PUTUSANNomor 49 K/TUN/2011DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara :MAO KUNU, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mantan Anggota Polri,tempat tinggal di Desa Kapota, Kecamatan WangiWangi Selatan, KabupatenWakatobi, selanjutnya memberi kuasa kepada : Muh. Natsir Haris, S.H.

Putusan Nomor 49 K/TUN/2011.Bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini adalah Surat KeputusanTata Usaha Negara In casu Surat Keputusan No. Pol.

Putusan Nomor 49 K/TUN/2011.litis diterbitkan bertentangan dengan Peraturan Perundangundangan yangberlaku ;7 Bahwa tindakan menerbitkan Surat keputusan In Litis oleh Tergugat yang tidakdidasarkan pada rekomendasi yang diajukan oleh Kepala Kepolisian ResorWakatobi selaku Pejabat Ankum adalah merupakan tindakan sewenangwenangdan bertentangan dengan AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB)oleh karena sesuai dengan tata urutan penjatuhan hukuman seorang anggotaKepolisian Negara Republik Indonesia

Putusan Nomor 49 K/TUN/2011.menyebabkan batalnya keputusan; (vide ketentuan Pasal 30 UndangUndang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah denganUndangUndang No. 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung RI) ;3.

Putusan Nomor 49 K/TUN/2011.10Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum padahari itu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggota Majelis tersebut dandibantu oleh Fitriamina, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh parapihak ;Anggota Majelis : Ketua Majelis,ttd./ ttd./Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum. Dr. H. Imam Soebechi, S.H.,M.H.ttd./Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, S.H.,M.A.Biaya biaya : Panitera Pengganti,1.Meterati..............0.

390 K/TUN/2012

PUTUSANNo. 390 K/TUN/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara :JIMMY J.

No. 390 K/TUN/20121 Bahwa Penggugat adalah salah satu Ahli waris/anak dari Alm.

No. 390 K/TUN/201214.15.16.17.18.Bahwa sebagaimana telah disebutkan dalam posita gugatan Penggugat angka 3,angka 5, dan angka 7, bahwa tanah tersebut dijaga Oscar Pinontoan dan anakanaknya sejak atahun 1974 s/d Desember 2010, sejak saat itu tidak ada orang yangdatang ataupun menyatakan bahwa tanah tersebut adalah milik Rommy A. Lasutbahkan Rommy A.

No. 390 K/TUN/2012dikarenakan, gugatan Penggugat yang disampaikan dalampersidangan ini lebih menitikberatkan pada masalah kepemilikan,sehingga bukan merupakan kewenangan Peradilan Tata UsahaNegara, melainkan menjadi kewenangan Peradilan Umum(perdata);EKSEPSI TERGUGAT II INTERVENSI:Bahwa benar tanah kebun/budel tersebut sudah dijual kepada Sdr. Rommy A.

No. 390 K/TUN/20121. Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding I dan Tergugat IIIntervensi/Pembanding II ;2.

No. 428 K/Pdt/2013Nomor: 147/B/2006/PT.TUN.JKT tanggal 12 Oktober 2006 jo PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor: 11/G/PTUN PTK/2005 tanggal 29 September 2005 yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap (in kracht) sebagaimana disebutkan dalam SuratKeterangan Panitera PTUN Pontianak No.W.2.TUN.4/285/HK.02/IV/2008 tanggal 1 April 2008;Bahwa oleh karena gugatan Penggugat salah dalam subyek (error inpersona) maka konsekuensinya hukumnya gugatan Penggugat haruslahdinyatakan tidak dapat diterima

PutusanPengadilan Tata Usaha Negara bersifat administratif, tidak mempunyaikewenangan mengadili sengketa hak kepemilikan atas tanah (vide PutusanMahkamah Agung RI No. 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994, No.445 K/TUN/2005 tanggal 3 April 2007 dan No. 221 K/TUN/2006 tanggal31 Januari 2007);Perbuatan Termohon Kasasi telah melakukan perbuatan melawan hukumsebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPerdata telah dibuktikan danterbukti berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 331 K/Pid.Sus/2008tanggal 5 Januari

Tinggi Pontianak yang menguatkan PutusanPengadilan Negeri Mempawah telah menerapkan hukum secara tepat danbenar menolak gugatan Penggugat seluruhnya karena Penggugat tidak dapatmembuktikan dalil gugatannya, mengingat bukti Penggugat berupa Sertifikat1011Hak Milik Nomor 370 tidak menunjukkan secara tepat keberadaan tanah objeksengketa dan kemudian bukti tersebut dibatalkan dengan Putusan PTUNPontianak No. 11/G/PTUN.PTK/2005 tanggal 29 September 2005 yangdikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi TUN

