Ditemukan 61386 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Farmasi
Putus : 08-08-2011 — Upload : 07-12-2012
Putusan PN KEDIRI Nomor 188/Pid.B/2011/PN.Kdr
Tanggal 8 Agustus 2011 — ANDRIAS KRISTIANTO Bin ARIANTO
253
  • saksi serta terdakwa di persidangan;Telah memperhatikan barang bukti ;Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan tuntutan(requisitoir) yang dibacakan di persidangan pada tanggal 11 Juli 2011, pada pokoknyamenuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri yang memeriksa dan mengadiliperkara ini memutuskan sebagai berikut :1 Menyatakan terdakwa ANDRIAS KRISTIANTO Bin ARIANTO bersalah melakukan Tindak Pidana Tanpa Keahlian Dan Kewenangan Dengan Sengaja MengedarkanSediaan Farmasi
    diajukan di persidangan oleh Penuntut Umumberdasarkan surat dakwaannya No.PDM 97/KDIRI/05/2011, sebagai berikut:DAKWAAN KESATU : Bahwa terdakwa ANDRIAS KRISTIANTO Bin ARIANTO pada hari Senin, tanggal 26April 2011 Sekira Pukul 12.00 WIB atau setidaktidaknya pads suatu waktu dalam tahun 2011bertempat di halte Bus di depan Alunalun Kota Kediri atau setidaktidaknya pada suatutempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri, yang dengansengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi
    Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ataualat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau pesyaratan keamanan, 16khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat 2 dan ayat 3 ,Menimbang , bahwa terhadap unsur kedua, Majelis Hakim akan mempertimbangkansebagai berikut:Menimbang , bahwa perbuatanperbuatan yang ada dalam unsur ini adalah bersifatalternatif , artinya apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terpenuhi , maka terpenuhipula
    unsur kedua ini;Menimbang , bahwa dalam pasal 98 ayat 2 UU No.36 tahun 2009 disebutkan sebagaiberikut: Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan,menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiatobat;Menimbang , bahwa dalam pasal 98 ayat 3 UU No.36 tahun 2009 disebutkan sebagaiberikut: Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaransediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan
    ;Menimbang , bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut, dan juga berdasarkanberita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik, sebagaimana telah diuraikan diatas, makaTerdakwa telah terbukti tanpa hak dan tanpa kewenangan dengan sengaja mengedarkansediaan farmasi yang tidak memenuhi standard dan persyaratan keamanan, kemanfaatan, danmutu;Menimbang , bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, makaMajelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terbukti ;Menimbang , bahwa oleh karena
Register : 17-07-2018 — Putus : 10-09-2018 — Upload : 10-09-2018
Putusan PN MAROS Nomor 136/Pid.Sus/2018/PN Mrs
Tanggal 10 September 2018 — Penuntut Umum:
ST. HAJANI, SH.
Terdakwa:
ASRI ARMANSYAH Alias ASRI Bin H. MARSUKI
423
  • Marsukiterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi persyaratan keamanan ;
  • Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 1 (satu) bulan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan;
  • Menetapkan masa penangkapan dan penahanan
    Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yangtidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiatatau kemanfaatan dan mutu sebagaimana tersebut dalam dakwaanKedua kami;2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ASRI ARMANSYAH Als. ASRIBin H.
    106ayat (1) Undangundang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yaitusediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelahmendapat izin edar ;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 197 Jo.
    Maros, Kab.Maros atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasukdalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros, dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatanyang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiatHalaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor136/Pid.Sus/2018/PN.
    Pasal 98ayat (2) Undangundang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yaitusetiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarangmengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkanobat dan bahan yang berkhasiat obat serta Pasal 98 ayat (3) yaituketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi,pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standarmutu pelayanan farmasi yang ditetaokan dengan Peraturan Pemerintah ;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur
    Marsukiterbukti secarasah dan meyakinkan bersalan melakukan tindak pidana dengan sengajamengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi persyaratan keamanan ;2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjaraselama 1 (Satu) Tahun dan 1 (Satu) bulan denda sebesar Rp. 5.000.000,(lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarmaka dapat diganti dengan pidana kurungan selama 1 (Satu) bulan;3.
Register : 22-06-2016 — Putus : 01-09-2016 — Upload : 05-12-2016
Putusan PN MARTAPURA Nomor 233/Pid.Sus/2016/PN.Mtp
Tanggal 1 September 2016 — GUSTI MUHAMMAD HAIKAL bin GUSTI MUHAMMAD SAKRANI;
955
  • Menyatakan terdakwa GUSTI MUHAMMAD HAIKAL bin GUSTI MUHAMMAD SAKRANI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi tanpa Ijin Edar sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;2.
    Menyatakan Terdakwa GUSTI MUHAMMAD HAIKAL Bin GUSTISAKRANI, terbukti bersalah melakukan tindak pidana mengedarkansediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana diatur dandiancam pidana pasal 197 jo pasal 106 ayat (1) UndangUndang Nomor 36tahun 2009 tentang Kesehatan sesuai dengan dakwaan Pertama JaksaPenuntut Umum;2.
    mendapatkan obat keras jenis Carnophen tersebut untukdiedarkan kembali kepada teman dan sebagian untuk diminum sendiri;Bahwa berdasarkan ahli ARIEF RACHMAN, S.Si, Apt, obat yang dimilikiterdakwa tersebut termasuk obat dalam daftar K (obat keras) yang jjinedarnya sudah dicabut oleh BPOM yang dalam mengedarkannya harusmemiliki keahlian dan kewenangan serta ijin praktek.Bahwa obat jenis Carnophen dengan logo Zenith yang dijual olehTerdakwa GUSTI MUHAMMAD HAIKAL bin GUSTI SAKRANI tersebutmerupakan sediaan farmasi
    Bahwa obat jenis Carnophen dengan logo Zenith yang dijual olehTerdakwa GUSTI MUHAMMAD HAIKAL Bin GUSTI SAKRANI tersebutmerupakan sediaan farmasi yang mengandung karisoprodol sebagaimanaBerita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab :3851/ NOF/2016 tanggal 10 Mei 2016 dengan kesimpulan bahwa sediaan tersebutmengandung Karisoprodol, Asetaminofen dan Kafein.
