Ditemukan 27286 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 04-07-2019 — Putus : 23-09-2019 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN TARUTUNG Nomor 96/Pid.B/2019/PN Trt
Tanggal 23 September 2019 — Penuntut Umum:
Gindo Bastian Purba
Terdakwa:
Krisman Zega
597
  • hari, sehingga unsure ini telah terpenuhi ;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1)Ke3 ke5 Jo KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakantelah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidanasebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakanterbuktibersalah, dan selama persidangan berlangsung, tidak diketemukan adanyaalasan pemaaf atau alasan pembenar pada diri terdakwa, sehingga terdakwatidak dapat dilepaskan
Register : 12-03-2018 — Putus : 27-03-2018 — Upload : 16-08-2021
Putusan PT MALUKU UTARA Nomor 5/PID.SUS/2018/PT TTE
Tanggal 27 Maret 2018 — Demitrius Kaerasa Alias Demi
10340
  • Terdakwa memohon agardibebaskan dari dakwaan (vrijspraak) atau setidaktidaknya dilepaskan darisegala tuntutan hukum (onstlag van rechtvervolging) dari dakwaan JaksaPenuntut Umum;Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Kontra MemoriBandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa dalam pertimbanganhukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate dalam perkara Nomor220/Pid.Sus/2017/PN Tte tanggal 20 Februari 2018, sudah tepat dan benarserta menguatkan faktafakta hukum yang teruangkap didalam persidangan
Register : 30-08-2018 — Putus : 25-09-2018 — Upload : 16-11-2018
Putusan PT PALEMBANG Nomor 116/PID/2018/PT.PLG
Tanggal 25 September 2018 — M. Hatta Muzir Bin Muzir
6231
  • Hatta Muzir Bin Muzir dibebaskan dariDakwaan (Vrijspraak) atau setidaktidaknya dilepaskan dari semuatuntutan penipuan/rencana penipuan (Onstlag Van Rechtvervolging);5. Merehabilitasi nama baik Terdakwa M. Hatta Muzir Bin Muzir;6. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara;Halaman 11 dari 13 Halaman Put.
Register : 01-05-2013 — Putus : 28-08-2013 — Upload : 06-11-2013
Putusan PN MANDAILING NATAL Nomor 90/Pid.B/2013/PN.MDL
Tanggal 28 Agustus 2013 — -AGUS SALIM DAULAY
5116
  • dibagi dua bagian ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atasdengan demikian unsur kelima ini telah terbukti ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka seluruh unsur dalamdakwaan tunggal yaitu Pasal 363 ayat (1) huruf 3 e KUHP telah terbukti danterpenuhi ;Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak ditemukanalasanalasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban kesalahan terdakwa,.baikalasan pemaaf atau alasan pembenar, maka terdakwa tidak dapat dilepaskan
Putus : 25-06-2014 — Upload : 17-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 518 K/Pdt/2013
Tanggal 25 Juni 2014 — DEDI SETIAWAN SUEBU, dan kawan Melawan NY.DIANA HAN dan TUAN GIGIK MARISKA PUTRA Dan TUAN H.MUSLIMIN, dan kawan-kawan
5617 Berkekuatan Hukum Tetap
  • saudarasaudaranya sampai sekarang dengan jalan menanam tanaman tumbuhan jangkapendek, menengah dan panjang sehingga apabila Badan Pertanahan Kota Sorongmengeluarkan sertifikat sudah seharusnya menerbitkan sertifikat kepada PemohonKasasi bukan kepada Termohon kasasi yang tidak pernah menguasai tanah obyeksengketa;Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim tingkat Pertama yang semuanya diambilalih oleh Pengadilan Tingkat Banding terkesan tidak mempertimbangkan mengenaistatus tanah adat milik Edward Kalami yang dilepaskan
Register : 07-01-2021 — Putus : 01-02-2021 — Upload : 01-02-2021
Putusan PA MAROS Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Mrs
Tanggal 1 Februari 2021 — Pemohon melawan Termohon
1622
  • Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.MrsSelama perkawinan orang tuanya, setiap anak sampai dewasatetap berada dalam kekuasaan kedua orang tuanya, sejauh keduaorang tua tersebut tidak dilepaskan atau dipecat dari kekuasaanitu.Menimbang, bahwa ketentuan tersebut selanjutnya semakinditegaskan dengan ketentuan Pasal 345 KUH Perdata, sebagai berikut:Bila salah satu dari orang tua meninggal dunia, maka perwaliananak belum dewasa dipangku demi hukum oleh orang tua yangmasih hidup, sejauh orang tua itu tidak
Putus : 14-05-2008 — Upload : 31-08-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2450K/PID/2007
Tanggal 14 Mei 2008 — JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PEKANBARU vs. HADI CINDRA
151120 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dengan demikian judex facti PengadilanNegeri tidak salah dalam menerapkan hukum ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyataputusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/UndangUndang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umumditolak dan Terdakwa tetap dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biayaperkara dibebankan kepada Negara ;Memperhatikan UndangUndang No. 4 Tahun 2004,
Register : 02-11-2018 — Putus : 06-12-2018 — Upload : 06-12-2018
Putusan PT YOGYAKARTA Nomor 135/PDT/2018/PT YYK
Tanggal 6 Desember 2018 — Effi Idawati Binti Supardi melawan Pemerintah Republik Indonesia Selaku Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia C.Q. Kepala Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, dkk
120125
  • Bahwa sehingga dengan adanya Putusan Peninjauan Kembali (PK) Nomor:43 PK/PID/2017, tanggal 8 Agutus 2017, Penggugat telah dilepaskan darisegala tuntutan hukum dikarenakan perbuatan Penggugat tersebut bukanmerupakan suatu tindak pidana. Sedangkan dengan keputusan MahkamahAgung R.I Nomor: 251 K/Pid/2015, tanggal 2 Juli 2015, Penggugat telahmenjalani penahanan baik di tingkat pemeriksaan di Kejaksaan hinggasampai pemeriksaan di Pengadilan Negeri Yogyakarta.
    Namun ternyata dari hasil keputusan Peninjauan Kembali (PK) dariHalaman 11 dari 63 halaman Putusan Nomor 135/PDT/2018/PT YYKMahkamah Agung R.I, Penggugat ternyata telah dilepaskan dari segalatuntutan hukum, karena perbuatan Penggugat bukan merupakan suatutindak pidana;10. Bahwa sebagai akibat kesalahan penerapan hukum, sehingga Penggugatditahan, dituntut, dan diadili tanpa alasan hukum yang benar, hingga sampaipengadilan.
    ,PENGGUGAT/PEMBANDING ternyata telah dilepaskan dari segalatuntutan hukum, karena perbuatan PENGGUGAT/PEMBANDINGbukan merupakan suatu tindak pidana. iv. Bahwa sebagai akibat kesalahan penerapan hukum, sehinggaPENGGUGAT/PEMBANDING ditahan, dituntut, dan diadili tanpaalasan hukum yang benar, hingga sampai pengadilan.
    yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT/TERBANDING hingga sampai kepengadilan, membuktikan secara hukumbahwa adanya kesalahan prosedur dan pelaksanaan hukum untukmemeriksa PENGGUGAT/PEMBANDING, sehingga hal ini membuktikankebenaran atas apa yang diajukan oleh PENGGUGAT/ PEMBANDINGdalam gugatannya melalui pengadilan, untuk mencari keadilan hukum.Bahwa fakta hukumnya, telah terbukti PENGGUGAT/PEMBANDINGditahan, dan terbukti pula perbuatan dari PENGGUGAT/PEMBANDING,bukan merupakan tindak pidana, sehingga dilepaskan
Register : 26-04-2019 — Putus : 14-10-2019 — Upload : 16-10-2019
Putusan PN WAIKABUBAK Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Wkb
Tanggal 14 Oktober 2019 — Penggugat:
1.OKTAVIANUS PORO LETE
2.LUKAS LADE BORA
Tergugat:
1.PT. SUTERA MOROSI KHARISMA
2.UMBU S. SAMAPATY, SH. MH Alias UMBU KUPANG
Turut Tergugat:
Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumba Barat
218298
  • .> Bahwa tanahtanah tersebut di atas yang telah dilepaskan haknyaoleh pemiliknya sesuai dengan peraturan yang berlaku berstatusmenjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, sehinggakarenanya dapat dimohonkan Hak Guna Bangunan oleh PTSutera Morosi Kharisma dan telah diberikan Hak Guna BangunanNo. 3/ Patiala Bawa seluas 126.760 M?.Halaman 13 dari 62 Putusan Nomor 4/Padt.G/2019/PN Wkb.7.