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Nomor 653 K/TUN/2015 tanggal 16Februari 2016, Yurisprudensi Nomor 22 K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001,Yurisprudensi Nomor 16 K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001, YurisprudensiNomor 93 K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998, Yurisprudensi Nomor 88K/TUN/1993 tertanggal 7 September 1994, seharusnya merupakankompetensi peradilan umum bukan peradilan Tata Usaha Negara; Bahwa berdasarkan bukti T.Il INTV4 putusan Pengadilan Negeri JayapuraNomor 228/Pdt.G/2017/PNJAP tanggal 21

331 K/TUN/2012

Putusan Nomor 331 K/TUN/2012101112di Persil Nomor 26a D.1. Kohir 1285, seluas 0.570 Ha tersebut.

Putusan Nomor 331 K/TUN/2012Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia yang dikeluarkanoleh Kantor Jawatan Pendaftaran dan Pajak Penghasilan, serta masihtercatat dalam Ipeda atas nama TajibHalimah.

Putusan Nomor 331 K/TUN/20121010untuk menetapkan akibat hukum in concreto. Hal ini dianggap perlu berkaitandengan perlunya dan pentingnya kepastian hukum bagi warga yang terkait dan(dalam rangka perwujudan) prinsip doelmatigheid dalam pelaksanaan peraturanperundangundangan oleh penguasa/pemerintah. (lihat untuk doelmatigheidAsasAsas Umum Pemerintahan yang Baik).

Putusan Nomor 331 K/TUN/201214undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: Ny.

Putusan Nomor 331 K/TUN/2012

No. 40/B/2013/PT TUN Mks.3. HAMSAH, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Kepala Sub SeksiSengketa dan Konflik Pertanahan, pada Kantor Pertanahan KotaMakassar; === oo nnn nnn nn nnn nn nnn nnn nnn4.

No. 40/B/2013/PT TUN Mks.dikarenakan akta jual beli Nomor 07/2009, tertanggal 27 Mei 2009 yang dibuat oleh IwanAmpulembang,SH, selaku PPAT di Makassar (Bukti T3) telah mengidap cacat hukum yangamat mendasar, lantaran proses jual beli tersebut dibuat seakanakan bahwa Hasanuddin Mismanyang menjual tanah dan bangunan yang terletak di jalan Bulukunyi No. 15 kepada Hj.

No. 40/B/2013/PT TUN Mks.Eksepsi tentang Gugatan penggugat tidak jelas, tidak tegas dan tidak cermat serta teramat kabur (obscuur libel) ; eksepsi tentang Gugatan Penggugat Kurang Pihak "PLURIUM LITISCONSORTIUM" karena peristiwa dan hubungan hukum terjadinya peralihan hak berdasarkanhubungan hukum jual beli antara PT.

No. 40/B/2013/PT TUN Mks.G.TUN/2012/PTUN.Mks. yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum padatanggal 13 Desember 2012 tersebut haruslahdikuatkan. Menimbang, bahwa oleh karena pada dasarnya ternyata Penggugat/ Pembandingberada pada pihak yang kalah , maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 UndangUndangNomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 jo.

No. 40/B/2013/PT TUN Mks.( Dua ratus lima puluh ribu rupiah )

326 K/TUN/2013

PUTUSANNomor 326 K/TUN/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara Tata Usaha Negara pada tingkat kasasi telah mengambilputusan sebagai berikut dalam perkara :1HJ. CHOLILAH BINTI H. ZAINUDIN, kewarganegaraanIndonesia, tempat tinggal di Jalan A. Yani, Lrg.

Putusan Nomor 326 K/TUN/20132) Sainunah binti H. Zainudin (almarhuma meninggal dunia lebih dahuludari H. Zainudin);3) Hy. Cholillah binti H. Zainudin;4) Mat Sari bin H. Zainudin (almarhum);4. Bidang tanah tersebut oleh H. Zainudin bin H. Seman seluas 73.315 M?dibaginya 3 (tiga) bagian untuk 3 orang anakanaknya yaitu:1. Sebagian untuk H. Muksin bin H. Zainuddin mendapat bagian 24.000M*2. Sebagian untuk Hj. Kholilah binti H.Zainuddin mendapat bagian24.000 M?:3. Sebagian lagi untuk Matsari bin H.

