Ditemukan 12557 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 27-09-2010 — Upload : 17-10-2011
Putusan PN SAMARINDA Nomor 48/PID.B/2010/PN.SMDA
Tanggal 27 September 2010 — BUDI PRANOWO
8714
  • korporasi yang dapatmerugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara,perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut Bahwa pada tanggal 08 Agustus 2004 Koperasi Madanimengajukan permohonan penerbitan IPK kepada GubemurPropinsi Kaltim dengan surat Nomor : 008/KNIPK/VIII/2004, tanggal 08 Agustus 2004 melalui KepalaDinas Kehutanan Propinsi Kaltim dengan dilampirisurat Bupati Berau Nomor : 522.201/418/DKB.II,tanggal 4 Agustus 2004 dan surat Kepala DinasKehutanan Kabupaten Berau Nomor : 522.201/414
    Berau No .522.201/414/DKB II tanggal 2 Agustus2004; Bahwa permohonan Koperasi Madani tersebutselanjutnya didisposisi oleh Kepala Dinas KehutananProp.
    Berau kepada BupatiBerau No. 522.201/414/DK VII/2004, tanggal 2Agustus 2004 perihal pertimbangan teknis permohonanIPK di areal konsesi PT. Berau Coal An. Koperasi284Surat dari Dinas Kehutanan Prov Kaltim kepadaKoperasi Madani, No 522.21/6813/DK VII/2004 tanggal12 Nopember 2004 perihal pemeriksaan rencana ijinpemanfaatan kayu pada areal pertambangan batubaraPT. Berau Coal tahun 2004/2005 an.
Register : 18-01-2016 — Putus : 08-06-2016 — Upload : 10-06-2016
Putusan PTUN SERANG Nomor 2/G/2016/PTUN-SRG
Tanggal 8 Juni 2016 — REGINA MELAWAN: 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG SELATAN 2. PT. SINAR SUKSES LESTARI
9141
  • Sinar Sukses Lestari (dahulu Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor :2272/Babakan), adalah berasal dari pelepasan bekas tanah milik adat,masingmasing :Nama Bekas Pemilik, Ang Sen Toh, C.291 Persil 62 D II;Halaman 21 dari 161 halaman, Putusan No. 02/G/2016/PTUNSRG22Nama Bekas Pemilik, Ten Yam, C. 113 Persil 62 D II;Nama Bekas Pemilik, Oey Boen Koei, C.313 Persil 62 D II;Nama Bekas Pemilik, Kablik B.Saut, C.1008 Persil 62 D II;Nama Bekas Pemilik, Rinai Bt Nari, C.414 Persil 63 S II;Dengan demikian tanah
    Nama Bekas Pemilik, Rinai Bt Nari, C.414 Persil 63 S II;Dengan demikian tanah milik adat yang dimohonkan pensertifikatan olehRegina yaitu C.800 persil 62 D.II dan C.651 Persil 62 D.III tidak termasukdalam data alas hak Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 934/Bakti Jaya,tanggal 26 juni 2015, Surat Ukur No.221/ Bakti Jaya/ 2015, tanggal 14Januari 2015, Luas 27.574 M2, atas nama PT.
