Ditemukan 9959 data
297 — 91
BHL Nomor 841/BHL/SPMD/IX/2015,tanggal 9 September 2015 dengan perihal Surat Pemberitahuan, kepadaPenggugat 572 A.n. Anan Rendah, diberi tanda P205;Fotokopi Surat Tergugat/ PT. BHL Nomor 839/BHL/SPMD/IX/2015,tanggal 9 September 2015 dengan perihal Surat Pemberitahuan, kepadaPenggugat 565 A.n. Mariana Bidu, diberi tanda P206;Fotokopi Surat Tergugat/ PT. BHL Nomor 933/BHL/SPMD/IX/2015,tanggal 9 September 2015 dengan perihal Surat Pemberitahuan, kepadaPenggugat 583 A.n.
BHL Nomor 572/BHL/SPMD/IX/2015,tanggal 9 September 2015 dengan perihal Surat Pemberitahuan, kepadaPenggugat 479 A.n. Ratini, diberi tanda P403;Fotokopi Surat Tergugat/ PT. BHL Nomor 573/BHL/SPMD/IX/2015,tanggal 9 September 2015 dengan perihal Surat Pemberitahuan, kepadaPenggugat 411 A.n. Sri Purwanti, diberi tanda P404;Fotokopi Surat Tergugat/ PT. BHL Nomor 574/BHL/SPMD/IX/2015,tanggal 9 September 2015 dengan perihal Surat Pemberitahuan, kepadaPenggugat 425 A.n.
166 — 80
Dama Adiyis tertanggal 02 Mei 2011.12) Laporan Analisa Kredit lembaga atas nama Wismanto Suberkah.13) Fotokopi Sertifikat HM No. 00769 atas nama Giyatmo.14) Fotokopi Sertifikat HM No. 00731 atas nama Giyatmo.15) Fotokopi Sertifikat HM No. 572 atas nama Giyatmo.16) Persetujuan Kredit Nomor : 016/PD.BPR BKK /KBMKrdt/IV/2011 tanggal 14 April2011 yang ditandatangani oleh Direktur Utama Sdr.
Dama Adiyis tertanggal 02 Mei 2011.Laporan Analisa Kredit lembaga atas nama Wismanto Suberkah.15)16) Fotokopi Sertifikat HM No. 00769 atas nama Giyatmo.17) Fotokopi Sertifikat HM No. 00731 atas nama Giyatmo.18)Fotokopi Sertifikat HM No. 572 atas nama Giyatmo.Halaman ke 145 dari 358 halamanPutusan Nomor: 37/Pid.B/2015/PN Kbm.19) Persetujuan Kredit Nomor : 016/PD.BPR BKK /KBMKrdt/IV/2011 tanggal 14 April2011 yang ditandatangani oleh Direktur Utama Budi Santoso, SH.20) Usulan Persetujuan Kredit yang
87 — 139
Fotocopy kartu disposisi dari para travel yang ditujukan kepada KetuaDPRD Kota Cimahi Tahun 2011.571. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Tanda Setoran Pemerintah KotaCimahi tahun 2011.Dikembalikan ke Penyidik untuk dipergunakan dalam perkara lain atasnama Raden Titan Bisasti, Dkk.572. Uang tunai sebesar Rp.360.787.700 disita ditingkat penyidikansebagai barang bukti dengan maksud untuk memulihkan KerugianKeuangan Negara untuk digunakan dalam perkara atas nama terdakwaRd. Titan Bisasti, Dkk.573.
Fotocopy kartu disposisi dari para travel yang ditujukan kepada KetuaDPRD Kota Cimahi Tahun 2011.572. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Tanda Setoran Pemerintah KotaCimahi tahun 2011.Dikembalikan ke Penyidik untuk dipergunakan dalam perkaralain atas nama Raden Titan Bisasti, Dkk.572. Uang tunai sebesar Rp.360.787.700 disita ditingkat penyidikansebagai barang bukti dengan maksud untuk memulihkan KerugianKeuangan Negara untuk digunakan dalam perkara lain.573.
32 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hasan Batek dan 1 (satu) lembar SuratPerintah Perjalanan Dinas No. 65/SPJ/04, tanggal 19 Januari 2004serta 2 (dua) buah tiket pesawat;Tanda Bukti Kas No. 572/R/2004, senilai Rp6.800.000,00 (enamjuta delapan ratus ribu rupiah) dalam rangka mengikuti WorkshopTeknis Sistem Hukum dan Managemen Pertanahan Daerah sertaTeknik Penyusunan Produk Hukum di Lingkungan Pemda diJakarta, yang menerima Drs. H. M.