Putusan Nomor 326 K/TUN/2013D.10.11.Bahwa benar bidang tanah milik Penggugat Matsari bin H. Zainudin yangberukuran panjang 310 dan 300 Meter dan lebar 83 Meter luas 25.315 M?tumpang tindih dengan objek sengketa atas nama:Tanah atas nama Iskandar HM dalam objek sengketa seluas 130 M x 50M= 6.500 M?, tumpang tindih dengan tanah Penggugat I dan Penggugat IIseluas 50 M x 50 M 2.500 M?;Tanah atas nama Iskandar HM, dalam objek sengketa seluas 130 M x 50 M= 6.500 M?

Putusan Nomor 326 K/TUN/2013yaitu Asas Kepastian Hukum, Asas Bertindak Cermat, AsasKeadilan dan Kewajaran;13.

Putusan Nomor 326 K/TUN/201314Menyatakan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. HJ.CHOLILAH BINTI H. ZAINUDIN, 2. MUKTI BIN MATSARI, 3.MAISUHRO BIN MATSARI tersebut tidak dapat diterima;Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalamtingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agungpada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2013 oleh Dr. H. Imam Soebechi, SH., MH..

Dimana akhirnya, Surat Keputusan Nomor920/HGB/35/95 tanggal 13 Oktober 1995 tersebut dibatalkanberdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 31K/TUN/1997 tanggal 26 Oktober 1998 yang mana perkara tersebut telahsampai pada tingkat peninjauan kembali;8.

/1996/PT TUN.SBY yang membatalkan putusan Pengadilan TataUsaha Negara Surabaya tanggal 11 Juni 1996 Nomor 02/G.TUN/1996/PTUN.SBY serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini denganmengambil alih pertimbangan dalam putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Surabaya yang sudah tepat dan adil;(Vide halaman 78 putusan Mahkamah Agung RI tanggal 24 November1998 Nomor 31 K/TUN/1997 yang telah berkekuatan hukum tetap);Bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal11 Juni 1996 Nomor

02/G.TUN/1996/PTUN.SBY juncto Putusan MahkamahAgung RI tanggal 24 November 1998 Nomor 31 K/TUN/1997 yang telahmempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, telah dilaksanakan eksekusinyaoleh Kepala Kantor Wilayan Badan Pertanahan Nasional Provinsi JawaTimur selaku Tergugat dengan mencabut objek sengketa berupa SuratKeputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional PropinsiJawa Timur Nomor 920/HGB/35/95 tanggal 13 Oktober 1995 tentangPemberian Hak Guna Bangunan atas tanah Jalan Darmokali Nomor

Nomor 1439 K/Pdt/2017tetap, dimana baik status kepemilikan pihak Penggugat atas objek sengketayaitu tanah dan rumah di Jalan Darmokali Nomor 35 Surabaya maupunstatus penempatan objek sengketa oleh Tergugat , telah dipertimbangkanbaik oleh Judex Facti maupun Judex Juris sebagaimana putusanPengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 11 Juni 1996 Nomor02/G.TUN/1996/PTUN.Sbya juncto putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal24 November 1998 Nomor 31 K/TUN/1997:Bahwa karenanya pertimbangan hukum dan putusan

untukpengosongan agar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut dapatdilaksanakan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya selakuTergugat Il, yaitu menerbitkan sertifikat atas tanah di Jalan DarmokaliNomor 35, Surabaya ke atas nama Asmini Madjri, S.H. sebagai Penggugat:Bahwa demikian pula mengenai asal usul tanah, dalam putusan PengadilanTata Usaha Negara Surabaya tanggal 11 Juni 1996 Nomor 02/G.TUN/1996/PTUN.Sbya juncto putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 24 November1998 Nomor 31 K/TUN

SAEAN ; 11 Menyatakan bahwa Penetapan Ketua Majelis No.20.HK/PEN.TUN/1999/PTUN.SBY. tanggal 22 Pebruari 1999,tentang Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Tersebut(schorsing) tetap dipertahankan danDEPIAKU fo omen mn i i se ne me me ee ee2 MenghukumTergugat dan Tergugat Il untuk membayar biayayang timbul dalam sengketa Tata Usaha Negaraini secara tanggung renteng sebesar Rp.212.500, (Dua ratus Dua Belas Ribu Bahwa putusan tersebut dikuatkan oleh putusanPengadilan Tinggi TUN Surabaya No93/B.TUN/1999

