Foto copy surat pemberitahuan perkembangan hasil penelitian laporan No.Pol.B/567/1X/2009/Polres, tanggal : 12 September 2009, yang telah disesuaikan denganaslinya, diberi tanda P7;. Foto copy surat permohonan sertipikat tanah sawah atas nama B. Supri Sucik,Nomor: 39/PPAT.TGS/IX/1998 tanggal : 28 September 1998 berikut lampirannyaberupa Akta Hibah No.39/Tegalsiwalan/1998 tanggal 28 September 1998, yang telahdisesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P8;.

Marjoyo Pamuk, (anak lakilaki);567. Rts. Rosmani binti Raden H. Marjoyo Pamuk, (anak perempuan);8. Rd. Subandrio bin Raden H. Marjoyo Pamuk, (anak lakilaki);9. Rd. Khairil Anwar bin Raden H. Marjoyo Pamuk, (anak lakilaki);10.Rd. lbnu Holdun bin Raden H. Marjoyo Pamuk, (anak lakilaki);11.Rts. Eliana binti Raden H. Marjoyo Pamuk, (anak perempuan);12.Ahli waris pengganti dari Alm. Raden Cecep Maryadi bin Raden H. MarjoyoPamuk, yaitu:12.1. Rd. Rery Zeinmalendra bin Rd.

Yakni dibuktikan dengandikeluarkannya Nota Anjuran oleh Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiSerang Nomor : 567/740/2011 tertanggal 24 Maret 2011. Dengandemikian gugatan ini dapat diperiksa oleh Pengadilan WHubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Serang; (Bukti P1);. Bahwa Penggugat adalah Pekerja PT.

BuktiP6 : Photo Copy (Sesuai dengana aslinya) Surat Kepala DinasTenaga Kerja Kota Bengkulu Nomor560/149/567/D.NAKER/2019 tanggal 8 Mei 2019 PerihalAnjuran;Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P1 sampai dengan P6tersebut telah dicocokkan aslinya dan telah di beri meterai dengan cukup;Halaman 15 dari 38 halamanPutusan Nomor 9/Pdt.SusPHI/2019/PN BglMenimbang, bahwa selain Bukti Surat, Penggugat menghadirkan3(tiga) orang saksi dipersidangan yang telah disumpahberdasarkanagamanya yang pada pokoknya memberikan

Gatot Subroto No. 96 Bandung.Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :1.Bahwa Saksi kenal Terdakwa sejak tahun 2013 di Seskoad, sebatas dalamhubungan kedinasan antara atasan dan bawahan dan tidaka ada hubungankeluarga.Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa memiliki dan menyimpansenjata api ilegal dan baru mengetahui setelah ada surat pelimpahan ari poldaJabar Nomor : B/3600/VII/2014/Dit Reskrimun tanggal 15 Juli 2014 tentangLaporan Polisi Nomor : LPA/567/VI/2014/jabar tanggal 25 Juni 2014

05/ORG/DPC.K4/TT/IV/2010, tertanggal 12 April 2010).Bahwa pada bulan Juni 2010 di Sei Rampah Penggugat dan Tergugatdihadapan Mediator Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja danKoperasi Kabupaten Serdang Bedagai telah melakukan perundingan Mediasiuntuk membahas perselisihan antara Para Penggugat dengan Tergugatnamun tidak ada menghasilkan kesepakatan;Bahwa selanjutnya Mediator Hubungan Industrial dari Dinas Tenaga Kerjadan Koperasi Kabupaten Serdang Bedagai telah mengeluarkan AnjuranNo.18.15/567

Pelaksanaan UndangUndang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewahsebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 18 Tahun 2000, sebagaimana telah diubah denganPeraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2002, antara lain diaturbahwa atas pemberian cumacuma, Dasar Pengenaan Pajakdihitung berdasarkan Nilai Lain yang ditetapkan oleh MenteriKeuangan;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf b Keputusan MenteriKeuangan Nomor 567

CPI tanggal 14 Oktober 2008 perihal permohonanperpanjangan izin SBF Bioremediasi di Area SLN dan Kep MenKLH Nomor 567 Tahun 2006 di SBF Mutiara ;. Surat PT. CPI tanggal 26 Febrruari 2009 perihal permohonanperpanjangan izin operasi Kotabatak di SLS, dan Kep MenKLH Nomor 136 Tahun 2007 yang habis masa berlakunya ;. Surat PT. CPI tanggal 20 Febrruari 2009 perihal permohonanperpanjangan izin operasi SBF Libo dan Kep Men KLH Nomor233 Tahun 2007 yang habis pada tanggal 7 Mei 2009 ;. Surat PT.

