Ditemukan 9446 data
65 — 35
terkait dalam tindak pidana korupsipembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro PLTMH TA.2010,pengadaan Jaringan Listrik Tahap I TA.2010 dan Pengadaan Jaringan ListrikTahap II TA.2011 pada Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Polewali Mandar;e Bahwa saksi bertugas pada SKPKD atau Keuangan Daerah yang bertugasmelakukan Ferifikasi atas permintaan penerbitan SP2D yang diajukan olehSKPD Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Polewali Mandar dana berasal dariAPBD P Tahun Anggaran 2010;e Bahwa saksi tahu sarat
untuk diperiksa terkait dalam tindak pidana korupsipembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro PLTMH TA.2010,pengadaan Jaringan Listrik Tahap I TA.2010 dan Pengadaan Jaringan ListrikTahap II TA.2011 pada Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Polewali Mandar;Bahwa saksi bertugas pada SKPKD atau Keuangan Daerah yang bertugasmelakukan Ferifikasi atas permintaan penerbitan SP2D yang diajukan olehSKPD Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Polewali Mandar dana APBDuntuk Tahun Anggaran 2011;Bahwa saksi tahu sarat
100 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
Padahaltanggal 11 Januari 2014 bertepatan hari Sabtu yang merupakan harilibur dan bukan hari kerja serta ditandatangani sekitar jam 23.30 diCikeas rumah pribadi Presiden, sehingga Permen ESDM 1/2014tersebut sarat dengan kepentingan politik dan telah mencenderaiprinsipprinsip keterbukaan, akuntabilitas, ketertiban dan kepastianhukum yang adil;Bahwa pada tanggal 25 Februari 2014, RUSAL melakukan kerjasama(MOU) dengan PT Arbaya untuk membangun Industri Pengolahan danPemurnian Bauksit di Indonesia.
106 — 62
tangan yang menurut undang undangmempunyai kekuatan bukti;e Ada Putusan Pengadilan sebelumnya yang sudah mempunyai kekuatan tetap; e Ada gugatan Provisionil yang dikabulkan;e Dalam sengketasengketa mengenai bezitrecht;Menimbang, bahwa terhadap petitum Para Penggugat angka 6 (enam) yaitumenyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upayaverzet, kasasi, perlawanan dan/atau peninjauan kembali (uit voerbaar bij voorraad),maka Mejelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada salah satu sarat
182 — 70
Perdata No.160/Pdt.G/2012/PN.PBR53 Ayat 2 Huruf b UndangUndang Nomor: 9 Tahun 2004 danbertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 24 tahun1997, tentang Pemberian Hakhak dan Pengumuman Data Fisikserta Data Yuridis dan Pengesahannya, karena tidak melakukanpenelitian dan kecermatan dalam menerbitkan objek Sengketaserta keberadaan Sertipikat Hak Milik tersebut diatas TIDAK SAHdan TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM karena berasal dariProduk Surat Dasar / Alas Hak Kepemilikan Atas Tanah yang CACATHUKUM dan SARAT
30 — 1
Dan perluuntuk diketahui bahwa nominal gaji sebesar 25.000.000, (dua puluh limajuta rupiah) itu pun baru Pemohon Konpensi/ Tergugat Rekonpensiperoleh ditahun 2015 setelah mendapat promosi pekerjaan,sebelumnya gaji Pemohon lebih kecil dari jumlah tersebut.20.Bahwa pernyataan Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi dalamjawaban poin 12 (dua belas) sub c, sarat akan kebohongan.
78 — 35
Bahwa terdapat juga pada halaman 3 Pasal 5 KUASA DEBITURkepada BANK peryataan ini juga sarat dengan pelanggaran terhadap:Undang undang Republik Indonesia Nomor.8 Tahun 1999 TentangPerlindungan Konsumen BAB V KETENTUAN PENCANTUMANKLAUSULA BAKUPasal 1(1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yangditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat ataumencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atauperjanjian apabilad. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelakuusaha baik
143 — 141
Bahwa dalam menyusun suatu gugatan harus memenuhiketentuanketentuan yang telah diwajibkan oleh Hukum Acara Perdatamengenai syarat formil dan sarat materil dari suatu gugatan.Sesunggugnya Gugatan para Penggugat sudah tidak sempurna dan cacathukum.
