95K/TUN/2013

PUTUSANNomor 95K/TUN/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:SHENNY TANDI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan urusanrumah tangga, alamat jalan Labu Nomor 26 Kota Palu, PropinsiSulawesi Tengah, selanjutnya memberikan kuasa kepada: Zulfikar A.Makkarumpa, S.H, pekerjaan, Advokat kewarganegaraan Indonesia,beralamat di jalan Setia Budi No. 66 Palu, berdasarkan Surat KuasaKhusus

Hideo Amir;e Selatan dengan Jalan Danau Talaga;e Timur dengan M. 58 Nunu;e Barat dengan Jalan Sungai Ogomojolo;3 Bahwa surat Keputusan Pejabat TUN berupa Sertifikat Hak Milik sepertitersebut diatas baru diketahui pada tanggal 19 Agustus 2011 jam 16.30 Witamelalui saudara Sigit Apriadi (Menantu Penggugat) yang didapatkan dariArfan Saleh yang merupakan orang suruhan Sdr.

Nasir (pemilik sertipikat)untuk mencari pembeli objek tanah, sehingga menurut Pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TUN, Gugatan Penggugatdiajukan masih dalam tenggang waktu untuk menggugat;4 Bahwa proses penerbitan sertipikat Hak Milik menurut ketentuan PeraturanPerundangundangan harus ditunjang dengan data fisik dan data yuridis10sehingga dapat menjamin suatu kepastian hukum terhadap hak milik bagipemegang hak (Pasal 31 ayat 1 PP Nomor 24 Tahun 1997);Bahwa dengan adanya buku

Putusan Nomor. 95 K/TUN/2013.apabila telah terjadi pemindahan hak dengan dasar akta jual beli maka nomorhak pun harus berubah;11 Bahwa penerbitan Sertifikat Hak milik Nomor 00074 (obyek sengketa)terkesan dipaksakan karena almarhum Lipu Datu Palingge tidak pernahmenguasai atau mengolah ataupun menduduki tanah/lokasi tersebut, karenaproses pembebasan hak atas tanah tahun 1974 oleh Pemerintah DaerahProvinsi Sulawesi Tengah tidak mencapai kesepakatan karena ada beberapaanggota masyarakat Kelurahan Nunu

Khairuddin Nasution, SH, MH, Panitera Pengganti dalam perkara ini telah meninggal duniapada hari Kamis tanggal 18 April 2013. maka putusan ini di tandatangani oleh Hakim Agung sebagai KetuaMajelis dan para Hakim Agung sebagai Anggota Majelis.Jakarta,Raniteian Muda FataabisabeNesarNomor. 95 K/TUN/2013.Ashadi, S.H Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG RIA.n PaniteraPanitera Muda Tata Usaha NegaraAshadi, $.HNIP : 220 000 754

211 K/TUN/2014

PUTUSANNomor 211 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:JOKO HARTONO, S.Pd.,S.H., kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di Jalan DR. Wahidin Sudiro Husodo, Gang Sepakat 6 Nomor 1Rt.004/Rw.020 Kelurahan. Sei Jawi, Kecamatan.

Putusan Nomor 211 K/TUN/2014101983 Juncto PP. Nomor 45 Tahun 1990) dan atau Penggugat juga tidak melakukanberistri lebih dari seorang (Pasal 4 ayat (1) PP No. 10 Tahun 1983 Juncto PP.

Putusan Nomor 211 K/TUN/2014tidak ada lembaga mereka apakah Dewan Adat dll yang mau membela yangbersangkutan, barangkali karena Sdri Marini alias ayang seorang pecandu Narkoba,sehingga dirasa tidak patut untuk diberikan pembelaan dan mungkinkah seorangyang pecandu narkoba masih perawan ?, untuk diketahui bahwa hubungan antaraPemohon Kasasi dengan Sdri Marini alias ayang tidak benar jika dilakukan berkalikali.

Putusan Nomor 211 K/TUN/2014Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagaiberikut:e Bahwa Putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi sudah benar dan tidak salahmenerapkan hukum, karena Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa tidakmengandung cacat yuridis (ex.