    bidang II adalah milikPenggugat II Konvensi/Tergugat Il Rekonvensi;Menimbang, bahwa dengan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas, maka Majelis berkesimpulan Para Penggugat Konvensi/Para TergugatRekonvensi berhasil membuktikan dalil kepemilikannya atas kedua objeksengketa;Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai pula dengan pengakuan dariPara Tergugat Kovensi/Para Penggugat Rekonvensi yang menyatakanbahwa benar objek sengketa adalah milik Para Penggugat Konvensi/ParaTergugat Rekonvensi namun telah dilepaskan
    II Rekonvensi ini, TurutTergugat juga mengajukan bukti berupa TT.1 sampai dengan TT.5 dimanasemua bukti Surat tersebut telah termuat lengkap dalam bagian lain putusanini;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T1, bukti TT1, bukti TT4 danbukti TT5 jelas bahwa objek sengketa merupakan bagian dari tanah yangtelah terdaftar dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan 3 atas nama Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;Menimbang, bahwa namun demikian, yang harus dibuktikan adalahapakah benar objek sengketa telah dilepaskan
    Bangunan 3;Menimbang, bahwa keterangan Saksi Nasrudin Mustakim ini ternyatatidak diperkuat dengan alat bukti lain dan tidak bersesuaian dengan alat buktiyang lain;Menimbang, bahwa saksisaksi Para Penggugat Konvensi/ParaTergugat Rekonvensi membenarkan bahwa pada tahun 1995 terjadipengukuran yang dilaksanakan oleh Badan Pertanahan dimana ParaPenggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi benar menunjuk batasdalam pengukuran, namun yang ditunjuk bukanlah objek sengketa karenaobjek sengketa tidak pernah dilepaskan
Putus : 10-12-2015 — Upload : 27-01-2016
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 958/Pid.B/2015/PN.Jkt.Brt
Tanggal 10 Desember 2015 — TOMMY KURNIAWAN WIJAYA PHO Als AMING
13524
  • ATMBCA sampai saat ini belum dikembalikan Terdakwa ; wonnnnnn nn =n Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengemukakan bahwa Terdakwamemiliki barang sparepart yang dijual kepada konsumen, Terdakwa dan saksi Doddy adalahmitra kerja sederajat, tidak ada hubungan atasan bawahab, berarti ada hak Terdakwadidalamnya, kalau ada unsur hak didalamnya, harus diselesaikan dulu tentang hak itu melaluihukum perdata, karenanya Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya mengemukakan agar dinyatakan Terdakwa dilepaskan
    Pasal 64 ayat (1)KUHPidana tentang perbuatan Terdakwa pada dakwaan primair tersebut telah terbukti, akantetapi perbuatan Terdakwa yang terbukti itu tidak merupakan suatu tindak pidana ; mroeneneenne= Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut tidak merupakansuatu tindak pidana, maka Terdakwa haruslah dilepaskan dari segala tuntutan hukum ; wenn nnn nnn nn Menimbang, bahwa dengan demikian hakhak Terdakwa haruslah dipulihkan dalamkemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ; woceen
    wann Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengemukakan bahwa Terdakwamemiliki barang sparepart yang dijual kepada konsumen, Terdakwa dan saksi Doddy adalahHal 65 dari 68 halaman Putusan no. 958/Pid.B/2015/PN.JKT.BRT.mitra kerja sederajat, tidak ada hubungan atasan bawahan, berarti ada hak Terdakwadidalamnya, kalau ada unsur hak didalamnya, harus diselesaikan dulu tentang hak itu melaluihukum perdata, karenanya Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya mengemukakan agar dinyatakan Terdakwa dilepaskan
    Pasal 64ayat (1) KUHPidana pada dakwaan subsidair tersebut telah terbukti, akan tetapi perbuatan Terdakwa yang terbukti itu tidak merupakan suatu tindak pidana ;w Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut tidak merupakan suatutindak pidana, maka terdakwa haruslah dilepaskan dari segala tuntutan hukum ; woceeecenee Menimbang, bahwa dengan demikian hakhak Terdakwa haruslah dipulinkan dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;woenennnen= Menimbang, bahwa mengenai barang