100 — 61
dalil jawaban Tergugat 1 dalam pokok perkara pada point 10adalah sangat setuju Bahwa karena tanahtanah sengketa tetap dikuasai dandipertahankan oleh Para Tergugat tanpa alasan yang jelas yang tidak dapatdibenarkan secara hukum, maka wajar pula menurut hukum apabila ParaTergugat atau Siapapun juga yang memperoleh hak dari padanya, dihukumuntuk membagi waris tanah tanah sengketa dan menyerahkannya kepadaPenggugat sesuai dengan hak bagiannya masingmasing menurut hukumyang berlaku (hukum faraidh) tanpa sarat
BUDI SETIA MULYA, SH.,MH
Terdakwa:
TAUFIK AKBAR als TAUFIK bin M YUNUS
92 — 33
Bahkan Mahkamah Agung dalam Putusannyapada Perkara Nomor: 1531K/Pid.Sus/2010 dan Putusan Nomor:Halaman ke 55 dari 59 halalaman Putusan No.438/Pid.Sus/2021/PN Bkn.2591K/Pid.Sus/2010 secara berani menegaskan caracara Penyelidikan danPenyidikan seperti hal ini sarat dengan rekayasa dan pemerasan.Untuk itu Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim supayamembebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum;Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan/Pledooi ini Majelis Hakimmemberikan pendapat dan pertimbangan
110 — 68
Bahwa dalil jawaban yang di ajukan para tergugat, turut tergugat, turut tergugat II, turut tergugat IV, turut tergugat V, turut tergugat VI padapoin 8, para penggugat menanggapinya bahwa jual beli tanah warisanberdasarkan kesepakatan sebagian ahliwaris adalah tidak sah karenatidak memenuhi sarat jual beli tanah warisan , apalagi penggugat adalahanak lakilaki yang hak warisnya lebin besar dari pada saudaraHim. 34 dari 81 him, Put.
121 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
Permata Baloi, BlokC2, Nomor 128, Baloi Indah, Lubuk BajaKota Batam, sehingga sangatdiragukan kedudukan dan kapasitas Para Penggugat untuk mengajukangugatan Perselisihan hak terhadap Tergugat (satu), karena sesuaidengan Hukum Acara Perdata yang menjadi sarat formil dari gugatanadalah kelengkapan identitas Para pihak, sehingga gugatan ParaPenggugat yang diajukan kepada Tergugat (satu) adalah gugatan errorin persona (Cacat Formil) karena Identitas tergugat (satu) salah bukanidentitas yang sebenarnya
94 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwasanya mungkin ia tidakmembaca sarat itu, hal itu menjadi tanggungjawabnya sendiri ia dianggapsepantasnya membaca suratsurat yang diterimanya dalam waktu yangHal. 52 dari 67 hal. Put. No. 1727 K/Pid.Sus/2016sesingkatsingkatnya. Tulisan di atas menunjukkan bahwa R.
1.Drs. Morlan Simanjuntak, S.H., M.H.
2.Morlan Simanjuntak
Tergugat:
GUBERNUR RIAU
Intervensi:
ANATONA NAZARA
238 — 182
., M.H.) dari Keanggotaan PDI Perjuanganadalah tindakan sepihak, melawan hukum atau sangat tendesiusbahkan sarat kepentingan, hal tersebut terlihat secara jelas pada poin5 (lima) yang berbuny! :Bahwa sesungguhnya sikap, tindakan dan perbuatan Sdr. Drs. MorlanSimanjuntak, S.H., M.H.