Putusan Nomor 211 K/TUN/2014

Junctis PutusanKasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 103 K/TUN/2020tanggal 09 Maret 2020, yang mana sudah Berkekuatan Hukum Tetapberdasarkan Surat Keterangan Berkekuatan Hukum Tetap Pengadilan TataHalaman 30 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN BjbUsaha Negara Banjarmasin Nomor : W2.TUN.3/1747/HK.06/XII/2020tanggal 16 Desember 2020;Bahwa Turut Tergugat sudah benar melakukan penerbitan sertipikat tersebutjuga sudah melakukan dengan sebaik mungkin dan tidak ada kekeliruan

Abdul Gawi Sebagai Tergugat IlIntervensi, diberi tanda T.I14;Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Berkekuatan Hukum TetapNomor: W2.TUN.3/1747/HK.06/XII/2020 tertanggal 16 Desember 2020yang ditandatangani Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasinputusan Nomor 34/G/2018/PTUN.

TUN/2020; Dalil jawaban Turut Tergugat yang pada pokoknya menyatakan SertipikatHak Milik Nomor 10141 atas nama Abdul Gawi adalah benar alas hak bidangtanah yang dimiliki Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi yangditerbitkan oleh Turut Tergugat Sesuai prosedur yang berlaku dan tahapanyang sebagaimana mestinya namun saat ini sedang dalam prosespermohonan pembatalan berdasarkan Putusan Kasasi Nomor103K/TUN/2020 yang sudah berkekuatan hukum tetap;yang mana pada pokoknya merupakan hal yang sama maka

/2020 yang diajukan pula asli dari bukti Surat tersebutoleh Tergugat II berupa bukti T.II3; Bukti Surat T.I15 dan TT.5 berupa fotokopi Surat Keterangan BerkekuatanHukum Tetap Nomor: W2.TUN.3/1747/HK.06/XII/2020 tertanggal 16Desember 2020 yang ditandatangani Panitera Pengadilan Tata UsahaNegara Banjarmasin putusan Nomor 34/G/2018/PTUN.

(VideYurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 22 K/TUN/1998, tanggal 2772001 jo16 K/TUN/2000, tanggal 2822001 jo 93 K/TUN/1996, tanggal 2421998),maka dengan adanya permasalahan tersebut di atas Hakim PN berwenangmengadili gugatan yang diajukan Penggugat tersebut;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanpetitum 2.2 Penggugat yang menyatakan sah demi hukum Penggugat sebagaipemilik tanah Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 10141, atas nama Penggugatsebagai Pemegang Hak, dengan Surat Ukur

TUN. SBY, setelahINSTI Pesce ence meen etter eee TI1.Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara SurabayaNomor : 73/PEN/2017/PT. TUN. SBY. tanggal 12 April 2017 tentangPenunjukan Majelis Hakim dan Penetapan Penunjukan PaniteraPengganti Nomor : 73/B/2017/PT. TUN. SBY. tanggal 12 April 2017oleh Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya;Berkas Perkara Nomor : 142/G/2016/PTUN. SBY.

TUN. SBY. (Bundel B);Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim pada PengadilanHalaman 6 , Putusan Nomor : 73/B/2017/PTTUNSBY.Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa perkara Nomor :73/B/2017/PT. TUN.

TUN.

TUN. SBY. Berpendapat danberkesimpulan telah dipertimbangkan secara tepat dan benar sesuaidengan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Surabaya yangmemeriksa perkara Nomor : 142/G/2016/PTUN. SBY. sehingga diambil alihdan menjadi pertimbangan sendiri Majelis Hakim Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Surabaya)2Menimbang, bahwa akan tetapi Majelis Hakim pada PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa perkara Nomor73/B/2017/PT. TUN.

Selanjutnya saksi Suyanto, S.H. menyerahkan sertifikattanah dan bangunan kepada para tersangka yaitu berupa: (satu) buah sertifikatHM No. 925 Manyaran atas nama Arie Setiawan, (satu) buah sertifikat HMNo. 926 Manyaran atas nama Arie Setiawan, (satu) buah sertifikat HGB No.340 Kalibanteng Kidul atas nama Arie Setiawan dan (satu) buah foto copysertifikat HGB No. 2592 Tawangsari atas nama Arie Setiawan kepada paratersangka ;Bahwa para Terdakwa mengetahui jika putusan Pengadilan Tata Usaha Negara(TUN