    DIAN PRATAMA TEHNIK PD/DODDY periode 01Juli s/d 31 Juli 2012 ;o 1 (satu) bundle faktur lampiran rekening Koran Bank Danamon ; o 1 (satu) buah buku executive diary 2005 berisikan catatan pengambilan uang AMINGdan pembayaran gaji AMING ; o 5 (lima) lembar slip setoran Bank Panin ;o 9 (Sembilan) lembar slip penarikan ATM BCA ;Oleh karena telah disita secara sah menurut UndangUndang, maka akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini ; wonnnnn Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan dilepaskan
Register : 21-04-2016 — Putus : 31-05-2016 — Upload : 11-04-2019
Putusan PA PADANG Nomor 0485/Pdt.G/2016/PA.Pdg
Tanggal 31 Mei 2016 — Penggugat melawan Tergugat
70
  • diformulasikan di dalam pasal 1 Undangundang Nomor 1 tahun1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dan sebagaimana tersiratdi dalam alQuran surat alRuum ayat 21;Menimbang, bahwa dengan demikian terpenuhilah esensi dari pasal 19huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f)Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;Menimbang, bahwa oleh karena itu tidak ada manfaatnya lagi untukmempertahankan ikatan perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat, ikatanmana dipandang lebih baik untuk dilepaskan
Register : 21-04-2016 — Putus : 02-06-2016 — Upload : 11-04-2019
Putusan PA PADANG Nomor 0486/Pdt.G/2016/PA.Pdg
Tanggal 2 Juni 2016 — Penggugat melawan Tergugat
120
  • diformulasikan di dalam pasal 1 Undangundang Nomor 1 tahun1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dan sebagaimana tersiratdi dalam alQuran surat alRuum ayat 21;Menimbang, bahwa dengan demikian terpenuhilah esensi dari pasal 19huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f)Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;Menimbang, bahwa oleh karena itu tidak ada manfaatnya lagi untukmempertahankan ikatan perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat, ikatanmana dipandang lebih baik untuk dilepaskan
Register : 09-06-2020 — Putus : 23-06-2020 — Upload : 29-06-2020
Putusan PA BENGKULU Nomor 437/Pdt.G/2020/PA.Bn
Tanggal 23 Juni 2020 — Penggugat melawan Tergugat
1711
  • Putusan No.437/Pdt.G/2020/PA.BnMenimbang, bahwa dengan demikian terpenuhilah esensi dari Pasal 19huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf(f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;Menimbang, bahwa majelis melihat tidak ada manfaatnya lagi untukmempertahankan ikatan perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat, ikatanmana dipandang lebih baik untuk dilepaskan, perceraian merupakan jalanterbaik, sehingga kemungkinan munculnya permasalahan yang lebih komplekslagi dapat dicegah
Upload : 09-12-2014
Putusan PN TULUNGAGUNG Nomor 287/Pid.B/2014/PN Tlg
RIQI ARDIANSYAH Bin ROKIM .
444
  • Dilakukannya tindak pidanamerupakan syarat eksternal kesalahan ;Menimbang, bahwa selain syarat eksternal untuk adanya kesalahan ada pula syaratinternal yang ada dalam diri pelaku tindak pidana, yaitu kondisi dari pelaku tindak pidanayang dapat dipersalahkan atas suatu tindak pidana yang juga merupakan unsurpertanggungjawaban pidana ;Menimbang, bahwa kesalahan juga tidak dapat dilepaskan dari pelaku, yaitu dapatdicelanya pelaku, padahal sebenarnya ia dapat berbuat lain, dan untuk dapat dicelanyapelaku
Register : 01-03-2018 — Putus : 11-07-2018 — Upload : 12-12-2018
Putusan PA PADANG Nomor 0338/Pdt.G/2018/PA.Pdg
Tanggal 11 Juli 2018 — Penggugat melawan Tergugat
204
