Ditemukan 21250 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 02-12-2013 — Putus : 09-01-2014 — Upload : 12-08-2014
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 202/PLW/2013/PTUN-JKT
Tanggal 9 Januari 2014 — ESMON WALILO, dkk;KETUA DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
7732
  • ESMON WALILO, dkk;KETUA DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
    Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 November 2013,untuk selanjutnya disebut sebagai PARA PELAWAN ; lawanKETUA DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM,berkedudukan di Jalan Imam Bonjol No. 29 Jakarta Pusat,untuk selanjutnya disebut sebagai TERLAWAN ; Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ; Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :202/G/2013/PTUNJKT tanggal 19 November 2013 tentang Dismissal Proses ; Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
    Bahwa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) adalah sebuah lembagayang dibentuk dan diatur dalam Bab V pasal 109 s/d 115 UU No. 5 Tahun 2011tentang Penyelenggaraan Pemilu.Dalam pasal 109 ayat (2) disebut bahwa :DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporanadanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggotaKPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggotaPPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggotaBawaslu
    Provinsi dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota PanwasluKecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu LuarBahwa berdasarkan ketentuan pasal 109 ayat (2) UU No. 5 Tahun 2011 tentangPenyelenggaraan Pemilu tersebut, dengan jelas dan tegas disebutkan bahwakewenangan DKPP adalah untuk memeriksakan dan memutuskan pengaduan danatau dugaan adanya pelanggaran Kode Etik oleh penyelenggara pemilu atau dikenalsebagai Majelis Kode Etik ; Bahwa dengan demikian maka DKPP bukanlah
    pengaduan tersebut oleh diregister dalam perkara No. 113/DKPPPKEII/2013, No. 114/DKPPPKEII/2013, No. 115/DKPPPKEII/2013dan No. 116/DKPPPKEII/2013, dan atas pengaduan para pengadu tersebutkemudian DKPP melakukan pemeriksaan yang hasilnya adalah sebagaimana teruraidan menjadi obyek sengketa dalam perkara ini ;Bahwa tindakan Tergugat mengeluarkan obyek sengketa yang pokok amarnya adalahmemberhentikan Para Penggugat sebagai Ketua dan Anggota KPU KabupatenJayawijaya karena telah melanggar kode etik penyelenggara
    Hal tersebutjuga terjadi pada putusan Sidang Kode Etik Anggota Polri yang masih harusditindaklanjuti lagi dengan keputusan Pejabat yang berwenang (Kapolda atau Kapolri),begitu pula dengan Putusan sidang Majelis Kehormatan Hakim yang masih harusditindaklanjuti lagi dengan keputusan Presiden untuk memberhentikan seorang Hakim ;Menimbang, bahwa dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa putusanDewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (sebagaimana putusan Sidang Kode EtikPolri dan Putusan Majelis Kehormatan
Putus : 08-03-2018 — Upload : 26-06-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 212 B/Pdt.Sus-Arbt/2018
Tanggal 8 Maret 2018 — PERUM LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN INDONESIA ("LPPNPI"), DK
550246 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PERUM LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN INDONESIA ("LPPNPI"), DK
    PERUM LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANANNAVIGAS PENERBANGAN INDONESIA ("LPPNPI"),berkedudukan di Gedung Air Nav Indonesia, Jalan Ir. H.Juanda, Karanganyar, Neglasari, Tangerang, Banten,diwakili oleh Novie Riyanto Rahardjo, selaku DirekturUtama, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. SoesiloAribowo, S.H., M.H., M.Si., dan kawankawan, ParaAdvokat, pada Kantor Hukum Soesilo Aribowo & Rekan,berkantor di Graha Deka, Jalan TB.
