Ditemukan 7965 data
135 — 49
Tata Usaha Negara yang dikeluarkanberdasarkan ketentuan Kitab UndangUndang HukumPidana dan Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidanaatau peraturan perundangundangan lain yang bersifathukum pidana ;Halaman 35 dari 173 halaman Putusan Nomor: 118/G/2014/PTUN.JKT.e) Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atasdasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkanketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku ;f) Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usahaTentara Nasional Indonesia ;g) Keputusan KPU
KADEK AGUS AMBARA WISESA, S.H., M.H.
Terdakwa:
RACHMAT KURNIAWAN, SH.,SIK.,MM
83 — 89
Bupati Sanggau Tahun 2018 di Wilkum Polres Sanggau;
- 1 (satu) bendel dokumen asli Surat Perintah Kapolres Sanggau Nomor : Sprin/97/ I /2018, tanggal 22 Januari 2018 tentang sebagai Personil yang mengawaki pelaksanaan pengamanan tahap penetapan nomor urut paslon Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2018 di Wilkum Polres Sanggau;
- 1 (satu) bendel dokumen asli Surat Perintah Kapolres Sanggau Nomor : Sprin/461/ IV /2018, tanggal 02 April 2018 tentang patroli dan pengamanan di kantor KPU
- 4 (empat) lembar dokumen asli Surat Perintah Kapolres Sanggau Nomor : Sprin/706.b/ IV /OPS.1.3/2018, tanggal 01 Juni 2018 tentang melaksanakan pengamanan di Kantor KPU Kab. Sanggau dalam rangka Pemilih Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2018 di Wilkum Polres Sanggau.
- 2 (dua) lembar dokumen asli Surat Perintah Kapolres Sanggau Nomor : Sprin/707/ VI /OPS.1.3/2018, tanggal 01 Juni 2018 tentang pengamanan di kantor Panwaslu Kab.
- 4 (empat) lembar dokumen asli Surat Perintah Kapolres Sanggau Nomor : Sprin/ / VI /OPS.1.3/2018, tanggal 24 Juni 2018 tentang melaksanakan pengamanan di Kantor KPU Kab. Sanggau dalam rangka Pemilih Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2018 di Wilkum Polres Sanggau.
- 2 (dua) lembar dokumen asli Surat Perintah Kapolres Sanggau Nomor : Sprin/821/ VII /OPS.1.3/2018, tanggal 01 Juli 2018 tentang melaksanakan pengamanan di kantor KPU Kab. Sanggau dalam rangka Pemilih Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2018 di Wilkum Polres Sanggau.
- 2 (dua) lembar dokumen asli Surat Perintah Kapolres Sanggau Nomor : Sprin/822/ VII /OPS.1.3/2018, tanggal 01 Juli 2018 tentang pengamanan di kantor Panwaslu Kab.
- 1 bendel dokumen asli Perwabku Operasi Mantap Praja Kapuas 2018 Pengamanan Kantor KPU bulan Juni 2018 Polres Sanggau.
- 1 (satu) bendel dokumen asli Perwabku Asistensi Operasi Mantap Praja Kapuas 2018 oleh Satgas Perwabku Polda Kalbar tanggal 16 s.d. 17 Juli 2018 di Polres Sanggau.
- 1 bendel dokumen asli Perwabku Pamwil Operasi Mantap Praja Kapuas 2018 Polres Sanggau.
36 — 9
Dahliansyah (sekarang menjadi sekertaris KPU Tanah Bumbu). Bahwa pada saat saksi masuk menjadi PPK dan sekaligus sebagai Pengguna Anggaran,Kontrak Pembangunan Pasar Desa Manunggal Karang Bintang sudah jadi, pembangunan fisiksudah berjalan, pembayaran uang muka 20% Rp 906.054.000,00 sudah dilaksanakan.
60 — 23
FA022830/KPU.01/BD.0201/M/2011, kKemudian surat bukti tersebutdicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya sertabermaterai cukup, diberi tanda P.Int.7;8. Fotokopi Faktur Kendaraan Bermotor dari PT. Mazda Motor Indonesiatanggal 12 Agustus 2011, kemudian surat bukti tersebut dicocokkandengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermateraicukup, diberi tanda P.Int.8;9.
