukan item uraiankegiatan sedangkan untuk jumlah, satuan, hari/ bulan volume, harga satuandan total biaya tidak dikonsultasikan ke Bakorsurtanal namun hanyamenanyakan apakah cukup dengan biaya Rp 1.420.000.000, untukmelaksanakan kegiatan foto udara Pulau Nunukan dengan luas 23.190 Hadan dijawab sangat minim
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 28-01-2014 — Putus : 19-06-2014 — Upload : 02-12-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 12/Pid.Sus.K/2014/PN Mdn
Tanggal 19 Juni 2014 — - Ir. H. ABDUL AZIS, MM
76 — 13
  • Datuk Bandar Kota Tanjung danyang ada di lapangan karena anggaran terlalu minim ;Bahwa benar Saksi ada melaksanakan kegiatan pekerjaan proyekpemeliharaan lapis permukaan dengan Konstruksi Hotmix di Jl. UsmanPutusan No.12/Pid.Sus.K/2014/PN.MdnTanggal 19 Juni 2014Halaman 167 dari 415 halamanHusein (Jl. M.Abbas ke Teluk Ketapang) Kec.
    Tanjung Balai Selatan karena anggaranterlalu minim ;Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan ahli yangpada pokoknya menerangkan sebagai berikut :1.IR. M. KOSTER SILAEN, MT, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut :Bahwa ahli ada melakukan pemeriksaan, pengukuran dan perhitunganproyek pemeliharaan lapis permukaan dengan konsitruksi hotmix di Jl. AdlinSiddin dan Jl. Abdul Rahman Kec.
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus
Register : 27-11-2020 — Putus : 06-04-2021 — Upload : 07-04-2021
Putusan PN MATARAM Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr
Tanggal 6 April 2021 — Penuntut Umum:
1.HADEMAN, SH
2.SYAFRUDDIN, SH
Terdakwa:
Ir. HAMDAN
232 — 119
  • persegj;Bahwa penetapan kelima lokasi tersebut ada SK nya yaitu SK WalikotaBima Nomor 541/2017 tanggal 25 September 2017;Bahwa dengan adanya perubahan SK juga ada perubahan anggaranmenjadi sejumlah kurang lebih Rp.5.000.000.000,00(lima miliarrupiah);Bahwa untuk perencanaan dan persiapan pengadaan tanah Saksitidak tahu siapa yang menangani;Bahwa penetapan kelima lokasi tersebut tidak ada study kelayakankarena baru dilaksanakan dan Dinas Perkim merupakan Dinas baruyang dibentuk pada tahun 2017 dan minim
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 02-04-2015 — Upload : 25-08-2015
Putusan PN SAMARINDA Nomor 65/Pid.Tipikor/2014/PN Smr
Tanggal 2 April 2015 — SUTAN NAHOT SIBURIAN, S.Si. anak dari EFENDI MONANG SIBURIAN
63 — 21
  • SIBURIAN, S.Si. melakukan konsultasidan koordinasi ke Bakosurtanal (sekarang BIG) Jakarta perihal biayakegiatan foto udara digital Pulau Nunukan ;Bahwa Koordinasi dilakukan secara lisan, untuk menentukan item uraiankegiatan sedangkan untuk jumlah, satuan, hari/ bulan volume, harga satuandan total biaya tidak dikonsultasikan ke Bakorsultanan namun hanyamenanyakan apakah cukup dengan biaya Rp 1.420.000.000, untukmelaksanakan kegiatan foto udara pulau nunukan dengan luas 23.190 Hadan dijawab sangat minim