Adapun Keputusan TUN yang dibuat oleh Tergugat sebagaimanaSertifikat Hak Milik Nomor 53/ Desa Buluh Pancur, tanggal 24Oktober 2007, Surat Ukur Nomor : 32/ Buluh Pancur/ 2007, tanggal22 Oktober 2007, seluas 23. 236 M?

(dua puluh tiga ribu dua ratustiga puluh enam meter persegi), atas nama Jhon Sinarta Sitepumerupakan objek sengketa TUN sebagaimana dimaksud Pasal 1angka 9 Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 TentangPerubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan KeputusanTata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkanoleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakanhukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan

yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan finalyang menimbulkan akibat bagi seseorang atau badan hukumperdata, dengan uraian sebagai berikut :Konkret : Keputusan TUN tersebut diterbitkan oleh Tergugat yangnyatanyata dan tidak abstrak yaitu berupa Sertifikat HakMilik Nomor 53/ Desa Buluh Pancur, tanggal 24 Oktober2007, Surat Ukur Nomor : 32/ Buluh Pancur/ 2007, tanggal22 Oktober 2007, seluas 23. 236 M* ( dua puluh tiga ribudua ratus tiga puluh enam meter persegi ), atas namaHalaman 7Putusan

Perkara No. 314/G/2019/PTUNMDNJhon Sinarta Sitepu, oleh karenanya Keputusan TUN inibersifat KONKRET ;Individual : Keputusan TUN ini ditujukan hanya kepada Jhon SinartaSitepu dan TIDAK ditujukan kepada khalayak umum, olehkarenanya jelas Keputusan TUN ini bersifat INDIVIDUAL.Final : Tergugat dalam menerbitkan Keputusan TUN a quo TIDAKdiperlukan lagi keputusan instansi lainnya, dan telahmenimbulkan akibat hukum, oleh karenanya KeputusanTUN a quo jelas bersifat FINAL ..

Yurisprudensi MahkamahAgung Republik Indonesia Nomor : 41 K/TUN/1994 tanggal 10November 1994 Jo.

bersangkutan;Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung RI tersebut telahdiberitahukan kepada para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 12Maret 2014, dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatanhukum yang tetap;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh PemohonPeninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut:KEBERATAN PERTAMABahwa dalam permohonan pengajuan kembali ini para pemohon mengajukannovum yaitu bukti PKI (Terlampir):Novum tersebut adalah Putusan Kasasi Nomor 122 K/TUN

Nomor 70 PK/PID/2014memang ditujukan/diperuntukkan sebagai pemberitahuan selaku pihakTermohon Kasasi dalam perkara No.122 K/TUN/2013, tanggal 25 Juni 2013,sedangkan pemohon Kasasi .

haruslahmenjadi salah satu acuan dalam pertimbangan Hukumnya untuk mengabulkanPermohonan Para Pemohon Peninjauan kembaili.KEBERATAN KEDUAAda 2 (Dua) Putusan Kasasi Yang Saling BertentanganBahwa dalam sengketa antara Para Pemohon Peninjauan Kembali denganTermohon Peninjauan Kembali (NURNIAWATI ISAKSI PELAPOR) Ada 2sengketa yaitu Sengketa Tata Usaha Negara dan Perkara Pidana dan darisengketa tersebut telah terbit 2 putusan yang kontroversi.Bahwa dalam Putusan Kasasi Tata Usaha Negara Nomor 122 K/TUN

Nomor 70 PK/PID/2014SERTIFIKAT HAK MILIK NOMOR 455 ATAS NAMA NURNIAWATI TELAHDIBATALKAN OLEH SUATU PUTUSAN INKRACH PADA Putusan Kasasi TataUsaha Negara Nomor 122 K/TUN/2013, tanggal 25 Juni 2013;SedangkanPada Pidananya, dalam Putusan Nomor 557 K/PID/2013, tanggal 17 Juli 2013,NURNIAWATI masih dianggap pemilik tanah, padahal sudah ada putusan TataUsaha Negara yang Inckrach sebelumnya yang telah membatalkan kepemilikanNurniawati.Berarti Mahkamah Agung telah khilaf dalam putusan pidana tersebut dalamperkara

kasasi Nomor 557 K/PID/2013, tanggal 17 Juli 2013 oleh karenasebelum putusan kasasi pidana tersebut Mahkamah Agung telah pulamemutuskan Perkara Kasasi Tata Usaha Negara Nomor 122 K/TUN/2013,tanggal 25 Juni 2013, sedangkan putusan Kasasi Tata Usaha Negara tersebutsama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Kasasi Hakim Agung.Oleh karena kekhilafan Majelis Pidana tersebut dalam perkara kasasi pidanatersebut, maka adalah patut permohonan Peninjauan Kembali ini oleh ParaPemohon Peninjauan Kembali