Register : 27-11-2020 — Putus : 12-01-2021 — Upload : 29-06-2022
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 312/B/2020/PT.TUN.JKT
Tanggal 12 Januari 2021 — Pembanding/Penggugat : Ahmad Sulaeman, SE
Terbanding/Tergugat : DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU REPUBLIK INDONESIA ( DKPP RI )
448
  • Pembanding/Penggugat : Ahmad Sulaeman, SE
    Terbanding/Tergugat : DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU REPUBLIK INDONESIA ( DKPP RI )
Putus : 02-05-2018 — Upload : 28-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 27 K/PID.SUS/2018
Tanggal 2 Mei 2018 — ERMI AGUSTININGSIH
706513 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Abstrak : Perkara ini merupakan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya yang membebaskan Terdakwa dari dakwaan primer Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor. Dalam pertimbangan hukumnya, judex factie ... [Selengkapnya]
Register : 30-04-2013 — Putus : 25-07-2013 — Upload : 03-09-2013
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 64/G/2013/PTUN-JKT
Tanggal 25 Juli 2013 — ., M.Si, DKK;DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
4125
  • ., M.Si, DKK;DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
    .::00 PARA PENGGUGAT;Melawan :DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUMREPUBLIK INDONESIA berkedudukan di Gedung BAWASLU, Jalan M.HThamrin No. 14 Jakarta Pusat ; untuk selanjutnya disebut Sebagal ...............
Register : 16-08-2021 — Putus : 21-10-2021 — Upload : 28-06-2022
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 167/B/2021/PT.TUN.JKT
Tanggal 21 Oktober 2021 — Pembanding/Tergugat I : MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
Pembanding/Tergugat II : PERKUMPULAN MUSLIM PENYELENGGARA HAJI DAN UMRAH REPUBLIK INDONESIA
Terbanding/Penggugat : ASOSIASI MUSLIM PENYELENGGARA HAJI DAN UMRAH REPUBLIK INDONESIA (AMPHURI)
7918
  • Pembanding/Tergugat I : MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
    Pembanding/Tergugat II : PERKUMPULAN MUSLIM PENYELENGGARA HAJI DAN UMRAH REPUBLIK INDONESIA
    Terbanding/Penggugat : ASOSIASI MUSLIM PENYELENGGARA HAJI DAN UMRAH REPUBLIK INDONESIA (AMPHURI)
Register : 23-12-2020 — Putus : 10-03-2021 — Upload : 18-08-2021
Putusan PN BALE BANDUNG Nomor 34/Pdt.G.S/2020/PN Blb
Tanggal 10 Maret 2021 — Penggugat:
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN KANTOR CABANG SOREANG
Tergugat:
PT SELECTRIX INDONESIA
200
  • Penggugat:
    BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN KANTOR CABANG SOREANG
    Tergugat:
    PT SELECTRIX INDONESIA
Register : 27-06-2016 — Putus : 27-09-2016 — Upload : 05-10-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 153/G/2016/PTUN-JKT
Tanggal 27 September 2016 — SULAIMAN ZAKARIA, Dipl.PS, M.Si ; PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM (DKPP) REPUBLIK INDONESIA, dkk
6043
  • SULAIMAN ZAKARIA, Dipl.PS, M.Si ; PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM (DKPP) REPUBLIK INDONESIA, dkk
    Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum RepublikIndonesia (DKPP R.l.), Nomor: 69/DKPPPKEV/2016, tanggal 4 Mei 2016,beralamat di Jalan M.H. Thamrin No. 14 Menteng, Jakarta Pusat. 10310,yang dikeluarkan oleh Tergugat ;2. Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor:43/Kpts/KPUProv004/TAHUN 2016, tanggal 16 Mei 2016, TentangRehabilitasi Nama Baik Terhadap Ketua Dan Anggota KPU KabupatenBengkalis Provinsi Riau.
    /Kota dinyatakan tidak terbukti bersalah, dilakukan rehabilitasinama anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota yangbersangkutan, dan Peraturan Dewan Kehormatan PenyelenggaraPemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2013 TentangPedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 43ayat (1) menyatakan Putusan DKPP bersifat final dan mengikat, dan ayat(2) menyatakan Penyelenggara Pemilu wajib melaksanakan PutusanDKPP paling lama 7 (tujuh) hari sejak Putusan dibacakan;4.
    Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum RepublikIndonesia (DKPP) Nomor : 69/OKPPPKEV/2016 tanggal 4 Mei 2016; ( prabukti Penggugat);2.