    Banjardengan jabatan sebagai Kepala Puskesmas Sungai Rangas.Bahwa benar saksi ahli kuliah di Fakultas Farmasi Ull (Universitas IslamIndonesia) lulus tahun 2003 lalu lulus sebagai Apoteker tahun 2004sedangkan riwayat sebagai PNS pada Dinas Kesehatan Kab. Banjar sejaktahun 2005 dan sekarang menjadi Kasi Kefarmasian dan Alat KesehatanDinas Kesehatan Kab.
    sebagaimanadimaksudkan Undangundang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatanSediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetikasedangkan Alat kesehatan adalah instrumen, aparatur, susu dan /atau implanyang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnaosismenyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkankesehatan pada manusia dan atau memberikan struktur memperbaiki fungsitubuh ;Menimbang bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkapdipersidangan
Register : 03-06-2020 — Putus : 15-07-2020 — Upload : 12-08-2021
Putusan PN CIBINONG Nomor 355/Pid.Sus/2020/PN Cbi
Tanggal 15 Juli 2020 — Penuntut Umum:
1.RITA DARMAYANTI, SH
2.AYU ISDAMAYANTI, SH
Terdakwa:
LUKMANUL HAKIM Bin MUHAMMAD ISA.ALM
2219
  • MENGADILI:

    1. Menyatakan Terdakwa Lukmanul Hakim Bin Muhammad Isa (Alm), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa memiliki ijn edar;
    2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Lukmanul Hakim Bin Muhammad Isa (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak
    Menyatakan Terdakwa Lukmanul Hakim Bin Muhammad Isa (Alm) bersalahmelakukan tindak pidana yang dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memilikiiin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) sebagaimanadiatur dalam Pasal 197 UndangUndang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentangNarkotika dalam surat dakwaan kesatu;2.
    Heri Kuswanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:Bahwa pada hari Senin tanggal O9 Maret 2020 sekira jam 17.00WIB, bertempat di Sebuah kios di Jalan Raya Gadoang KecamatanCileungsi Kabupatenupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, Terdakwatelah mengedarkan sediaan farmasi;Bahwa awalnya Terdakwa bekerja di toko obatobatan milik Ampun(Daftar Pencarian Orang/ DPO) yang bertugas sebagai penjaga tokosekaligus yang menjual barang barang yang ada ditoko tersebut;Bahwa Terdakwa mendapatkan
    dan/atau alat kesehatan yang tidakmemiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1);Menimbang, bahwa prosedur untuk mengedarkan sediaan farmasidan/atau alat Kesehatan salah satu syaratnya harus memenuhi ketentuan Pasal106 ayat (1) UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yangmenyebutkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan hanya dapat diedarkansetelah mendapat izin edar;Menimbang, bahwa sesuai faktafakta hNukum yang terungkapdipersidangan yaitu pada hari Senin tanggal
    O9 Maret 2020 sekira jam17.00 WIB, bertempat di Sebuah kios milik Ampun (DPO) di Jalan RayaGadoang Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat,Terdakwa selaku penjaga toko telah mengedarkan sediaan farmasi, kemudiansaksi Sony Miftah dan saksi Heri Kuswanto petugas Dit.
    Menyatakan Terdakwa Lukmanul Hakim Bin Muhammad Isa (Alm), terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengansengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa memiliki ijn edar;2.
Register : 11-05-2018 — Putus : 14-08-2018 — Upload : 16-08-2018
Putusan PN BANGIL Nomor 224/Pid.Sus/2018/PN Bil
Tanggal 14 Agustus 2018 — Penuntut Umum:
NGATMINI, SH
Terdakwa:
MOHAMMAD NOVAL bin M.RIONO
246
  • RIONO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar;
  • Menjatuhkan pidana kepada terdakwa MOHAMMAD NOVAL Bin M.
    Ketentuanmengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi,pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhistandar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan PeraturanPemerintah, perouatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara cara sebagai berikut : Bahwa berawal ketika saksi ABDUL KHALIM dan saksi JOKOSARWONO Bj. masingmasing Petugas dari Polres Pasuruanmendapat informasi di Pinggir Jalan tepatnya di depan SMKTrisakti Desa Gajahbendo kecam,atan Beji Kabupaten Pasuruanbanyak
    Guntur menangkapterdakwa ;Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karenaterdakwa menjual obat farmasi berupa tablet warna putihberlogo Y ;Bahwa saksi mengetahui terdakwa menjual obat tersebutberdasarkan informasi dari masyarakat setempat yang kemudianSaksi tindak lanjuti dengan melakukan penyelidikan danpenyamaran dengan berpurapura membeli obat tersebut diHalaman 8 dari 20 Putusan Perkara Pidana Nomor 224/Pid.Sus/2018/PN.
    Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan,pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatanHalaman 11 dari 20 Putusan Perkara Pidana Nomor 224/Pid.Sus/2018/PN. Bilharus memenuhi standard mutu pelayanan farmasi yang ditetapkanmmdengan peraturan Pemerintah sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 197 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 36tahun 2009 tentang Kesehatan dalam Dakwaan Pertama;.
    Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ataualat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ataupersyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, danmutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)UndangUndang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009tentang Kesehatan;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur hukum tersebut MajelisHakim mempertimbangkan sebagai berikut:Halaman 13 dari 20 Putusan Perkara Pidana Nomor 224/Pid.Sus/2018/PN. BilAd.1.
    Bilmempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotikamaupun Psikotropika, tetapi termasuk termasuk Daftar Obat Keras;Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut diatas MajelisHakim berpendapat bahwa unsur hukum "Memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yangtidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan,khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksuddalam Pasal 106 ayat (1) UndangUndang Republik IndonesiaNo. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
Register : 17-07-2019 — Putus : 26-08-2019 — Upload : 30-10-2019
Putusan PN BANYUWANGI Nomor 516/Pid.Sus/2019/PN Byw
Tanggal 26 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
1.ARI DEWANTO, SH
2.SUPRIYADI AHMAD, SH.
Terdakwa:
MUHAMAD RIZAL
284
  • 1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RIZAL, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar ;

    2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD RIZAL oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga)

    Menyatakan terdakwa MUHAMAD RIZAL bersalah telahmelakukan Tindak Pidana yang melakukan, yang menyuruh melakukan,dan turut serta melakukan perbuatan, memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edarsebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 UU RI Nomor 36 tahun 2009tentang Kesehatan2.
    PN BywBahwa terdakwa MUHAMAD RIZAL pada hari Kamis tanggal 7 Maret2019 sekitar pukul 20.00 Wib. atau setidaktidaknya pada suatu waktu tertentuyang masih termasuk dalam bulan Maret 2019 bertempat di halaman MasjidATTAUBAH Masuk Dsn.Jajangsurat, Ds,Karangbendo, Kec.RogojampiKab.Banyuwangi atau setidaktidaknya pada tempat lainya yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi berwenanguntuk memeriksa dan mengadili terdakwa, yang dengan sengaja memproduksiatau mengedarkan sediaan farmasi
    Unsur "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak izinedar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)",Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad. 1. Unsur Setiap orang:Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalahsetiap orang selaku subyek hukum/ pelaku dari suatu tindak pidana yangmampu bertanggung jawab menurut hukum.
    Unsur "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidakizin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)",Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan menurutmemori penjelasan (Memorie van Toelichting) adalah menghendaki danmenginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya seseorang yangmelakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki sertamenginsyafi tindakan tersebut dan atau akibatnya, dengan perkataan lainkesengajaan ditujukan terhadap suatu tindakan.
    Dengan perkataan lain kesengajaan dalam halini Sangat dipengaruhi sikap pelaku.Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalahobat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika. Sedangkan alat kesehatanadalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandungobat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan danmeringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan padamanusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.
Putus : 10-03-2011 — Upload : 06-11-2012
Putusan PN KEDIRI Nomor 34/Pid.B/2011/PN.Kdr.
Tanggal 10 Maret 2011 — Jamil Sugiarto als. Jamek Bin Suyono
323
  • Jamek Bin Suyono terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki, menyimpan danatau membawa psikotropika sebagaimana diatur dalam Pasal 62 UU No. 5 Tahun1997 Tentang Psikotropika dan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi sebagaimana di atur dalam Pasal 196 UU No. 36 Tahun 2009 tentangKesehatan .2.
    Kediridengan barges sebesar Rp. 28.000, (Dua puluh delapan) per 10 butirnya dan ketiksudah berhasil mendapatkan pil Xanax tersebut terdakwa berniat menjualnya kembali kepada oranglain untuk mendapatkan keuntungan, tetapi belum sempat dijual dan masih disimpan di lemari kosterdakwa berhasil ditemukan petugas dan langsung mengamankannya karena terdakwa bukanlahdokter, apoteker, petugas farmasi atau orang yang mempunyai kewenangan untuk menyimpan maupunmembawa obatobatan, selain itu obatobatan tersebut
    Kediri dengan harga sebesar Rp. 28.000, (Dua puluh delapan) per10butimya dan ketika sudah berhasil mendapatkan pil Xanax tersebut terdakwa bemiat menjualnyakembali kepada orang lain untuk mendapatkan keuntungan tetapi ketika pil Xanax tersebut masihdisimpan di lemari kos terdakwa berhasil ditemukan petugas dan langsung mengamankannya karenaterdakwa bukanlah dokter, apoteker, petugas farmasi atau orang yang mempunyai kewenangan untukmenyimpan maupun membawa obatobatan, selain itu obatobatan tersebut
    sebanyak 1000 butir , biasanya terdakwamenjual kembali obat pil dobel L tersebut dengan harga sebesar Rp. 220.000, perplastik isi 1000(seribu) butir tersebut dengan harga sebesar Rp. 220.000, sehingga terdakwa mendapatkankeuntungan sebesar Rp. 70.000, per plastiknya padahal terdakwa bukanlah tenaga medis, pedagangobat atau orang dan ketika pil Dobel L tersebut masih disimpan di lemari kos terdakwa berhasilditemukan petugas dan langsung mengamankannya karena terdakwa bukanlah dokter, apoteker,petugas farmasi
    Kediri dengan harga sebesar Rp. 150.000,(seratus lima puluh ribu rupiah) perpalstiknya dengan jumlah sebanyak 1000 butir ,Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah mengakui perbuatan ituterdakwa lakukan untuk menambah penghasilan terdakwa ;Menimbang, bahwa terdakwa bukanlah dokter, apoteker, petugas farmasi atau orang yangmempunyai kewenangan untuk menyimpan maupun membawa obatobatan, selain itu obatobatantersebut ada pada terdakwa tidak mempunyai ijin maupun resep dokter yang menyertainya ".
