CAK MIP telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart keamanan dan mutu; 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 ( dua ) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 ( satu ) bulan;3.

CAK MIP terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengajamengedarkan sedian farmasi yang tidak memenuhi standar persyaratankeamanan dan mutu sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 196UndangUndang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sesuaidakwaan Jaksa Penuntut Umum;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MIFTAHUL HUDA Als.

Jombang atau setidaktidaknya pada suatu tempat tertentu yang masihtermasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jombang, dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidakmemenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan danmutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), perbuatanterdakwa tersebut dilakukan dengan caracara sebagai berikut :Bahwa terdakwa MIFTAHUL HUDA Als CAK MIP telah meniual pil LL kepadaAHMAD WARDANI

JombangDANI membeli pil LL sebanyak 100 butir seharga Rp. 100.000, (Seratus ribu rupiah),bahwa kemudian berhasil diamankan terdakwa serta barang bukti antara lain : 1(satu) buah plastic klip brisi 4 (empat) butr pil LL, uang tunai Rp 10.000, (Sepuluhribu rupiah) dan (satu) buah HP merk ASIAFONE, bahwa terdakwa adalahseseorang yang tidak memiliki latar belakang pendidikan kefarmasian atau ilmukesehatan dan bukan pula seorang tenaga kesehatan sehingga terdakwa tidakberhak untuk mengedarkan sediaan farmasi

Jombang menerangkan bahwa secara aturan sah danperedarannya, Triheksifenidil HCl harus didapat dari sumber resmi dengandokumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan masyarakat hanyadapat memperoleh sediaan farmasi ini dari apotek berdasarkan resep dokter.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196UU R.I.

CAK MIP telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak dengansengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standartkeamanan dan mutu;2. Menjatuhnkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 2 ( dua ) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000, (satujuta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar makadiganti dengan pidana kurungan selama 1 ( satu ) bulan;3.

SURYANTO,S.Si,Apt,MM dan NIRYASTI, Ssi,Msi selaku pemeriksa Laboratorium forensicCabang Palembang, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa Kristalkristal warna putih tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina terdahtar dalamgolongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran Undangundang No. 35 tahun 2009tentang Narkotika.Bahwa terdakwa tidak berkedudukan sebagai apoteker atau dokter padarumah sakit / puskesmas / balai pengobatan atau pedagang besar farmasi, ataupengelola sarana penyimpanan sediaan

farmasi Pemerintah atau setidak tidaknya terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang menawarkanuntuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukaratau menyerahkan narkotika golongan berupa sabusabu yang mengandungmetamfetamin.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Narkotika :ATAUKEDUA:Bahwa ia terdakwa Anton Bin Tarzanudin Als Tarzan, pada hariRabu tanggal 29 Juli 2015 sekira pukuk 08.00 Wib, atau

farmasi Pemerintah atau setidak tidaknya terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang menawarkanuntuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukaratau menyerahkan narkotika golongan berupa sabusabu yang mengandungmetamfetamin.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Narkotika :ATAUKETIGA :Bahwa ia terdakwa Anton Bin Tarzanudin Als Tarzan, pada hariRabu tanggal 29 Juli 2015 sekira pukuk 08.00 Wib, atau

Menyatakan terdakwa ROCHMAD bin TAMRIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TANPA IJIN EDAR MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI.2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa di atas dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.3.

Menyatakan Terdakwa : ROCHMAD Bin THAMRIN bersalah melakukan tindak pidana Tanpa ijin edar mengedarkan sediaan farmasi sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam pasal 197 UURI No. 36 Tahun 2009 dalam dakwaan alternatif;2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa : ROCHMAD Bin THAMRIN dengan pidanapenjara selama 2 (dua) tahun potong masa tahanan dengan perintah agar terdakwa tetapditahan.Denda sebesar Rp. 500.000, subsidair 4 (empat) bulan penjara.3.

Bahwa yang dimaksud dengan mengedarkan sediaan farmasi yang tidakmemenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatandan mutu adalah menggerakan sediaan farmasi yaitu obat, obat tradisonal,dan kosmetika yang tidak memenuhi persyaratan. Sedangkan tidak memilikiijin edar adalah sediaan farmasi tersebut belum didaftarkan untuk memiliki ijinedar/ nomor registrasi Badan POM.

Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alaskesehatan yang ti.dak izin edar.Ad.1.

yang terdakwa CAapatkar, dengan menjual menjualtablet jenis HEXYMER warna kuning dan tablet jenis TRIHEXYPHENIDYL per1000 butir yaitu Rp. 200.000, (due rates ribu rupiah).o Bahwa. benar kegiatan Terdakwa tidak ada ijin sama sekali dari dinarkesehatan atau balai POM jawa tengah, Terdakwa menjual obat tersebuttanpa ijin dari pihak berwenang.Menimbang bahwa berdasarkan uraianuraian tersebut terdakwa telahsecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa ijin edarmengedarkan sediaan farmasi

Menyatakan terdakwa MUHAMMAD DARWIS terbukti secara sahdan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidanamenyalurkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (2)UndangUndang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, yaitu: pabrikobat, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasiPemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 60 ayat (2) Undang UndangNomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.2.

dan sarana penyimpanansediaan farmasi Pemerintah yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagaiberikut :e Bahwa awalnya, terdakwa dengan diantar saksiDanang Wibowo, pada hari Rabu tanggal 29 Pebruari 2018 sekitar jam 08.00Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 83/Pid.sus/2018/PN KinWib membeli 2 papan (20) butir pil/obat Alprazolam 1 dan pil/obat Atarax 05sebanyak 2 papan (20 butir) di Apotik Sukoharjo, Kecamatan Ngemplak,Kabupaten Sleman.

Obat pembeliandari terdakwa tersebut kemudian diminum oleh saksi Muhammad SyaifulMujab, saksi Febrian Nur Adi Rahmanto dan saksi Danang Wibowo ;e Bahwa tindakan terdakwa menjual pil/obatAlprazolam diatas merupakan perbuatan yang bersifat pribadi karenaterdakwa bukan mewakili pabrik obat, pedagang besar farmasi dan saranapenyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang memiliki Kewenangan untukmenyalurkan psikotropika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 2UndangUndang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika

, apotek, Sarana penyimpanan sediaanfarmasi pemerintah, rumah sakit dan Lembaga penelitian dan/atauLembaga Pendidikan, pedagang besar farmasi kepada pedagang besarfarmasi lainnya, Apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah,rumah sakit dan Lembaga penelitian dan/atau Lembaga Pendidikan ;sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah kepada rumah sakitpemerintah, Puskesmas dan balai pengobatan pemerintah ;(Terhadap keterangan ahli tersebut, Terdakwa membenarkan;Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor

pedagang besar farmasi lainnya, Apotek, sarana penyimpanan sediaanfarmasi pemerintah, rumah sakit dan Lembaga penelitian dan/atau LembagaPendidikan ; sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah kepada rumahsakit pemerintah, Puskesmas dan balai pengobatan pemerintah ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Arie YunantoChristiyatmoko dan saksi Bintoro Iswahyudi serta keterangan terdakwadipersidangan menerangkan pil Alprazolam 1 dan Atarax 0,5 diperoleh terdakwadengan cara membeli di Apotik

Menyatakan Terdakwa SURATMIA Binti SURATMAN tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Tanpa Memiliki Ijin Edar;2.

Menyatakan Terdakwa SURATMIA Binti SURATMAN telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengajamengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar, sebagaimanadiatur dalam Pasal 197 UndangUndang Republik Indonesia No. 36 Tahun2009 tentang Kesehatan, dalam dakwaan Primair kami diatas.2.

Kalimantan Selatan atau setidak tidaknya pada tempat tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Batulicin, Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edarsebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1).

Unsur Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi AtauAlat Kesehatan Yang Tidak Memiliki izin Edar;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakim akanmempertimbangkannya sebagai berikut :Ad.1.

Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapatizin edar ;b. Penandaan dan informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan harusmemenuhi persyaratan objektivitas dan kelengkapan serta tidak menyesatkan;c.

Menyatakan Terdakwa SURATMIA Binti SURATMAN tersebut diatas telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana DenganSengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Tanpa Memiliki Ijin Edar;2.

Menyatakan terdakwa DANI MULYONO Bin PAIMANtelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMENUHI STANDART DAN MUTU;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulanDAN denda sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;3.