Ilham Malik, M.Sc (Asdep UrusanAdministrasi Pengendalian Limbah B3) ;:1 rangkap copy KepMen LH No. 567 Tahun 2006tentang Izin Pengolahan Tanah TerkontaminasiMinyak Secara Biologis Eksitu di Lokasi Mutiara SBFKepada PT CPI tanggal 8 Desember 2006 ;:1 rangkap copy Permohonan Perpanjangan IzinPengolahan Tanah Terkontaminasi Minyak di MutiaraSBF. No. 2742/RBI/2008 Rumbai, 14 Oktober 2008ditujukan kepada Deputi IV Bidang Pengelolaan B3dan Limbah B3 Up.

CPI tanggal 14 Oktober 2008 perihal permohonanperpanjangan izin SBF Bioremediasi di Area SLN dan Kep MenKLH Nomor 567 Tahun 2006 di SBF Mutiara ;. Surat PT. CPI tanggal 26 Pebrruari 2009 perihal permohonanperpanjangan izin operasi Kotabatak di SLS, dan Kep Men KLHNomor 136 Tahun 2007 yang habis masa berlakunya ;. Surat PT. CPI tanggal 20 Febrruari 2009 perihal permohonanperpanjangan izin operasi SBF Libo dan Kep Men KLH Nomor 233Tahun 2007 yang habis pada tanggal 7 Mei 2009 ;. Surat PT.

Ilham Malik, MSc (Asdep Urusan AdministrasiPengendalian Limbah B3) ;: 1 rangkap copy KepMen LH No. 567 Tahun 2006 TentangIzin Pengolahan Tanah Terkontaminasi Minyak SecaraBiologis Eksitu di Lokasi Mutiara SBF Kepada PT CPItanggal 8 Desember 2006 ;1. rangkap copy Permohonan Perpanjangan IzinPengolahan Tanah Terkontaminasi Minyak di Mutiara SBF.No. 2742/RBI/2008 Rumbai, 14 Oktober 2008 ditujukankepada Deputi IV Bidang Pengelolaan B3 dan Limbah B3Up.

; Pertimbangan tentang Keberadaan Pembuktian (hal. 27 s/d 34 putusantanggal 16 Desember 2008), disebutkan bahwa buktibukti PemohonKasasi adalah bukti berlabel Penggugat (Bukti P) ; Adanya Surat Majelis Rakyat Papua (MRP) tertanggal 11 Desember2008 Nomor 567/595/MRP/2008, yang menegaskan bahwa HukumAcara yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim Pengadilan NegeriJayapura telah diperiksa perkara baru ;Bahwa kesalahan penerapan hukum acara ini telah memberikankedudukan sebagai Tergugat akan tetapi hakhak

Bahwa Lembaga Majelis Rakyat Papua sebagai Representasi KeterwakilanRakyat Papua telah memperingatkan kepada Majelis Hakim PengadilanNegeri Jayapura mengenai tata cara pembuktian yang dilakukan oleh MajelisHakim Pengadilan Negeri Jayapura Aman Barus, SH dkk) namun tidakdigubris, dengan surat No.567/595/ MRP/2008 tanggal 11 Desember 2008 ;Tentang Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura yangsemaunya sendiri menyatakan ada pengakuan di persidangan pada hal secarategastegas Pemohon

Bekasi dan telah dikeluarkan anjuran No. 567/2097/HISyaker/VI/2015 tanggal 22 Juni 2015 yang pada intinya menganjurkan sebagai berikut :Agar Pengusaha PT. Karuna mempekerjakan kembali Sdr. Suranto dkk (161orang).a. Agar Pengusaha PT. Karuna memanggil kembaliSdr. Suranto dkk (161 orang) tersebut pada butir1 di atas untuk bekerja kembali paling lambat 10(sepuluh) hari kerja setelah menerima anjuran ini.b. Agar pekerja Sdr.