    berdasarkan data yuridis dari riwayat bidang tanah yang telahditerbitkan Surat Keputusan berupa Sertipikat Hak Guna BangunanNomor 934/Bakti Jaya dan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 934/Halaman 59 dari 161 halaman, Putusan No. 02/G/2016/PTUNSRG60Bakti Jaya, masingmasing atas nama Tergugat II Intervensi berasalatau bersumber dari tanah bekas milik adat Kohir C No. 291 Persil 62D.Il, Kohir C Nomor : 113 Persil 62 D.II, Kohir C Nomor : 313 Persil 62D.Il, Kohir C No. 1008 Persil 62 D.II Kohir C No. 414
    bidang tanah milik Penggugatadalah patut untuk ditolak dengan tegas, sebab berdasarkan faktahukum yang ada dari bidang tanah yang telah diterbitkan SuratKeputusan in litis Objek Sengketa, berbeda dengan sumber alas hak daritanah bekas milik adat yang diakui milik Penggugat, sebab SuratKeputusan /n /itis Objek Sengketa bersumber/berasal dari Kohir CNomor : 291 Persil 62 D.IIl, Kohir C Nomor : 113 Persil 62 D.II, Kohir CNomor : 313 Persil 62 D.IIl, Kohir C Nomor :1008 Persil 62 D.II Kohir CNomor : 414
    TRIARTA AGUNG LESTARI, berkedudukan di Jakarta, Badan HukumIndonesia, atas tanah seluas 104.155 M2, terletak di Desa Babakan, KecamatanSerpong, Kabupaten DT.I Tangerang tanggal 12 Maret 1994, didalam daftarlampiran surat keputusan tersebut disebutkan bahwa tanah berasal ataubersumber dari tanah bekas milik adat Kohir C No.291 Persil 62 D.IIl, Kohir CNo.113 Persil 62 D.IIl, Kohir C No.313 Persil 62 D.II, Kohir C No.1008 persil 62D.Il Kohir C No.414 Persil 63 S.III;Menimbang, bahwa mencermati bukti
Putus : 22-08-2011 — Upload : 06-10-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 47/ Pid. Sus/ 2011/ PN. TIPIKOR. Smg
Tanggal 22 Agustus 2011 — ANGGA DANU SAPUTRO bin (alm) ISWANTO (TERDAKWA)
7518
  • Patebon adalahsebagai Fasilitas Teknik dengan surat tugas No. 414. 2 / 1403/ PNPM MP2010, tertanggal 31 Desember 2009 dari Bapermasdes Provinsi JawaTengah ;Bahwa UPK PNPM MP Kec. Patebon telah dibentuk berdasarkan SKBupati Kendal No.414/ 141/ 2010 tanggal 31 Maret 2010, dengan susunanpengurus :1. Ketua : lin Masruroh ;2. Sekretaris : Komarudin ;3.
Putus : 13-05-2015 — Upload : 07-02-2017
Putusan PT SEMARANG Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2015/PT SMG
Tanggal 13 Mei 2015 — SUKIYAH Binti (Alm) PARDIMAN
4530
  • Karangkobar menerima alokasi dana PNPMMP sebesar Rp. 3.000.000.000, yang terdiri dari Rp. 2.400.000.000,berasal dari APBN TA 2011 dan Rp. 600.000.000, berasal dari APBD Kab.Banjarnegara TA 2011 sebagaimana tercantum dalam SK BupatiBanjarnegara nomor : 414 / 141 Tahun 2011 tanggal 8 Maret 2011 tentangPenetapan pengurus dan unit pengelola kegiatan ( UPK ) sebagai pengeloladana urusan bersama ( DUB ) Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) danPenetapan lokasi dan alokasi PNPM MP Kab.
Putus : 04-10-2017 — Upload : 05-12-2017
Putusan PN BEKASI Nomor 854/Pid.B/2017/PN Bks
Tanggal 4 Oktober 2017 — pidana - Devri Sutawijaya Alias Devri Bin Rusman
5538
  • atau kebenaran yang sejatiatau kebenaran yang selengkap lengkapnya; Serta pemeriksaan perkara pidanaini tidaklah menjadi berakhir hanya karena adanya penyangkalan Terdakwa dipersidangan terhadap Berita Acara Pemeriksaan Tersangka padatingkatpenyidikan; Bahkan menurut Putusan Mahkamah Agung RI No. 1043 K/Pid/1981tanggal 19 Agustus 1981 memuat suatu kaedah hukum bahwa pencabutanketerangan Terdakwa yang tidak beralasan merupakan bukti petunjuk ataskesalahannya; Kemudian Putusan Mahkamah Agung RI No. 414
