Ditemukan 9451 data
120 — 31
yangmeminta diselesaikan segala sesuatu haknya dengan disertai adanyasurat pemutusan hubungan kerja kepada mereka di saat itu juga.Apakah dalam halnya Pemutusan Hubungan Kerja yang sedemikianmasih harus dipersalahkan kepada Tergugat dan lalu menjadi suatukeharusan dan atau kewajiban Tergugat untuk memberi pesangonkepada setiap pekerja yang meminta pemberhentian kerja dirinya,bukankah sesuatu yang irrasional sifatnya.Bahwa merupakan suatu kesenjangan dan awamnya pemahaman ilmuhukum seseorang yang sarat
70 — 23
Tergugat II yaitu menjual dengan menggunakan AktaKuasa Jual tertanggal 27 Juli 1984 nomor 21 kemudian malakukan transaksidengan Akita Jual Beli Tertanggal 27 Juli 1984 Nomor 57/7/1984 sertamemanfaatkan kondisi dan keadaan Orang Tua Para Penggugat yangsedang dalam kondisi kebingungan dalam mensertifikatkan tanahnya yaituObjek A quo jelas adalah merupakan Perbuatan Melanggar Hukum yangHalaman 13 dari 69 Putusan Nomor 231/Pdt.G/2017/PN.Bdg.25.jelas koneksitas Perbuatan, Kesalahan serta Kerugiannya serta sarat
Terbanding/Tergugat I : Nyonya NORA LAKSONO
Terbanding/Tergugat II : ANDREW RAHARJO
Terbanding/Tergugat III : ALBERT YANUAR RAHARJO
Terbanding/Tergugat IV : Nyonya RODIYAH
Terbanding/Tergugat V : TRI AGUS HERYONO, SH
Terbanding/Tergugat VI : AZIS ZAMKARIM
Terbanding/Tergugat VII : PT BANK UOB INDONESIA, Tbk. cq. PT. BANK UOB INDONESIA, Tbk. Cabang Yogyakarta
Terbanding/Turut Tergugat : EKO SETYO NUGROHO
Turut Terbanding/Penggugat II : RETNO YULIASTUTI
Turut Terbanding/Penggugat III : INTAN RAHAYU NURHIDAYAH
114 — 64
Madukoro1/65 RT.O01 RW.001 Kelurahan Krobokan Kecamatan Semarang Sarat Kota Semarang. (TergugatI)4) Ny. RODIYAH, Pekerjaan Dagang, AiamatBandungrejo RT.001 RW.002 Desa Sandungrejo Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak. (TergugatIV)5) TRI AGUS HERYONO, SH, Pekerjaan Notaris danPPAT, Alamat JI.Nogorojo NO.3 Caturtunggal DepokSleman (Tergugat V)Dan ditambah dengan AZIZ ZAMKARIM (karyawanNotaris TRIAGUS HERYONO, SH ) sebagai Tergugat VIdan PT. BANK UOB INDONESIA sebagai Tergugat VI!.
1.MIKE ROCHMAWATI
2.WASIAT AKBAR PERMANA
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PROBOLINGGO
Tergugat II Intervensi 1:
BAGUS NUGROHO INDRASTIAN
Tergugat II Intervensi 2:
PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.
525 — 369
Bahwa dalam penguasaan dan kepemilikan Tergugat II Intervensiadalah sesuai dengan ketentuan, yang mana dalam halpenguasaan dan kepemilikan merupakan sarat yang harus dipenuidalam permohonan sertipikat, oleh karena itu dalam permohonandan penerbitan sertipikat sampai dengan sebelum tanggal 3Januari 2019, tidak ada yang mempermasalahkan oleh siapapunjuga, baik Data Fisik maupun Data Yuridis yang dimohon olehBAMBANG SUKARNO selaku orang tua Tergugat II Intervensi ; Ketentuan permohonan, bahwa tanah
77 — 27
Panjang Seluruh (LOA)Lebar MaxTinggi Geladak (D)Sarat Air (T)Mesin Utama (M/E)Mesin bantu (A/E)Ne 7 & WNKecepatandan telah menyusun Harga Perkiraan sendiri (HPS) Kapal Latin SMKN 2Bontang dengan berpedoman pada Rencana Anggaran Biaya (RAB) dariDinas Pendidikan Kota Bontang dan memperhatikan harga pasaran darisetiap barang yang tersebut dalam spesifikasi teknis.