UndangUndang No. 2 tahun 2004, mediator menerbitkan anjuran secara tertuliskepada kedua belah pihak melalui surat nomor : 567/2097/HISyaker/V1/2014 tanggal 22 Juni 2015;Bahwa terhadap anjuran tersebut pekerja melalui PUK SPKEPSPSI PT. Karuna menjawab melalui surat nomor : 024/B/PUKSPKEP/SPSI/K/VI/2015 tanggal 23 Juni 2015 perihal Jawaban Anjuran yangisinya menyatakan menerima isi anjuran, sedangkan pihak perusahaanPT.

Mediator No :567/2097/HISyaker/X/2015 Tanggal 22 Juni 2015, yang pada intinyaTERGUGAT menolak melaksanakan Anjuran yang diterbitkan Mediatordengan alasan Anjuran yang dikeluarkan Dinas Tenaga Kerja Dan TransmigrasiKab. Bekasi sangat memberatkan TERGUGAT;10.

Perihal : Jawaban atas AnjuranNo.567/2097/HSyaker/VI/2015 tanggal 22 Juni 2015.Kutipan Pasal 140 s/d Pasal 142 UU No.13 Tahun 2003Tentang Ketenagakerjaan.Salinan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan TransmigrasiRepublik Indonesia No. KEP.232/MEN/2003 Tentang AkibatHukum Mogok Kerja yang Tidak Sah.Surat Keterangan No.068/HRD.//Ket. /V/2013 Tertanggal 20Mei 2013. yang menerangkan bahwa Karyawan PT.KARUNA yang bernama BONAH Jabatan Operator BagianBale Cover adalah Karyawan Tetap PT. KARUNA.540.

Bukti T540: Surat Anjuran Disnakertrans No. 567/3656/HISyaker/XII/2014 atas nama Ahmad Subur Dkk.Menimbang, bahwa kuasa Tergugat selain mengajukan surat bukti yang diberitanda T 1 sampai dengan T 540 tersebut, telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksiyaitu bernama : 1. DANI YUDHIANTO, dan 2. BUDIYONO, dan saksisaksi tersebutmasingmasing telah memberikan keterangannya dengan di bawah sumpah yang padapokoknya sebagai berikut :Saksi : DANI YUDHIANTO,Bahawa saksi bekerja di PT.

Bhineka Karya Manunggal;Bahwa gugatan ini sudah dilengkapi dengan Risalah PenyelesaianPerselisihan Hubungan Industrial Nomor 567/8/III/2016/HIS tanggal 14Maret 2016 sehingga sudah memenuhi ketentuan yang diatur dalamUndang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian PerselisihanHubungan Industrial;Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 81 Undang Undang Nomor 2 Tahun2004 tentang Penyelesaian Perselisihnan Hubungan Industrial, gugatandapat diajukan pada Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri

sebagaimana tertuangdalam risalah perundingan tanggal 13 Januari 2016, tanggal 18 Januari2016, tanggal 3 Februari 2016, dan tanggal 10 Februari 2016, akan tetapigagal menyelesaikan perselisihan secara damai;Bahwa atas persoalan tersebut Para Penggugat dan Tergugat sudahmeminta bantuan Mediator di kantor Dinas Tenaga kerja dan TransmigrasiKabupaten Karawang, akan tetapi perundingan tersebut juga gagalmenyelesaikan perselisinan secara damai sehingga keluar Surat Anjurandari lembaga mediasi Nomor 567

Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, diberi tanda P1;Fotocopy Risalah Perundingan, diberi tanda P2;Fotocopy Anjuran Nomor : 567/173/III/Disnaker/2020, diberi tanda P3;Fotocopy rekening Koran Penggugat, diberi tanda P4;ae & bfFotocopy kwitansi biaya denda yang diminta oleh Tergugat kepada Penggugat,diberi tanda P5;Fotocopy Surat keterangan sakit tanggal 17 Desember 2019, diberi tanda P6;Fotocopy surat keterangan sakit tanggal 21 Desember 2019, diberi tanda P7;Fotocopy Memo Internal ganti

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang Undang 2/2004,menyatakan:Pengajuan gugatan yang tidak dilampiri risalah penyelesaian melaluimediasi atau konsiliasi, maka hakim Pengadilan Hubungan Industrial wajibmengembalikan gugatan kepada Penggugat;Pada tanggal 9 Desember 2013, Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasimenerbitkan Surat Nomor 567/3216HIJS/XII/2013 tentang Anjuran, dandisusul pada tanggal 6 Januari 2014, Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasimenerbitkan Risalah Mediasi.

Nomor 320 K/Pdt.SusPHI/2016mengeluarkan Surat Nomor 567/3216HIJS/XII/2013 tanggal 9 Desember2013, namun Tergugat menolak anjuran tersebut melalui Surat Nomor037/SPP/XII/2013 tanggal 16 Desember 2013;Dikarenakan upaya perundingan bipartit dan mediasi belum menghasilkankesepakatan, serta Tergugat tidak pernah menghimbau ataumengumumkan atau memanggil secara tertulis kepada para Penggugatuntuk bekerja hingga gugatan dalam perkara a quo diajukan ke PengadilanHubungan Industrial, maka Tergugat sudah nyatanyata

Bahwa untuk meyakinkan keakuratan batasbatas tanah milik, PihakPenggugat juga sudah melakukan permohonan rekonstruksi pengukuranulang/pengembalian batas terhadap ke 4 ( empat ) bidang lahan milikPenggugat yakni Sertifikat Hak Milik No 416/Curug Wetan, Sertifikat Hak MilikNo 417/Curug Wetan dan Sertifikat Hak Milik 00477/Curug Wetan sertaSertifikat Hak milik 00478/Curug Wetan, yang kemudian oleh Tergugat lllsendiri berdasarkan suratnya No. 567/36.03/II/2016 tanggal 3 Maret 2016menyatakan sebagai berikut

Bahwa jika PENGGUGAT lebih teliti dalam mempelajari danmemahami isi surat Nomor: 567/36.03/111/2016 tanggal, 03 Maret2016, maka terdapat fakta yuridis,yang dapat meragukan keabsahansurat a quo, baik menyangkut isi (kKontennya), bentuk surat maupuntanggal dikeluarkannya surat dimaksud.

SPMURT/2002931/567/ tidak lagi dijadikan acuan dalam penyusunan mtujuannya).Untuk pembayaran dana penunjang kegiatan Pimpinan DPI1 Sebesar Rp. 56.207.800, yaitu pembayaran angstMei 2002 (DANA MOBILITAS).2 Dana taktis Pimpinan DPRD Kota Bogor guna nRp. 7.500.000, (pengeluaran dimaksud tidak dapdari bukti pengeluaran dan dari tujuan penggunaan:tujuan kinerja DPRD menjadi mitra pemerintpemerintahan mewakili kepentingan masyarakat).Untuk pembayaran dana penujang kegiatan Pimpinan DPRyaitu untuk penghasilan

SPMURT/2002931/567/tanggal 11 Maret 2002atas nama H.M.

