Keputusan di DKPP itu diikuti oleh pejabat tun misalnya kalau diamemberhentikan nanti DKPP keputusannya diikuti oleh pejabat yang lebihtinggi misalnya DKPP menjatuhkan sanksi pemberhentian anggota KPU RI,maka presiden menerbitkan keputusan. Nanti kKeputusan presiden ini yangdigugat. Bukan keputusan DKPP nya. Kemudian kalau ada keputusan MPW,teguran.

Mohon izin Yang Mulia, panselkan sudah menentukan orangnya tidak lulus, orangnya menggugat di PTUN,dulu saya kan sewaktu menjadi kepala biro hukum kan sidang disini.Pemilihan anggota KPU, putusan Pansel nya digugat. Nah kita mengatakanputusannya belum final. Karena harus menunggu keputusan Menteri atauKeputusan Presiden tentang pengangkatan yang di menangkan oleh PanselHalaman 103 dari 126 halaman Putusan Nomor 190/G/2020/PTUN.JKT.itu.

Nomor 47 K/Pdt/2016staf di bagian Pemerintahan dan sekarang Kasubag Evalo(Evaluasi dan Pelaporan);" Halaman 48, keterangan ke3: Bahwa saksi mengetahui AktaJual Beli Nomor 119 setelah melinat buku Registernya yangketika itu Bapak Yunsar Lubis mantan Ketua KPU (KomisiPemilinan Umum) memberikan buku register tersebut kepadaCamat kemudian saksi juga melihatnya;" Halaman 49, keterangan ke1: Bahwa saksi hadir dipersidangan ini atas permintaan Tergugat IV melaluiPengadilan;" Halaman 49, keterangan terakhir

Sinjai.Penggunaan Anggaran Belanja KPU Kab. Luwu Timur.Penggunaan Anggaran Belanja BPJS RSUD Kab.

Adapun ketentuan hukum dalamPasal 40A ayat (5) UndangUndang Pilkada tersebut dapat dikutipsebagai berikut:Dalam hal pendaftaran dan penetapan kepengurusan Partai Politiksebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum selesai, sementara bataswaktu pendaftaran pasangan calon di KPU Provinsi atau KPUKabupaten/Kota akan berakhir, kepengurusan Partai Politik yangberhak mendaftarkan pasangan calon adalah kepengurusan PartaiPolitik yang tercantum dalam keputusan terakhir menteri yangmenyelenggarakan urusan pemerintahan

Bahwa riwayat pekerjaan Terdakwa adalah : Sebagai guru SMA ( PNS) dari tahun 1976 s/d 2008, akhir 2008saya pensiun sebagai PNS;Putusan No.36/PidsusTPK/2015/PN.Bjm hal 139 dari 241 Sebagai Komisioner di KPU Tabalong dari tahun 2006 s/d 2008,awal 2009 saya berhenti sebagai Komisioner di KPU Tabalong; Sebagai Ketua Panwaslu Kecamatan Murung Pudak dari tahun2009 s/d 2010; Sebagai Komisioner Panwaslu Tabalong dari tahun 2012. Bahwa Saksi bertugas sebagai Komisioner/Ketua Panwaslu Kab.

Tabalong tupoksi saksiselaku Komisioner Panwaslu Kabupaten Tabalong Sebagai Pengawasan(mengawasi jalannya tahapantahapan pemilu dari mulai pendaftaranparpol, verifikasi parpol, mengawasi kampanye, mengawasi peredaranlogistic pemilu, mengawasi minggu tenang, pungut hitung sampai sidangpenetapan sidang perolehan suara, menyampaikan temuan dan laporankepada KPU, mengawasi penetapan suara sampai dengan pelantikanKepala Daerah dan DPRD.

,M.M, selaku Komisioner PanwasluKabupaten Tabalong Sebagai Pengawasan (mengawasi jalannya tahapantahapanpemilu dari mulai pendaftaran parpol, verifikasi parpol, mengawasi kampanye,mengawasi peredaran logistic pemilu, mengawasi minggu tenang, pungut hitungsampai sidang penetapan sidang perolehan suara, menyampaikan temuan danlaporan kepada KPU, mengawasi penetapan suara sampai dengaan pelantikanKepala Daerah dan DPR. Sedangkan tugas TerdakwaH.