    telah menyangkal isi BAP Penyidikan,tetapi penyangkalan atau pencabutan keterangan Terdakwa di persidanganterhadap keterangannya dalam BAP Tersangka di Penyidikan adalah tidakdisertai dengan alasan alasan yang logis atau tidak berdasar, maka menurutyurisprudensi, penyangkalan/pencabutan keterangan Terdakwa tersebut tidakdapat diterima serta merupakan bukti petunjuk atas kesalahan Terdakwa; (vide :Putusan Mahkamah Agung RI No. 1043 K/Pid/1981 tanggal 19 Agustus 1981 danPutusan Mahkamah Agung RI No. 414
Putus : 18-04-2013 — Upload : 21-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1726 K/Pid/2012
Tanggal 18 April 2013 — JAKSA / PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SUKADANA ; WIYONO bin NANAK;
179 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 1726 K/Pid/20121827 September 1961, No. 5 K/Kr/1961, Putusan MahkamahAgung Nomor 85 K/KR/1959 tanggal 27 September 1960,Putusan Mahkamah Agung Nomor 414 K/ Pid / 1984 tanggal 11Desember 1984 yang menegaskan:"Pengakuan yang diberikan di luar sidang tidak dapat dicabut kembalitanpa dasar alasan" dan Putusan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor: 1043 K/Pid/1987 tanggal 19 Agustus 1987 pada pokoknya"Menentukan bahwa pencabutan keterangan Terdakwa di luarpersidangan tanpa alasan yang benar menurut
Register : 18-01-2019 — Putus : 25-02-2019 — Upload : 27-03-2019
Putusan PT MEDAN Nomor 68/PID.SUS/2019/PT MDN
Tanggal 25 Februari 2019 — MUHAMMAD IQBAL ALS IQBAL
2920
  • menegaskan: pengakuan Terdakwa diluar sidang yangdikemudian disidang pengadilan dicabut tanpa alasan yang berdasarmerupakan petunjuk tentang kesalahan terdakwa; Putusan MahkamahAgung Republik Indonesia tanggal 25 Februari 1960, No. 225 K/Kr/1960,tanggal 25 Juni 1961 No. 6 K/Kr/1961 dan tanggal 27 September 1961 No.5 K/Kr/1961 yang menegaskan: pengakuan yang diberikan diluar sidangtidak dapat dicabut kembali tanpa dasar alasan, dan Putusan MahkamahAgung Republik Indonesia tanggal 11 Desember 1984 No. 414
Register : 05-03-2014 — Putus : 07-05-2014 — Upload : 03-09-2014
Putusan PN SLEMAN Nomor 107/PID.SUS/2014/PN.SLMN
Tanggal 7 Mei 2014 — ANDY KURNIAWAN BIN GIMO (ALM)
5113
  • SPHan /414/XI/2013/Reskrim,sejak tanggal 05 Nopember 2013 s/d tanggal 24 Nopember 2013 ;Perpanjangan Kepala Kejasaan Negeri Sleman tanggal 19 Nopember 2013No. B4833/0.4.14/ Euh.1/11/2013, sejak tanggal 25 Nopember 2013 s/dtanggal 14 Desember 2013 ;Perpanjangan Kepala Kejasaan Negeri Sleman tanggal 10 Desember 2013No.
Register : 01-09-2021 — Putus : 11-10-2021 — Upload : 01-11-2021
Putusan PN AMBON Nomor 351/Pid.Sus/2021/PN Amb
Tanggal 11 Oktober 2021 — Penuntut Umum:
1.AIZIT P. LATUCONSINA, SH,MH
2.ELSYE.B.LEONUPUN.SH
Terdakwa:
STEVI WERINGKUKLY alias STEVI
4628
  • (Satochid Kartanegara, Hukum Pidana,Nalai Lektur Mahasiswa Yogyakarta, hal. 414);Menurut Moeljatno dan Roeslan Saleh, mengatakan bahwa bersifatmelawan hukum harus diartikan bertentangan dengan hukum (Moeljatno,Perbuatan Pidana, dan Pertanggungjawaban Pidana, Yayasan BadanPenerbitan Gajah Mada, Yogyakarta, 1955 hal. 49);Menurut Van Hamel dan Hoge Raad memberikan perumusan tentangWederrechttelijk itu sebagai tanpa hak atau wewenang zonder eigen recht opzonder eigen bevoegheid.
Putus : 20-03-2014 — Upload : 31-03-2015
Putusan PN PONTIANAK Nomor 44/PDT.G/2013/PN.PTK
Tanggal 20 Maret 2014 — DOHARTA SITUMORANG (Ny. S. Tarihoran) M E L A W A N PT. ARTHA PRIMA FINANCE KANTOR CABANG PONTIANAK & LASMARIA SIANTURI
11748
  • Yang mempunyai hubungan hukum denganpermasalahan utang piutang dengan penggugat adalah Tergugat II.Maka terhadap Tergugat I yang di gugat Penggugat sudah patutdan sewajarnya untuk di tolak ( vide Yurisprudensi MARINo.414/Sip/1958 tanggal 13 Dsesember 1958 ) ;1 Obscuur Libel (kabur/tidak jelas) ;Bahwa gugatan Penggugat yang mendalilkan Tergugat II telahdijatuhi sanksi pidana sesuai putusan No.146/Pid.B/2013/Pn.Ptk,dalam hukum acara perdata gugatan yang sedemikian tidak dapatdibenarkan/diterima.