315 K/TUN/2012

No. 315 K/TUN/2012& 3 (tiga) Sertifikat Hak Milik yang merupakan pemecahan dari Sertifikat Hak Milik No.871/Simpang Tiga Pekan tertanggal 01 September 2009 atas nama The Poh Tjoedengan luas tanah 441 M?, yaitu :I.Sertifikat Hak Milik No. 890/Simpang Tiga Pekan tertanggal 30 November2009 atas nama The Poh Tjoe seluas 221 M?

No. 315 K/TUN/201234Pekan/2009 tertanggal 16 November 2009, yang kemudian telah beralih kepadaMimi berdasarkan Akta Jual Beli No. 358/2009 tertanggal 28 Desember 2009yang dibuat dihadapan Mariani Simbolon, SH Notaris/PPAT di KabupatenSerdang Bedagai ;3 Sertifikat Hak Milik No. 892/Simpang Tiga Pekan tertanggal 30 November 2009atas nama The Poh Tjoe seluas 110 M?

No. 315 K/TUN/2012pemeriksaan persiapan pada tanggal 23 Mei 2011 diduga suatu kebohongan besar,sehingga tidak dapat dijadikan suatu tolak ukur Penggugat mengetahui Sertifikattersebut ;2.2.

No. 315 K/TUN/2012Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalammemori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :JUDEX FACTIE (PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN DANPENGADILAN TATA USAHA NEGARA MEDAN) TELAH LALAI MEMBERIKANPERTIMBANGAN HUKUM DAN KURANG CUKUP DALAM MEMBERIKANPERTIMBANGAN HUKUM (ONVOLDOENDE GEMOTIVEERD) DALAM PERKARAAQUO.I.

No. 315 K/TUN/2012Panitera Pengganti :Ttd.Lucas Prakoso, SH., M.Hum.Biayabiaya :1 Meterai .............00.. Rp. 6.000,2 Redaksi ................. Rp. 5.000,3 Administrasi Kasasi ... Rp. 489.000,Jumlah ...............08. Rp. 500.000, Untuk SalinanMahkamah Agung RI.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha NegaraASHADL SH.Nip. 220000754

terhadap Keputusan TUN yang telahdikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN;.

W2.TUN.5.352HK.06/IV/2014, tanggal 03 April 2014;2. Panggilan No. W2.TUN.5.365HK.06/IV/2014, tanggal 10 April 2014;3. Panggilan No. W2.TUN.5.384HK.06/IV/2014, tanggal 17 April 2014;4. Panggilan No. W2.TUN.5.425HK.06/IV/2014, tanggal 24 April 2014;5. Panggilan No. W2.TUN.5.492HK.06/IV/2014, tanggal 08 Mei 2014;6. Panggilan No. W2.TUN.5.511HK.06/IV/2014, tanggal 14 Mei 2014;1. HOWARD SUDIHARDIO :1. Panggilan No. W2.TUN.5S.353HK.06/IV/2014, tanggal 03 April 2014;2. Panggilan No.

W2.TUN.5S.366HK.06/IV/2014, tanggal 10 April 2014;3. Panggilan No. W2.TUN.5.385HK.06/IV/2014, tanggal 17 April 2014;Halaman 17 dari 60. Putusan Nomor 05/G/2014/PTUNSMD4. Panggilan No. W2.TUN.5.426HK.06/IV/2014, tanggal 24 April 2014;5. Panggilan No. W2.TUN.5.491HK.06/IV/2014, tanggal 08 Mei 2014;6. Panggilan No.

W2.TUN.5.512HK.06/IV/2014, tanggal 14 Mei 2014;Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalildalilnya telah mengajukanbukti surat berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup yang telah dicocokan dengan asliatau fotokopinya pada persidangan yang terbuka untuk umum dan diberi tanda P1 sampaidengan P7 yaitu sebagai berikut:1.BuktiP1 : Fotokopi sesuai Fotokopi SertifikatHak Guna Bangunan No. 6729/Kel. Sepinggan, tanggal 16Januari 2006 atas nama ROSA DJUANDA, seluas tanah 396M?

No. 5 K/TUN/1992, tanggal 21 Januari 1993; Reg. No. 41 K/TUN/1994, tanggal 19 November1994; dan Reg.