175 — 115
(dikutip dari Putusan Mahkamah Agung Nomor : 572 K/Pid2003yang dimuat dalam Majalah Varia Peradilan edisi April 2004);Menimbang, bahwa pendapat senada dikemukakan oleh R.
98 — 40
Maraina;572 Nomor 527 s/d 528 disita dari SALOMI REHENA.573 Pemberitahuan Rekening Bank PT. BINTANG ILMU, tanggal 02 Oktober 2007 atasnama Drs. BASA ALIM TUALEKA, Msi di BRI BRITAMA Cab. Surabaya Kaliasindengan Nomor Rekening : 009601034499503 kepada SANAJI (Kepala SD InpresWaitila);574 Berita Acara Serah Terima Barang CV. MULTI JAYA PERKASA pada hari Selasa,tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh RISMAN ANGKOTASAN, ST(Direktur CV.
HAFRIZAL, SH.,MH
Terdakwa:
Iman Ouden Destamen Zalukhu Bin Otiyus Zalukhu
187 — 73
Berkas Permohonan : 21383/2019 Tgl 18 Juli2019, Surat Tugas Pengukuran Nomor : 572/St01.08/VII/2019 Tgl 18Juli 2019.Undangan Sidang Riksa Tanah Nomor : 423/II.03.500/VIII/2019 tgl 7Agustus 2019, Surat Tugas Pengukuran Nomor : 423/2019 Tgl 7Agustus 2019, Risalah Pemeriksaan Tim Penelitian Tanah Nomor :459/KEP11.03.300/VIII/2019, KEP Kepala BPNK Aceh Timur Nomor :287/HP/BPN.01.08/2019 Tgl 7 Agustus 2019, Kuitansi Tanda TerimaDokumen No. DI.306 : 19309/2019 No.
Berkas Permohonan : 21333/2019 Tgl 17 Juli2019, Surat Tugas Pengukuran Nomor : 555/St01.08/VII/2019 Tgl 17Juli 2019.Undangan Sidang Riksa Tanah Nomor : 460/II.03.500/VIII/2019 tgl 7Agustus 2019, Surat Tugas Pengukuran Nomor : 460/2019 Tgl 7Agustus 2019, Risalah Pemeriksaan Tim Penelitian Tanah Nomor :448/KEP11.03.300/VIII/2019, KEP Kepala BPNK Aceh Timur Nomor :Halaman 572 dari 677 Putusan Nomor 2/Pid.SusTPK/2021/PN Bna213.214.215.280/HP/BPN.01.08/2019 Tgl 7 Agustus 2019, Kuitansi Tanda TerimaDokumen
242 — 125
Daging Sapi per pelaku uDirektorat Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pascapanen.y) 1 (satu) berkas fotocopi surat dari Dirjen PeternakanKesehatan Hewan kepada Dirjen Perdagangan Luar NKemen Perdagangan Nomor: 30297/HK.340/F/03/201 2 tangg:Maret 2012 perihal Up date rekap permohonan RPP Dagingatau jeroan sapi periode semester Il tahun 2012ditandatangani oleh Ir.Syukur lwantoro,MS,MBA.Z) 1 (satu) lembar dokumen Tabel alokasi RPP semester BulanJuni 2012.aa)1 (satu) berkas fotocopi Nota Dinas Nomor: 572
97 — 64
No. 572 tahun 2004;Bahwa untuk pembebasan tanah tahun 2006, saksi hadir 2 (dua) kali, yaitu rapattanggal 28 Nopember 2006 dan rapat tanggal 6 Desember 2006;Bahwa rapat musyawarah harga tanggal 6 Desember 2006 disepakati harganyasesuai NJOP waktu itu sebesar Rp. 1.032.000,, rapat tersebut juga dihadiriLurah setempat, selanjutnya saksi menanda tangani Berita Acara MusyawarahHarga;Bahwa pada waktu rapat tersebut tidak ada yang mempermasalahkan SuratKuasa pemilik tanah;Menimbang, bahwa atas keterangan
192 — 181
Bertentangan dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hokum tetap;Menimbang, bahwa sesuai Putusan Mahkamah Agung Nomor : 572K/Pid/2003 tanggal 12 Februari 2004 halaman 570 dan 572 : Mahkamah Agungberpendapat bahwa dari segi doktrin hukum administrasi negara, kKewenanganpengambilan kebijakan oleh pejabat atau diskresioner bukanlah bersifat sebebasbebasnya tanpa batas, sebab Hakim masih dapat melakukan penilaian terbatas(marginale toetsing) terhadap penilaian pelaksanaan diskresioner tersebut, yaitupenilaian
Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum II : MAYORUDIN FEBRI,SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : SAFARUDIN, MC Bin MAT CINTE
166 — 65
- Copy Surat camat tanggal 20 desember 2018 nomor : 147 / 572 / I / 2018, tanggal 20 Desember 2018 tentang izin kerjasama pemanfaatan hutan ramuan desa darmo.
