Ditemukan 15684 data
Yamin Mufrod bin Sapturi
19 — 0
kepada para Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon dalam Kartu Keluarga (KK) atas nama kepala keluarga HALIMAH, sebagimana nama dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3911/Pm. 043.3/1979 yang Lahir di Serang, tanggal 20 Juni 1977, Anak Ke Satu dari seorang Ayah seorang ibu bernama HALIMAH dan seorang Ayah bernama SAPTURI BAIDAWI dan seorang Ibu bernama SITI SAHARIYAH, semula dalam KK Pemohon atas nama Kepala Keluarga HALIMAH nama Pemohon tertulis dan di baca YASIN M akan di ganti dan akan dirubah
Edi Rohendi, SH
Terdakwa:
Iyar Suryana Bin Alm Iyas
67 — 12
MOHAMAD ISKANDAR kemudian bersamasama saudaraELAN mengambil motor tersebut dan menyerahkannya kepada terdakwa yangnantinya untuk dijual ;Bahwa terhadap sepeda motor merek HONDA BEAT milik saksi IR.MOHAMAD ISKANDAR tersebut untuk menyamarkan asalusulnya terdakwamerubah tampilan warna body bagian kiri dan kanan motor tersebut yangawalnya warna hitam menjadi warna pink kemudian pada body stang depan danbagian cover bagian tengah terdakwa rubah menjadi warna biru ;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur
5 — 6
Pasal 147 (2) KompilasiHukum Islam;Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, makaberdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentang PeradilanAgama yang telah di rubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2006 dan perubahan yang kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, segalabiaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon yangjumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan
8 — 4
Pasal 147 (2) KompilasiHukum Islam;Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, makaberdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentang PeradilanAgama yang telah di rubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2006 dan perubahan yang kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, segalabiaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon yangjumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan
8 — 4
Pasal 147 (2) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, makaberdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentangPeradilan Agama yang telah di rubah dan ditambah dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan UndangUndangNomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini harusdibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amarputusan ini;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan
9 — 4
Pasal 147 (2) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, makaberdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentang PeradilanAgama yang telah di rubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2006 dan perubahan yang kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, segalabiaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat yangjumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan
13 — 5
Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, olehkarenanya maksud yang dikehendaki oleh pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. pasal 82Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agamasebagaimanatelah diubah pertama Undangundang Nomor 3 Tahun 2006, kedua denganUndangundang Nomor 50 Tahun 2009jo.pasal 31 Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;Menimbang, bahwa sesuai pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008yang telah di rubah
11 — 9
Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, makapermohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sahperkawinan antara Pemohon dengan Pemohon Il;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan UndangUndang Nomor 3tahun 2006 dan perubahan keduanya UndangUndang Nomor 50 tahun 2009,maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada
9 — 0
Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam), dan ternyataTermohon telah dinyatakan tidak hadir, maka karenanya permohonanPemohon harus dikabulkan dengan Verstek (vide Pasal 70 ayat (1) UndangUndang No.7 tahun 1989 yang telah dua kali di rubah terakhir denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 125 HIR);Menimbang, bahwa berdasarkan atas segala sesuatu yangdipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah terdapatcukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon di atas,sehingga pengadilan
15 — 4
kelengkapanadministrasi mengurus kelengkapan berkas pendaftaran veteran, makapermohonan pemohon agar Pengadilan Agama menyatakan sah perkawinanantara pemohon dengan seorang perempuan yang bernama XXXXX pada hartiSelasa tanggal 10 Agustus 1950, di Dusun Salamatara, Desa Kareloe,Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, dapat dikabulkan.Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinansebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang UndangNomor 7 Tahun 1989 yang telah di rubah
9 — 1
2) Kompilasi HukumIslam Tahun 1991, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan caramenasehati Pemohon agar hidup rukun kembali dengan Termohonsebagaimana layaknya suami isteri, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohontetap ingin bercerai dengan Termohon ;Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datangmenghadap di muka persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi danpatut, maka proses mediasi sebagaimana diamanahkan oleh PeraturanMahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 yang telah rubah
6 — 7
Pasal 147 (2) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, makaberdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentang PeradilanAgama yang telah di rubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2006 dan perubahan yang kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, segalabiaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon yangjumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan
8 — 4
Pasal 147 (2) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, makaberdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentang PeradilanAgama yang telah di rubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2006 dan perubahan yang kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, segalabiaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon yangjumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan
9 — 6
Pasal 147 (2) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, makaberdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentang PeradilanAgama yang telah di rubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2006 dan perubahan yang kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, segalabiaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon yangjumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan
8 — 3
perkara ini adalah cerai gugat, Penggugat dan Tergugatberagama Islam, dan perkawinannya secara Islam pada tanggal xx; Bahwa Penggugat beralamat di wilayah Kabupaten Gunungkidul;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut, maka majelis dapatmenemukan fakta hukum sebagaimana faktafakta tersebut di atas, dengandemikian secara absolut dan relatif perkara ini menjadi kewenanganPengadilan Agama Wonosari, (vide Pasal 49 ayat (1) jo Pasal 73 ayat (1)UndangUndang No.7 Tahun 1989 yang telah dua kali di rubah
6 — 4
Pasal 147 (2) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa perkara int masuk dalam bidang perkawinan, makaberdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentang PeradilanAgama yang telah di rubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2006 dan perubahan yang kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, segalabiaya yang timbul dalam perkara im harus dibebankan kepada Pemohon yangjumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan
13 — 7
Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, olehkarenanya maksud yang dikehendaki oleh pasal 154 ayat (1) Rbg jo. pasal 82Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agamasebagaimanatelah diubah pertama dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006, keduadengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009jo.pasal 31 PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam telahterpenuhi;Menimbang, bahwa sesuai pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 telah di rubah
10 — 2
Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dapat menetapkanperkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan talaksatu Bain Sughra Tergugat kepada Penggugat :Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg gugatanPenggugat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, makasegala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepadaPenggugat berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 tahun1989, yang telah di rubah
8 — 5
mengajukan pengesahannikah adalah untuk dijadikan sebagai alasan hukum guna kelengkapanadministrasi mengurus kelengkapan berkas pendaftaran veteran, makapermohonan pemohon agar Pengadilan Agama menyatakan sah perkawinanantara pemohon dengan seorang lakilaki bernama xxxxxx pada tahun 1947, diXXXXXX Kabupaten Jeneponto, dapat dikabulkan.Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinansebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang UndangNomor 7 Tahun 1989 yang telah di rubah
10 — 2
sehinggapermohonan Pemohon untuk dapat diberikan dispensasi pernikahan anakkandungnya patut untuk dikabulkan ;Halaman 10 dari 12 halaman Penetapan Nomor 1163/Padt.P/2019/PA.TgrsMenimbang, bahwa alat bukti Surat yang diajukan oleh Pemohondi depan sidang sepanjang tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim,maka harus dinyatakan untuk dikesampingkan;Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan,berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama, yang telah di rubah