50 — 11
milyard limaratus tujuh puluh enam juta empat ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratusrupiah), ada penggunaan diluar peruntukkan untuk BBM karena ada perintah180dari Walikota / PPK dalam bentuk permintaan bantuan langsung padapengguna anggaran (terdakwa) lalu pengguna anggaran memerintahkan padasaksi untuk membantu dana sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah),ada permintaan bantuan dari JTV dalam rangka HUT Kota Kediri, tapipermintaan bantuan tersebut bukan dari Walikota saja, ada yang dari KPU
Lebihlanjut saksi menerangkan bahwa permintaanpermintaan bantuan tersebut bukanperintah/disposisi dari Walikota saja, melainkan ada yang dari KPU, Yoyok SusetyoHartoyo, SH (Kepala Bagian Tata Usaha DKLH Kota Kediri, yang juga sebagaiPejabat Penatausahaan Keuangan/PPK) dan proposalproposal yang masuk selalumelalui Pengguna Anggaran (terdakwa), sedangkan perintah kepada Bendaharadalam bentuk lisan.
saksi,penggunaan anggaran untuk pembelian BBM di luar peruntukannya tersebut karena adaperintah dari Walikota / PPK dalam bentuk permintaan bantuan langsung kepadaPengguna Anggaran (terdakwa), lalu Pengguna Anggaran (terdakwa) memerintahkankepada saksi untuk membantu dana sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah),ada permintaan bantuan dari JTV dalam rangka HUT Kota Kediri, akan tetapipermintaanpermintaan bantuan tersebut bukan perintah/disposisi dari Walikota saja,melainkan ada yang dari KPU
PPPSRS The Bellezza Permata Hijau, Jakarta Selatan. Diwakili oleh Dr. R Handojo Wiwoho, SH.,MSc
Tergugat:
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
156 — 51
Bahwa PanitiaMusyawarah yang pada saat Rapat Umum Anggota Luar Biasa(RUALB) berperan sebagai panitia pemilihan sekaligus pengawasJalannya pemilihan (analoginya seperti anggota Komisi PemilihanUmum KPU dan Badan Pengawas Pemilu BAWASLU yangtidak boleh mencalonkan diri menjadi caleg atau capres) akhirnyamereka sendiri yang menjadi pengurus / pengawas PPPSRS,menunjukkan bahwa TERGUGAT selain TIDAK CERMAT danHalaman 40 dari 169 halaman Putusan Nomor: 137/G/2019/PTUNJKTTIDAK ADIL juga secara kasat mata
395 — 259 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 58 P/HUM/2020 Nilai Pabean (Kapal)5.502.140.614.141,00 (5,5Triliun) Dokumen PPFTZ01Pemasukan dari LDP(khusus HRP)1335Periode Jan 2019 Juni 2020 Nilai Pabean HRP 4.129.371.031.574,00 (4,1Triliun) Sumber: KPU BC Tipe B BatamRekap PPFTZO1 TLDDP Perusahaan Galangan Kapal / Offshore 3.500 450.000= 3.000 400.000oe 350.000=~ 300.000 == 2.000 250.000 s 1.500 200.000= 1.000 150.000 &zs 500 100.000= 50.0002018 2019 2020gum Nilai Pabean (Milyar Rp) Berat (Ton)Keterangan: BEleleia) Nilai Pabean
61 — 14
Daerah ;Bahwa saksi ada disuruh Terdakwa untuk mengantar uang kepadaBupati, tetapi saksi tidak tahu jumlahnya dan saksi tidak tahu uang apaitu namanya ;Bahwa saksi tidak ada mendapatkan imbalan atas mengantarkan uangtersebut ;Bahwa yang menerima uang sebesar Rp. 154.000.000, (seratus limapuluh empat juta rupiah) adalah Bendahara Dinas Pendidikan ;Bahwa sisa uangnya dikembalikan pada Kas Daerah, tetapi mengenaibukti pengembaliannya saksi tidak ingat lagi ;Bahwa dibawah saksi ada Kasuob Umum dan Kasub KPU