Selanjutnya saksi Suyanto, S.H. menyerahkan sertifikattanah dan bangunan kepada para tersangka yaitu berupa: (satu) buah sertifikatHM No. 925 Manyaran atas nama Arie Setiawan, (satu) buah sertifikat HMNo. 926 Manyaran atas nama Arie Setiawan, (satu) buah sertifikat HGB No.340 Kalibanteng Kidul atas nama Arie Setiawan dan (satu) buah foto copysertifikat HGB No. 2592 Tawangsari atas nama Arie Setiawan kepada paraTersangka ;Bahwa para Terdakwa mengetahui jika putusan Pengadilan Tata Usaha Negara(TUN

TUN/2007/ PTUN.SBY.1 Foto copy legalisir salinan putusan nomor : 62/B/2008/ PT.TUN.SBY jonomor : 93/G. TUN/2007/PTUN.SBY.Terlampir dalam berkas perkara ;4Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masingmasing sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 182/Pid.B/2012/PN.Smg tanggal 29 Mei 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:1Menyatakan bahwa Terdakwa I. YOSSY WINARTO, S.E., Terdakwa II.ANGGA ADITYA SETIAWAN dan Terdakwa HI.

TUN/2007/ PTUN.SBY.Foto copy legalisir salinan putusan nomor : 62/B/2008/PT.TUN.SBY jonomor : 93/G.

TUN/2007/ PTUN.SBY.e Foto copy legalisir salinan putusan nomor : 62/B/2008/PT.TUN.SBY jonomor : 93/G. TUN/2007/PTUN.SBY.Terlampir dalam berkas perkara ;Hal. 17 dari 18 hal Putusan Nomor 238 K/Pid/2013e Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkaradalam tingkat kasasi, yang ditetapkan masingmasing sebesarRp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim padahari Rabu tanggal 01 Oktober 2014 oleh Dr. H. M.

Bahwa Badan Peradilan memutuskan perkara tersebut di atasberdasarkan Undangundang RI Nomor 35 Tahun 2009 sehinggaKeputusan TUN in litis termasuk dalam pengertian Pasal 2 butir e UUNomor 9 Tahun 2004;5.

Sudarmono, S.H., telah didasarkan pada 3 (tiga) aspek hukumutama dalam penyusunan keputusan TUN yaitu kewenangan, prosedur,dan substansi.a.

keputusan TUN;c.

in litis telahmempertimbangkan pula pengabdian yang diberikan Penggugatkepada institusi Kejaksaan RI;6) Berdasarkan uraian tersebut di atas diatas,Tergugat dalammenerbitkan Keputusan TUN in litistelah sesuai dengan aspeksubstansi penerbitan suatu keputusan TUN;2.

Keputusan TUN in litis Tergugat tidak pernah menghalangi hakPenggugat untuk memperoleh informasi sehubungan dengan prosespemeriksaan yang dijalaninya sampai dengan Penggugat menerimaKeputusan TUN in litis;f.

215 K/TUN/2014

PUTUSANNomor 215 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara Tata Usaha Negara pada tingkat kasasi telah mengambil putusansebagai berikut dalam perkara :1. ZULKIFLI SIREGAR, S.E., kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di Jalan Karya Selamat Nomor 1, Medan, ProvinsiSumatera Utara, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil di Dinaskebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara;2. Drs.

Putusan Nomor 215 K/TUN/20142 Bahwa tanda jasa/kehormatan/penghargaan yang pernah diperoleh PenggugatI antara lain : 1. Penghargaan dari Majelis Permusyawaratan Rakyat R.L.sebagai Juri dalam Kegiatan Cerdas Cermat UUD 1945 Tingkat SLTA SeIndonesia di Sumut, pada Tahun 2010, 2. Penghargaan dari DepartemenKesehatan RI Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Dewan Juri LombaPoster Kesehatan Generasi Muda Tingkat Provinsi dalam Rangka HariKesehatan Nasional Ke32 pada Tahun 1996, 3.

Putusan Nomor 215 K/TUN/2014ditimbulkan oleh perbuatan itu. (a). Sumpah/Janji PegawaiNegeri Sipil, Sumpah/Janji Jabatan Negeri, dan Peraturan Disiplin PegawaiNegeri Sipil wajib ditaati oleh setiap Pegawai Negeri Sipil. Pegawai NegeriSipil yang telah ternyata melanggar sumpah/janji atau melanggar PeraturanDisiplin Pegawai Negeri Sipil yang berat dan menurut pertimbangan atasanyang berwenang tidak dapat diperbaiki lagi, dapat diberhentikan sebagaiPegawai Negeri Sipil. (b).