oleh Tergugat kepada Para Penggugat;Bahwa selama dalam proses ditingkat Mediasi Perselisihan PemutusanHubungan Kerja( PHK ), Para Penggugat selalu bersikap koperatif denganselalu datang untuk menghadiri undangan/panggilan Mediator untukdilaksankan Mediasi, Para Penggugat dalam Mediasi juga selalumenawarkan penyelesaian yang baik melalui musyawarah mufakat, akantetapi Tergugat tidak merespon itikad baik dari Para Penggugat, karenatidak ada kesepakatan akhirnya Mediator menerbitkan anjuran Nomor :567

kuasa Hukumnya sepakat untukmelimpahkan kepada Dinas Tenaga Kerja kabupaten Bekasisesuai Pasal 3ayat (3) jo Pasal 4 ayat (1) UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 tentangPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrilal;Bahwa pada tanggal 28 Maret 2018 Kuasa hukum Tergugat melimpahkandan mencatatkan Surat Permohonan Mediasi ke Dinas Tenaga KerjaKabupaten Bekasi;Bamwa telah terjadi mediasi namun tidak ada kesepakatan untukmenyelesaikan masalah ini sehingga Disnaker Kabupaten Bekasimengeluarkan anjuran nomor 567

:Halaman 91 dari 108 Putusan 246/Pdt.SusPHI/2018/PN.BdgMenimbang, bahwa terhadap perkara a quo telah diupayakanpenyelesaian melalui proses bipartit namun tidak bersepakat sehinggadilanjutkan penyelesaiannya melalui proses Mediasi dan Mediator Dinas TenagaKerja Kabupaten Bekasi mengeluarkan anjuran nomor 567/3207/Disnakertertanggal 31 Mei tahun 2018 dan terhadap anjuran tersebut Majelis Hakimberpendapat bahwa anjuran adalah suatu proses hukum di luar peradilansehingga tidak mengikat Majelis Hakim

Babelberdasarkan surat pernyataan pelepasan/peyerahan penguasaan fisiktanah dengan No.567/ SP4PAT/BI/IX/2009 tanggal 16 SeptemberHalaman 9 Putusan No.04/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Pgp2009 Dengan Berita Acara Nomor : 30/BA.Pemby/PTKP/ 2009sebesar Rp.639.424.000, (enam ratus tiga puluh sembilan juta empatratus dua puluh empat ribu Rupiah,) yang diterima oleh YULIYANTO;Photo copy Petikan Keputusan Bupati Bangka Tengah Nomor :821.23/145/IV/ 2006 Tanggal 23 Mei 2006 dan Lampiran KeputusanBupati Bangka Tengah

Babelberdasarkan surat pernyataan pelepasan/peyerahan penguasaan fisiktanah dengan No.567/ SP4PAT/BI/IX/2009 tanggal 16 September2009 Dengan Berita Acara Nomor : 30/BA.Pemby/PTKP/ 2009sebesar Rp.639.424.000, (enam ratus tiga puluh sembilan juta empatratus dua puluh empat ribu Rupiah,) yang diterima oleh YULIYANTO;Photo copy Petikan Keputusan Bupati Bangka Tengah Nomor :821.23/145/IV/ 2006 Tanggal 23 Mei 2006 dan Lampiran KeputusanBupati Bangka Tengah Nomor : 821.23/145/IV/2006 Tanggal 23 Mei2006

Babel berdasarkansurat pernyataan pelepasan/peyerahan penguasaan fisik tanah denganHalaman 177 Putusan No.04/Pid.Sus/TPK/2016/PN.PgpNo.567/ SP4PAT/BI/IX/2009 tanggal 16 September 2009 Dengan BeritaAcara Nomor : 30/BA.Pemby/PTKP/ 2009 sebesar Rp.639.424.000,(enam ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus dua puluh empat ribuRupiah,) yang diterima oleh YULIYANTO;Photo copy Petikan Keputusan Bupati Bangka Tengah Nomor821.23/145/IV/ 2006 Tanggal 23 Mei 2006 dan Lampiran Keputusan BupatiBangka Tengah

Babelberdasarkan surat pernyataan pelepasan/peyerahan penguasaan fisiktanah dengan No.567/ SP4PAT/BI/IX/2009 tanggal 16 September2009 Dengan Berita Acara Nomor : 30/BA.Pemby/PTKP/ 2009 sebesarRp.639.424.000, (enam ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus duapuluh empat ribu Rupiah,) yang diterima oleh YULIYANTO;Halaman 192 Putusan No.04/Pid.Sus/TPK/2016/PN.PgpPhoto copy Petikan Keputusan Bupati Bangka Tengah Nomor :821.23/145/IV/ 2006 Tanggal 23 Mei 2006 dan Lampiran KeputusanBupati Bangka Tengah