    Bahwa Obyek Sengketa pertama a quo yangdikeluarkan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1 ayat (22), Pasal 110 ayat (1), Pasal109 ayat (2) UndangUndang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang PenyelengaraHalaman 47 dari 55 halaman Putusan Nomor: 153/G/2016/PTUNJKT.Pemilu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai PejabatTata Usaha Negara yang menjalankan urusan Pemerintahan yangmerupakan salah satu unsur penyelengara pemilu sebagaimana dimaksudPasal 22E
    Pemilu adalahsebagai lembaga yang berwenang memeriksa pelanggaran kode etik yang didugadilakukan oleh Penyelenggara Pemilu sebagaimana diatur didalam Pasal 109 ayat(2) UndangUndang Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu;Menimbang, bahwa atas aduan atau keberatan yang diduga telah terjadipelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Teradu , Il, Ill IM dan V, sehinggaPenggugat merasa dirugikan dalam pelaksanan pemilihan Calon Bupati dan WakilBupati Kabupaten Bengkalis pada Pemilihan Umum Tingkat
Register : 03-05-2018 — Putus : 15-01-2019 — Upload : 22-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 265/Pdt.G/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 15 Januari 2019 — Penggugat:
1.Ama Nur Jaman Hobrouw
2.Ivanna Margaretha Kawatak
Tergugat:
1.Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
2.Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kabupaten Mimika Papua
3.PT Freeport Indonesia
21395
  • Penggugat:
    1.Ama Nur Jaman Hobrouw
    2.Ivanna Margaretha Kawatak
    Tergugat:
    1.Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
    2.Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kabupaten Mimika Papua
    3.PT Freeport Indonesia
    Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) Pusat yangberalamat di Jalan Letjend Suprapto Kav.20 No. 14 Cempaka Putih, Jakrta Pusat;Untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I ;2. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) KabupatenMimika, Papua yang beralamat di Jalan Yos Sudarso Sempan Timika, Papua; untukselanjutnya disebut Sebagai 0 202020" TERGUGAT II;3.
    Selanjutnya, apakah Para Penggugat meminta penggantian biaya kesehatan akibat daripenonaktifan jaminan kesehatan (BPJS Kesehatan) ke Tergugat sebagai BPJSKesehatan atau meminta jaminan/santunan kematian maupun santunan hari tua yangmana hal tersebut adalah suatu yang berbeda di dalam tugas dan fungsi Tergugat sebagai badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS) Kesehatan berdasarkan UndangUndang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, antara lain:a.Pasal 9 ayat (1), BPJS Kesehatan
    BPJS merupakan badan hukum publik sebagaimana telah dinyatakandi dalam Pasal 7 UndangUndang Nomor 24 Tahun 2011 tentangBadan Penyelenggara Jaminan Sosial.c.
    Para Penggugat dalam menyusun formulasi pihakpihak dalam gugatana quo hanya mendudukkan Badan Penyelenggara Jaminan SosialHalaman 43 dari 117 Putusan Nomor : 265/Pdt.G/2018/PN.JKT.PSTKesehatan (BPJS Kesehatan) Pusat sebagai TERGUGAT , BadanPenyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) KabupatenMimika sebagai TERGUGAT II dan PT. Freeport Indonesia sebagaiTERGUGAT IIl.2.
    Memberikan informasi mengenaipenyelenggaraan program jaminan soial kepada peserta dan masyarakat,dan untuk melaksanakan tugas sebagai penyelenggara program jaminansosial kesehatan TERGUGAT Il juga berwenang mengenakan sanksiadministrasi dan penghentian jaminan kesehatan kepada peserta ataupemberi kerja yang tidak memenuhi kewajibannya (vide Pasal 11 UU No.24/2011).6).