Putusan Nomor 215 K/TUN/2014102). Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 800/446/2013 tertanggal23 Januari 2013 tentang Menjatuhkan Hukuman Disiplin berupaPemberhentian Tidak Dengan Hormat, atas nama: Drs. Syahrir Umar, NIP. :195705211984031006, Pangkat/Gol: Penata Tk.I (II/d), Jabatan: KasiKesiswaan pada Subdi PMU, Unit Kerja : Dinas Pendidikan ProvinsiSumatera Utara;3 Mewajibkan Tergugat untuk mencabut:1).

Putusan Nomor 215 K/TUN/201412tersebut dikeluarkan berdasarkan Putusan Pengadilan Hakim Pidana yang penilaiandari segi penerapan hukumnya hanya dapat dilakukan oleh Peradilan Umum;Bahwa oleh karena lembaga peradilan yang berwenang memberikan penilaian dalammemeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo adalah Lembaga PeradilanUmum, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Medan haruslah menyatakan tidakberwenang mengadili perkara ini dengan segala akibat hukumnya;Bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha

TUN. SBY. tanggal 16 Maret 2020 Tentang PenunjukanMajelis Hakim yang memeriksa dan memutus' perkara Nomor67/B/2020/PT. TUN. SBY 5 22 222 292 22 no nen nnn nnn nee nee2. Berkas (Bundel A) Perkara Nomor : 59/G/2019/PTUN. SMG. seluruh isi danJAMPIAN NYA j

464 K/TUN/2019

., Juncto Nomor 464 K/TUN/2019tanggal 10 September 2019 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan TataUsaha Negara Pekanbaru pada pokoknya berisi pencabutan perkara kasasi,dengan alasan bahwa Pemohon Kasasi menyatakan bersedia memberikanTanah dan Bangunan Milik Pemohon Kasasi secara sukarela untukkepentingan umum Sebagaimana Ketentuan UndangUndang Nomor 2Halaman 1 dari 4 halaman.

Penetapan Nomor 464 K/TUN2019Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan UntukKepentingan Umum yaitu Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera RuasPekanbaru Dumai, sehingga sejak Permohonan ini dibuat maka PemohonKasasi menyatakan dengan sesungguhnya tidak ada lagi PermasalahanHukum antara Pemohon Kasasi melawan Gubernur Provinsi Riau;Bahwa Pemohon Kasasi, menyatakan Mencabut dan atau menarik KembaliPermohonan Kasasi yang diajukan ke Mahkamah Agung Republik Indonesiadalam Register Nomor 464 K/TUN

TUN yang diterbitkan oleh Tergugat 1 dan 2 karena Keputusan TUN tersebut merugikankepentingan Penggugat, yakni seharusnya Kepala Desa terpilih atas namaMahsun gugur dalam proses verifikasi dan penjaringan bakal calon KepalaDesa yang dapat di pilih, namun oleh Panitia Pilkades (Tergugat 2) diteruskan bahkan di keluarkan Keputusan tentang penetapan calon KepalaDesa yang berhak di pilih yaitu nomor urut 1 atas nama Mahsun, nomor urut2 atas nama Nurman, S.Pd.!

PilkadesDesa Gereneng Timur a quo; Tergugat 2 mengeluarkan Keputusan TUN a quo berupaPenetapan Bakal calon menjadi Calon Kepala Desa atas namaMahsun dan penetapan calon terpilin dari proses yang cacat hukum,sehingga Penetapan Keputusan TUN yang di keluarkan oleh Tergugat2 adalah tidak sah dan cacat hukum karena adanya cacatproses/prosedur dalam pelaksanaan Pilkades Desa Gereneng Timur aquo, hal mana pelanggaran yang telah di uraiakan dalam uraiansebelumnya di atas.Yang menjadi pertimbangan dikeluarkannya

Keputusan TUN yang diterbitkan oleh Tergugat 1 adalah berasal dari usulan yang di ajukanoleh BPD Desa Gereneng Timur, atas dasar Keputusan TUN yang diterbitkan oleh Tergugat 2 dari proses Pilkades Desa Gereneng Timuryang cacat hukum, hal ini melanggar azas kepastian hukum dan azaskecermatan, dengan demikian Keputusan Tergugat 1 dan Tergugat 2adalah cacat hukum dan patut untuk dinyatakan batal dan tidak sah;22.