Jombang atau setidaktidaknya disuatutempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriJombang, dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan,khasiat atau kemanfaatan dan mutu dilakukan terdakwa dengan cara sebagaiberikut:Bahwa pada awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Pebruari 2017 sekirajam 19.00 Wib yang mana terdakwa saat itu berada dirumahnya di Dsn.Sukoharjo, Ds. Pengaron, Kec. Mojowarno, Kab.

dan alatkesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yangditetapkandengan Peraturan Pemerintah ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 4 PeraturanPemerintah RI Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasidan Alat Kesehatan yang dimaksud dengan peredaran adalah setiap kegiatanatau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi danalat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, ataupemindahtanganan ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta

Terdakwa mengerti mengkonsumsimaupun mengedarkan pil double L dilarang Pemerintah dan melanggar hukum.Terdakwa tidak pernah menempuh pendidikan di bidang farmasi. Terdakwadalam membeli, mengkonsumsi, dan mengedarkan pil double L tersebut tidakmemakai resep Dokter.

yang tidak memenuhistandart dan mutu telah terbukti dan terpenuhi ;Menimbang, bahwa karena semua unsur dalam pasal 196 Undangundang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terbukti dan terpenuhimaka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa DANI MULYONO BinPAIMANitelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidakmemenuhi standart dan mutu, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakanbersalah dan dihukum ;Menimbang, bahwa

Menyatakan terdakwa DANI MULYONO Bin PAIMANtelah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana DENGANSENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAKMEMENUHI STANDART DAN MUTU;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjaraselama 11 (sebelas) bulanDAN denda sebesar Rp.500.000, (lima ratusribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar makadiganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;3.

Untuksetiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yangsah.Menimbang, bahwa penyaluran narkotika hanya dapat disalurkan olehIndustri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaanfarmasi pemerintah.

Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan saranapenyimpanan sediaan farmasi pemerintan wajib memiliki izin khususpenyaluran Narkotika dari Menteri.Menimbang, bahwa Industri Farmasi tertentu. hanya dapatmenyalurkan Narkotika kepada : a. pedagang besar farmasi tertentu; b.apotek; c. Sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu; dan d.rumah sakit.

Pedagang besar farmasi tertentu hanya dapat menyalurkanNarkotika kepada : a. pedagang besar farmasi tertentu lainnya; b. apotek; c.sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu; d. rumah sakit; dane. lembaga ilmu pengetahuan.

Sarana penyimpanan sediaan farmasipemerintah tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada : a. rumahhalaman 14 dari 20, Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2019/PN Sdwsakit pemerintah; b. pusat kesehatan masyarakat; dan c. balai pengobatanpemerintah tertentu.Menimbang, bahwa khusus untuk Narkotika Golongan hanya dapatdisalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmupengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuandan teknologi.Menimbang, bahwa untuk penyerahan Narkotika

Dengan sengaja tanpa kewenangan dan keahlian menyimpan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan

Hulu Sungai Selatan, atau setidaktidaknya pada suatu tempat yangmasih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenangmemeriksa dan mengadili perkara tersebut, dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edarsebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) UU No 36 Tahun 2009 TentangKesehatan.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 197 Jo Pasal 106Ayat (1) UU RI No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatanwonnnn == Bahwa ia terdakwa MAIDI RAHMAN als CANDUL bin BAHRAN padawaktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan pertama diatas, dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidakmemenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, danmutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI

sehingga tidak terjadi adanya Error in persona danterdakwa adalah orang yang mampu mengikuti jalannya persidangan dengan baik sehinggaMajelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupunrohaninya oleh karenanya terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggung jawabansegala perbuatannya;Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas unsur Setiap orang" ini telahterbukti dan terpenuhi menurut hukum;Ad. 2 Tentang unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi

dan alatkesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan denganPeraturan Pemerintah;Menimbang, bahwa dalam keterangannya terdakwa mengatakan bahwa terdakwatidak menjual dan hanya memperoleh upah dari Sdr Ratu dan sdr Ratu yang akan menjualobatobatan tersebut, bahwa dalam keterangannya setelah terdakwa membeli obatobatantersebut kemudian terdakwa menyimpannya dalam celana dalam terdakwa di bagian depandengan tujuan agar tidak diketahui oleh orang lain;Menimbang, bahwa penyimpanan

obatobatan tersebut dalam jumlah yang relatifbesar sesuai dengan Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU No 36 tahun 2009 tentang Kesehatanharuslah oleh orang yang mempunyai kewenangan dan keahlian dalam hal ini keahliandalam bidang farmasi;Menimbang, bahwa terdakwa dalam menyimpan bebas terbatas jenis dexitab dan obatkeras jenis carnophen terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, terdakwatidak mempunyai apotek maupun toko obat berijin dan terdakwa mengetahui penjualan danpenggunaannya

Menyatakan terdakwa MISBAHUL LUTFI bersalah melakukan tindak pidana Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MISBAHUL LUTFI berupa pidana penjara selama : 5 (lima) bulan;3. Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), apabila tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;4.

Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhiijin edar;Menimbang, bahwa unsur ke2 ini tiap elemen dari unsur ini adalah satukesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan sehingga harus dibuktikanseluruh elemen unsur ke2 tersebut secara kumulatif ;Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor : 398/Pid.B/2015/PN.JmrMenimbang, bahwa dalam UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009tentang Kesehatan dan KUHP tidak ada satu pasalpun yang mengatur tentangpengertian

sengaja (opzet atau dolus) makasemua unsur yang terdapat dibelakang frasa sengaja juga diliputi olen opzet ataudolus atau sengaja atau dengan kata lain unsur ini harus juga diliputi unsurunsurlain yang terdapat dibelakang frasa sengaja;Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim frasa dengansengaja tidak dipisahkan dengan frasa yang menunjukkan kualifikasi perbuatantersebut, sehingga yang dimaksud dengan sengaja dalam unsur ini adalah"Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi

dan/ataualat kesehatan yang tidak memenuhi ijin edar;Menimbang, bahwa prosedur untuk memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi dan/atau alat kesehatan harus memenuhi syaratsyarat yangditentukan pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009tentang Kesehatan menyebutkan :e Ayat (2) : Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dankewenangan~ dilarang = mengadakan, menyimpan, mengolah,mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiatobat.e Ayat(3) : Ketentuan mengenai

pengadaan, penyimpanan, pengolahan,promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harusmemenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan denganPeraturan Pemerintah.Menimbang, bahwa sesuai faktafakta hukum yang terungkapdipersidangan yaitu pada hari Senin tanggal 22 September 2014 jam 12.00 WIBsaksi Vivin Mujianto bersama saksi Tri Pomo menangkap Terdakwa dirumahnya diDusun Curah Bamban RT 04 RW 05 Desa Tanggul Wetan Kecamatan Tanggulbutir yang rencananya akan dijual oleh Terdakwa dengan

Menyatakan terdakwa MISBAHUL LUTFI bersalah melakukantindakpidana Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MISBAHUL LUTFI berupa pidanapenjara selama :5 (lima) bulan;3. Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 500.000, (limaratus ribu rupiah), apabila tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti denganpidana kurungan selama 1 (satu) bulan;4.

Sidoarjoatau setidaktidaknya pada tempattempat lain yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhistandar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kKemanfaatan dan mutusebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) yaitu (tidak memiliki keahliandan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolahmempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat)dengan caracara

Sidoarjoatau setidaktidaknya pada tempattempat lain yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izinedar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1) (sediaan farmasi danalat kesehatan hanya diedarkan setelah mendapat izin edar) dengan caracarasebagai berikut:Terdakwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 16 April 2010 sekitar jam22.00 WIB sewaktu berada di rumah koskosan didatangi

Mak telah melakukan tindak pidanaTanpa hak mengedarkan obat keras (Ssediaan farmasi) sebagaimanadimaksud dalam Pasal 197 UndangUndang No. 36 Tahun 2009 suratdakwaan Jaksa/Penuntut Umum;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nuryati Al. Mak selama 1 (satu)tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa dalamtahanan sementara;3. Membayar denda Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) subsidair 5 (lima)bulan kurungan;4.

Mak dengan identitas seperti tersebutdi atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidakmemenuhi standar, khasiat atau kemanfaatan, sebagaimana dalamdakwaan Primair;2. Memidana Terdakwa Nuryati Al.

