Ditemukan 9653 data
136 — 116 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 3081 K/Pid.Sus/2019255) 1 (satu) bundel bukti pembayaran Nomor: 509 tanggal 2 Oktober2014 Sebesar Rp3.360.000,00 unutk pembayaran Konsumsi Rapatrapat di Kantor Kegiatan Sentra Gakumdu tahun 2014:256) 1 (satu) bundel bukti pembayaran Nomor: 512 tanggal 2 Oktober2014 sebesar Rp1.100.000,00 untuk pembayaran belanja PerjalananDinas di dalam Kota Kegiatan Sentra Gakumdu tahun 2014 an;257) 1 (satu) bundel bukti pembayaran Nomor: 511 tanggal 2 Oktober2014 sebesar Rp800.000,00 untuk pembayaran
55 — 26
Terbanding adalah sebesar Rp. 630.000.000, (enam ratus tiga puluhjuta rupiah) sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan perkarasebelumnya yang telah berkekuatan hukum tetap (Putusan Pengadilan NegeriDenpasar Nomor : 398/Pdt.G/2011/PN.Dps Jo Putusan Pengadilan TinggiDenpasar Nomor : 40/PDT/2012/PT.Dps Jo Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor : 1603/K/PDT/2013) dan alasan tuduhan ParaPenggugat Rekonpensi/Para Tergugat Konpensi sekarang Para Terbandingyang mengkaitkannya pada ketentuan pasal 509
Mahmuddin, S.H., M.H.
Terdakwa:
YUSEF MUZAKAR
133 — 62
PK.309/28/ii/KSOP.KDI-2022, Kendari 14 Mei 2022
- Sertifikat Garis Muat Kapal Sementara No.AL.509/02/IV/UPP.MLW-22 berlaku s/d 11 Januari 2022
- Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran dari Kapal No.AL.601/145/10/DK/2021 berlaku s/d 11 Januari 2024
- Sertifikat Nasional Anti Teritip No.602/09/97/KSOP.KDI-22 berlaku s/d 14 Mei 2022
- Izin Stasiun Radio Kapal Laut No. 4936/L/SDPPI/2020 berlaku s/d 25 November 2025
- SIUPAL No.
13 — 3
Mohammad Aseli, SH,Advokat dan Pengacara, yang beralamat di Epicentrum Walk, StrataOffice Suites 5th Floor, B 509 Jl. H.R.
93 — 31
Surat pelimpahan perkara dengan acara pemeriksaan biasa dari KepalaKejaksaan Negeri Kasongan No: 509/Q.2.11.6/Epp.2/04/2014, Tanggal29 April 2014;2. SuratPenetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan No:48/Pid. B/2014/PN. Ksn, perihal Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa danmengadili perkara tersebut ;3. SuratPenetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan No:48/Pid. B/2014/PN.
42 — 111 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 12 Tahun 2001 tentang Perubahan atas PerdaNo. 12 Tahun 2000 tentang APBD 2001 ; Keputusan Gubernur NTB No. 338 Tahun 2001 tanggal 5 September2001 tentang Penjabaran Anggara Pendapatan, Kegiatan dan ProyekPerubahan APBD TA 2001 ; Keputusan Gubernur NTB No. 914/01/R/2001 tanggal 5 Oktober 2001tentang Pengesahan DIKDA perubahan Anggaran Belanja Rutin TA2001 dan ;6. 1 (satu) bundel yang berisi: DUKDA Tahun Anggaran 2002 ; Perda NTB No. 17 tahun 2002 tentang APBD 2002 ; Keputusan Gubernur NTB No.509
No. 12 Tahun 2001 tentang Perubahan atas PerdaNo. 12 Tahun 2000 tentang APBD 2001 ;Keputusan Gubernur NTB No. 338 Tahun 2001 tanggal 5 September2001 tentang Penjabaran Anggara Pendapatan, Kegiatan dan ProyekPerubahan APBD TA 2001 ;Keputusan Gubernur NTB No. 914/01/R/2001 tanggal 5 Oktober 2001tentang Pengesahan DIKDA perubahan Anggaran Belanja Rutin TA2001 dan ;6. 1 (satu) bundel yang berisi:7.8.2,DUKDA Tahun Anggaran 2002 ;Perda NTB No. 17 tahun 2002 tentang APBD 2002 ;Keputusan Gubernur NTB No.509
No. 184 K/Pid.Sus/2007No. 338 Tahun 2001 tanggal 5 September 2001 tentang PenjabaranAnggaran Pendapatan, Kegiatan dan Proyek Perubahan APBD TA2001 ;Keputusan Gubemur NTB No. 914.01/R/2001 tanggal 5 Oktober2001 tentang Pengesahan DIKDA Anggaran Belanja Rutin TA 2001dan;8. 1 (satu) bundel yang berisi:a.b.C.f.DUKDA Tahun Anggaran 2002 ;PERDA NTB No. 17 Tahun 2002 tentang APBD 2002 ;Keputusan Gubernur NTB No. 509 Tahun 2002 tentang Penjabaran, APBD TA 2002 ;Keputusan Gubemur NTB No. 914/01/R/2002 tanggal
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : RUSDIN Diwakili Oleh : ZAMZAM SH
172 — 100
Ketentuan tersebut dijelaskan lebih lanjut dalam Surat KeputusanMenteri Agraria tanggal 22 Agustus 1961 No. 509/KA tentang Penguasaanoleh Pemerintah atas bagianbagian tanah yang merupakan kelebihan dariluas maksimum. Dalam Surat Keputusan Menteri Agraria tersebut menekanpenjelasan yang sama seperti dalam PP No. 224/1961.