99 — 16
desaatau Lurah kemudian baru bisa diterbitkan surat pengoperan hakoleh Camat atau Notarise Bahwa Syaratsyarat agar dapat dibuatnya surat pengakuan hakatas tanah adalah adanya saksi batas bidang tanah yangmembutuhkan tanda tanga di surat pengakuan hak dan adanyabukti dasar penguasaan tanahe Bahwa masyarakat tidak boleh meminta dibuatkan suratpengakuan hak kepada Kepala Desa namun apabila ada orangatau Individu yang berkepentingan meminta dibuatkan suratpengakuan hak kepada kepala desa boleh saja dengan sarat
135 — 88
Azevedopratama.Halaman 50 dari 96 halaman Putusan Nomor 9/P/FP/2016/PTUNJKT.Berdasarkan hal tersebut diatas, maka dalil PEMOHON yangmenyatakan bahwa ada pengbungkaman sikap kritis PEMOHON,sarat kepentingan dan Tendensius adalah suatu pendapat yangmengadaada karena terbukti bahwa pelaksanaan Audit dilakukansecara Objektif dengan melakukan audit terhadap seluruh kegiatandi Direktorat Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi.Setelah masa audit berakhir, Tim Auditor menyusun Notisi Audit dandisampaikan
52 — 20
Kecamatan PancaRijang Kabupaten Sidrap dengan batasbatas sebagai berikut :Sebelah utara : Tanah NamriSebelah Timur : Tanah Pak AdamSebelah Selatan : Jalan MawarSebelah Barat > Tanah NarunSedangkan pada batas sebelah Sarat dalam kenyataan dilokasi adalahberbatasan dengar, tanah Abd.Jabbar bukan tanah Harun;Sehingga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1149K/Sip/1975 menyatakan "Letak objek harus disebutkan secara lengkap jelasdan tegas.
63 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
PenggunaAnggaran/Pengguna Barang bertanggung jawab dari segiadministrasi, fisik, keuangan dan fungsional ataspengadaan barang/jasa yang dilaksanakannya ;Bahwa sesuai Pasal 9 ayat (5) Keppres No. 80 Tahun2003, Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran sebelummenetapkan penerima dana Block Grant seharusnyameneliti atau) mengecek calon penerima dana BlockGrant tersebut karena salah satu tanggungjawab KuasaPenggunaan Anggaran adalah dari segi administrasi,fisik, keuangan, yaitu visitasi lapangan = yangmerupakan sarat
298 — 196
Dalam hubungannya dengan sengketa /n /itis, Tergugattidak cermat dalam menerbitkan Objek Sengketa, selama Penggugatbekerja sebagai Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan baik diBanjarmasin maupun di Surabaya sarat akan prestasi. Sehingga tidak adaalasan apapun Tergugat memberhentikan Penggugat dengan kurang dari2 tahun, yang jelasjelas melanggar Pasal 116 ayat (1) UndangUndangNomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
62 — 15
dan apakah pemberian Hibahnya sah secara hukum.Dan oleh karena semua dalil gugatan Para Tergugat Rekonpensi sarat denganrekayasa dan tidak memiliki nilai pembuktian secara Hukum maka patutlah kiranyagugatan Para Tergugat Rekonpensi? Para Penggugat ditolak. Dan untuk ituterhadap penguasaan fisik harta warisan pewaris seluas 616 m? yang dikuasai olehPara Tergugat Rekonpensi, maka sisa tanah yang dikuasa oleh Para tergugatRekonpensi seluas 616 m?
59 — 22
oleh saksi Nurhim AlsAim idak haji ;Bahwa saksi meminjamkan Speedboat milik saksi tersebut kepada saksiNurhim Als Aim lalu saksi pergi sholat ke masjid dan sepulangnya dari sholatmagrib saksi berpapasan dengan saksi Nurhim Als Aim sambil bertanyadimana Boat jawab saksi Nurhim Als Aim ada di depan rumah pak hajikemudian sesampainya di rumah saksi melihat speedboat milik saksitersebut dalam keadaan penuh muatan barang ;Bahwa saksi menelpon saksi Nurhim Als Aim dengan berkata Apa IsiSpeedboat tu kok Sarat