Register : 24-11-2023 — Putus : 12-12-2023 — Upload : 21-12-2023
Putusan PN MAKASSAR Nomor 36/Pdt.G.S/2023/PN Mks
Tanggal 12 Desember 2023 — Penggugat:
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KETENAGAKERJAAN CABANG MAKASSAR
Tergugat:
PT SANDHY PUTRA MAKMUR
790
  • Penggugat:
    BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KETENAGAKERJAAN CABANG MAKASSAR
    Tergugat:
    PT SANDHY PUTRA MAKMUR
Register : 19-08-2022 — Putus : 22-12-2022 — Upload : 20-03-2023
Putusan PTUN KUPANG Nomor 54/G/2022/PTUN.KPG
Tanggal 22 Desember 2022 — Penggugat:
FERNANDO SANI SANGGU
Tergugat:
Kepala Kantor unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas II Tambolaka
19319
  • Penggugat:
    FERNANDO SANI SANGGU
    Tergugat:
    Kepala Kantor unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas II Tambolaka
Register : 18-07-2023 — Putus : 04-12-2023 — Upload : 09-01-2024
Putusan PN KLATEN Nomor 91/Pdt.G/2023/PN Kln
Tanggal 4 Desember 2023 — Bimantoro Agency Solo
Tergugat:
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kabupaten Klaten
8790
  • Bimantoro Agency Solo
    Tergugat:
    Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kabupaten Klaten
Register : 13-02-2023 — Putus : 06-03-2023 — Upload : 06-03-2023
Putusan PN SURABAYA Nomor 171/Pdt.G/2023/PN Sby
Tanggal 6 Maret 2023 — MEINDO ELANG INDAH
Turut Tergugat:
1.KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN KLAS III TELAGA BIRU
2.KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN KLAS III BRONDONG
8615
  • MEINDO ELANG INDAH
    Turut Tergugat:
    1.KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN KLAS III TELAGA BIRU
    2.KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN KLAS III BRONDONG
Register : 03-04-2017 — Putus : 31-08-2017 — Upload : 07-09-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 73/G/2017/PTUN-JKT
Tanggal 31 Agustus 2017 — PERKUMPULAN PENYELENGGARA HAJI UMROH DAN IN-BOUND INDONESIA (ASPHURINDO) ; MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, dkk.
12550
  • PERKUMPULAN PENYELENGGARA HAJI UMROH DAN IN-BOUND INDONESIA (ASPHURINDO) ; MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, dkk.
    ) dengan baik dan lancar, oleh karena pada tanggal14 Maret 2017, Haji Magnatis Chaidir dan Supratman Abdul Rahman yangmengaku selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Asphurindo(Asosiasi Penyelenggara Haji Umroh dan InBound Indonesia) yang baru,telah mengubah Specimen Tanda Tangan Buku Cek dan Bilyet GiroRekening Bank Mandiri Syariah Cabang Jatinegara atas nama Asphurindo(Asosiasi Penyelenggara Haji Umroh dan InBound Indonesia);Dengan demikian Penggugat memiliki kepentingan mengajukan gugatatn ini
    Ali Makki, Supratman AbdulRahman, dan Novianti SECARA DIAMDIAM melakukan Rapat PendirianAsosiasi Penyelenggara Haji dan Umroh InBound Indonesia. BerdasarkanDaftar Hadir Rapat Anggota Pendirian Asosiasi Penyelenggara Haji danUmroh InBound Indonesia, tertanggal 21 Februari 2017, yang hadir dalamrapat tersebut HANYA 7 (tujuh) orang yang terdiri dari Haji Magnatis Chaidirsebagai Ketua Umum, H.
    Oleh karena kedua belahpihak samasama merasa berhak dan sah atas kepengurusan Penggugat(Assosiasi Penyelenggara Haji Umroh dan InBound Indonesia);c.
    P3 : Daftar Hadir Rapat Pendirian Asosiasi Penyelenggara Haji danUmroh InBound Indonesia, tanggal 21 Februari 2017 (Fotokopi darifotokopi);4. P4 : Daftar Hadir Rapat Anggota Asosiasi Penyelenggara Haji danUmroh InBound Indonesia, tanggal 9 Maret 2017 (Fotokopi darifotokopi);5. P5 : Daftar Hadir Rapat Dewan Pengawas Asosiasi Penyelenggara Hajidan Umroh InBound Indonesia, tanggal 9 Maret 2017 (Fotokopidari fotokopi);6.
    P6 : Notulen Rapat Pengawas Asosiasi Penyelenggara Haji dan UmrohInBound Indonesia, tanggal 9 Maret 2017 (Fotokopi dari fotokopi);7. P7 : Surat Pernyataan H.
Putus : 16-11-2017 — Upload : 02-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2575 K/Pdt/2017
Tanggal 16 Nopember 2017 — KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA lawan HERMANSYAH PAGALA, S.E. dan DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM, DK
5943 Berkekuatan Hukum Tetap
  • KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARAlawanHERMANSYAH PAGALA, S.E.danDEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM, DK
    Samad L. kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu(DKPP) Republik Indonesia perihal adanya dugaan pelanggaran kode etikpenyelenggara Pemilu sebagaimana diatur dalam Peraturan BersamaKomisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan DewanKehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun2012 dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu;6.