/PT.TUN.Sby. tanggal 16 September 1999 joPutusan Mahkamah Agung No : 02/K/TUN/2000, tanggal 14Maret 2000 =; ( kode P2 dan P3);Bahwa sejak putusan Mahkamah Agung diterima oleh paraTergugat, maka sejak saat itu pihak Tergugat I,Tergugat II dan Tergugat Ill tidak pernah maumelaksanakan putusan tersebut secaraSUKGMEIA fe as ons ome come e ame e aes eae @ eosBahwa beberapa waktu terakhir ini malah pihak12penggugat dilaporkan ke polisi oleh seorang bernama : DWIBIJANTO.

TUN/ 1999 / PTUN. Sby tanggal 1 Juni1999 yang diperkuat di dalam amar putusun tingkat bandingNo. 93 / G.TUN / 1999 / PT.TUN. Sby tanggal 16 September151999, maka pejabat lelang tidak berhak untuk melelangyang menjadi obyek sengketa dalam perkara int. ;Bahwa dengan diterbitkannya tujuh SHM tersebut di atasoleh Tergugat, dan menjadi obyek sengketa dalam perkaraini menyebabkan Penggugat sangat dirugikan kepentingannyasecara materiil.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara SurabayaNo. 20/G TUN/1999/PTUN.SBY. ;b. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraSurabaya No. 93 / B. TUN / 1999 / PT. TUN SBY.;31c. Putusan Mahkamah Agung No. O2K / TUN / 2000;d. Penetapan No. 20 HK / PEN. TUN / 1999 / PTUN.Yang mana bukti bukti tersebut dapat dilinat dalam putusanPengadilan Negeri Kabupaten Kediri No. 71 / Pdt.

No. 02/40K/TUN/2000, tanggal 14 Maret 2000, (fotocopy sesuaidengan aslinya ) j ~n

414 K/TUN/2012

PUTUSANNomor 414 K/TUN/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:1Hj. PATNIAH BINTI H. JAPERI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggalJalan S.Parman Gg.Purnama RT.25 No.144 A Kelurahan Pasar Lama,Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan,pekerjaan mengurus Rumah Tangga;Hj. SAPNAH BINTI H.

Putusan Nomor 414 K/TUN/2012dalam hal ini telah memberi kuasa kepada: AL AKHMASY MUSYADAD, S.H.

Putusan Nomor 414 K/TUN/2012tanggal 26 Oktober 2010 juga telah melanggar Pasal 30, Pasal 39 dan Pasal 40Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasintelah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 09/G/2011/PTUN. BJM, Tanggal 9November 2011 yang amarnya sebagai berikut:I. DALAM EKSEPSI: Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;Il.

Putusan Nomor 414 K/TUN/2012dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama adalah mengenai penerbitanan AktaHibah. Oleh karena itu Pengadilan Tingkat Pertama telah keliru mengujikeabsahan Akta Hibah yang diterbitkan oleh pihak yang bukan Tergugat dalamperkara ini.

Putusan Nomor 414 K/TUN/2012

36 K/TUN/2011

red0;;P U TUS ANNomor 36 K/TUN/2011DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara :MOHAMMAD DAWOED, Kewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan KaumanNomor 50, Lawang Malang, Jawa Timur ;Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding ;Melawan:1.

Nomor 36 K/TUN/2011merupakan tindakan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah Nomor11 Tahun 2006 tentang Izin Mendirikan Bangunan ;.

Nomor 36 K/TUN/2011a. ASaS umum pemerintahan yang baik, sebagaimana dimaksuddalamUndangUndang Nomor 28 Tahun 1999 tentang PenyelenggaraanNegara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi danNepotisme, antara lain :1.

Nomor 36 K/TUN/201116tentang Perubahan Kedua UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara ;Bahwa sebagai pendukung kebenaran gugatan Penggugat/Pemohon Kasasiadalah Bukti P1 dan Bukti P3 yang isinya adalah permohonan pembatalanpungutan dana sumbangan insidental/pengembangan sekolah yang dilakukanoleh Tergugat III/Termohon Kasasi III ;4.

Nomor 36 K/TUN/2011

Bahwa Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 371 K/TUN/2018tanggal 31 Juli 2018 Jo.

Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 371 K/TUN/2018tanggal 31 Juli 2018 jo.