79 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.1475 K/PID.SUS/2015330.331.332.333.334.335.336.337.338.Fotocopy Buku Surat Keluar Nomor 900/195.A/IX/2010 tanggal 05Maret 2010 dari Sekretaris Daerah yang tercatat pada poin 195.A yangditujukan ke Ketua KPU Bangka Selatan, KONI Bangka Selatan danPANWASLU Kabupaten Bangka Selatan perihal pengelolaan danPertanggungjawaban Dana Hibah;Fotocopy surat Nomor 900/195.A/IX/2010 tanggal 05 Maret 2010,perihal pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Hibah;Tetap terlampir dalam berkas perkara;Uang pengembalian
Indexs yang ditanda tangani olehHIDAYAT;Fotocopy Buku Surat Keluar Nomor 900/195.A/IX/2010 tanggal 05Maret 2010 dari Sekretaris Daerah yang tercatat pada poin 195.Ayang ditujukan ke Ketua KPU Bangka Selatan, KONI BangkaSelatan dan PANWASLU Kabupaten Bangka Selatan perihalpengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Hibah;Fotocopy surat Nomor 900/195.A/IX/2010 tanggal 05 Maret 2010,perihal pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Hibah;Tetap terlampir dalam berkas perkara;Uang pengembalian Fee dari CV.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : MUHAMMAD RACHWI RITONGA Diwakili Oleh : FADLI RIZKI, S.H
130 — 0
Kel/Desa Sidodadi (Bukti P-29);
Dinyatakan dikembalikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Medan;
Serta:
1. 1 (satu) Lembar Bukti tanda terima berkas temuan Nomor : 002/Reg/TM/PL/Kota/02.01/III/2024, 23 April 2024;
2. 1 (satu) Lembar Daftar isi;
3. 1 (satu) Lembar Penerusan tindak pidana pemilu;
4. Surat Bawaslu Nomor : 0060/PP.00.02/KSU-28/03/2024, Perihal Saran Perbaikan kepada KPU Medan, tanggal
142 — 47
Berkas Pencairan Dana Bantuan Pembangunan Mushollah KPU Prov GorontaloDesa Toto Utara a.n Sri Yanti Tangkudung No.Rek. 150.0004501324 (Bank 1 (satu) aes Mandiri Cab Gorontalo) sebesar Rp. 2.500.000, sesuai SP2D No. 03083/SP2D rangkap AllBANTUAN/1 2052/2012 tanggal 12 Juni2012.Berkas Pencairan Dana Bantuan Forum Lingkar Pena (FLP) Wil.
Asli Berkas Pencairan Dana Bantuan Pembangunan Mushollah KPU ProvGorontalo Desa Toto Utara a.n Sri Yanti Tangkudung No.Rek. 1 (satu)445. 150.0004501324 (Bank Mandiri Cab Gorontalo) sebesar Rp. 2.500.000, anaksesuai SP2D No. 03083/SP2DBANTUAN/12052/2012 tanggal 12 Juni gKap2012.Asli Berkas Pencairan Dana Bantuan Forum Lingkar Pena (FLP) Wil.
Asli Berkas Pencairan Dana Bantuan Pembangunan Mushollah KPU ProvGorontalo Desa Toto Utara a.n Sri Yanti Tangkudung No.Rek. 1 (satu)445. 150.0004501324 (Bank Mandiri Cab Gorontalo) sebesar Rp. 2.500.000, ksesuai SP2D No. 03083/SP2DBANTUAN/12052/2012 tanggal 12 Juni @"9%4P2012.Asli Berkas Pencairan Dana Bantuan Forum Lingkar Pena (FLP) Wil.
Asli Berkas Pencairan Dana Bantuan Pembangunan Mushollah KPU ProvGorontalo Desa Toto Utara a.n Sri Yanti Tangkudung No.Rek. 1 (satu)445. 150.0004501324 (Bank Mandiri Cab Gorontalo) sebesar Rp. k Asli2.500.000, sesuai SP2D No. 03083/SP2DBANTUAN/12052/2012 @"9KaPtanggal 12 Juni 2012.
136 — 71
Bahwa berdasarkan keterangan saksi IRWAN ANDI AMIR, saksiWELHELMUS TAHALELE, SE, dan barang bukti berupa catatanpengeluaran yang dibuat IRWAN ANDI AMIR yang tertulis 26 April 2010pada strep datar () nomor 9 tertulis Kase Pak Bupati (Pendataran KPU)sebesar Rp.100.000.000 dan Barang bukti berupa buah kuitansi senilaiRp.100.000.000 dengan tanda tangan saksi WELHELMUS TAHALELE, SEsebagai penerima, pada waktu sekitar tanggal 26 April 2010, IRWAN ANDIAMIR atas perintah dari Terdakwa Drs. RUSDAN T.