- Copy Surat Camat Lawang Kidul nomor : 147/03/I/2019, tanggal 02 Januari 2019, tentang penyampaian rapat di Kantor Camat Lawang kidul tanggal 28 Desember 2018 tentang rapat pembahasan masalah kerjasama pemanfatan HRD desa Darmo.
101 — 36
penerbit CV.ARGADA GROUP beserta Daftar KayuOlahan ( DKO );570. 1 ( Satu ) Lembar Arsip Faktur Angkutan Kayu Olahan( FAKO ) Nomor Seri : CV.AG.2306.A.000111 yangditerbitkan tanggal 21 Februari 2013 oleh saudara SYAMSUselaku penerbit CV.ARGADA GROUP beserta Daftar KayuOlahan ( DKO );5/1. 1 ( Satu ) Lembar Arsip Faktur Angkutan Kayu Olahan( FAKO ) Nomor Seri : CV.AG.2306.A.000112 yangditerbitkan tanggal 21 Februari 2013 oleh saudara SYAMSUselaku penerbit CV.ARGADA GROUP beserta Daftar KayuOlahan ( DKO );572
:ARGADAGROUP beserta Daftar Kayu Olahan ( DKO ).571. 1 ( Satu ) Lembar Arsip Faktur Angkutan Kayu Olahan ( FAKO) Nomor Seri : CV.AG.2306.A.000112 yang diterbitkan tanggal 21Februari 2013 oleh saudara SYAMSU selaku penerbit CV.ARGADAGROUP beserta Daftar Kayu Olahan ( DKO ).572. 1 ( Satu ) Lembar Arsip Faktur Angkutan Kayu Olahan ( FAKO) Nomor Seri : CV.AG.2306.A.000113 yang diterbitkan tanggal 21Februari 2013 oleh saudara SYAMSU selaku penerbit CV.ARGADAGROUP beserta Daftar Kayu Olahan ( DKO ).573
109 — 53
PidanaMateriel ) yang intinya mempertanyakan apakah ada harmoni dan disharmonantara pengertian yang sama antara Hukum Pidana, khususnya dengan HukumPerdata dan Hukum Tata Usaha Negara, sebagai cabang ilmu hukum lainnya.Disini akan diupayakan keterkaitan pengertian yang sama bunyinya antaracabang ilmu hukum pidana dengan cabang ilmu hukumlainnya;( Vide: ibid ;hal 426) ;Menimbang, bahwa senada dengan apa yang dikemukakan diatas, didalam bagian pertimbangan hukum Putusan MARI tertanggal 12 Pebruari2004 No. 572
KHAIRUR RAHMAN SH
Terdakwa:
MASDALENA POHAN,S.SOS
109 — 23
SPM :253/SPMLS.2/1.01.01.01/2020 Tanggal 14 April 2020.571. 1(satu) lembar Surat Dinas Pendidikan Kota Tebing Tinggi Nomor :900/0983/Sek.Keu/2020 tanggal 14 April 2020 Kepada Kepala BPKPADKota Tebing Tinggi perihal Penerbitan SP2D yang ditandatangani olehPengguna Anggaran.572. 1(satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPPLS Nomor900/0982/Sek.Keu/2020 tanggal 14 April 2020 yang ditandatangani olehPengguna Anggaran.Halaman 58 perkara Nomor : 24/Pid.SusTPK/2021/PN.Mdn573. 1(satu) lembar Fakta Integritas
SPM :253/SPMLS.2/1.01.01.01/2020 Tanggal 14 April 2020.571. 1(satu) lembar Surat Dinas Pendidikan Kota Tebing Tinggi Nomor :900/0983/Sek.Keu/2020 tanggal 14 April 2020 Kepada Kepala BPKPADKota Tebing Tinggi perihal Penerbitan SP2D yang ditandatangani olehPengguna Anggaran.572. 1(satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPPLS Nomor900/0982/Sek.Keu/2020 tanggal 14 April 2020 yang ditandatangani olehPengguna Anggaran.573. 1(satu) lembar Fakta Integritas Nomor : 900/0981/Sek.Keu/2020 tanggal14 April 2020
SPM :464/SPMLS.2/1.01.01.01/2020 Tanggal 12 Mei 2020.Halaman 572 perkara Nomor : 24/Pid.SusTPK/2021/PN.Mdn1104. 1(satu) lembar Surat Dinas Pendidikan Kota Tebing Tinggi Nomor :900/1853/Sek.Keu/2020 tanggal 12 Mei 2020 Kepada Kepala BPKPAD KotaTebing Tinggi perihal Penerbitan SP2D yang ditandatangani oleh PenggunaAnggaran.1105. 1(satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPPLS Nomor900/1851/Sek.Keu/2020 tanggal 12 Mei 2020 yang ditandatangani olehPengguna Anggaran.1106. 1(satu) lembar Fakta Integritas