Sarat Air (T) 1,20 meter ;5. Mesin Utama (M/E) 150 HP ;6. Mesin bantu (A/E) 20 Kva ;7. Kecepatan 89 Knots ;dan telah menyusun Harga Perkiraan sendiri (HPS) Kapal Latin SMKN 2Bontang dengan berpedoman pada Rencana Anggaran Biaya (RAB) dariDinas Pendidikan Kota Bontang dan memperhatikan harga pasaran darisetiap barang yang tersebut dalam spesifikasi teknis.
ARDIN SIAGIAN
Tergugat:
1.Berti Tiambun Sirait
2.Gustap Sirait
3.Alexander Sirait
4.Nurmala Sirait
5.Rumondang Sirait
6.Pasti Sirait
7.Daniel Sirait
8.Billiater Sirait
9.Jhonson Sirait
10.Bernard Sirait,
11.Pesta Sirait
Turut Tergugat:
1.Lintong P Panjaitan
2.Hotmaida Br Panjaitan
3.Rita Br Panjaitan
4.Linda Br Panjaitan
5.Nova Br Panjaitan
6.Bihsar Sahala Raja Panjaitan
7.Pemerintah RI Cq. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Cq. Satuan kerja Satker Pelaksana Pengadaan Tanah Jalan Bebas Hambatan Medan Kuala Namu Tebing Tinggi Cq. Pejabat Pembuat Komitmen PPK Pelaksana Pengadaan Tanah Jalan Bebas Hambatan Medan Kuala Namu Tebing Tinggi
8.Pemerintah RI cq PPK Pelaksana Pengadaan Tanah Jalan Bebas Hambatan Medan Kuala Namu Tebing Tinggi
138 — 66
Bahwa pada Putusan No.2/Pdt/1993/G/PN.TTD pada keterangan saksi IITergugat II Kamsiah br.ButarButar memberikan keterangan pada alinea ke 3, 4,5 dan 6 sebagai berikut : Bahwa saksi pernah ke sawah tersebut dalam tahun1983 atas suruhan BM.Panjaitan untuk bekerja membersihkan sawah itudengan sarat selama dua tahun saksi boleh menanami padi tanpa sewa dansaksi tidak mendapat upah kemudian setelah itu, saksi mengontraknya selam 2tahun lagi dan belum lagi habis masa kontrak sawah itu telah dijualBM.Panjaitan
145 — 49
SuratKuasa Khusus cacat hukum dengan alasan bahwa sarat kuasa khususyang dibuat oleh para Penggugat tidak menyebutkan secara ringkas, jelasdan lengkap tentang obyek sengketa perkara yang dimaksudkan, selain itudalam surat kuasa khusus tersebut tidak menyebutkan secara jelas danlengkap identitas dan kedudukan para pihak (para Tergugat);2.
96 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa penerbitan Surat Keputusan Tata Usaha Negarain casu objek gugatan oleh Tergugat terhadap bagiantanah yang menjadi garapan Para Penggugat jelassangat merugikan Para Penggugat sebagai masyarakatyang telah lama menggarap, menduduki bahkan menanamtanaman diatas tanah tersebut, lagi pula penerbitansertifikat a quo sarat dengan perbuatan kolusi dannepotisme yang dilakukan oleh Tergugat dimanasertifikat Hak Guna Bangunan No. 02/Girian Indahatas nama Yayasan Doulos Diakonos diterbitkan padalahan tanah
103 — 40
sebagaimana diatur di dalam Pasal 53 Ayat 2 Huruf bUndang undang Nomor 9 Tahun 2004 dan bertentangan denganPeraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, tentang PemberianHakhak dan Pengumuman Data Fisik dan Dara Yuridis danPengesahannya, karena tidak melakukan penelitian dankecermatan dalam menerbitkan objek sengketa sertakeberadaan Sertipikat Hak Milik tersebut diatas tidak sahdan tidak mempunyai kekuatan hukum karena berasal dariproduk Surat Dasar/ Alas Hak Kepemilikan Atas Tanah yangCacat Hukum dan Sarat
VS
1 PT. BANK BTPN Cq. PT. BANK BTPN Tbk. MUR Area Palu 2 Pemerintah RI cq. Departemen Keuangan RI Cq. Kantor Pelayanan -Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Palu 3 Hj. YANTI / Hi. JONI (suami isteri) 4 Pemerintah Republik Indonesia Cq. ; Bank Indonesia (BI) Cq. Bank Indonesia Wilayah Palu dan atau pihak OJK
131 — 10