Krama Yudha Tiga Berlian Motors berupa Fakturkendaraan bermotor dan Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan(NIK) Nomor : 003280/03/2012;BB No. 76.20 :1 (satu) lembar foto copy terdapat cap stempelSamsat dan paraf petugas Samsat berupa surat keterangantentang pemasukan kendaraan bermotor Nomor : FA020362/KPU.01/BD.02/M/2012 tanggal 28022012 yangdikeluarkan oleh Ditjen Bea dan Cukai;BB No. 76.21 :1 (satu) lembar foto copy terdapat cap stempelSamsat dan paraf petugas Samsat berupa Berita Acarapemeriksaan

No. 76.24 : 6 (enam) lembar foto copy terdapat cap stempelSamsat dan paraf petugas Samsat berupa dokumen impor yangterdiri atas Invoice, Packing List, Bill of Lading, Marine CargoPolicy dan Certificate of Origin, atas kendaraan Mitsubishi StradaCR 2.8 AM DC GLX MT;BB No. 76.25 :1 (satu) lembar foto copy terdapat cap stempelSamsat dan paraf petugas Samsat berupa surat persetujuanHal 28 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.SusTPK/2015/PN Dps.pengeluaranbarang (SPPB) Nomor : 068995/KPU

.01/2012tanggal 21022012; BB No. 76.26:1 (satu) lembar foto copy terdapat cap stempelSamsat dan paraf petugas Samsat berupa surat persetujuanpengeluaranbarang (SPPB) Nomor : 068995/KPU.01/2012tanggal 21022012; BB No. 76.27 : 3 (tiga) lembar foto copy terdapat cap stempelSamsat dan paraf petugas Samsat berupa tanda pendaftarantipe dan varian kendaraan bermotor untuk keperluan impornomor : 1450/IATT/TPT/9/2010 berlaku s/d 30 September 2011; BB No. 76.28 :1 (satu) lembar foto copy terdapat cap stempelSamsat

Krama Yudha Tiga Berlian Motors berupa Faktur kendaraanbermotor dan Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan (NIK) Nomor :003280/03/2012.BB No. 76.20 :1 (satu) lembar foto copy terdapat cap stempelSamsat dan paraf petugas Samsat berupa surat keterangantentang pemasukan kendaraan bermotor Nomor : FA020362/KPU.01/BD.02/M/2012 tanggal 28022012 yangdikeluarkan oleh Ditjen Bea dan Cukai.Hal 396 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.SusTPK/2015/PN Dps.

BB No. 76.25 :1 (satu) lembar foto copy terdapat cap stempelSamsat dan paraf petugas Samsat berupa surat persetujuanpengeluaranbarang (SPPB) Nomor : 068995/KPU.01/2012 tanggal21022012. BB No. 76.26:1 (satu) lembar foto copy terdapat cap stempelSamsat dan paraf petugas Samsat berupa surat persetujuanpengeluaranbarang (SPPB) Nomor : 068995/KPU.01/2012 tanggal21022012.

Pemberitahuan KPU).

Pemberitahuan KPU);

No. 02/Pid.Tipikor/2015/PN.Smr.qamar sebagai calon Bupati Sinjai pada tahun 2013 dari pengusung yaituPartai PKS, PKB, PDK, dan PDIP) untuk mendaftar di KPU ; Bahwa saksi pernah meminta nomor rekeningnya Sdr. Imam Rohani, ST,dengan Nomor Rek : 1520094100704 Bank Mandiri pada tahun 2013 Atas permintaan Sdr. Syamsul Qamar;Bahwa tujuan meminta Nomor Rekening Bank Mandiri Sdr.

Yusran); Bahwa pihak PKS tidak pernah melaporkan dana pemenangan kandidat(calon) ke KPU namun yang melaporkan Sdr.

No. 16/TIPIKOR/2013/PTRLUCY RACHMANIWATI membuat dan mnyiapkan kelengkapanadministrasi pencarian kreditnya, diantaranya Perjanjian Kredit (PK),Surat Persetujuan Pemberitahuan Kredit (SPPK), KwitansiPenerimaan Uang (KPU) dan Surat Pengantar Jaminan/Agunan keNotaris, termasuk dokumen yang telah dipersiapkan oleh saksiAMRIL DAUD atas perintah dari KHAIRIL RUSLI berupa dokumenyang masih kosong yang harus ditandatangani oleh Penguruskoperasi yang terdiri dari:1.Surat Rekomendasi dari Koperasi Tani Nelayan