108 — 37
Disini akan diupayakanketerkaitan pengertian yang sama bunyinya antara cabang ilmu hukumpidana dengan cabang ilmu hukumlainnya (Vide: ibid ; hal 426) ;Menimbang, bahwa senada dengan apa yang dikemukakan diatas,didalam bagian pertimbangan hukum Putusan MARI tertanggal 12 Pebruari2004 No. 572.K/Pid/2003, menyatakan :manakala suatu dakwaan telah dikaitkan dengan masalah kewenanganJabatan dan kedudukan seperti halnya yang didakwakan kepadaTerdakwa I, maka menurut hemat Mahkamah Agung hal tersebut tidakterlepas
1.NGURAH GEDE BAGUS JATIKUSUMA SH
2.ADDA'WATUL ISLAMIYYAH SH, MH
3.INDRA ZULKARNAIN, SH.
4.DANY ARI SUBAGIO SH
5.ILHAM SOPIAN HADI SH
6.RADITYO, SH
7.GEDE DEWANGGA PRAHASTA D, SH
8.FAJAR ALAMSYAH, SH
Terdakwa:
USMAN BIN H. A. HAMID
209 — 107
Disini akan diupayakanHalaman 129 dari 164 Putusan Nomor 13/Pid.SusTPK/2021/PN Mtrketerkaitan pengertian yang sama bunyinya antara cabang ilmu hukumpidana dengan cabang ilmu hukum lainnya; (Vide : ibid ; hal 426);Bahwa senada dengan apa yang dikemukakan diatas, didalam bagianpertimbangan hukum Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 12 Februari2004 No. 572.K/Pid/2003, menyatakan :manakala suatu dakwaan telah dikaitkan dengan masalah kewenanganjabatan dan kedudukan seperti halnya yang didakwakan kepada
169 — 29
Perhatikan pula putusan Mahkamah AgungNomor 572 K/Pid/2003 ;Bahwa Ahli menjelaskan bahwa pengertian penyalahgunaan kewenangan inikemudian dalam lapangan hukum pidana dikenal sebagai Strafbarehandeling (perbuatan secara melawan hukum).
192 — 94
tanggal 29 Desember2000, dengan presentase norma penghasilan Netto untuk perdagangan ecerankhusus barang pecah belah dan perlengkapan dapur dengan kode 62200adalah sebesar 20 % dari penghasilan bruto.Untuk itu jumlah Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak OrangPribadi (SPT WP OP) tahun 2011, tahun 2012 dan tahun 2013 yangseharusnya dilaporkan oleh terdakwa Yul Hendra adalah sebagai berikut : No Uraian Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 20131 Peredaran Bruto 26.077.811.33 103.847.062.6 106.416.884.7220 572
114 — 37
Selanjutnyaunsur menyalahgunakan kewenangan tidak hanya terdapat di lapanganperdata saja, akan tetapi juga dalam lapangan hukum publik;Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 572 K/Pid/2003 yang dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan antara lain :"Bahwa manakala suatu dakwaan telah dikaitkan dengan masalah kewenanganatau jabatan dan kedudukan .... maka berlaku prinsip pertanggung jawabjabatan (liability jabatan)."
77 — 43
disharmoniantara pengertian yang sama antara Hukum Pidana, khususnya dengan HukumPerdata dan Hukum Tata Usaha Negara, sebagai cabang ilmu hukum lainnya.Disini akan diupayakan keterkaitan pengertian yang sama bunyinya antaracabang ilmu hukum pidana dengan cabang ilmu hukum lainnya ; ( Vide : ibid ;hal 426) ; Halaman 140 dari 177 Putusan Nomor 52/Pid.TIPIKOR/2012/PN.ABMenimbang, bahwa senada dengan apa yang dikemukakan diatas,didalam bagian pertimbangan hukum Putusan MARI tertanggal 12 Pebruari2004 No. 572