MAK dengan identitas sepertitersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidakmemenuhi standar, khasiat atau kemanfaatan, sebagaimana dalamdakwaan Primair;2. Memidana Terdakwa NURYATI AL.

diamankan;Bahwa, uang pembelian sabusabu kepada Saksi Supriadi belumdibayar oleh Terdakwa, karena akan dibayar belakangan setelahsabusabu berhasil diantarkan kepada Rudi dan mendapatkan uangdari Rudi;Bahwa, dari pengakuannya, Terdakwa rencananya akanmendapatkan keuntungan sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribuRupiah) dari hasil menjual sabusabu kepada Rudi dan Terdakwajuga diajak oleh Rudi untuk mengkonsumsi sabu sabu tersebut;Bahwa, Terdakwa tidak berprofesi sebagai Petugas Kesehatan,Pedagang Besar Farmasi

Bahwa, uang pembelian sabusabu kepada Saksi Supriadi belumdibayar oleh Terdakwa, karena akan dibayar belakangan setelahsabusabu berhasil diantarkan kepada Rudi dan mendapatkan uangdari Rudi;Bahwa, dari pengakuannya, Terdakwa rencananya akanmendapatkan keuntungan sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribuRupiah) dari hasil menjual sabusabu kepada Rudi, selain ituTerdakwa juga diajak oleh Rudi untuk mengkonsumsi sabusabutersebut;Bahwa, Terdakwa tidak berprofesi sebagai Petugas Kesehatan,Pedagang Besar Farmasi

ditangkap oleh polisi ketika membawa sabu sabuuntuk diantarkan kepada pembeli yang sebelumnya memesankepada Terdakwa dan atas penangkapan Terdakwa, Saksikemudian juga ditangkap oleh polisi;Bahwa, 1 (satu) paket sabusabu yang ditemukan polisi dalampenguasaan Terdakwa adalah untuk dijual atas inisiatif Terdakwasendiri karena mendapat pesanan dan mencari keuntungan, bukanatas suruhan Saksi dengan mendapatkan upah;Bahwa, sepengetahuan Saksi, Terdakwa seharihari tidak berprofesisebagai pedagang besar farmasi

, pedagang besar farmasi, dansarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah,Menimbang, bahwa perbuatan menjual, membeli, memiliki, menyimpan,menguasai, menyediakan atau bahkan menggunakan narkotika hanya dapatterjadi apabila sebelumnya telah dilakukan kegiatan peredaran dan penyaluranNarkotika sehingga apabila dikaitkan dengan ketiga Pasal diatas maka dapatdisimpulkan bahwa yang berhak dan berwenang mengedarkan, menjual,membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan atau menggunakannarkotika

hanyalah lembaga ilmu pengetahuan, industri farmasi, pedagangbesar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telahmendapatkan izin dari Menteri Kesehatan;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan,Terdakwa bukanlah seorang yang berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmupengetahuan, pedagang besar farmasi, maupun petugas kesehatan, dan ketikadilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ditemukan 1 (satu) paket plastikklip transparan berisi sabusabu, sehingga Terdakwa

Zamzami tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Alue Blang Lr.Dahlia, Desa Neusu Aceh, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh atausetidaktidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukumPengadilan Banda Aceh, yang dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan /atau alat kesehatan yang tidak memiliki izinedar, sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 Ayat (1), perbuatan tersebutyang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara cara sebagai berikut: Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 sekira pukul 15.00WIB Saksi Daniel

Siahaan, S.H., dibawah janji pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut: Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan dengan kegiatanmemperdagangkan/ mengedarkan kosmetika/ sediaan farmasi yang tidakmemiliki izin; Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap kosmetika tanpa izinedar tersebut pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 sekira pukul 15.00WIB di rumah Terdakwa di Jalan Alue Blang Lr.

adalah obat, bahanobat, obat tradisional dan kosmetika; Bahwa kosmetika termasuk ke dalam sediaan farmasi; Bahwa sesuai pasal 106 ayat (10) Undangundang Nomor 36 tahun2009 tentang kesehatan, menyatakan bahwa sediaan farmasi dan alatkesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar; Bahwa setelah dilakukan uji laboratorium dengan metoda analisa yangsudah valid diketahui jika ada barang bukti berupa cream CR mengandungAir Raksa (Hg) yang berbahaya tubuh manusia; Bahwa kosmetika yang tanpa

Yang dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/ ataualat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.

Zamzami tersebut diatas,terbukti secara sah dan meyakinkan bersalan melakukan tindak pidanadengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izinedar sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima jutarupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar digantidengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;3.

Ucil bin Bejan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar:

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1

Menyatakan terdakwa Redi Sugondo Als Ucil Bin Bejan bersalah melakukan tindakpidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa memiliki izin edarsebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) UUNo. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana dalam dakwaan pertamaPenuntut Umum;2.

Trenggalek atau setidaktidaknya di Suatu tempat lain yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidakmemiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) UU RI No.36 tahun2009, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:Bahwa awalnya saksi Paryono.