Bahwa, oleh karena terbitnya keputusan TUN obyek sengketa aquo (KTUN yang diterbitkan Tergugat 1 dan Tergugat 2) yang notabenenya melanggar peraturan Perundangundangan dan AAUPB, maka Putusan Nomor 26/G/2018/PTUN.MTRHalaman 23keputusan TUN obyek sengketa a quo juga sebagai keputusan TUN yangmelanggar peraturan Perundangundangan yang berlaku dan/atauAAUPB.24.

Bahwa oleh krena keputusan TUN yang diterbitkan/dikeluarkanoleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 a quo bertentangan dengan PeraturanPerundangundangan yang berlaku dan/atau AAUPB, maka Penggugatmohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha NegaraMataram yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk dapatnyamenyatakan obyek Keputusan TUN a quo yang menyatakan Kepala DesaTerpilinh atas nama Mahsun sebagai Kepala Desa Gereneng Timurdinyatakan Batal atau tidak sah dengan segala akibat hukumnya.Bahwa

365 K/TUN/2012

PUTUSANNomor 365 K/TUN/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara :ANDI WAHYUDIN JALIL, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaanSwasta, tempat tinggal di Jalan Benyamin Sueib Kav.

No. 365 K/TUN/20128. Maulidia Novita, S.H., keduanya Staf Subbag. Wilayah III padaBiro Hukum Kemdagri, kesemuanya beralamat di JalanMedan Merdeka Utara Nomor 7 Jakarta Pusat, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor 183/1753/SJ, tertanggal 12 Mei2011;2. NURLIAH NURDIN, S.Sos.

No. 365 K/TUN/2012a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku ;b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asasasasumum pemerintahan yang baik. ;berdasarkan peristiwa dan atau fakta berikut ini ;1Bahwa Penggugat adalah suami dari Nurliah Nurdin, S.Sos.

No. 365 K/TUN/2012Bahwa terlepas dari hal di atas, fakta lain dari keikhlasan Penggugat padapernikahan dengan Nurliah Nurdin, S.Sos. M.A dan sebagai bukti harmonisnya rumahtangga Penggugat dengan Nurliah Nurdin, S.Sos.

No. 365 K/TUN/2012

239 K/TUN/2013

Putusan Nomor 239 K/TUN/2013.1516171819tindakan membuat, menandatangani dan menerbitkan akta perdamaian iniadalah pembuatan melawan hukum ;Bahwa kemudian Penggugat mengajukan permohonan pelaksanaan Putusan(eksekusi) No. 71/Pdt.G/2003/PN.Gir kepada Yth.

Putusan Nomor 239 K/TUN/2013.10kesusilaan, kepatutan dan norma hukum, untuk mewujudkan penyelenggaraanNegara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Putusan Nomor 239 K/TUN/2013.1212e Sertipikat Hak Milik No. 953/Desa Batuan, G.S. tanggal 18101996, No.3165/96, luas 400M?, atas nama Dewa Made Puja.e Sertipikat Hak Milik No:957/Desa Batuan, G.S. tanggal 11111996,No.3721/96, luas 560M?

Putusan Nomor 239 K/TUN/2013.1616Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991, poin V angka 3 jo Pasal 53ayat jo.

Putusan Nomor 239 K/TUN/2013.282.RedakSi....... ee. Rp. 5.000, Jarno Budiyono, S.H.3. Administrasi ......... 2.20% Rp.489.000,Jumlah ......... Rp. 500.000,Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha NegaraASHADI, SHNip. 220000754.28

Keputusan TUN in litis bertentangan dengan AAUPB yaitu melanggarAsas Kepastian Hukum dan Asas Larangan Penyalahgunaan Jabatandan wewenang (detournement de pouvoir). ;Bahwa terhadap dalildalil tersebut, Tergugat menyampaikan jawabansebagai berikut :n nn nnn nnn nn nnn nnn nn nnn ne nnn nn nnnnnnnnA. Objek Sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang undangan yang berlaku.

;Putusan No. 1/G/2017/PTUNBL him. 20Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan TUN in litis telahdidasarkan pada 2 (dua) aspek hukum utama dalam penyusunanKeputusan TUN yaitu Aspek Kewenangan dan Aspek Prosedur. ;a.