Register : 21-08-2014 — Putus : 07-01-2015 — Upload : 10-02-2015
Putusan PTUN PADANG Nomor 12-G-2014-PTUN-PDG
Tanggal 7 Januari 2015 — Robert Cenedy, SP LAWAN 1.KOMISI PEMILIHAN UMUM PROPINSI SUMATERA BARAT. 2.DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM (DKPP)
7537
  • Robert Cenedy, SPLAWAN1.KOMISI PEMILIHAN UMUM PROPINSI SUMATERA BARAT.2.DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM (DKPP)
    DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM (DKPP)Berkedudukan di jalan M.H.
    perilaku penyelenggara Pemilu punharus. diartikan sebagai lembaga yang merupakan satu kesatuan fungsipenyelenggaraan pemilihan umum.
    PENGGUGAT terbuktimelanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu.
    Kemudian tidak profesionalnyakarena jelas apa yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu KPU dan Panwasluberkaitan dengan kejadian dilapangan sesuai dengan tahapan penyelenggara Pemiluitu mesti mengacu pada peraturan perundangundangan, tidak ada kepastian hukumberkaitan dengan rekomendasi PSU dan pembatalan rekomendasi PSU;Bahwa pada waktu pembatalan surat rekomendasi PSU Panwaslu Kabupaten SolokSelatan tidak berkoordinasi dengan Bawaslu Provinsi;Bahwa Penyelenggara Pemilu di Kabupaten Solok Selatan
    (3), DEPP menyampaikan panggilan kedua 5 (lima)hari sebelum melaksanakan sidang DKPP; (5) Dalam hal DKPP telah 2 (dua) kali melakukan panggilan dan Penyelenggara Pemilutidak memenuhi panggilan tanpa alasan yang dapat diterima, DKPP dapat segeramembahas dan menetapkan putusan tanpa kehadiran Penyelenggara Pemilu yangbersangkutan, 227 noone nnn nnn nnn nnn nnn nnn(6) Penyelenggara Pemilu yang diadukan harus datang sendiri dan tidak dapatmenguasakan kepada orang ldin;(7) Pengadu dan Penyelenggara Pemilu
Register : 10-06-2024 — Putus : 10-07-2024 — Upload : 15-07-2024
Putusan PN GUNUNG SUGIH Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN Gns
Tanggal 10 Juli 2024 — Penggugat:
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kantor Cabang Lampung Tengah
Tergugat:
PT Nur Asza Famili
2434
  • Penggugat:
    Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kantor Cabang Lampung Tengah
    Tergugat:
    PT Nur Asza Famili
Register : 31-12-2014 — Putus : 10-03-2015 — Upload : 13-04-2023
Putusan PT SURABAYA Nomor 771/PDT/2014/PT SBY
Tanggal 10 Maret 2015 — Pembanding/Tergugat : PIMPINAN DAERAH AISYIYAH KABUPATEN SIDOARJO Penyelenggara Rumah Sakit Aisyiyah Siti Fatimah Terbandig/Penggugat : Dokter QOIRIDA VINAHARI, Dkk
5012
  • Pembanding/Tergugat : PIMPINAN DAERAH AISYIYAH KABUPATEN SIDOARJO Penyelenggara Rumah Sakit Aisyiyah Siti FatimahTerbandig/Penggugat : Dokter QOIRIDA VINAHARI, Dkk
Putus : 12-05-2011 — Upload : 12-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 957 K/PDT.SUS/2010
Tanggal 12 Mei 2011 — CAROLUS BORROMEUS KASWANDI, M.Sc ; BADAN PENGURUS YAYASAN ABDI KARYA/BADAN PENYELENGGARA UNIVERSITAS SATYA NEGARA INDONESIA (BPH-USNI), DK
6351 Berkekuatan Hukum Tetap
  • CAROLUS BORROMEUS KASWANDI, M.Sc ; BADAN PENGURUS YAYASAN ABDI KARYA/BADAN PENYELENGGARA UNIVERSITAS SATYA NEGARA INDONESIA (BPH-USNI), DK
    Menyatakan menetapkan Surat Keputusan Badan Pengurus Yayasan AbdiKarya / Badan Penyelenggara USNI Nomor 571/SK/BPYAK/XII/2008tanggal 15 Desember 2008 tentang pemberhentian Penggugat selakuPejabat Rektor /Ill Universitas Satya Negara Indonesia tidak sah sehinggabatal demi hukum.2. Menyatakan Surat Keputusan Badan Pengurus Abdi Karya / BadanPenyelenggara USNI Nomor 201/SK/BPYAK/VII/2007 tertanggal 17 Juli2007, adalah merupakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.3.