20 PK/TUN/2019 tertanggal 13 Februari2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut (kami kutip), yang padapokoknya menolak permohonan Peninjauan Kembali dan menguatkanputusan kasasi Mahkamah Agung Nomor : 371 K/TUN/2018 tanggal 31Juli 2018 (vide: bukti P11);Bahwa setelah gugatan pembatalan Sertipikat Hak Milik No.75/Kelurahan Belawan Ill, terbit tanggal 18 Agustus 1992, Surat Ukur No.2919/1992 tanggal 26 Mei 1992, seluas 44.915 M2 (empat puluh empatribu sembilan ratus lima belas meter persegi) atas

Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 371 K/TUN/2018 tanggal 31Juli 2018, jo.

Fotokopi legalisir Salinan Putusan Kasasi Nomor: 371/K/TUN/2018 tanggal 31Juli 2018;11.Fotokopi legalisir Salinan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor: 20/PK/TUN/2019 tanggal 13 Februari 2019;Halaman 54 Putusan Nomor : 3/P/FP/2020/PTUNMDN.12.Fotokopi legalisir Surat Keterangan Inkracht Pengadilan Tata Usaha NegaraMedan Nomor: W1TUN1/1032/AT.02.07/11/2018 tanggal 26 November 2018;Menimbang, bahwa setelah meneliti dasardasar pengajuan permohonansertipikat Para Pemohon a

30 K/TUN/2015

PUTUSANNomor 30 K/TUN/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:KEPALA DINAS TATA RUANG DAN BANGUNAN KOTAPEKANBARU, tempat kedudukan Jalan Cut Nyak Dien No: 1Pekanbaru;Selanjutnya memberi kuasa kepada:1 M. Taufik Azhari, ST, pekerjaan kepala Bidang PengawasanBangunan;2 Marsil Harzoni, ST., MT., pekerjaan Kepala Bidang Data danInformasi;3.

Putusan Nomor30K/TUN/2015710111213Bahwa Penggugat mendirikan bangunan Billboard berdasarkan Surat PersetujuanGubernur Riau Nomor : 486/ph/48.06 tanggal 14 April 2007 dan Surat KepalaDinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Riau Nomor : 556/DDKP/I/08/13tanggal 15 Januari 2008 ;Bahwa berkenaan dengan usaha tersebut, Penggugat selalu melaksanakankewajiban kepada Negara dengan membayar Pajak yang masih tetap dibayarkanoleh Penggugat sampai saat ini ;Bahwa sebelum menjalankan usaha, Penggugat terlebih

Putusan Nomor 30K/TUN/201518 Bahwa berdasarkan pasal 32 ayat (1) dan (4) tersebut, Tergugat seharusnyamelakukan penjelasann serta sosialisasi kepada Penggugat atas PeraturanWalikota Pekanbaru Nomor 24 Tahun 2013 tentang Penyelengaraan Reklamedikota Pekanbaru tersebut, bukan dengan tindakan sebagaimana dijelaskandiatas, dimana Tergugat secara tibatiba membongkar bangunan /papanbillboard milik Penggugat ;19 Bahwa objek sengketa , yaitu Surat Kepala Dinas Tata Ruang dan BangunanKota Pekanbaru Nomor

Putusan Nomor 30K/TUN/20153Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Kepala Dinas TataRuang dan Bangunan Kota Pekanbaru Nomor 650/DTRB WASBANG /2013 /757 tanggal 28 Oktober 2013 Perihal : Pemberitahuan PembongkaranSendiri Bangunan Reklame Tidak Memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ;Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini ;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsiyang pada pokoknya atas dalil sebagai berikutI.

Putusan Nomor 30K/TUN/2015Anggota Majelis: Ketua Majelis,Biayabiaya: Panitera Pengganti,1. Meterai ................ Rp 6.000,002. Redaksi ............... Rp 5.000,003. Administrasi ......, Rp489.000.00JUS, coi ss sarcmmeiee ess Rp500.000,00

sesuai dengan UU TUN 2009, yang dimaksud dengankeputusan tata usaha negara yang bersifat individual adalahkeputusan yang tidak bersifat umum, tetapi tertentu baik alamatmaupun hal yang dituju, sebagai contoh: keputusan tentangpembuatan atau pelebaran jalan yang menyebutkan namanamaorang yang terkena keputusan.