No. 16/TIPIKOR/2013/PTRPemberitahuan Kredit (SPPK), Kwitansi Penerimaan Uang (KPU) danSurat Pengantar Jaminan/Agunan ke Notaris, termasuk dokumenyang telah dipersiapkan oleh saksi AMRIL DAUD atas perintah dariKHAIRIL RUSLI berupa dokumen yang masih kosong yang harusditandatangani oleh Pengurus koperasi yang terdiri dari:1.Surat Rekomendasi dari Koperasi Tani Nelayan Andalan bahwapemohon tidak sedang menikmati pinjaman dari bank lain;2.Surat Pernyataan dari Koperasi Tani Nelayan Andalan tentangkesediaan

Pelalawan, dan saatitu Pemimpin Seksi (Pinsi) Operasional terdakwa AMRIL DAUD hanyamenjawab kerjakan saja, begitu pula halnya ketika ditanyakan kepadaPemimpin Cabang Pembantu Bank Riau Capem Rumbai Pekanbaru ketikaitu KHAIRIL RUSLI mengatakan kerjakan saja, nanti pimpinan yangtanggungjawab sehingga saksi LUCY RACHMANIWATI membuat danmenyiapkan kelengkapan administrasi pencarian kreditnya, diantaranyaPerjanjian Kredit (PK), Surat Persetujuan Pemberitahuan Kredit (SPPk),Kwitansi Penerimaan Uang (KPU

hak atastanah tersebut ;1 Saksi BERTOLOMEUS DABUR :Bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat I ada masalah tanahpekarangan yang ada rumahnya yang terletak di Rana Loba, KecamatanBorong, Kabupaten Manggarai Timur ;Bahwa ukuran tanah yang menjadi masalah adalah kurang lebih 700 m2, kalaubatasbatasnya saksi tidak tahu ;Bahwa saksi dulunya sebagai Kaur Desa Rana Loba, Kecamatan Borong,Kabupaten Manggarai Timur, sejak tahun 1988 sampai dengan tahun 2006,dan sekarang saksi sebagai PNS di Kantor KPU

.-12. 1 (satu) rangkap aslipermohonan bantuan (disposisi ass I /kwitansi/fakta integritas) tanggal 1 Mei 2013 an KPU Kab.Mappi senilai Rp35,550,000,-13. 1 (satu) rangkap asli tanpa permohonan bantuan (disposisi Bupati/fakata integritas /kwitansi) tanggal15 November 2013 an Geradus kaiba senilai Rp15.000.000.-14.1 (satu) rangkap Fotocopy bantuan (disposisi wakil Bupati/ KTP/ /kwitansi) tanggal 2 Agustus 2013 an Yohanes Yanakaimu senilai Rp tidak ada ;15.1 (satu) bundel asli permohonan

merpati kwitansi )tanggal 6 Pebruari 2013 an Yosep Iswanto,S.H senilaiRp10.200.000.10. 1 (satu) rangkap aslipermohonan bantuan (disposisi sekda/disposisi Bupati ) tanggal 21 November 2013 an Riky Momo/HariAids sedunia senilai Rp130.000.000.11. 1 (satu) rangkap aslipermohonan nota atagihan (disposisi ass /kwitansi/fakta integritas) tanggal 21 November 2013 an JuliusPapilaya senilai Ro2.745.000.12. 1 (satu) rangkap aslipermohonan bantuan (disposisi ass /kwitansi/fakta integritas) tanggal 1 Mei 2013 an KPU

Nasrul Amin (081311444133);

J003/JTP-IMP/II/2020 tanggal 25 Februari 2020 dengan tujuan kepada Bapak ANDO dengan nama barang Mobil, Negara Asal Malaysia dengan diskripsi biaya pengiriman auto spareparts senilai Rp 445.000.000,- yang ditandatangani oleh FIDIYAH KRISDAYANTIH;

aplikasi whatsapp periode tanggal 13 November 2019 sampai dengan tanggal 01 Maret 2020;

.5.670,000,e Satpol PP, Rp.27.930,000,e Kecamatan Siantar Barat, Rp.19.110,000,e Kecamatan Siantar Marimbun, Rp.6.810.000,e Kecamatan Siantar Selatan, Rp.4.320.000,e Kecamatan Siantar Martoba, Rp.9.390.000,e SMA Negeri 2, Rp.2.880.000,e SMA Negeri 5, Rp.1.140.000,e SMP Negeri 4, Rp.3.420.000,e SMP Negeri 6, Rp.2.040.000,e SMP Negeri 7, Rp.1.650.000,e SMP Negeri 11, Rp.1.140.000,e SMP Negeri 8, Rp.3.420.000,e SMK Negeri 1, Rp.3.270.000,e SMK Negeri 7, Rp.2.250.000,e SMP Negeri 12, Rp.3.810.000,e KPU