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (1) UU 2/2004, menyatakan :Pengajuan gugatan yang tidak dilampiri risalah penyelesaian melalui mediasiatau konsiliasi, maka hakim Pengadilan Hubungan Industrial wajibmengembalikan gugatan kepada penggugat.Pada tanggal 9 Desember 2013, Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasimenerbitkan Surat Nomor 567/3216HIJS/XII/2013 tentang Anjuran, dandisusul pada tanggal 6 Januari 2014, Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasimenerbitkan Risalah Mediasi.

Nomor0168/SISGT/Corp/X/2013, yang intinya Pemberitahuan BerakhirnyaHubungan Kerja.Terhadap pemberitahuan pengakhiran hubungan kerja tersebut, paraPenggugat telah berupaya untuk merundingkan dengan Tergugat, namuntidak berhasil mencapai penyelesaian, hingga akhirnya Tergugat diupayakanpenyelesaian melalui medasi di Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi.Upaya mediasi tidak pula menghasilkan penyelesaian, sehingga PegawaiMediator Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasimengeluarkan Surat Nomor 567

sadar tanpa adanya tekanan maupun paksaan, maka dengandemikian hal ini haruslah diartikan Para Penggugat telah dengan sadarmelepaskan haknya yang mana azas kebebasan berkontrak sebagaimana diaturdalam Pasal 1328 KUHPerdata;Bahwa benar perselisihan hubungan industrial antara Tergugat dengan ParaPenggugat telah diupayakan melalui perundingan bipartit maupun mediasi, akantetapi tidak mencapai kesepakatan, sehingga kemudian Mediator pada DinasTenaga Kerja Kota Bekasi telah mengeluarkan anjuran Nomor : 567

Penggugat melalui kuasanya telah mengajukanreplik tertanggal 21 September 2015.Menimbang, bahwa Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan dupliktertanggal 28 September 2015.140Menimbang, bahwa Para Penggugat melalui kuasanya telah siap mengajukansuratsurat bukti tertulis yang telah dibubuhi meterai cukup dan dilegalisir sesuaidengan asli dan fotocopynya diberi tanda P1 s/d P415 berupa :1.Bukti P1 : Fotocopy dari copy Anjuran hasil Mediasi di Dinas Tenaga Kerjadan Transmigrasi Kota Bekasi nomor 567

111.139.020Jalan37 567 Tanah Kosong Dipinggir 377,12 m2 65.618.880Jalan38 568 Tanah Kosong Dipinggir 200,23 m2 34.840.020Jalan39 569 Tanah Kosong Dipinggir 402,20 m2 69.982.800Jalan40 570 Tanah Kosong Dipinggir 201,97 m2 35.142.780Jalan41 571 Tanah Kosong Dipinggir 202,54 m2 35.241.960Jalan42 572 Tanah Kosong Dipinggir 203,12 m2 35.342.880Jalan43 573 Tanah Kosong Dipinggir 162,56 m2 28.285.440Jalan44 574 Tanah Kosong Dipinggir 445,91 m2 77.588.340Jalan45 575 Tanah Kosong Dipinggir 203,99 m2 35.494.260Jalan46

dalam Register Tanah Nomor: 518 Folio Nomor: 74,

dibuatkan 3 (tiga) Akte Jual Beli atas nama Turut Terbanding semula Tergugat II, yaitu: Akte Jual Beli Nomor: 1/2015 tertanggal 2 Februari 2015, Yaitu tanah seluas 14.383 M2 (empat belas ribu tiga ratus delapan puluh tiga meter persegi) yang terdaftar dalam Register Tanah Nomor: 568 Folio Nomor: 81, Akte Jual Beli Nomor: 2/2015 tertanggal 9 Februari 2015, yaitu tanah seluas 34.732M2 (tiga puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh dua meter persegi) yang terdaftar dalam Register Tanah Nomor: 567