Dengan demikian Tergugatberwenang untuk memberhentikan dengan hormat Penggugatsebagaimana ketentuan dalam Pasal 14 Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 2003. ;2002 2022 none nnnnBahwa Penerbitan Keputusan TUN in Iitis telah sesuai denganprosedur penerbitan Surat Keputusan Bupati Pringwesu tentangpemberhentian sebagai berikut :1.

;Putusan No. 1/G/2017/PTUNBL him. 32Bahwa dalam gugatan Keputusan TUN in lIitis Penggugat padapokoknya mendalilkan Tergugat seharusnya tidak menerbitkanObjek Gugatan a quo agar sesuai dengan penerapan AAUPBkhususnya asas kepastian hukum dan asas LaranganPenyalahgunaan jabatan atau wewenang (detournement de pouvoir)Bahwa penerbitan Keputusan TUN in litis tidak melanggar asasLarangan Penyalahgunaan jabatan atau wewenang (detournementde pouvoir), dan dalil Penggugat tidak berdasarkan hukum denganalasan

sebagai berikut : 222 none no anneBahwa penerbitan Keputusan TUN in /itis telah dilakukan secaracermat dan bukan penyalahgunaan jabatan oleh Bupati karenaKeputusan Tun ini juga didasarkan pada peraturan perundangundangan yaitu: nn nn nnn nnn enn nn ne ncn cena UndangUndang Nomor 48 Tahun 2008 tentang pembentukanKabupaten Pringsewu Provinsi Lampung (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185 tambahan lembarannegara Negara Republik Indonesia nomor 4932); UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014

Bahwa sengketa Tata Usaha Negara (TUN) yang dapat dijadikanobjek sengketa dalam perkara gugatan TUN sebagaimana dimaksudHalaman 18 dari 76 halaman Putusan Perkara Nomor. 36/G/2012/PTUNBDGdalam UndangUndang No. 51 Tahun 2009 tentang PerubahanKedua atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PeradilanTUN jo. UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 jo.

UndangUndangNo. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TUN adalah sengketa yangtimbul dalam bidang TUN antara orang atau badan hukum perdatadengan badan atau pejabat TUN, baik di pusat maupun di daerah,sebagai akibat dikeluarkannya keputusan TUN, termasuk sengketakepegavaian berdasarkan peraturan perundangundangan yangDOHA taeeseee seen eeeeee tenes amen. bahwa objek sengketa dalam surat gugatan yang diajukan ParaPenggugat sebagaimana dijelaskan pada halaman 2 adalahmengenai SURAT KEPUTUSAN BUPATI INDRAMAYU

Yurisprudensi MA RI, antara lain :2) PISSUAM IGANG) renee on cmemor mor mememmncamrccem com cena: nes oe seme on HCESE 5b) Sengketa kepemilikan tanah .......eccc eee eeeeeteeeteteeeeee OSE 5c) Keputusan TUN yang diterbitkan dalam rangka untukmenimbulkan perjanjian, ...............

sebagaimana Pasal 2 hurufg UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 ;. bahwa rumusan yang dimaksud dalam Pasal 2 huruf g UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TUN jo.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun didaerah mengenai hasil pemilihan umum ;Halaman 21 dari 76 halaman Putusan Perkara Nomor. 36/G/2012/PTUNBDGe. bahwa dengan demikian, mengingat Pasal 2 huruf g UndangUndangNomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UndangUndangNomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TUN, UndangUndangNomor 51 Tahun 2009, kaidah hukum yang terkandung dalamYurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 18 Agustus 2004 Nomor :482 K/TUN/2003 dan pendapat hukum H.

Kantor Pertanahan Kabupaten Banjartetap terlampir dalam berkas perkara.3 (tiga) berkas putusan PTUN Banjarmasin, PT TUN Banjarmasindan Putusan Kasasi Mahkamah Agung tetap terlampir dalam berkasperkara,Foto copy 1 (satu) bundel kuitansi dan Surat Jual Beli Putus tetapterlampir dalam berkas perkara;4.

Kantor Pertanahan Kabupaten Banjartetap terlampir dalam berkas perkara;3 (tiga) berkas putusan PTUN Banjarmasin, PT TUN Banjarmasindan Putusan Kasasi Mahkamah Agung tetap terlampir dalam berkasperkara;Foto copy 1 (satu) bundel kuitansi dan Surat Jual Beli Putus tetaptarlampir dalam berkas perkara;Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 61 PK/PID/20134.

Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar tetapterlampir dalam berkas perkara;e 3 (tiga) berkas putusan PTUN Banjarmasin, PT TUN Jakrta dan PutusanKasasi Mahkamah Agung tetap terlampir dalam berkas perkara;Hal. 7 dari 14 hal. Put.

No. 61 PK/PID/2013Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 22 Maret 2010No.17 K/TUN/2010;Bahwa seharusnya Judex Juris justru bertolak ukur dengan adanyaPutusan Pengadilan Tata Usaha Negara, bukannya menyatakan tidaksah atas Putusan tersebut, karena Judex Juris tidak memilikikewenangan apapun untuk menyatakan tidak sah terhadap putusantersebut;Bahwa dengan merujuk kepada amar Putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Banjarmasin tanggal 20 April 2009 No.32/G/2008/PT.TUN.BJMJo.

Putusan MahkamahAgung Republik Indonesia tanggal 22 Maret 2010 No.17 K/TUN/2010yang menyatakan berbunyi: Menyatakan batal SHM No.533 atas namaShierley Oei dan SHM No.537 atas nama Nirnawati, sertamemerintahkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banjar(Tergugat) untuk mencabut SHM No.533 dan No.537, serta merujuk pulakepada Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No.

Menyatakan batal atay tidak sah keputusan TUN yang disengketakanyang dikeluarkan eh Pengawas Ketenagakerjaan KementrianKetenagakerjaafi Republik Indonesia Nomor : KEP.19/PPKNKJ/VIIV2015tentang Perhitungan Upah Lembur Sdr. Hamdan dkk (92 orang) KaryawanPT,..ANDALAN MITRA PRESTASI yang dipekerjakan di Kantor PT.; PEGADAIAN (PERSERO) Kantor Wilayah Ill Palembang Area Kota Jambi Periode 2011 s.d. 2012 tertanggal 24 Agustus 2015;5.

Memerintahkan Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian KementrianKetenagakerjaan (Tergugat) mencabut Surat keputusan TUN yangdisengketakan, yaitu. : Surat Penetapan Ulang PengawasKetenagakerjaan Kementerian Ketanagakerjaan Republik IndonesiaNomor Kementerian : KEP.19/PPKNKJ/VII/2015 tentang PerhitunganHim. 5 dari 10 him. Put. No.261/B/2016/PT.TUN. JKT.Upah Lembur Sdr. Hamdan dkk (92 orang) Karyawan PT. ANDALANMITRA PRESTASI yang dipekerjakan di Kantor PT.

yang timbul dalam perkaraBahwa Tergugat /Terbanding tidak = mengajukan kontra Qmmoribanding ; one nthe atau nennenen tap wo nnnnnn aneBahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihatberkas perkara sebelum dikirim ke PengadilanTinggi Tata Usaha NegaraJakarta masingmasing dengan Surat Pemberifahuan Untuk Melihat BerkasPerkara Nomor : 267/G/2015/PTUN.JKT tertanggal 21 Juli 2016 ; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa Sptitusan Pengadilan Tata Usaha Negara JakartaNomor 267/G/2015/P TUN

JKT., tanggal 30 Mei 2016, maka pengajuan banding tersebutdiajukan masih dalam tenggang wakitu. 14 hari sebagaimana ditentukanPasal 123 UndangUndang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan KeduaAtas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara, karena mana secara formal pormohonan banding dari Penggugat /Pembanding dapat diterima; 7+ ==Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama putusanPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 267/G/2015/P TUN.

Yurisprudensi Mahkamah Agung RINomor 316K/TUN/1998 tanggal 3 Mei 2001 Jo. Yurisprudensi MahkamahAgung RI Nomor 95K/TUN/2000 tanggal 11 Mei 2000;Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor316K/TUN/1998 tanggal 3 Mei 2001 Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RINomor 95K/TUN/2000 tanggal 11 Mei 2000 alasan dan dasar hukum di atas,maka atasan Penggugat dianggap telah menyetujul permohonan izinperceraian yang diajukan oleh Penggugat:ll.

91K/TUN/2000

Oleh karena itu Peradilan Tata Usaha Newaratidak berwenang untuk memeriksa dan memutuskannya.NOMOR REGISTER : 91 K/TUN/2000TANGGAL PUTUSAN : 13 November 2000MAJELES +L. Prof Dr. PAULUS E. LOTULUNG, SH.2. Ny. Hj. EMIN AMINAH ACHADIAT, SH,3. Ny. Hj. ASMA SAMIK IBRAHIM, SH.RLASIFIEAS! : PerpajakanDUDUK PERKARANYA Bhwa yang menjadi obyek gugatan adalah dalamperkara ini adalah Surat Keputusan Tata Usaha Nefara berupa :.