tidak diperbolehkan untuk melakukan perbuatan hukum dalam halmengalinkan tanah tersebut kepada pihak lain termasuk jualbeli, sewamenyewa, hibah, tukar menukar.Dasar hukumnya yaitu Undangundang Nomor : 5 tahun 1960 tentangPeraturan Dasar Pokokpokok Agraria (UUPA) khususnya Pasal 16 ayat (1)huruf h, Pasal 53 UUPA, PP No. 224/1961 tentang pelaksanaan PembagianHal. 25 dari 90 Putusan No.15/PID.SUS.TPK/2018/PT.MKSTanah dan Pemberian Ganti Rugi, Surat Keputusan Menteri Agraria tanggal 22Agustus 1961 No. 509
Ketentuan tersebut dijelaskan lebih lanjutdalam Surat Keputusan Menteri Agraria tanggal 22 Agustus 1961 No. 509/KAtentang Penguasaan oleh Pemerintahn atas bagianbagian tanah yangmerupakan kelebihan dari luas maksimum. Dalam Surat Keputusan MenteriAgraria tersebut menekan penjelasan yang sama seperti dalam PP No.224/1961.
1.HANINDYO BUDIDANARTO, SH., MH
2.ADIEKA RAHADITIYANTO, S.H. M.Kn.
Terdakwa:
HERWANSYAH Bin MUSTADE Alm
40 — 8
KBBL-2022 Kapal CAHAYA RAHMAT;
- 1 (satu) lembar SERTIFIKAT NASIONAL GARIS MUAT KAPAL SEMENTARA No: AL.509/114/25/KSOP.KBBL-2022 Kapal CAHAYA RAHMAT;
- 1 (satu) lembar SERTIFIKAT KESELAMATAN PERLENGKAPAN KAPAL BARANG No. AL.501/114/22/KSOP.KBBL-2022 Kapal CAHAYA RAHMAT;
- 1 (satu) lembar SERTIFIKAT KESELAMATAN RADIO KAPAL BARANG No.
58 — 51
pelaksanaan lelangditetapkan oleh Kepala KPKNL atau Pejabat Lelang Kelas II.Bahwa berdasarkan PMK Nomor 27/PMK.06/2016 Pasal 25 ayat 1menyatakan : Pelaksanaan lelang atas barang berupa tanah danbangunan telah dilengkapi dengan SKT/SKPT dari kantor Pertanahansetempat, dan hal ini telah dibuktikan berdasarkan Surat KeteranganPendaftaran Tanah dari Kantor BPN Kota Medan SKPT Nomor 506/2020tanggal 16 Juli 2020, SKPT Nomor 510/2020 tanggal 16 Juli 2020, SKPTNomor 508/2020 tanggal 16 Juli 2020, SKPT Nomor 509
38 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)Koreksi positif penyerahan yang PPN nya harus dipungut sebesarRp. 441.461 .509,dilakukan dengan alasan sebagai berikut :a. Bahwa Dasar Pengenaan Pajak PPN atas objek pajak yangdisengketakan adalah Bukti Pemotongan PPh Pasal 23, dimanaobjek pajak yang dipungut PPh Pasal 23 adalah hadiah ataupenghargaan.
70 — 4
Nurahyati,1 (satu) buah STNK Sepeda motor Yamaha Type 509 (Vega ZR) warnahitam, 1 (satu) buah Kunci Sepeda motor merk Yamaha dengan aksesorisgantunag kayu;Bahwa yang menarik tas sandang milik saksi Nurhayati adalah orang yangduduk dibelakang atau dibonceng;Bahwa setelah berhasil mencuri tas tersebut lalu terdakwa bersamatemannya pergi kearah kota Manggar;Bahwa Terdakwa tidak minta ijin saksi Nurhayati untuk mengambil tastersebut;Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukan di persidangan;
132 — 20
Fotokopi Kartu Keluarga atas nama MUTMAINAH nomor 351 509 0504160002 tanggal 11 April 2016 tertanggal 18 April 2016, yang dikeluarkan olehHim.20 dari 37 hlm. Putusan Sela No 3891/Pdt.G/2018/PA. Sda.10.11.12.13.Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo,bermaterai cukup sesuai aslinya (P5);.
1.FERDY SETIAWAN, S.H.
2.RASYID KURNIAWAN, SH.