Trenggalek karena telah mengedarkansediaan farmasi berupa pil dobel L tanpa ijin edar; Bahwa awalnya anggota Resnarkoba Polres Trenggalek mendapatkan informasidari masyarakat jika di seputaran wilayah Kota Trenggalek sering terjadiperedaran Pil Dobel L kemudian saksi bersama tim melakukan penyelidikan,hinnnga pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekira pukul 20.30 wib TuguBrawijaya Taman Basuki Trenggalek di Kelurahan Ngantru Kec.

,Spt., PNS pada Dinas Kesehatan KabupatenTrenggalek, yang pokoknya sebagai berikut : Bahwa ahli tidak kenal dengan terdakwa dan Ahli menerangkan barang buktiberupa tablet warna putih berlogo LL berdasarkan hasil Laboratorium Forensikbenar merupakan sediaan farmasi sebagaimana tercantum dalam UURI No. 36Tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimaksud sediaan farmasi adalah obat, bahanobat, obat tradisonal dan kosmetika; Bahwa ahli tidak mengetahui dengan pasti apakah obat bentuk tablet warna putihberlogo

Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar;Ad. 1 Unsur: Barang siapa;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalahmenunjuk kepada subyek hukum yang dapat bertanggung jawab atas segala perbuatanyang telah dilakukannya atau setiap orang yang cakap melakukan perbuatan hukum;Menimbang, bahwa di persidangan penuntut umum telah menghadirkan RediSugondo Als.

ISWORO Bin DASMAN, bersalah melakukan tindak pidana tanpa memiliki kewenangan dan keahlian dengan sengaja mengedarkansediaan farmasi sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang undang RepublikIndonesia Nomor : 36 Tahun 2009, tentang Kesehatan dalam surat dakwaan Kesatu ;2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ISWANDI Als.

ditahan, hanya berwenang mengadili perkara tersebut, apabila tempatkediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan Negeriitu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidanaitu. dilakukan, selanjutnya memilih tempat Pengadilan Negeri Kota Kediri untukmemeriksa dan mengadili perkara ini atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Kediri, terdakwa " dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi

terdakwa pakai sendiri jugadijual lagi untuk memperoleh keuntungan ;Bahwa pada waktu ditangkap ditemukan barang bukti berupa HP, dan menurutpengakuan terdakwa digunakan komunikasi untuk transaksi pil LL ;Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian atau pendidikan khusus dibidangkefarmasian maupun obatobatan ;Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang dalam menyimpan,memiliki dan mengedarkan / menjual pil double L tersebut dan bukan sebagai dokter,apoteker, petugas kesehatan atau pegawai farmasi

Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan,menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yangberkhasiat obat ;(3) Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaransediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standart mutu pelayanan farmasiyang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah ;Menimbang, bahwa perbuatan yang dilarang oleh undang undang adalahmengadakan, menyimpan, mengolah memproduksi atau mengedarkan sediaan

farmasi dan/20atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiatatau kemanfaatan, dan mutu ;Menimbang, bahwa dalam unsur ini, perbuatan yang dilarang terdiri dari beberapaelement perbuatan yang bersifat alternatif maka apabila salah satu. perbuatan yangdimaksud dapat dibuktikan maka unsur ini harus dinyatakan terbukti ;Menimbang, bahwa Undang undang Kesehatan tidak memberikan penjelasansecara jelas tentang definisi dari element unsur di atas akan tetapi menurut

Bahwa jenis obat dan kosmetik tersebut diperoleh terdakwa dengan cara membelidari Sarana resmi yaitu pedagang Besar farmasi (PBF), akan tetapi oleh terdakwadengan sengaja untuk membuka kemasan obat tersebut, agarpasien/konsumen tidak mengetahui merk obat tersebut, sedang untuk kosmetikHalaman. 2 dari 17 halaman Putusan.No. 734/PID.SUS/2019/PT.MKSdan obat tradisional diperoleh dari sales yang datang ke apotik terdakwa, namunterdakwa sudah tidak mengetahui nama dan alamat sales tersebut.