sedemikian idealnya harus secara cerdas, bijak dan kemanusiaandapat dipertimbangkan oleh tergugat , dan bukan justru secara kejam menerkammemangsa debitur / penggugat (dan mengabaikan asasi ekonomi debitur) yangsecara langsung/serta merta melakukan lelang yang curang dengan intrik harga yangtidak wajar untuk semata mengejar prestasi dilingkungan internal kerjanya tanpamemperhitungkan kewajaran harga objectumliis dan hanya sekedar untukterlunasinya hutang penggugat sebagai debitur, perouatan lelang yang sarat
Terbanding/Penggugat IX : FATUR RAHMAN
Terbanding/Penggugat VII : AGUS SALIM,
Terbanding/Penggugat V : SITI ASMARA,
Terbanding/Penggugat III : RATNA SITI HAWA,
Terbanding/Penggugat I : SITI CHAERONI,
Terbanding/Penggugat VIII : DARYANTO
Terbanding/Penggugat VI : , Ny. DEDEH,
Terbanding/Penggugat IV : , MUTIARA SRI HASTUTI,
Terbanding/Penggugat II : , SITI HARRIYAH,
Terbanding/Turut Tergugat I : PUSAT PEMBANGUNAN PEMBIAYAAN HUTAN PADA KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,
Terbanding/Turut Tergugat II : YOHANNES BUDI KRISTANTO, SH., Magister Kenotariatan,
Turut Terbanding/Tergugat II : KANTOR PERTANAHAN KOTA BOGOR,
120 — 98
Proses pemeriksaan perkara ini sarat denganpertimbangan yang tidak objektif, cenderung ceroboh, terkesan hanyamelihat kepetingan salah satu pihak, dan mengesampingkan faktafakta hukum serta melanggar ketentuan hukum acara yang berlaku. Atashal tersebut Pembanding/dahulu Tergugat memohon dengan segalahormat kepada Pengadilan Tinggi Jawa Barat melalui Majelis HakimTinggi yang memeriksa dan mengadili untuk kembali memeriksasecara menyeluruh secara seksama peristiwa yang terungkap.
24 — 21
TnkMenimbang, bahwa bukti P3 tidak dapat disesuaikan dengan aslinya,maka bukti tidak dapat memenuhi sarat formil, maka bukti tersebut harusdikesampingkan ;Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksikemuka persidangan yang bernama XXXXX, umur 45 tahun, Agama Islam,alamat Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung, hubunganteman kerja Pemohon;Menimbang, bahwa saksi kedua yang dimajukan Pemohon adalahXXXXX, umur 63 tahun, Agama Islam, pekerjaan pensiunan Kopolisian,betempat
1.MURSALAM
2.MULYADI
3.MAJID NENE
4.HALKING
Tergugat:
1.Yayasan Pendidikan Islam Qoimuddin YPIQ Baubau
2.Sekolah Tinggi Agama Islam STAI YPIQ Baubau dalam hal ini Pj. Ketua An. Drs. H. Abdul Majid, MM
172 — 87
Surat dimaksud menunjukkan bahwa Ketua YPIQ Baubau sangattidak memahami tugas dan tanggunjawab yang diembannya karena telahHalaman 4 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Padt.G/2020/PN Baumencampuradukan tugas yang melekat pada Senat sebagaimana diaturdalam STATUTA yang didalamnya telah sangat jelas dan rinci mengatur tatacara pertimbangan calon Ketua dan Pembantu Ketua khususnya pada Pasal32;15.Bahwa surat Nomor 06/YPIQ/X/2019 tanggal 10 Oktober 2019 dimaksudsangat sarat dengan kepentingan antara
582 — 556 — Berkekuatan Hukum Tetap
mmHGPasang dauer catheterPasang Maag slangInjectie meropenem 1 g IVAmbil informed concern (surat persetujuan operasi)Pasien tiba di RSDKT jam 14.00 WibSaya berangkat ke RSDKT dan menangani kondisi pasien sampai stabilsampai jam 14.00 Wib.Dalam persetujuan Operasi sudah saya jelaskan sesuai standaroperasional pabi, baik prosedur, komplikasi, perawatan pasca operasisampai kematian. pasien menolak dilakukan colostomy Dari sini jelas terlihat kondisi pasien sebelum operasi saat konsultasisemua memenuhi sarat
IRA DWI PURBASARI, SH.