  • ule eras rawleoll lL, >Artinya: Mencegah halhal yang negatif lebih didahulukan dari pada mengejarhalhal yang positif;Menimbang, bahwa dengan demikian terpenuhilah esensi dari pasal 19huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b)Kompilasi Hukum Islam;Halaman 12 dari 15 putusan Nomor 0338/Pdt.G/2018/PA.PdgMenimbang, bahwa oleh karena itu tidak ada manfaatnya lagi untukmempertahankan ikatan perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat, ikatanmana dipandang lebih baik untuk dilepaskan
Register : 18-04-2016 — Putus : 18-08-2016 — Upload : 10-04-2019
Putusan PA PADANG Nomor 0469/Pdt.G/2016/PA.Pdg
Tanggal 18 Agustus 2016 — Penggugat melawan Tergugat
164
  • diformulasikan di dalam pasal 1 Undangundang Nomor 1 tahun1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dan sebagaimana tersiratdi dalam alQuran surat alRuum ayat 21;Menimbang, bahwa dengan demikian terpenuhilah esensi dari pasal 19huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f)Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;Menimbang, bahwa oleh karena itu tidak ada manfaatnya lagi untukmempertahankan ikatan perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat, ikatanmana dipandang lebih baik untuk dilepaskan
Register : 22-01-2018 — Putus : 05-06-2018 — Upload : 09-09-2018
Putusan PA SUMENEP Nomor 134/Pdt.G/2018/PA.Smp
Tanggal 5 Juni 2018 — Penggugat melawan Tergugat
90
  • pemahamanMajelis Hakim dari kaidah figih dafu aldlarar muqoddam ala jalb almashalih, bahwa menghindari suatu Kemadaratan harus lebih dikedepankandan diutamakan dari pada meraih suatu kemaslahatan.Menimbang, bahwa menurut ajaran luhur agama Islam yang MajelisHakim pahami dari beberapa ayat alQuran atau hadits antara lain dari Surat AlBaqarah ayat 229, sedapat mungkin ikatan pernikahan yang suci itu dapatdipertahankan dan dibina secara makruf (baik), akan tetapi manakala ikatanpernikahan yang suci itu mau dilepaskan
Register : 27-10-2020 — Putus : 27-10-2020 — Upload : 03-11-2020
Putusan PN BARRU Nomor 9/Pid.C/2020/PN Bar
Tanggal 27 Oktober 2020 — Penyidik Atas Kuasa PU:
1.ANDI HARAHAP
2.BRIPDA NASRULLAH
Terdakwa:
KURNIA Bin LAMONE
839
  • Prp/1960 tentang Larangan Pemakaian TanahTanpa Izin Yang Berhak atau Kuasanya ini hanyalah perbuatan yang merupakanperbuatan melawan hukum secara pidana sehingga Hakim menilai bahwa perbuatanTerdakwa yang membuat WC diatas tanah yang telah bersertifikat Hak Milik Nomor00913 Desa Anabanua yang terbit pada tanggal 26 September 1992 atas nama La Salamatelah terbukti tapi bukan merupakan suatu tindak pidana;Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 191 ayat (2)KUHP, Terdakwa harus dilepaskan
Putus : 23-10-2012 — Upload : 05-03-2014
Putusan PN DUMAI Nomor 259/PID.B/2012/PN.DUM
Tanggal 23 Oktober 2012 — Adi Rofinaldi Alias Adi Bin Alm Nuzirman
225
  • Jadi dengan demikian perbuatan mengambil itu telah dianggap selesai,apabila benda tersebut telah berada di tangan sipelaku yang menguasai tanpa hak tanpa harusmemandang lagi apakah benda tersebut dilepaskan kembali ataukah Menimbang, bahwa pengertian barang dalam yurisprudensi konstan Mahkamah AgungRI dan Hooge Raad Belanda dimaksudkan sebagai barang dalam artian yang luas dan bukan jugabarangbarang yang tidak mempunyai nilai ekonomi (HR 28 April 1930), sehingga dengandemikian Yurisprudensi Indonesia
Register : 13-07-2021 — Putus : 26-07-2021 — Upload : 27-07-2021
Putusan PA LIMBOTO Nomor 278/Pdt.P/2021/PA.Lbt
Tanggal 26 Juli 2021 — Pemohon melawan Termohon
445
  • di luarpengadilan.Menimbang, bahwa dalam Kitab UndangUndang Hukum Perdata (KUHPerdata), kekuasaan orang tua dimaksudkan sebagai kewenangan orang tuayang ditetapkan oleh hukum selama ikatan perkawinan mereka belum putusuntuk mewakili anakanaknya yang belum dewasa dalam melakukan tindakanhukum, hal ini ditegaskan dalam Pasal 299 KUH Perdata, sebagai berikut:Selama perkawinan orang tuanya, setiap anak sampai dewasa tetapberada dalam kekuasaan kedua orang tuanya, sejauh kedua orang tuatersebut tidak dilepaskan