64 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 221 PK/Pid.Sus/2012diatur dalam Perda No.15 Tahun 2000 Tentang Kedudukan KeuanganKetua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRD Kabupaten Pekalongan dantumpang tindih/dobel dengan Tunjangan Kesejahteraan yang telahdirealisasi dalam Pos Tunjangan Kesejahteraan ;Bahwa pada tahun 2003, Anggota DPRD Kabupaten Pekalonganmengadakan kunjungan ke KPU Jakarta selama 3 (tiga) hari , Semarangselama 2 (dua) hari, Lampung selama 4 (empat) hari, Demak dan Kendalselama 6 (enam) hari dan NTB selama 6 (enam) hari, anggaran
Pembayaran tersebut seharusnya tidakdilakukan karena bukan merupakan Hak Keuangan Dewan sebagaimanadiatur dalam Perda No.15 Tahun 2000 Tentang Kedudukan KeuanganKetua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRD Kabupaten Pekalongan dantumpang tindih/dobel dengan Tunjangan Kesejahteraan yang telahdirealisasi dalam Pos Tunjangan Kesejahteraan;Bahwa pada tahun 2003 Anggota DPRD Kabupaten Pekalonganmengadakan kunjungan ke KPU Jakarta selama 3 (tiga) hari, Semarangselama 2 (dua) hari, Lampung selama 4 (empat) hari
155 — 63
Pada Media Tribun Pekan baru tertanggal 12 /12/2013 menuduh Jon Erizalmelakukan penipuan dan penggelapanBahwa selain melakukan perbuatan tersebut diatas Tergugat DalamRekonvensi juga menggalang masa untuk melakukan unjuk rasa ataudemonstrasi terhadap Penggugat Dalam Rekonvensi di kantor komisi pemilihanUmum Riau pada tanggal 2 Juli 2013 serta menuding Calon Gubernur Riau JonErizal berhutang kepada PT KJU dan meminta kepada KPU Riau untukmengevaluasi pencalonannya.Hal. 95 dari 117 hal Putusan Perdata6
HERDIAN RAHADI, SH.
Terdakwa:
SUGIARTO
136 — 64
sebagai Bupati Jemberperiode tahun 2010 sampai dengan tahun 2015, seingat saksi knususnyatahun 2015 ada permintaan dana bantuan bansos/ hibah yang masuk dalamTahun Anggaran 2015, yang mana seingat saksi biasanya yang mengajukandana Bansos/ hibah selama saksi menjabat sebagai Bupati Jember antaralain lembaga pemerintahan maupun non pemerintahan yang manabantuannya diserahkan secara tunai untuk kepentingan sosial maupunpemerintah yang dalam hal ini penyerahan bansos/ hibah kepada intansidiantaranya KPU
Penyalahgunaan Kas desa dengan penyidik Polres Mojokerto KotaPembangunan Gedung KPU dengan penyidik Polres NganjukPenyalahgunaan Kas desa dengan penyidik Polres TubanPengadaan Meubelair dengan penyidik Probolinggo KotaN Oo oOPerjalanan Dinas Kegiatan Fie/dtrip Studi Banding Budidaya Air Payau keBanyuwangi dan Jembrana pada Dinas Kelautan dan Perikanan Sidoarjodengan penyidik Polres Sidoarjo8.