Namun, Keputusan Bupati600/2012, baik keputusan maupun lampirannya, tidak ada yangmenyebutkan nama Penggugat sama sekali, sehingga tidakterpenuhi unsur keputusan yang bersifat individual sebagaimanayang dimaksud Pasal 1 ayat 9 UU TUN 2009;4.Bahwa para Ahli Hukum Dr. Ali Abdullah M., S.H., M.M., M.H.

86), telah mengaturbahwa Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenangmemeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata UsahaNegara, sebagaimana dikutip di bawah ini:Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa,memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha8.Berdasarkan UU TUN 86, UU TUN 2009, Juklak MahkamahAgung, dan Yurisprudensi di atas, maka jelas sengketa tatausaha negara yang menjadi wewenang Pengadilan Tata UsahaNegara untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikansengketa tata usaha

Dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umumberdasarkan peraturan perundangundangan yangDerlakuj n nn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn ncn nnn11.Bahwa penjelasan Pasal 49 UU TUN 2009 menjelaskan bahwayang dimaksud dengan Kepentingan Umum adalahkepentingan bangsa dan Negara dan/atau kepentinganmasyarakat bersama dan/atau kepentingan pembangunan,sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;12.Bahwa ahli hukum R.

GUGATAN AQUO YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT TIDAKJELAS ATAU KABUR (OBSCUUR LIBEL)B.1 Petitum Gugatan AQuo Tidak Sesuai Dengan Pasal 53 Ayat 1UndangUndang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan AtasUndangUndang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan TataUsaha Negara (UU TUN 2004); 14.

OBYEK SENGKETA TELAH MEMENUHI SYARAT SEBAGAT KEPUTUSANTATA USAHA NEGARABahwa Obyek Sengketa tersebut adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan olehTERGUGAT selaku Pejabat Tata Usaha Negara (TUN) yang berisi tindakan Hukum TataUsaha Negara (TUN) yang menimbulkan akibat Hukum dan telah memenuhi sifat sifatsebagai berikut :1.

Bupati/Walikota; Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten/Walikota; Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi (BPPHP); Pemegang Izin yang bersangkutan.Di dalam Permenhut No. 39/2008 tidak ada ketentuan yang mengaturbahwa salinan keputusan tersebut dapat disampaikan kepada wakil dari ke6 Pejabat yang tersebut diatas;Bahwa sesuai dengan bunyi Keputusan TUN yang menjadi ObyekSengketa pada halaman 3 dapat diketahui bahwa salinan Keputusan TUN(Obyek Sengketa) tersebut disampaikan kepada 9 (sembilan)

Di dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor:P.39/MenhutII/2010 tidak ditemukan satu bagian pun yang mengaturtentang pengenaan denda administratif sebagai akibat adanya pelanggaranberupa penebangan jenis kayu yang dilindungi dan penebangan diluar bloktebangan yang diizinkan.Bahwa keputusan TUN yang semacam itu merupakan Keputusan TUNyang tidak jelas dasar hukumnya sehingga Keputusan TUN yang menjadiObyek Sengketa dalam perkara ini dapat menimbulkan ketidak pastianHukum.

Keputusan TUN yang semacam itu jelas jelas bertentangandengan salah satu asas dalam Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baikyaitu Asas Kepastian Hukum.

Hal itu jelas jelas merupakan tindakan yang sewenang wenangdan tidak adil yang dilakukan oleh TERGUGAT selaku Pejabat TUN.6.2.

dalam perkara A quo bukanlahpenetapan yang berlaku umum, tetapi ditujukan hanya kepadaPemegang Hak Obyek Gugatan TUN, membawa keuntungan sertakepentingan Pemegang Hak Obyek Gugatan TUN, dan telahmembawa akibat serta konsekuensi hukum kepada pihakPenggugat.Bersifat FinalKarena penerbitan sertipikat tersebut menimbulkan hakkepemilikan atas tanah bagi pihak yang namanya tercantum padasertipikat tersebut.Objek Gugatan TUN Menimbulkan Akibat Hukum Bagi Seseorangatau Badan Hukum Perdata.Karena dalam hal

ini sertipikat melahirkan akibat hukum, yaitumenimbulkan hak atas tanah bagi pemegang sertipikat yaituHalaman 6, dari 54 Halaman, Perkara No.67/G/2020/PTUN.SRGPemegang Hak Obyek Gugatan TUN.