persyaratan mutu dan persyaratankeamanan sesuai dengan yang tercantum dalam peraturan perundangundangan,dimana persyaratan terhadap obat tradisional yang aman sesuai dengan peraturanMenteri Kesehatan RI No.007 Tahun 2012 tentang Registrasi obat tradisional,adapun obat tradisional dilarang mengandung bahan kimia obat, untuk kosmetiktidak boleh mengandung bahan yang dilarang, dimana menurut ahli dimana sediaanfarmasi dan obat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar, dansediaan farmasi

Makassar, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ataupersyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, sebagaimanadimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (8).Perbuatan terdakwa dilakukan dengan caracara sebagai berikut :Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas saat terdakwa beradadirumahnya dihubungi oleh salah seorang karyawan yang bekerja padaApotik milik terdakwa, dimana menyampaikan kalau di Apotik

Menyatakan terdakwa AGUS SALIM terbukti bersalah melakukan perbuatan yangdengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiatHalaman. 8 dari 17 halaman Putusan.No. 734/PID.SUS/2019/PT.MKSatau kemanfaatan, dan mutu, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 196 UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dalam dakwaan kedua..

Bahwa saya Terdakwa didakwa dengan dakwaan melanggar pasal 196 ataupasal 197 UU RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;Bahwa unsur pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tersebutadalah bersifat alternatif yakni setiap orang yang dengan sengaja memproduksiatau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidakmemenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan,, khasiat atau kemanfaatandan mutu.

PDMIII15/BONDO/03/2014, tanggal 17 Maret 2014, yang isinya pada pokoknyasebagai berikut :DAKWAANKESATU :Bahwa terdakwa YUMAATI Binti SAKNA pada hari Kamis, tanggal10 Oktober 2013 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaktidaknya padasuatu waktu dalam bulan Oktober 2013 bertempat di Toko miliknyaterdakwa di Desa Penanggungan, Rt. 9/01, Kecamatan Maesan,Kabupaten Bondowoso atau setidaktidaknya pada suatu tempat dalamDaerah Hulum Pengadilan Negeri Bondowoso, dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi

sebagai berikut : 1 (satu) butir pil kuning berlogo MEF, 2(dua) butir pil warna putih berlogo AFI, 1 (satu) buah pil warnahijau berlogo PIM, 1 (satu) butir pil warna orange berlogo BMF danterdakwa menjual obat tersebut tanpa ada ijin edar dan obattersebut disimpan digantung ditembok Toko Terdakwa dan adabeberapa obat yang tergolong obat keras yang terdakwa jualsehingga saksi OLIEF MASHUDA RASYID, RONY SUGIARTO,langsung mengamankan obatobatan yang diduga obat keras(daftar G) tersebut atau sediaan farmasi

sebagairnana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 197 Undang Undang No. 36 Tahun 2009 tentangKesehatan;KEDUABahwa terdakwa YUMAATI Binti SAKNA pada hari Kamis, tanggal10 Oktober 2013 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaktidaknya padasuatu waktu dalam bulan Oktober 2013 bertempat di Toko miliknyaterdakwa di Desa Penanggungan, Kecamatan Maesan, KabupatenBondowoso, atau setidaktidaknya pada suatu tempat dalam DaerahHulum Pengadilan Negeri Bondowoso, dengan sengaja memproduksiatau mengedarkan sediaan farmasi

Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memiliki izin edar ;Ad. 1.

Memproduksi dan/atau mengedarkan sediaan farmasi dan / ataualat kesehatan yang tidak memenuhi' standar dan/ataupersyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu ;Ad.1. Unsur Setiap orangMenimbang, bahwa unsur setiap orang telah dipertimbangkandalam dakwaan kesatu tersebut di atas, dan pertimbangan dimaksuddiambil alih dalam pertimbangan ini, sehingga unsur setiap orang telahterbukti pada diri Terdakwa ;Ad. 2.

1. Menyatakan Terdakwa Endik Susilo Alias Kasus Bin Sarno telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan serta denda sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama

Tulungagung atau setidaktidaknya disuatutempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan NegeriTulungagung, melakukan tindak pidana, setiap orang yang dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yangtidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1),perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan caracara sebagai berikut:Bahwa berawal pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, saksiRiski Dian Abimanyu (anggota Polri) bersama saksi

Bahwa hasil pemeriksaan dari Kepala Sub Bidang Narkoba Forensikpada Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya, Nomor08140/NOF/2019 tanggal 30 Agustus 2019, menyimpulkan bahwa barangbukti nomor 14637/2019/NOF positif trineksifenidil hci mempunyai efeksebagai anti parkinson tidak termasuk narkotika maupun psikotropikatetapi masuk daftar obat keras.Bahwa terdakwa yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edarsebagaimana dimaksud

Ahli Masduki, S.E., M.Kes. dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut: Bahwa ahli ketahui dalam perkara ini adalah dimintai pendapatsehubungan dengan adanya peredaran sedian farmasi tanpa ijin edar; Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa Pil jenis Double Lyang diedarkan Terdakwa Endik Susilo Alias Kasus Bin Sarno merupakantablet putih berlogo LL yang dijinkan resmi BPOM adalah obat denganmerk dagang ARTANE yang diproduksi PT.