Putus : 14-09-2015 — Upload : 17-09-2015
Putusan PT KUPANG Nomor 110/Pdt/2015/PT.KPG
Tanggal 14 September 2015 — - FERDINAN TUKA, Cs. vs -
7940
  • V, berupa Surat Keterangan dariLurah Oepura Nomor : Kel.Oe.414/58/V/2015, tanggal 12 Mei 2015yang menerangkan bahwa Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa,Kota Kupang berubah status dari Desa Oepura menjadi KelurahanOepura pada tahun 1981.Bahwa berdasarkan bukti keterangan dalam surat tersebut jelas bahwapada tahun 1981, Desa Oepura berubah status menjadi KelurahanOepura.
    Bahwa berdasarkan bukti T.IV berupa Surat Keterangan dari LurahOepura Nomor: Kel.Oe.414/58/V/2015, tanggal 12 Mei 2015 yangmenerangkan bahwa Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, KotaKupang berubah status dari Desa Oepura menjadi KelurahanOepura pada Tahun 1981, dan seterusnya ...
Putus : 11-07-2013 — Upload : 21-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1179 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 11 Juli 2013 — ANTONI, ST bin ACHMAD, ST dk
2820 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RepublikIndonesia No.1220/2013/S.414.Tah.Sus/PP/2013/MA tanggal 19April 2013 Para Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50(lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 22 Maret 2018 ;10.Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RepublikIndonesia No.1221/2013/S.414.Tah.Sus/PP/2013/MA tanggal 19April 2013 Para Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60(enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 11 Mei 2013 ;Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan
Register : 19-09-2012 — Putus : 22-01-2013 — Upload : 14-07-2015
Putusan MS LANGSA Nomor 225/Pdt.G/2012/MS Lgs
Tanggal 22 Januari 2013 — Penggugat vs Tergugat
6727
  • . :414 m2Timur : Dengan Tanah alm. Sayed Ibrahim : 160 m2Selatan : Dengan Tanah alm.
    SungaiRaya, Kab.Aceh TimurStatus : AJB/Akta Jual BeliNomor : 23/VI/2005Luas :57794.5 m2Berbatasan sebelah:Utara : Dengan Tanah Bustamam. :414 m2Timur : Dengan Tanah alm. Sayed Ibrahim : 160 m2Selatan : Dengan Tanah alm.
Putus : 07-05-2014 — Upload : 18-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2675 K/Pdt/2013
Tanggal 7 Mei 2014 — Ahli waris alm. H.T. Ishar, yaitu . Hj. CHAIRANI, dkk vs TENGKU NIRANUM MAHAR alias T. RANUM NAHAR,dk
2922 Berkekuatan Hukum Tetap
  • /Penggugat d.k. untuk membayar biaya perkarayang timbul dalam perkara ini;Atau Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam perkara a quoberpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan dengan seadiladilnyamenurut hukum (ex aequo et bono);Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Medan telahmemberikan Putusan Nomor 414/Pdt.G/2010/PN.MDN tanggal 3 Agustus 2011yang amarnya sebagai berikut:Dalam Konvensi:Dalam Eksepsi:e Menyatakan eksepsi TergugatVI ditolak seluruhnya;Dalam Pokok Perkara
Putus : 18-12-2013 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1212 K/Pid/2013
Tanggal 18 Desember 2013 — ANTO PRAWINTO Als. ANTO Bin H. SULIRAHMAT (TERDAKWA II)
3518 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 1960 No. 225 K/Kr/1960,tanggal 25 Juni 1961 No. 6 K/Kr/1961 dan tanggal 27 September 1961 No. 5K/Kr/1961 yang pada pokoknya menegaskan bahwa : pengakuan yangdiberikan di luar sidang tidak dapat dicabut kembali tanpa dasar alasan.d) Dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 85 K/Kr/1961 tanggal 27 September1961, dinyatakan bahwa suatu pengakuan tidak dapat ditiadakan karena alasantidak mengerti;e) Semasa telah diberlakukannya KUHAP, yurisprudensi yang sama dapat dilihatdalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 414