    No. 957 K/PDT.SUS/2010Bahwa Keberatankeberatan Pemohon Kasasi dapat dibenarkan karenaPengadilan Hubungan Industrial pada PN Jakarta Pusat tidak cermat dalampertimbangan dan telah salah atau keliru dalam penerapan hukumnya denganalasan sebagai berikut :Pengangkatan sesuai SK Pengangkatan Pengurus Yayasan Abdi Karya/Penyelenggara USNI No. 201/SK/BPYAK/2009 tanggal 17 Juli 2007dengan menetapkan masa jabatan 4 (empat) tahun merupakanpenetapan hubungan kerja dengan waktu yang telah ditentukanberakhirnya
    ketentuan lamanya bekerja bagi Wakil Rektorpada Perguruan Tinggi dapat dibenarkan berdasarkan PeraturanPemerintah No.60 Tahun 1999 sebagai pelaksanaan UU No.2 Tahun1989 Tentang Sistim Pendidikan Nasional;Dengan demikian, maka pengangkatan Pemohon oleh Termohon dalammasa kerja berakhir selama 4 (empat) tahun terus menerus merupakanhubungan kerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);Pemberhentian oleh Termohon terhadap Pemohon terhitung berdasarkanSK Pengurus Yayasan Abdi Karya/Badan Penyelenggara
    USNI No.571/SK/BPYAK/XII/2008 tanggal 15 Desember 2008 sejak tanggal 15Desember 2008, ternyata dikehendaki oleh Termohon dan bertentangandengan Pasal 39 ayat (6) PP No.60 Tahun 1999 karena pemberhentiantidak dilakukan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan dari SenatUniversitas dan Badan Penyelenggara Universitas, sehingga merupakantindakan PHK sepihak Termohon terhadap Pemohon tanpa dasarkesalahan yang jelas sehingga bagi Pemohon berhak atas Uangpesangon 2 (dua) x ketentuan Pasal 156 ayat (2
Register : 02-09-2019 — Putus : 28-11-2019 — Upload : 28-11-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 538/PDT/2019/PT DKI
Tanggal 28 Nopember 2019 — Pembanding/Penggugat I : Ama Nur Jaman Hobrouw
Pembanding/Penggugat II : Ivanna Margaretha Kawatak
Terbanding/Tergugat I : Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
Terbanding/Tergugat II : Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kabupaten Mimika Papua
Terbanding/Tergugat III : PT Freeport Indonesia
151103
  • Pembanding/Penggugat I : Ama Nur Jaman Hobrouw
    Pembanding/Penggugat II : Ivanna Margaretha Kawatak
    Terbanding/Tergugat I : Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
    Terbanding/Tergugat II : Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kabupaten Mimika Papua
    Terbanding/Tergugat III : PT Freeport Indonesia
    Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan)Pusat yang beralamat di Jalan Letjend Suprapto Kav.20 No. 14 CempakaPutih, Jakarta Pusat, sebagai TERBANDING semula TERGUGAT ;2. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan)Kabupaten Mimika, Papua yang beralamat di Jalan Yos Sudarso SempanTimika, Papua, sebagai TERBANDING II semula TERGUGAT II;3.
    Akuntabilitas;Pasal (16) : Setiap peserta berhak memperoleh manfaaat dan informasitentang pelaksanaan program jaminan sosial yang diikuti.Pasal (3), (4) dan pasal (13) huruf d dan f UndangUndang Nomor 24Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial :Pasal (3) : BPJS bertujuan untuk mewujudkan terselenggaranyapemberian jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layakbagi setiap Peserta dan/atau anggota keluarganya.Pasal (4) : BPJS menyelenggarakan sistem jaminan sosial nasionalberdasarkan