Putus : 11-07-2012 — Upload : 20-07-2012
Putusan PN KEDIRI Nomor 151/Pid.B/2012/PN.Kdr
Tanggal 11 Juli 2012 — EKO PRASETYO Bin SUYITNO
253
  • kalitanggalnya lupa ; Bahwa menurut pengakuan Terdakwa ia akan pulang ke Malang naik kereta api dariTulungagung tetapi salah jurusan ikut naik kereta api yang arah Kediri ;e Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian atau pendidikan khusus dibidangkefarmasian maupun obatobatan ; Bahwa pekerjaan Terdakwa swasta ;e Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang dalam menyimpan,memiliki dan mengedarkan / menjual pil double L tersebut dan bukan sebagai dokter,apoteker, petugas kesehatan atau pegawai farmasi
    kalitanggalnya lupa ;Bahwa menurut pengakuan Terdakwa ia akan pulang ke Malang naik kereta api dariTulungagung tetapi salah jurusan ikut naik kereta api yang arah Kediri ;Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian atau pendidikan khusus dibidangkefarmasian maupun obatobatan ;Bahwa pekerjaan Terdakwa swasta ;Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang dalam menyimpan,memiliki dan mengedarkan / menjual pil double L tersebut dan bukan sebagai dokter,apoteker, petugas kesehatan atau pegawai farmasi
    ;e Bahwa tujuan Terdakwa membeli pil LL untuk Terdakwa konsumsi sendiri dan untukpersediaan Terdakwa sendiri ;e Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan benar disita dari terdakwa ;e Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian atau pendidikan khusus dibidang kefarmasianmaupun obatobatan ;e Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang dalam menyimpan,memiliki dan mengedarkan / menjual pil double L tersebut dan bukan sebagai dokter,apoteker, petugas kesehatan atau pegawai farmasi serta
    Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan,menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yangberkhasiat obat ;(3) Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaransediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standart mutu pelayanan farmasiyang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah ;Menimbang, bahwa perbuatan yang dilarang oleh undang undang adalahmengadakan, menyimpan, mengolah memproduksi atau mengedarkan sediaan
    farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiatatau kemanfaatan, dan mutu ;Menimbang, bahwa dalam unsur ini, perbuatan yang dilarang terdiri daribeberapa element perbuatan yang bersifat alternatif maka apabila salah satu perbuatanyang dimaksud dapat dibuktikan maka unsur ini harus dinyatakan terbukti ;Menimbang, bahwa Undang undang Kesehatan tidak memberikan penjelasansecara jelas tentang definisi dari element unsur di atas akan tetapi menurut
Register : 24-09-2014 — Putus : 23-10-2014 — Upload : 18-11-2014
Putusan PN BARABAI Nomor 180/Pid.Sus / 2014 /PN Brb
Tanggal 23 Oktober 2014 — - MAHDI Bin ASAU
623
  • Menyatakan Terdakwa MAHDI Bin ASAU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMENUHI STANDAR DAN/ATAU PERSYARATAN KEAMANAN ;2.
    Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Setelah mendengar keterangan Saksisaksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikanbukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yangpada pokoknya sebagai berikut :Halaman dari 14 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2014/PN Brb1 Menyatakan terdakwa MAHDI Bin ASAU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana telah dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi
    surat dakwaan sebagai berikut :KESATU :Bahwa ia terdakwa MAHDI Bin ASAU, pada hari Rabu tanggal 23 Juli 2014 sekirapukul 01.00 Wita atau setidaktidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2014,bertempat di pinggir jalan umum di Desa Pandanu Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu SungaiTengah atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi
    terdakwasendiri yang diperoleh dengan cara membeli di Amuntai seharga Rp450.000, (empatratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir;Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2014/PN Brbe Bahwa obat jenis Carnophen dijual oleh terdakwa seharga Rp5.000, (lima ribu rupiah)per butirnya atau satu keping dijual Rp50.000, (lima puluh ribu rupiah) berisi 10(sepuluh) butir;e Bahwa pekerjaan terdakwa swasta, pendidikan terakhir SD dan terdakwa tidakmempunyai keahlian obatobatan/farmasi
    Unsur kesengajaan disini haruslah ditafsirkan secara luas, jadi tidaksematamata sebagai opzet als oogmerk (sengaja sebagai maksud) saja melainkan jugasebagai opzet bij zekerheidsbewustzijn (sengaja akan kepastian) ataupun sebagai opzetbij mogelykheidsbewustzijn (sengaja akan kemungkinan) ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Sediaan farmasi adalah obat, bahanobat, obat tradisional,dan kosmetika.
    P0.02.01.1.31.3997 perihalPembatalan Persetujuan Izin Edar dan Penghentian Kegiatan Produksi, sehinggaseharusnya obat ini sudah tidak ada lagi di pasaran karena sudah tidak diproduksi lagi dansudah tidak di edarkan lagi oleh pihak Distributor;Menimbang, bahwa berdasarkan uraianuraian faktafakta hukum tersebut diatasMajelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasikan telahdengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi berupa obat jenis Carnophen yang tidakmemenuhi standar dan/atau
Register : 31-01-2019 — Putus : 28-02-2019 — Upload : 01-09-2019
Putusan PN POLEWALI Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Pol
Tanggal 28 Februari 2019 — Penuntut Umum:
EKO VITIYANDONO, S.H.
Terdakwa:
SYAHRUL Alias CALLU Bin SYARIF
2813
  • M E N G A D I L I :

    1. Menyatakan Terdakwa Syahrul Alias Callu Bin Syarif tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dalam dakwaan primair;
    2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa
    Menyatakan Terdakwa Syahrul Alias Callu Bin Syarif terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatanyang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat(1) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana yangtermuat dalam dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu : Pasal 197 UU RINo. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.2.
    Polewali Mandar atau setidaktidaknya padatempat lain dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar atau setidaktidaknyapada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan NegeriPolewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, dengansengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal106 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dilakukan olehTerdakwa dengan caracara sebagai
    Polewali Mandar atau setidaktidaknya padatempat lain dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar atau setidaktidaknyapada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan NegeriPolewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, dengansengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan,khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98ayat (2) dan (3) UU RI No. 36 Tahun 2009
    Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan /Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Ijin Edar Sebagaimana DimaksudDalam Pasal 106 Ayat (1);Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanmasingmasing unsur tersebut sebagai berikut :Ad. 1.
    jin dan tidak memilik apotek;Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatasMajelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur dengan sengaja mengedarkansediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalamPasal 106 Ayat (1) telah terpenuhi pada diri Terdakwa;Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dalam dakwaanprimair Pasal 197 Jo.