Bahwa diketahui dalamhal ini seluruhObjek Gugatan TUN hanya menimbulkan hak kepemilikan bagipemilik Sertipikat saja yaitu Pemegang Hak Obyek Gugatan TUN,namun akibat hukumnya telah berimbas kepada Penggugat yangmana Penggugat sebagai pemilik sah yang menguasai tanahtersebut tidakdapat menerbitkan Sertipikat atas tanah yang dimiliki dan dikuasai.3.

Bahwa Penggugat mengetahui adanya Obyek Gugatan TUN dalamperkara ini adalah didasarkan pada pemberitahuan Surat yangdisampaikan oleh Sdri.

/1992, Putusan MahkamahAgung Republik Indonesia Nomor 213 K/TUN/2007, PutusanMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 101K/TUN/2014 danPutusan No.02/G/2013/PTUNJKT diketahui bahwa kriteria AsasKecermatan adalah sebagai berikut /ndikator dari asas kecermatanadalah Badan atau Pejabat Administrasi Negara senantiasa bertindaksecara hatihati untuk mempertimbangkan secara cermat pada waktumembuat Keputusan TUN dengan terlebih dahulu mencari gambaranyang jelas mengenai semua fakta hukum relevan, serta PeraturanPerundangUndangan

/2010 tanggal 16 maret 2011 Jo.Putusan Kasasi MahkamahAgung RI No.274 K/TUN/2008 tanggal 21 januari 2009 Jo.

Putusan kasasi Mahkamah Agung RI No.274 K/TUN/2008 tanggal 21 Januari 2009 Jo. Putusan Pengadilan TinggiTata Usaha Negara Jakarta no.02/B/2008/PT.TUN.JKT tanggal 22Mei 2008 Jo.

/2010 tanggal 16 maret 2011Jo.Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No.274 K/TUN/2008 tanggal 21januari 2009 Jo.

Putusan Kasasi Mahkamah Agung RINo.274 K/TUN/2008 tanggal 21 Januari 2009 Jo.

Haryono No. 20 kelurahan Tebet Barat, Kecatamatan Tebet KotaAdministrasi Jakarta Selatan (bukti T.I, II, III, IV dan V 7) yang terbit dengandasar alasan pada putusan TUN No. 29 PK/TUN/ 2010 tanggal 16 Maret2009, tidak menjadi halangan untuk mempertimbangkan materi gugatan perkara inidari segi kepemilikan, karena ternyata dari yang telah Majelis pertimbangkan,Penggugat adalah sebagai pemegang hak yang sah atas tanah yang terletak di Jl.MT.

Bahwa dalam gugatan halaman 5 angka 7 pada pokoknyamenyatakan Surat Keputusan TUN yang menjadi objek gugatansengketa TUN dalam perkara ini terbukti melanggar peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana yang diaturdalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b UndangUndang RINomor 9 Tahun 2004 huruf a. Keputusan Tata Usaha Negara yangdigugat itu bertentangan dengan peraturan perundangundanganyang berlaku; b.

in litis tidak bertentangan dengan PeraturanPerundangundangan yang berlaku.Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan TUN in /itis telahdidasarkan pada 3 (tiga) aspek hukum utama dalam penyusunanKeputusan TUN yaitu kewenangan, prosedur, dan substansi.1.

Bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas maka Tergugatberwenang untuk menerbitkan Keputusan TUN in Iitis dantelah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.2. Aspek Prosedura.

Bahwa Tergugat di dalam mengeluarkan keputusan TUN inlitis telah memperhatikan kepatutan baik dari segi caramenyampaikan surat, waktu yang cukup serta isi Surat.e.

Bahwa Tergugat didalam mengeluarkan Keputusan TUN inlitis telah mengutamakan Keadilan dengan memperhatikankepentingan masyarakat secara umum dan melaksanakanproosedur secara seksama.Halaman 33 dari 66 halaman Putusan Nomor : 3/G/2020/PTUN.Mtrf.Bahwa dengan demikian Tergugat di dalam menerbitkanKeputusan TUN in litis telah melaksanakan Asas TertibPenyelenggaraan Negara.3.

Uraian berikut ini akan membuktikan bahwa obyek yang disengketakanPenggugat adalah Keputusan Tata Usaha Negara ("Keputusan TUN")Karena: Obyek yang disengketakan Penggugat adalah penetapan tertulis; Obyek disengketakan diterbitkan oleh Pejabat TUN berdasarkanperaturanperundangundangan yang berlaku;. Obyek yang disengketakan bersifat konkret, individual dan final.Selengkapnya dapat kami uraikan sebagai berikut:Obyek yang disengketakan Penggugat adalah penetapan tertulis.11.