245 — 214 — Berkekuatan Hukum Tetap
dua juta rupiah) tertanggal 25 Oktober 2010 ;272).1 (satu) lembar Aplikasi Setoran asli Bank Mandiri dengan namaPengirim Nurhalina Cibubur / 081380771215 kepada Wa Ode Nurhayatisenilai Rp80.000.000,00 ;Barang bukti Nomor : 245 s/d 272 dikembalikan kepada Bank Mandiri ;273).274).275).276).ZT).278).1 (satu) buah Agenda Kerja DPR RI berwarna hitam dan bertuliskanDewan Perwakilan Rakyat Indonesia dengan warna emas ;1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan 11 Penerima dana, denganNomor : 1 bertuliskan KPU
empatratus delapan puluh dua juta rupiah) tertanggal 25 Oktober 2010 ;271) 1 (satu) lembar Aplikasi Setoran asli Bank Mandiri dengan namaPengirim Nurhalina Cibubur / 081380771215 kepada Wa OdeNurhayati senilai Rp80.000.000,00 ;Barang bukti Nomor : 245 s/d 272 dikembalikan kepada Bank Mandiri ;272) 1 (satu) buah Agenda Kerja DPR RI berwarna hitam dan bertuliskanDewan Perwakilan Rakyat Indonesia dengan warna emas ;273) 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan 11 Penerima dana, denganNomor : 1 bertuliskan KPU
FORUM KOMUNIKASI RAKYAT INDONESIA (âÂÂFORKORINDOâÂÂ) diwakili oleh : TOHOM TALUP PARNINGOTAN SINAGA, S.E., S.H., M.M selaku Ketua Umum dan/atau Badan Pengurus
Tergugat:
MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (âÂÂPUPRâÂÂ)
312 — 223
dengan kepentingan individual dan kepentingan yangberdasarkan actio popularis, partisipasi publik ini menggunakan kepentingan yangmodel mana, menurut Ahli kepentingannya mesti spesifik, tidak dapat actiopopularis, misal orang dari Morotai membuat suatu LSM, sebentar datang keSurabaya lewat jalan tol, tidak suka, tuntut itu pejabat tun, tidak begitu, mestispesifik, direct, misal di Mahkamah Konstitusi ada punya perkumpulan X, adaperkara UU Pemilu, bolakbalik judicial review, UU Pemilu, Peraturan KPU
Terbanding/Terdakwa : Drs. J R RISNANTO
109 — 52
Cibuluh 1 (asli)2 (Dua) Lembar Keputusan Walikota Bogor Nomor 82165 Tahun 2017Tentang Pengangkatan Dan Alih Tugas Dari dan Dalam JabatanAdministtasi Setara Kepala Bagian, Sekretariat Dinas, Sekretariatpada Sekretariat KPU, Wakil Direktur RSUD dan Kepala BagianRSUD, Kepala Bidang serta Sekretariat Camat di LingkunganPemerintahan Kota Bogor (an. Dra. Hj. Arni Suhaerni, M.Pd.)
Cibuluh 1 (asli)Halaman 195 dari 237 halaman Putusan Nomor 7/TIPIKOR/2021/PT BDG804.805.806.807.808.809.810.811.812.813.814.2 (Dua) Lembar Keputusan Walikota Bogor Nomor 82165 Tahun 2017Tentang Pengangkatan Dan Alih Tugas Dari dan Dalam JabatanAdministtasi Setara Kepala Bagian, Sekretariat Dinas, Sekretariat padaSekretariat KPU, Wakil Direktur RSUD dan Kepala Bagian RSUD,Kepala Bidang serta Sekretariat Camat di Lingkungan PemerintahanKota Bogor (a.n. Dra. Hj. Arni Suhaerni, M.Pd.)
96 — 18
Penyalahgunaan Dana KPU Kabupaten Kutai Kartanegara Dalam RangkaPemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan TimurTahun 2008 Putaran Pertama.13. Dana Gerakan Pembangunan Desa Mandiri (Gerbang Dema) Kacamatan MalinauSelatan Kabupaten malinau Atas Nama Tersangka Aprianus Liang Dkk.e Ahli melakukan Perhitungan Kerugian Negara pada proyekPembangunan Pelabuhan Terpadu Kota Bangun Kab. Kukar yangterjadi pada tahun 2009 dan tahun 2010 di Dinas PerhubunganKab.
Zulkarnain Harahap, S.H.
Terdakwa:
Iwan Kurniawan
149 — 24
Ilham.66. 1 (satu) rangkap Surat dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Selatan Nomor: 341/177/SATPOLPP/2020 Perihal Permintaan Data Linmas TPS Tanggal 26 Oktober 2020;67. 2 (dua) lembar Surat Pengantar Dari Sekretaris KPU Kabupaten Bangka Selatan Nomor: 072/PL.02.4-SR/1903/Sek-Kab/XI/2020 Perihal Penyampaian Data Linmas TPS Tanggal 04 November 2020;68. 1 (satu) bundel Rekapitulasi Jumlah PAM TPS PILKADA Serentak Kab.
- 1 (satu) rangkap Surat dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Selatan Nomor: 341/177/SATPOLPP/2020 Perihal Permintaan Data Linmas TPS Tanggal 26 Oktober 2020;
- 2 (dua) lembar Surat Pengantar Dari Sekretaris KPU Kabupaten Bangka Selatan Nomor: 072/PL.02.4-SR/1903/Sek-Kab/XI/2020 Perihal Penyampaian Data Linmas TPS Tanggal 04 November 2020;
- 1 (satu) bundel Rekapitulasi Jumlah PAM TPS PILKADA Serentak Kab. Bangka Selatan Tahun 2020.