Terdakwa:
ASEP BARKAH HIDAYAT bin ABDUL RAHMAN
290 — 235
WIJAYA LOREN,saksi YUSUF HERMAWAN JATI KUSUMO dan saksi DECKY SUSANTO ;Bahwa berdasarkan keterangan ASEP RAHMAT HIDAYAT, S.S..M.Hum AhliBahasa dari Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan Balai Bahasa Jawa Baratsesuai Surat Perintah Nomor : 1729/G.509/KP/2019 tanggal 26 Juni 2019,dijelaskan bahwa dalam sms terdakwa terdapat katakata :Kalo mau dibilang bener dn tdk mnyalahkn orang coba bp sadar bhw mng kumissudah 6 masuk ke 7 bulan belum terima gaji tanpa ada pembicaraan gmana gmnakecil krn justru mulai
48 — 4
telah terlepas dari benda tetap dan menjadi bendabergerak, misalnya sebatang pohon yang telah ditebang atau daun pintu rumahyang telah terlepas/dilepas;Menimbang, bahwa benda bergerak adalah setiap benda yangberwujud dan bergerak ini sesuai dengan unsur perbuatan mengambil.Bendayang kekuasaannya dapat dipindahkan secara mutlak dan nyata adalahterhadap benda yang bergerak dan berwujud saja.Benda bergerak adalahsetiap benda yang menurut sifatnya dapat berpindah sendiri atau dapatdipindahkan (pasal 509
76 — 28
Benda bergerak adalah setiap benda yang menurut sifatnya dapatberpindah sendiri atau dapat dipindahkan (Pasal 509 KUHPerdata). Sedangkanbenda yang tidak bergerak adalah bendabenda yang karena sifatnya tidak dapatberpindah atau dipindahkan, suatu pengertian lawan dari benda bergerak ;Menimbang, bahwa terhadap unsur ini dalam tuntutan pidana Penuntut UmumAd. 2.
97 — 76 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 2971 K/Pdt/2017Desember 1970 Nomor 350 K/Sip/1970 tanggal 19 Desember 1970,maka dalam gugatan baru telah melekat nebis in idem, sehinggagugatan baru tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 619 K/Sip/1984;Apa yang digugat dan diperkarakan, sama dengan apa yangdisengketakan dalam perkara Nomor 509/1977 dan ternyata putusanatas perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sedangsubjek (pihak) mapupun objek serta dalil yang terkandung dalamperkara
60 — 17
Benda yang bergerak adalah setiap benda yang sifatnya dapatberpindah sendiri atau dapat dipindahkan (Pasal 509 Kitab UndangundangHukum Perdata).
Ahmad Sholihin
Tergugat:
Putu Eka Wira Wardana
Turut Tergugat:
Gede Putu Arsana SH
101 — 50
Raya SeriritSingaraja, Desa Temukus, Kecamatan Banjar, KabupatenBuleleng berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26September 2018 yang telah di daftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 5 Oktober 2018dibawah register nomor 509/SK TK 1I/2018/PN Sgr, selanjutnyadisebut sebagai PENGGUGAT;MELAWAN 1.
SRI RAHMI
Terdakwa:
1.JULI KARNIAWAN Bin SUPAR SAKFRU.
2.JUANDA Bin Alm AKERUDIN.
103 — 24
Penetapan Majelis Hakim Nomor : 509/Pen.Pid.Sus/2018/PN.BgItanggal 3 Oktober 2018 tentang Penetapan Hari Sidang dimulainyapemeriksaan perkara ini ;Setelan membaca Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Setelah mendengar Keterangan Saksisaksi dan Keterangan Terdakwa sertamemperhatikan Bukti Surat dan Barang Bukti yang diajukan di persidangan;Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum dan Pembelaan dariTerdakwa serta Penasihat Hukumnya;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan
94 — 62
Ketentuan tersebutdijelaskan lebih lanjut dalam Surat Keputusan Menteri Agraria tanggal22 Agustus 1961 No. 509/KA tentang Penguasaan oleh Pemerintahatas bagianbagian tanah yang merupakan kelebihan dari luasmaksimum. Dalam Surat Keputusan Menteri Agraria tersebut menekanpenjelasan yang sama seperti dalam PP No. 224/1961.
memanfaatkan dan memungut hasil dari Tanah yangdigarap dan tidak diperbolehkan untuk melakukan perbuatan hukumdalam hal mengalihkan tanah tersebut kepada pihak lain termasuk jualbeli, sewamenyewa, hibah, tukar menukar.Dasar hukumnya yaitu Undangundang Nomor : 5 tahun 1960tentang Peraturan Dasar Pokokpokok Agraria (UUPA) khususnyaPasal 16 ayat (1) huruf h, Pasal 53 UUPA, PP No. 224/1961 tentangpelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Rugi, SuratKeputusan Menteri Agraria tanggal 22 Agustus 1961 No. 509
Ketentuan tersebut dijelaskanlebih lanjut dalam Surat Keputusan Menteri Agraria tanggal 22Agustus 1961 No. 509/KA tentang Penguasaan oleh Pemerintahatas bagianbagian tanah yang merupakan kelebihan dari luasmaksimum.