Hal. 14 dari 33Penggugat adalah sebagai orang, Tergugat 3 sebagaibadan ataupejabat tata usaha negara, dan pencabutan surat tanah atas namaPenggugat Nomor:146/243/pem/v/2017 yang dikeluarkan oleh Tergugat 3adalah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan TUN.23.

Bahwa dengan demikian, Gugatan aquo yang pada dasarnyaadalah berisi keberatan Penggugat atas Keputusan TUN yangdikeluarkan oleh Kepala Desa Jak Luay (in casu; Tergugat 3) adalahSENGKETA TUN, maka lembaga peradilan yang berwenang untukmemeriksa sengketa tersebut adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, halini sebagaimana jelas diatur dalam Pasal 53 ayat (1) UU PTUN, yangmenyatakan sebagai berikut:Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannyadirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara

Begitu juga perkara perdata TUN, tidaktermasuk kewenangannya, tetapi menjadi yurisdiksi absolut LingkunganPeradilan TUN."26. Bahwa Mahkamah Agung juga secara konsisten telah menetapkansikapnya dengan menyatakan tidak dapat menerima gugatangugatanmengenai sengketa tata usaha negara yang diajukan ke forurnPengadilan Negeri.

Begitu juga perkara perdata TUN, tidak termasuk kewenanqannya,tetapi menjadi yurisdiksi absolut Lingkungan Peradilan TUN."13. Begitupula halnya dengan Mahkamah Agung yang secara konsistentelah menetapkan sikapnya dengan menyatakan tidak dapat menerimagugatangugatan mengenai sengketa tata usaha negara yang diajukan keforurn Pengadilan Negeri.

Nomor : 169 K/TUN/2009, tanggal 8September 2009;4 Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung R.I. Nomor : 136 PK/ TUN/2010, tanggal 5 Januari 2011.Bahwa dari keempat putusan tersebut yakni angka 4.2. angka 4.3. dan angka 4.4. yangpada pokok amar putusannya menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapatditerima dengan kata lain Sertifikat atas nama H.

ACHMAD yaitu Orang tua Penggugat SertipikatHak Milik No. 1458/Batu Layar dengan dasar Surat Pernyataan Penguasaan FisikBidang Tanah (SPORADIK) yang isinya PALSU, dimana dalam Perkara TUN diPTUN Mataram Tergugat 1. Diperlihatkan oleh Kantor Pertanahan KabupatenLombok Barat bahwa Sporadik dimaksud isinya tentang pernyataan H. ACHMADyang menyatakan tanah mendapat beli dari I Nengah Kayun , BA.

MTR tangal 26 Mei 2008, diberi tanda P.8 ;Foto copy, Salinan Keputusan Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraSurabaya No. 99/B.TUN/PT.TUN.SBY tanggal 11 Desember 2008, diberi tandaP.7 3Foto copy, Salinan Keputusan Mahkamah Agung RI, No. 169/K/TUN/2009tanggal 08 September 2009, diberi tanda P.8 ;Foto copy, Salinan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 136/PK/TUN/2010 tanggal 05 Januari 2011 , diberi tanda P.9 ;Foto copy, Salinan Keputusan No 18/G/2011/PTUNMTR tanggal 09 Agustus2011

MTR tangal 26 Mei 2008, diberi tanda T.1 ;Foto copy, Salinan Keputusan Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraSurabaya No. 99/B.TUN/PT.TUN.SBY tanggal 11 Desember 2008, diberi tandaT.2;Foto copy, Salinan Keputusan Mahkamah Agung RI, No. 169/K/TUN/2009tanggal 08 September 2009, diberi tanda T.3 ;Foto copy, Salinan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 136/PK/TUN/2010 tanggal 05 Januari 2011 , diberi tanda T.4 ;Foto copy, Salinan Keputusan No 18/G/2011/PTUNMTR tanggal 09 Agustus2011

;Bahwa benar saksi tidak tahu mengenai isi Putusan TUN ;SAKSI I NENGAH SWECABahwa saksi tahu yang menjadi sengketa antara Penggugat dengan Para Tergugatyaitu masalah tanah ;Bahwa letak tanah yang menjadi sengketa itu adalah di Desa Batulayar, KecamatanBatulayar kabupaten Lombok Barat ;Bahwa saksi tahu dengan batasbatas tanah itu yaitu. : Utara, tanah Siti Hawa/Abdul Husen.