Rp.5.670,000,e Satpol PP, Rp.27.930,000,e Kecamatan Siantar Barat, Rp.19.110,000,e Kecamatan Siantar Marimbun, Rp.6.810.000,e Kecamatan Siantar Selatan, Rp.4.320.000,e Kecamatan Siantar Martoba, Rp.9.390.000, SMA Negeri 2, Rp.2.880.000,e SMA Negeri 5, Rp.1.140.000,e SMP Negeri 4, Rp.3.420.000,e SMP Negeri 6, Rp.2.040.000,e SMP Negeri 7, Rp.1.650.000,e SMP Negeri 11, Rp.1.140.000,e SMP Negeri 8, Rp.3.420.000,e SMK Negeri 1, Rp.3.270.000,e SMK Negeri 7, Rp.2.250.000,e SMP Negeri 12, Rp.3.810.000,e KPU

Jenis : mobil penumpang, Model : mini bus, Tahun pembuatan : 2013, Warna : Putih metalic, Nomor rangka : MMSHZC82SDR103464, Nomor mesin : K14BS116315.Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor : K06242742tanggal 30 Oktober 2013 atas nama pemilik SARAH SADIATULLUTFIA, untuk kendaraan Nomor Polisi : B 1774 SYJ, berikut : Faktur Kendaraan Bermotor Nomor : R4432412 tanggal 17 Oktober2013 atas nama pemilik SARAH SADIATUL LUTFIA, Surat Keterangan Tentang Pemasukan Kendaraan Bermotor Nomor: FA128329/KPU

pembuatan : 2013, Warna : Putih metalic, Nomor rangka :MMSHZC82SDR103464, Nomormesin: K14BS116315.2) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor : K06242742 tanggal 30 Oktober 2013 atas nama pemilik SARAHSADIATUL LUTFIA, untuk kendaraan Nomor Polisi : B 1774 SYJ, berikut : Faktur Kendaraan Bermotor NomorR4432412 tanggal 17 Oktober 2013 atas nama pemilikSARAH SADIATUL LUTFIA,Halaman 118 Putusan Nomor 12/Pid.SusTPK/2020/PT.DKI Surat Keterangan Tentang PemasukanKendaraan Bermotor Nomor : FA128329/KPU

dalil posita Pemohon point 11 dan point 12halaman 3 Permohonannya yang menyatakan bahwa Termohonseringkali berpergian ke luar kota/negeri walaupun tidakmendapatkan jin Pemohon;Bahwa dalam setiap tugas pekerjaan ke luar kota, Termohon selalumeminta izin terlebin dahulu kepada Pemohon dan selama itu pulaPemohon selalu mengizinkan kecuali izin ke luar kota ke Bandungyang dilakukan pada saat terjadi kerusuhan akibat PemilihanPresiden dimana terjadi demontrasi di Jakarta yang menolak hasilkeputusan KPU

beberpa subkelas, yaitu sanksi PHK, skorsing,peringata tertulis,jpembinaan atasan, dan sanksi observasivs PT Bank Mandiri Persero Tbk cs yang diajukan ke PNJakarta Selatan No. 636/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Sel. tanggal 8Mei 2008.Gugatan class action yang diajukan oleh korban G30S/PKIvs Pemerintah RI atas pelanggaran Hak Asasi Manusiayang dilakukan oleh Pemerintah Orde Baru.Gugatan yang diajukan oleh Tim Advokasi Pemilinan Uumatas nama rakyat dari beberapa provinsi di Indonesia vsKomisi Pemilihan Umum (KPU

keterangan tambahan, bahwa Termohonpernah datang ke tempat tinggal Pemohon dan merusak/mengobrakabrik rumah tersebut sehingga dokumen Pemohon hilang dan mobilcold diesel yang parkir didepan rumah dihancurkan Termohon bahkanPemohon dengan anak Pemohon dan Termohon berkelahi sehinggasaya lerai;Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan dantidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;SAKSI Il, tempat/tanggal lahir, Aek Haruaya, 26 Juni 1966, agama Islam,Pendidikan SLTA, pekerjaan PNS/KPU

Kalau di peraturan ini tidak adaHalaman 48 dari 64 Halaman Putusan Nomor 28/G/2017/PTUN.TPIformulir itu bukan produk KPU, tetapi dari peraturan ini absolut. Suratpersetujuan dari partai politik yang menyetujui A dan B mencalonkan atausurat persetujuan diri yang ditanda tangani oleh beberapa partai politik,pimpinan partai politik yang menyetujui A dan B dicalonkan jadi WakilGubernur.