Register : 18-01-2017 — Putus : 14-03-2017 — Upload : 08-06-2017
Putusan PN BANJARBARU Nomor 10/Pid.Sus/2017/PN Bjb
Tanggal 14 Maret 2017 — ROZIANI Als ASEP Bin KASTANSYAH
3525
  • Menyatakan Terdakwa ROZIANI Als ASEP Bin KASTANSYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar ;2.
    Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwamelakukan tindak pidana sebagai berikut:KESATUwo Bahwa terdakwa ROZIANI Als ASEP Bin KASTANSYAH pada hari Rabu tatNovember 2016 sekira jam 18.00 Wita atau setidaktidaknya pada waktu lain dalaSeptember tahun 2016, bertempat di JI Mistar Kusumo Basung Rt 16 Rw 06 Kel CemrCempaka Kota Banjarbaru atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masih tdalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, dengan sengaja memprodumengedarkan sediaan farmasi
    berupa obat carnophen zenithpharmaceuticals terdakwa menjawab tidak memiliki ijin mengedarkansediaan farmasi dan bukan seorang apoteker;e Bahwa diperlihatkan kepada saksi di persidangan barang bukti berupa95 (Sembilan puluh lima) butir obat jenis carnophen zenithPharmaceuticals, 11 (Ssebelas) butir obat dextro warna kuning, 1 (Satu)lembar celana pendek warna biru merk leyanda jeans, dan uangsebesar Rp. 110.000, (Seratus sepuluh ribu rupiah) yang dikenalisaksi sebagai barangbarang yang ditemukan
    berupa obat carnophen zenithpharmaceuticals terdakwa menjawab tidak memiliki ijin mengedarkansediaan farmasi dan bukan seorang apoteker;Bahwa diperlihatkan kepada saksi di persidangan barang bukti berupa95 (Sembilan puluh lima) butir obat jenis carnophen zenithPharmaceuticals, 11 (Ssebelas) butir obat dextro warna kuning, 1 (Satu)lembar celana pendek warna biru merk leyanda jeans, dan uangsebesar Rp. 110.000, (Seratus sepuluh ribu rupiah) yang dikenalisaksi sebagai barangbarang yang ditemukan oleh
    Tambak Aji No. 1 Semarang selaku pabrik yangmemproduksi Carnophen terbukti secara sengaja menyalurkan produkobat Carnophen tablet kepada pihak yang tidak memiliki keahlian dankewenangan dengan modus melakukan pemutihnan dokumenperusahaan pendistribusian obat melalui kerjasama antara PedagangBesar Farmasi (PBF) Sole Distributor PT. Zenith PharmaceuticalSemarang dengan pemilik PBF/Apotek dimana hal ini telah melanggarkeputusan Kepala Badan POM RI No.
    Menyatakan Terdakwa ROZIANI Als ASEP Bin KASTANSY&AH telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanadengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memilikiizin edar ;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu denganpidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan dendasebesar Rp 2.000.000, (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabiladenda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3(tiga) bulan;3.
Register : 13-12-2018 — Putus : 11-02-2019 — Upload : 16-08-2021
Putusan PN BANGIL Nomor 684/Pid.Sus/2018/PN Bil
Tanggal 11 Februari 2019 — Penuntut Umum:
NGATMINI, SH
Terdakwa:
AHMAD alias IM bin WASID
264
  • Menyatakan Terdakwa Ahmad alias Im bin Wasid terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar;
2.
Menyatakan Terdakwa Ahmad alias Im bin Wasid secara sah danmeyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatanyang tidak memiliki ijin edar, sediaan farmasi dan alat kesehatan hanyadapat diedarkan setelah mendapat izin edar sebagaimana diatur danHalaman 1 dari 13 Putusan Nomor 684/Pid.Sus/2018/PN Bildiancam pidana dalam pasal 197 Undangundang Republik Indonesia Nomor36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam dakwaan pertama
Ketentuan mengenaipengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasidan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yangditetapbkan dengan Peraturan Pemerintah, yang dilakukan oleh terdakwadengan cara sebagai berikut : Bahwa berawal ditangkapnya saksi MOH. SUMAR bin SATAWI (dilakukanpenuntutan secara terpisah) oleh saksi KOKO SARWONO BJ dan saksiMOH.
dan /atau alat kesehatanHalaman 4 dari 13 Putusan Nomor 684/Pid.Sus/2018/PN Bilyang tidak memiliki ijin edar, sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapatdiedarkan setelah mendapat izin edar, perbuatan tersebut dilakukan olehterdakwa dengan cara sebagai berikut :Bahwa berawal ditangkapnya saksi MOH.
adalah obat, bahan obat, obattradisional dan kosmetika;Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 684/Pid.Sus/2018/PN BilMenimbang, bahwa berdasarkan pasal 106 ayat 1 UU RI No 36 Tahun2009 sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelahmendapat izin edar;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi yangdihubungkan dengan keterangan Terdakwa di tangkap pada hari Rabu tanggal10 Oktober 2018 sekira jam 07.00 wib di depan Pabrik PT.
Menyatakan Terdakwa Ahmad alias Im bin Wasid terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengajamengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 2(dua) tahun dan 6(enam) bulan dan denda sebesarRp.100.000.000, (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila dendatersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3(tiga) bulan;3.