No. 36 Tahun 2009 tentangKesehatan yaitu sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapatdiedarkan setelah mendapat izin edar;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.

Menyatakan Terdakwa Endik Susilo Alias Kasus Bin Sarno telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengansengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar;Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2019/PN Tlg2.

Menyatakan Terdakwa AKHMAD IFENDY Bin SARBUNI (ALM) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IJIN EDAR;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 2(dua) bulan denda sebesar Rp. 4.000.000.,00 (empat juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 4(empat) bulan;3.

Menyatakan Terdakwa AKHMAD IFENDY Bin AHMAD SARBUNI (ALM) telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkansediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar dari pihak yangberwenang melanggar pasal 197 jo pasal 106 Ayat (1) Undangundang No.36 tahun 2009tentang kesehatan sebaaimana dalam dakwaan primair penuntut umum.2.

Tapin Selatan Kabupaten Tapin atau setidaktidaknya pada suatu tempat yangtermasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau telah dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar, perbuatan manadilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :Bahwa pada awalnya saksi ISMAIL HIDAYATULLAH dan saksi NOVITA PURBA yangmerupakan anggota Polsek Tapin Selatan mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwasering mengedarkan obat jenis dextro dan obat

Tapin Selatan Kabupaten Tapin atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang termasukdaerah hukum Pengadilan Negeri Rantau telah dengan sengaja memproduksi atau mengedarkanmenyimpan, mengolah sediaan farmasi atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ataupersyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu tanpa memiliki keahlian dankewenangan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :Bahwa pada awalnya saksi ISMAIL HIDAYATULLAH dan saksi NOVITA PURBA yangmerupakan

Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidakmemiliki ijin edar;ad.1.

Menyatakan Terdakwa AKHMAD IFENDY Bin SARBUNI (ALM) terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, DENGAN SENGAJA MENGEDARKANSEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IJIN EDAR;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama1(satu) tahun dan 2(dua) bulan denda sebesar Rp. 4.000.000.,00 (empat juta rupiah) denganketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 4(empat)bulan:3.

NAWAWI telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang melakukan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard dan /atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu

dengan sengaja tanpa ijin menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu dengan tidak memiliki keahlian dan kewenangan;

Perindustrian Desa Bayanan Kecamatan Daha SelatanKabupaten Hulu Sungai Selatan, atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang memeriksa danmengadili, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1).Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :e Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut

diatas, berawal dari laporanmasyarakat tentang peredaran obat sediaan farmasi tanpa ijin lalu saksi AJIT PUTRAdan saksi SARKANI serta rekan yang lainnya melakukan penyelidikan atas laporantersebut, kemudian saksi AJI PUTRA dan saksi SARKANI serta rekan yang lainnyamelakukan kegiatan untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang telahmengedarkan obat sediaan farmasi tanpa ijin, saat itu saksi AJI PUTRA dan saksiSARKANI serta rekan yang lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa padasaat

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :e Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari laporanmasyarakat tentang peredaran obat sediaan farmasi tanpa ijin lalu saksi AJIT PUTRAdan saksi SARKANI serta rekan yang lainnya melakukan penyelidikan atas laporantersebut, kemudian saksi AJI PUTRA dan saksi SARKANI serta rekan yang lainnyamelakukan kegiatan untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang telahmengedarkan obat sediaan farmasi tanpa ijin

Apt binti BACHRUN(Alm), dengan disumpah yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaiberikut :Bahwa saksi sebagai ahli dibidang kefarmasian;Bahwa saat ini saksi menjabat sebagai Kasi Farmasi di Dinas Kesehatan Kab.

Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yangtidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat ataukemanfaatan, dan mutu dengan tidak memiliki keahlian dan kewenangan.Ad. 1.