KEPALA KANTOR PELAYANAN BEA DANCURALTANIUNG PRIOK IIIV.KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK JARARTA TANAH ABANG tersebut:Membatalkan putusan Penpadilan Tinggi TataUsaha Negara Jakarta tanggal 9 Desember 1999No. 157/B/1999/P') TUNE jo. putusan Pengadilan Tata Usaha Nesara Jakarta tanezat 13 Jal) boosNo 0235/6 TUN OOP TUN TETDan Mengadili SendiriDalam Eksepsi ; Menerima Eksepsi Tergugat l, Il, IT dan TV;Dalam Pokok Perkara +~ Menyatakan gugatan Pengougat tidak dapatditerimaJakarta, November 200Pembuat Kaidah

No. 18/B/2015/PT TUN Mks.Ir. SIRWAN JAYA RAZAK, M.Si, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta(Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Kolaka Periode 2014 s/d 2019), tempat tinggal di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor. 36Kelurahan Watuliandu Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka,Provinsi Sulawesi Tenggara.

No. 18/B/2015/PT TUN Mks.2 Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugatberupa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi TenggaraNomor : 19/Kpts/PROV.Sultra.026/2014, tanggal 30 September 2014 TentangPembatalan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenKolaka Hasil Pemilihan Umum Tahun 2014 atas nama Ir.

No. 18/B/2015/PT TUN Mks.sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 9 UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PeradilanTata Usaha Negara ; Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Hakim Tunggal Pengadilantingkat pertama berkesimpulan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari berwenanguntuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo sehingga Eksepsi Tergugatmengenai Kompetensi Absolut Pengadilan dinyatakan tidak diterima ; Menimbang

No. 18/B/2015/PT TUN Mks.anggota) DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut diatas, menurut MajelisHakim tingkat banding jelaslah sudah bahwa Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) adalahinstansi yang berwenang menyelesaikan sengketa Pemilu in casu dengan objek sengketaberupa Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 19/Kpts/KPU.Prov.Sultra.026/2014 Tentang Pembatalan Calon terpilih Anggota Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kabupaten Kolaka

No. 18/B/2015/PT TUN Mks.3 LOBES sssasacnnassnnansa.ca axeannnsnaninn sasneananamnnanace siounwnamensie Rp. 3.000,4. Biaya Proses Penyelesaian Perkara.................00 Rp. 236.000,Jumlah Rp. 250.000,Terbilang (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

45 K/TUN/2013

Bahwa Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional JawaTimur No. 1502/HGB/35/1991 oleh Penggugat didaftarkan di Kantor PertananahanKota Surabaya dan diterbitkan Sertifikat Hak Guna Bagunan Nomor 249/KelurahanHal. 3 dari 26 hal.Put.No.45 K/TUN/201310.Kedungdoro atas nama PT. Surabaya Bowling Centre (PT.

Eks Bank Bumi DayaHal. 17 dari 26 hal.Put.No.45 K/TUN/201318di Kampung Mergoyoso Surabaya dengan mendasarkan pada UndangUndang No.

Bank Bumi Daya (Persero).Hal. 19 dari 26 hal.Put.No.45 K/TUN/20132020Cc.8) Bahwa sesuai Akta Merger No. 100 tanggal 24 Juli 1999 , PT. Bank BumiDaya (Persero) telah bergabung atau merger ke dalam PT. Bank Mandiri(Persero), yang didirikan berdasarkan Akta No. 10 tanggal 2 Oktober 1998Notaris Sutjipto, SH. yang telah mendapat persetujuan Menteri Kehakiman RINo.

Putusan Judex Facti tersebutHal. 21 dari 26 hal.Put.No.45 K/TUN/20132222telah bertentangan dengan PP No. 24 Tahun 1997 dan UU No. 5 Tahun 1960 tentangPokok Pokok Agraria berkaitan dengan stelsel pendaftaran tanah, karenanyaberalasan untuk dibatalkan dengan alasan sebagai berikut :a.

PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADL SH.NIP. : 220000754 Hal. 25 dari 26 hal.Put.No.45 K/TUN/20132626