Register : 08-06-2016 — Putus : 23-06-2016 — Upload : 15-05-2018
Putusan PT SURABAYA Nomor 351/PID/2016/PT SBY
Tanggal 23 Juni 2016 — JOKO IRAWAN Alias KOTING Bin SONGKO
3417
  • Perkara : PDM30/KDIRI/Euh.2/03/2016, Terdakwa didakwa sebagai berikut:PERTAMABahwa ia terdakwa JOKO IRAWAN Alias KOTING Bin SONGKO pada hariSabtu tanggal 06 Pebruari 2016 sekira pukul 07.30 WIB bertempat di rumahterdakwa yang berada di Jalan Cendana IV/3A Rt/Rw. 34/07 KelurahanSingonegaran Kecamatan Pesantren Kota Kediri dan Pengadilan yangberwenang mengadili adalah Pengadilan Negeri Kediri, dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yangtidak memenuhi standart
    dikirim ke Laboratorium Forensik CabangSurabaya dengan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan NoLab 1330/NOF/2016 tanggal 23 Pebruari 2016 disimpulkan bahwabarang bukti dengan nomor : 2276/2016/NOF seperti tersebut dalam (I)adalah benar dengan bahan aktif trineksifinedil HCL mempunyai efekanti parkinson tidak termasuk narkotika mapun psikotropika tetapitermasuk daftar obat keras;Bahwa terdakwa dengan sengaja memproduksi atau mengedarkanHalaman 3 dari 11 Putusan Nomor 351/PID/2016/PT SBYsediaan farmasi
    dengan bahan aktif trineksifinedil HCL mempunyai efekanti parkinson tidak termasuk narkotika mapun psikotropika tetapitermasuk daftar obat keras; Bahwa terdakwa melakukan perbuatan penyerahan persediaan untukpenyerahan dan penawaran untuk penjualan dari bahanbahan G,demikian pula memiliki bahanbahan ini dalam jumlah sedemikian rupasehingga secara normal tidak dapat diterima bahanbahan ini hanyadiperuntukkan pemakaian pribadi pil double L tersebut tanpa ijin pihakyang berwenang dan bukan sebagai ahli farmasi
    perundangundangan yang berlaku, oleh karena itu permintaan banding tersebut secaraformal dapat diterima;Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memoribanding yang pada pokoknya bahwa alasan keberatan yang diajukan untukmenyatakan banding adalah sebagai berikut: Bahwa putusan Pengadilan Negeri Kediri yang dalam amar putusannyamenyatakan Terdakwa JOKO IRAWAN Alias KOTING Bin SASONGKOtelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi
    yang tidakmemenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat ataukemanfaatan dan mutu namun menjatuhkan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan terhadap putusan Majelis Hakim kamitidak sependapat karena terhadap putusan Hakim tersebut tidakmemenuhi rasa keadilan masyarakat dan tidak membuat efek jera bagi sipelaku dikarenakan sebelumnya Terdakwa sudah pernah menjalanihukuman sebagai orang yang terbukti bersalah melakukan tindak pidanaDengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi
Register : 28-05-2020 — Putus : 13-08-2020 — Upload : 05-09-2020
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 458/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Tim
Tanggal 13 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
BUCHARI TUASIKAL, S.H.
Terdakwa:
MUZAKIR Bin ANDIP
7420
  • M E N G A D I L I:

    1. Menyatakan Terdakwa MUZAKIR Bin ANDIP terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membantu mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dakwaan KESATU Penuntut Umum;
    2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti
    HOLI PHARMA mendistribusikan sediaanfarmasi/obatobatan melalui beberapa distributor diantaranya PT.LARRAS WIRA FARMA dengan cara menjual sarana farmasi kepadayang sudah memiliki izin dan masih berlaku sesuai CDOB (CaraDistribusi Obat Bahwa), Apotik, Rumah sakit, pedagang besar Farmasi(PBF). Bahwa perbedaan diantaranya kode batch yang ada padakemasan obat merek Trihexyphenidyl tablet 2 mg yang ditunjukkankepada saksi berbeda dengan obat merek Trihexyphenidyl tablet 2 mgyang diproduksi PT.
    Anugrah Argon Medica yangbergerak dibidang distributor Farmasi sebagai Kepala Cabang yangbertugas mengawasi pendistribusian farmasi dengan baik, saksi bekerjasejak bulan November 1997 sampai sekarang. Bahwa obat merek Tramadol HCL Tablet 50 mg termasuk salahsatu obatobatan/ farmasi yang didistribusikan oleh PT. Anugrah ArgonMedica sampai sekitar bulan Februari 2015 yang diproduksi oleh PT.Dexa Medica Palembang.
    Bahwa sediaan farmasi berupa obat merek Tramadol HCLTablet 50 mg, Hexymer warna kuning dan Trihexyphenidyl tablet 2 mgtidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan, khasiat atau mutusebagaimana yang dipersyaratkan Pasal 98 ayat 1 UU R.I. Nomor 36tahun 2009 tentang kesehatan (Sediaan Farmasi dan alat kesehatanharus aman, berkhasiat/oermanfaat, bermutu dan terjangkau).
    Bahwa Toko Kosmetik & Obat milik Bang NEN (DPO) yang dikelolaPONG (DPO) dan sehariharinya dibantu Terdakwa bergerak dibidangSediaan Farmasi yaitu menjual Obat dan Kosmetik berbagai jenis danmerek yang ada Izin edarnya dari Badan POM.
    Unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalamPasal 106 ayat (1), yaitu sediaan farmasi dan alat kesehatan hanyadapat diedarkan setelah mendapat izin edar :Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkapdipersidangan, bahwa pada bulan Oktober 2019 Terdakwa MUZAKIR BinANDIP mulai bekerja di Toko Kosmetik & Obat milik Bang NEN (DPO) yangberalamat di JI. H.
Register : 05-10-2020 — Putus : 20-01-2021 — Upload : 08-02-2021
Putusan PN Cikarang Nomor 545/Pid.Sus/2020/PN Ckr
Tanggal 20 Januari 2021 — AGATHA C WANGGE, SH (JPU ARIEF RAHMAN SALEH BIN AHMAD SUBAGYO (TERDAKWA)
16062
  • Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi,pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutupelayanan farmasi yang ditetapbkan dengan Peraturan Pemerintah.Dengan demikian Unsur Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalahsebagai berikut:1. Unsur Setiap orang;2.
    Kapan terjadinya Terdakwa melakukan perbuatan pidana:(a) memproduksi sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidakmemenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat ataukemanfaatan, dan mutu; atau(6) mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidakmemenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat ataukemanfaatan, dan mutu;4.
    Unsur Memproduksi dan atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alatkesehatan:Halaman 32 dari 106 Halaman, Putusan Nomor 545/Pid.
    Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran ataupenyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangkaperdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtangananBahwa adapun pengertian sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan dapatditemukan dalam Pasal 1 ayat (4), (5), (8) UU No. 36 Tahun 2009 TentangKesehatan, diperinci sebagai berikut :Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika.Alat Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan
    Penyaluran sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat dilakukan oleh:a. Badan Usaha yang telah memiliki izin sebagai penyalur dari Menteri sesuaiHalaman 48 dari 106 Halaman, Putusan Nomor 545/Pid. Sus/2020/PNCkrdengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku untukmenyalurkan sediaan farmasi yang berupa bahan obat, obat dan alatkesehatan;b.
Register : 17-01-2019 — Putus : 19-02-2019 — Upload : 18-06-2019
Putusan PN CILACAP Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN Clp
Tanggal 19 Februari 2019 — Penuntut Umum:
Samikun, S.H.
Terdakwa:
R.MUHAMMAD MUJIB bin R.ALI BADRUN
6112
  • ALI BADRUN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana DENGAN SENGAJA MEMPRODUKSI ATAU MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IJIN EDAR sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
  • Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak sanggup membayar maka akan diganti dengan Pidana Kurungan selama 2 (dua) bulan
    ALI BADRUN, terbukti secara sahdan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar melanggar pasal197 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, dalam dakwaan Alternatif Keduakami;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa R. MUHAMMAD MUJIB bin R.
    Bahwa atas dasar barang bukti tersebut diatas, terdakwa telah melakukan tindakpidana memproduksi dan atau mengedarkan sediaan farmasi berupa ObatTradisional tanpa ijin edar dan atau tidak memenuhi ketentuan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 196 dan atau Pasal 197 UndangUndang RI No. 36 tahun2009 tentang Kesehatan.2.
    Di Bagian Sub Sie Pengujian Obat tradisional pada kantor yang sama pada tahun2001 s/d 2004 Bahwa sebagai Pengawas Farmasi dan Makanan di seksi pemeriksaan BBPOM diSemarang pada tahun 2001 s/d 2004. Bahwa jabatan ahli sebagai Kepala Seksi Pemeriksaan tahun 2013 sampaisekarang.
    Bahwa sesuai dengan Undang undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentangKesehatan yang dimaksud Sediaan Farmasi adalah Obat, Bahan Obat, dan ObatTradisional; Bahwa untuk dapat diedarkan sediaan farmasi yang berupa obat tradisional harustelah memiliki ijin edar; Bahwa yang berwenang memberikan ijin peredaran sediaan farmasi adalahMenteri yang bertanggung jawab dibidang Kesehatan atau instansi kesehatanyang memperoleh pendelegasian (Badan POM RI); Bahwa pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian
    mutusediaan farmasi, pengamanan pengadaan, penyimpanan dan distribusi obat,pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obatserta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional.
Register : 30-07-2018 — Putus : 05-09-2018 — Upload : 06-09-2018
Putusan PN PROBOLINGGO Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN Pbl
Tanggal 5 September 2018 — Penuntut Umum:
ALFI ZUHROH, SH
Terdakwa:
RITA DWI FADILA Binti SAFI I
452
  • M E N G A D I L I

    1. Menyatakan terdakwa RITA DWI FADILA Binti SAFII telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama ;
    2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RITA DWI FADILA Binti SAFII oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 10 (sepuluh
    PenuntutUmum dengan Surat Dakwaan Nomor: PDM40/Probo/07/2018 Tanggal 19 juli2018 ; sebagai berikut :Pertama:e Bahwa Terdakwa RITA DWI FADILA Binti SAFIl pada hari Rabutanggal 21 Maret 2018 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaktidaknyapada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di di koskosanterdakwa Jin Sunan kalijogo Kel Jati Kec mayangan Kota Probolinggoatau setidaktidaknya pada suatu tempat tertentu yang masihtermasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri probolinggodengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi
    dan atau alatkesehatan tanpa izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal106 ayat (1) yaitu sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapatdiedarkan setelah mendapat izin edar, perbuatan tersebutdilakukan Terdakwa dengan caracara sebagai berikut :e Berawal. dari CANDRA menemui terdakawa di koskosan terdakwadan kemudian disusul oleh.
    AhmadHaribudin Bin Sulaiman (terdakwa dalam berkas perkara lain) kKemudianterdakwa jual kepada saudara Candra dan saudara Edo ; Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk mengedarkan pil Trihexiphenidyldan terdakwa bukan terdakwa tidak bekerja di bidang farmasi ; Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulang!
    Unsur : mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut akan dipertimbangkansebagai berikut :1 Unsur Barangsiapa;Menimbang, bahwa yang dimaksud rumusan barangsiapa dalam KUHPadalah untuk menunjukkan atau memberi arah tentang subyek hukum orangatau manusia sebagai subyek hukum dalam hukum pidana.
    telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengajamengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama ;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RITA DWI FADILA Binti SAFI!oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 10 (Sepuluh) bulan dandenda sebesar Rp 500.000, ( lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuanapabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurunganselama 1 ( satu ) bulan ;3.
Register : 21-08-2017 — Putus : 18-09-2017 — Upload : 05-12-2017
Putusan PN JOMBANG Nomor 493/Pid.Sus/2017/PN Jbg
Tanggal 18 September 2017 — KRISTA PUTRA SUSANTO bin SUYANTO
314
  • Menyatakan terdakwa KRISTA PUTRA SUSANTO Bin SUYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMENUHI STANDART DAN MUTU ; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;3.