Putus : 13-07-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 600 K/PID/2017
Tanggal 13 Juli 2017 — FITRIA binti ZAINI Pgl. PIT alias UPIK
8820 Berkekuatan Hukum Tetap
  • , sejak tanggal 16November 2016 sampai dengan tanggal 14 Januari 2017;Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 15Januari 2017 sampai dengan tanggal 13 Februari 2017Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 24 Januari 2017 sampai dengantanggal 22 Februari 2017;Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejaktanggal 23 Februari 2017 sampai dengan tanggal 23 April 2017;Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b.Ketua Kamar Pidana, Nomor 414
Register : 19-07-2018 — Putus : 26-11-2018 — Upload : 18-12-2018
Putusan PN CILACAP Nomor 38/Pdt.G/2018/PN Clp
Tanggal 26 Nopember 2018 — Penggugat:
Dalsiyah binti Madisan
Tergugat:
Hamdani alias Salimin bin H. Mumin
778
  • Ali Mukmin tanggal 27 Januari 2003, telahdicocokkan dan sesuai dengan fotokopinya, diberi tanda P1;2.Fotokopi KTP atas nama Dalsiah, telah dicocokkan dan sesuai denganaslinya, diberi tanda P2;3.Fotokopi Akta Jual beli No. 414/X/Kdrj/1996 tanggal 16 Oktober 1996, telahdicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P3;4.Foto copy surat keterangan perobahan hak milik tanah No. 14/Ds/V/2002tanggal 9 Mei 2002 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tandaP4;Menimbang, bahwa selain bukti
Register : 20-02-2017 — Putus : 06-06-2017 — Upload : 16-10-2017
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 171/Pid.Sus/2017/PN JKT.UTR
Tanggal 6 Juni 2017 — AVID IRWANA BIN ALM IWAN
246
  • menguntungkan (ade charge) yang menerangkanbahwa terhadap Terdakwa dilakukan penekanan, pemukulan atau paksaandalam memberikan keterangan di hadapan penyidik;Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RepublikIndonesia tanggal 23 Februari 1960 No. 299K/Kr/1959 pada pokoknyaPengakuan Terdakwa di luar sidang yang kemudian di sidang pengadilandicabut tanpa alasan yang berdasar merupakan petunjuk tentang kesalahanTerdakwa dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11Desember 1984 Nomor 414
Putus : 15-06-2016 — Upload : 27-03-2017
Putusan PN KLATEN Nomor 146/Pdt.G/2015/PN Kln
Tanggal 15 Juni 2016 — . Perdata Zaenal Efendi VS Thomas Laxholm
6719
  • PENGGUGAT;Dalam hal ini Penggugat telah memberikan kuasakepada SLAMET WIDODO, SH Advokat yangberkantor di JI Raya Pos WonokertoTambakbulusanKm 1 Desa Wonowoso Rt 03 Rw 01 Karangtengah,Demak, Jawa Tengah berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 17 Nopember 2015, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klatentanggal 24 Nopember 2015 dengan No 414/2015 ;MELAWAN;THOMAS LAXHOLM, pekerjaan CEO (Chief Executive Officer) padaCV LAXHOLM FURNITURE alamat Jalan PakisSoloKm 5 Babadan Rt 02 Rw 08 Telomoyo
Register : 24-06-2022 — Putus : 26-10-2022 — Upload : 26-10-2022
Putusan PA PONOROGO Nomor 1077/Pdt.G/2022/PA.Po
Tanggal 26 Oktober 2022 — Penggugat melawan Tergugat
71
  • sepuluh persen) setiap tahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
  • Menghukum Pemohon/Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon/Penggugat rekonvensi berupa uang sejumlah Rp 7.500.000.00,- (dua juta seratus ribu rupiah);
  • Menghukum Pemohon/Tergugat rekonvensi untuk memberikan mutah kepada Termohon/Penggugat rekonvensi berupa emas seberat dua gram;
  • Menetapkan Pemohon/Tergugat rekonvensi sebagai pemegang mobil fortuner VRZ tahun 2016 nopol B 414