Terdakwa:
AGUNG TRISNO YUWONO Bin H. SEOMARDI, BA
104 — 20
Rindu Alam tanggal 5 Oktober 2014, spesifikasi kapal panjang 27,50 m, lebar 8,00 m, tinggi 3,50 m dan sarat air rencana 3,00 m.
- 1 (satu) lembar copy Surat CV. Rindu Alam kepada PT. Borneo Aura Sukses, tanggal 28 Januari 2015 perihal Penawaran Pembuatan 1 (satu) unit tug boat dengan ukuran panjang 27,50 m, lebar 8,00 m dan tinggi 3,50 m berikut lampiran Specification of Tug Boat.
- 1 (satu) lembar copy Surat Keterangan Pembuatan Kapal TB BAS 07 dan BAS 09 tanggal 18 Mei 2015.
Rindu Alam tanggal 5 Oktober 2014, dua unit kapal tug boat spesifikasi kapal panjang 25,50 m, lebar 7,50 m, tinggi 3,00 m dan sarat air rencana 2,50 m.
- 1 (satu) lembar copy Surat CV. Rindu Alam kepada PT. Borneo Aura Sukses, tanggal 28 Januari 2015 perihal Penawaran Pembuatan 1 (satu) unit tug boat dengan ukuran panjang 25,50 m, lebar 7,50 m dan tinggi 3,00 m berikut lampiran Specification of Tug Boat.
29 — 1
Dan perluuntuk diketahui bahwa nominal gaji sebesar 25.000.000, (dua puluh limajuta rupiah) itu pun baru Pemohon Konpensi/ Tergugat Rekonpensiperoleh ditahun 2015 setelah mendapat promosi pekerjaan,sebelumnya gaji Pemohon lebih kecil dari jumlah tersebut.20.Bahwa pernyataan Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi dalamjawaban poin 12 (dua belas) sub c, sarat akan kebohongan.
74 — 35
Bahwa terdapat juga pada halaman 3 Pasal 5 KUASA DEBITURkepada BANK peryataan ini juga sarat dengan pelanggaran terhadap:Undang undang Republik Indonesia Nomor.8 Tahun 1999 TentangPerlindungan Konsumen BAB V KETENTUAN PENCANTUMANKLAUSULA BAKUPasal 1(1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yangditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat ataumencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atauperjanjian apabilad. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelakuusaha baik
BUDI SETIA MULYA, SH.,MH
Terdakwa:
TAUFIK AKBAR als TAUFIK bin M YUNUS
90 — 32
Bahkan Mahkamah Agung dalam Putusannyapada Perkara Nomor: 1531K/Pid.Sus/2010 dan Putusan Nomor:Halaman ke 55 dari 59 halalaman Putusan No.438/Pid.Sus/2021/PN Bkn.2591K/Pid.Sus/2010 secara berani menegaskan caracara Penyelidikan danPenyidikan seperti hal ini sarat dengan rekayasa dan pemerasan.Untuk itu Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim supayamembebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum;Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan/Pledooi ini Majelis Hakimmemberikan pendapat dan pertimbangan
181 — 70
Perdata No.160/Pdt.G/2012/PN.PBR53 Ayat 2 Huruf b UndangUndang Nomor: 9 Tahun 2004 danbertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 24 tahun1997, tentang Pemberian Hakhak dan Pengumuman Data Fisikserta Data Yuridis dan Pengesahannya, karena tidak melakukanpenelitian dan kecermatan dalam menerbitkan objek Sengketaserta keberadaan Sertipikat Hak Milik tersebut diatas TIDAK SAHdan TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM karena berasal dariProduk Surat Dasar / Alas Hak Kepemilikan Atas Tanah yang CACATHUKUM dan SARAT
97 — 55
dalil jawaban Tergugat 1 dalam pokok perkara pada point 10adalah sangat setuju Bahwa karena tanahtanah sengketa tetap dikuasai dandipertahankan oleh Para Tergugat tanpa alasan yang jelas yang tidak dapatdibenarkan secara hukum, maka wajar pula menurut hukum apabila ParaTergugat atau Siapapun juga yang memperoleh hak dari padanya, dihukumuntuk membagi waris tanah tanah sengketa dan menyerahkannya kepadaPenggugat sesuai dengan hak bagiannya masingmasing menurut hukumyang berlaku (hukum faraidh) tanpa sarat