    Jombang atau setidaktidaknya disuatu tempat yangmasih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang, Dengansengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alatkesehatan yang tidak memenuhi standart dan atau persyaratan keamanan,kasiat ataukemanfaatan dan mutusebagaimana dimaksud dalam pasal98 ayat (2) dan ayat (3) ; Terdakwa melakukan dengan cara sebagai berikut :Pada hari Senin tanggal 17 April 2017 jam 18.17 WIB LUTFI FATHURROHMAN ketemu terdakwa KRISTA PUTRA SUSANTO diwarung
    Ditemukan barang bukti pada terdakwa 1 linting grenjengberisi 5 butir pil LL dan 1 buah HP Andromax hitam no. 0895355212834 ;Terdakwa tidak punya keahlian dibidang farmasi dan tidak memiliki ijinmengedarkan pil LL ;Hasil pemeriksaan di Laboratorium Badan Reserse Kriminal Polri PusatLaboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab : 4455/NOF/2017tanggal 22 Mei 2017 ditemukan hasil sbb :KESIMPULAN ;Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkanbahwa barang bukti dengan nomor
    keterangan terdakwa serta memperhatikanbarang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa dengansadar atas kemauannya sendiri telah melakukan tindak pidana seperti yangdidakwakan diatas dan Terdakwa juga sangat mengerti bahwa tindak pidanayang dilakukannya adalah salah dimana Terdakwa menyesali perbuatannya ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakimberpendapat unsur dengan sengajatelah terbukti dan terpenuhi ;Ad.3.Unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi
    dan alatkesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yangditetapkandengan Peraturan Pemerintah ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 4 PeraturanPemerintah RI Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasidan Alat Kesehatan yang dimaksud dengan peredaran adalah setiap kegiatanatau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi danalat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, ataupemindahtanganan ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta
    Menyatakan terdakwa KRISTA PUTRA SUSANTO Bin SUYANTO telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaDENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAKMEMENUHI STANDART DAN MUTU ;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjaraselama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000,00 (satu jutaRupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar makadiganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;3.
Putus : 14-12-2016 — Upload : 13-03-2017
Putusan PN TULUNGAGUNG Nomor 386/Pid.Sus/2016/PN Tlg
Tanggal 14 Desember 2016 — Aditya Tri Hatmaja bin Abdul Rahman;
5810
  • Menyatakan terdakwa Aditya Tri hatmaja bin Abdul Rahman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar;2.
    Menyatakan ia terdakwa ADITYA TRI HATMAJA bin ABDUL RAHMANterbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengansengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alatkesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana di maksud dalampasal 197 ayat (1) UU RI No.389 Tahun 2009 Tentang Kesehatansebagaimana melanggar Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 TentangKesehatan;2.
    ;= Bahwa pil dobel L sudah berhenti diproduksi oleh pabrikan resminyayakni perusahaan farmasi Lether Lech semenjak 5 tahunan yang lalusehingga semua sediaan dobel yang beredar sekarang di pasaranmerupakan produk yang tidak memiliki ijin edar;Keterangan ahli dibenarkan oleh terdakwaMenimbang bahwa Penuntut umum juga telah mengajukan alat buktisurat berupa Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik no.Lab:7900/Nof/2016 tanggal 26 Agustus 2016 dengan kesimpulan bahwabarang bukti seperti tersebut
    Unsur Dengan Sengaja Memproduksi Atau MengedarkanSediaan Farmasi Dan Atau Alat Kesehatan Yang Tidak MemilikiIjin Edar;Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan satu persatuunsurunsur dari dakwaan tersebut diatas sebagai berikut:Ad .1.
    Lether Lech semenjak 5 tahunan yang lalu sehinggasemua sediaan dobel yang beredar sekarang di pasaran merupakan produkyang tidak memiliki ijin edar;e Bahwa barang bukti yang tersisa setelah disisinkan untuk pemeriksaanlaboratorik adalah sebanyak 48 (empat puluh delapan) butir Pil dobel L;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas terdakwa telahdengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar;Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur Dengan Sengaja MemproduksiAtau Mengedarkan
    Sediaan Farmasi Dan Atau Alat Kesehatan Yang TidakMemiliki Ijin Edar telah terpenuhi secarasah menurut hukum;Menimbang bahwa mengenai ketentuan pasal 106 ayat (1) UU no.36 tahun2009 pada pokoknya mengatur ketentuan bahwa Sediaan farmasi dan alat kesehatanhanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar yang secara konseptual sudahterakomodir dalam ketentuan pasal 197 UU no.36 Tahun 2009 sehingga tidak perludipertimbangkan tersendiri dan dianggap telah cukup dipertimbangkan dalamHalaman 13 dari 16
Register : 21-03-2016 — Putus : 04-05-2016 — Upload : 12-07-2016
Putusan PN JOMBANG Nomor 115/Pid.Sus/2016/PN Jbg
Tanggal 4 Mei 2016 — SAIFUL ANWAR bin alm SUYONO
284
  • Menyatakan terdakwa SAIFUL ANWAR Bin (Alm) SUYONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart dan mutu ; 2.
    Jombang atau setidaktidaknya disuatu tempatyang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang, Dengansengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatanyang tidak memenuhi standart dan atau persyaratan keamanan, kasiat ataukemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat(3).
    Selanjutnya di dalam pasal 98 ayat(3) Undangundang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dirumuskan bahwaketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaransediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasiyang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 4 PeraturanPemerintah RI Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan AlatKesehatan yang dimaksud dengan Peredaran adalah setiap kegiatan
    atau serangkaiankegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalamrangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta di persidangan dari keterangansaksi saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukandipersidangan terungkap fakta yuridis sebagai berikut :Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2016 sekira jam 16.30 wib bertempatdipinggir jalan Dusun Penggaron, Desa Penggaron, Kecamatan
    Terdakwadalam membeli maupun menjual pil double L tersebut tidak memakai resep Dokter dantidak ada ijin dari Pejabat yang berwenang ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakimberpendapat unsur mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart danmutu telah terbukti dan terpenuhi ;15Menimbang, bahwa karena semua unsur dalam pasal 196 UndangundangNomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terbukti dan terpenuhi maka MajelisHakim berpendapat bahwa terdakwa SAIFUL ANWAR
    Menyatakan terdakwa SAIFUL ANWAR Bin (Alm) SUYONO telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dengan sengajamengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart dan mutu ;2.