Tjaturono,MMT, (dalam perkara ini selakuPENGGUGAT 1), Ahmad Afsali (dalam perkara ini selaku PENGGUGAT II),serta Elisabet Natalia, S.E (yang saat itu mengaku selaku bendaharaYayasan);Bahwa atas gugatan tersebut berdasarkan Putusan MahkamahAgung RI Nomer : 01K/TUN/2019 dikuatkan Putusan Peninjauan KembaliNomer : 141 PK/TUN/2019 tertanggal 3 Oktober 2019, Keputusan MeniriHukum dan Hak Azzsi Manusia nomer : AHUAH.01.0600005869tertanggal 17 juli 2017 tentang Penerimaan Perubahan PemberitahuanAnggaran

(yang saat itu mengaku selaku bendaharaYayasan).Bahwa atas gugatan tersebut berdasarkan Putusan MahkamahAgung RI Nomor : 01K/TUN/2019 dikuatkan Putusan Peninjauan KembaliNomor : 141 PK/TUN/2019 tertanggal 3 Oktober 2019, KeputusanMenteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHUAH.01.0600005869tertanggal 17 juli 2017 tentang Penerimaan Perubahan PemberitahuanAnggaran Dasar dan Data Yayasan ...........::0:0e , telah dinyatakanbatal.

Denganadanya Putusan Kasasi Mahkamah Agung No.: 01 K/TUN/2019 yangkemudian ditinjau dengan Pasal 32 Ayat (1) Undang undang Nomor 28Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang undang Nomor 16 tahun2001 tentang Yayasan Jo.

Print out Putusan kasasi Nomor 1 K/TUN/2019, tanggal 19Pebruari 2019 dari hasil scan yang merujuk pada alamat website tersebut,bermaterai cukup dan fotokopi tersebut dari Direktori Putusan MahkamahAgung RI. tanpa aslinya (T.II.4);5.

Print out Putusan kasasi Nomor 1 K/TUN/2019, tanggal 19Pebruari 2019 dari hasil scan yang merujuk pada alamat website tersebut,bermaterai cukup dan fotokopi tersebut dari Direktori Putusan MahkamahAgung RI. tanpa aslinya (TT.II.1);2. Print out Putusan kasasi Nomor 1 K/TUN/2019, tanggal 19Pebruari 2019 dari hasil scan yang merujuk pada alamat websitetersebut, bermaterai cukup dan fotokopi tersebut dari Direktori PutusanMahkamah Agung RI. tanpa aslinya (TT.III.1);3.

Putusan Kasasi MARI No. 166 K/TUN/1999 tanggal 6 Agustus 2001Jo. Putusan PK MARI No. 20 PK/TUN/2003 tanggal 11 Juni 2004, MajelisHakim telah memutuskan bahwa gugatan yang diajukan oleh Tergugat ,tidak dapat diterima. Bahwa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim aquo adalah Tergugat tidak mengetahui letak Tanah Objek Perkara a quodan dalam pemeriksaan persidangan Tergugat tidak dapat membuktikankeberadaan tanah yang dimaksud sebagai miliknya.

Putusan KasasiMARI No. 11 K/TUN/2003 tanggal 13 Januari 2005 Jo. Putusan PK MARINo. 49 PK/TUN/2007 tanggal 6 Maret 2008, telah memutuskanmengabulkan sebagian gugatan Tergugat yang amarnya antara lainsebagai berikut: "2. Menyatakan batal Surat Keputusan yang diterbitkanoleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang (Tergugat III)berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 6957/Bencongan, GambarSituasi No. 11350/1995, tanggal 19 Juli 1995, luas 4.400 m2 tercatat atasnama PT.

Jo.No. 11 K/TUN/2003. Jo. No. 49 PK/TUN/2007). Sehingga Penggugat tidakmempunyai kwalitas maupun kwantitas baik sebagai pemilik maupunsebagai Penggugat. Dan lebih rancu lagi semula Pengggugat menyatakansebagai Pemilik tanah a quo, kemudian meminta uang kerugian senilaiRp.100.000.000.000, (seratus miliar Rupiah) tanpa rincian yang jelas darimana uang itu, dan lebih kabur lagi Penggugat tidak puas ingin sita rumahmilik Tergugat di Ps.

TUN. JKT,Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI tanggal 13 Januari 2005 No. 11 K/TUN/2003, Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI tanggal 6Maret 2008 No. 49 PK/TUN/2007 yang amarnya antara lain menyatakanbatal Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 6957/Bencongan, Gambar SituasiNo. 1135011995, tanggal 19 Juli 1995, luas 4.400 M? tercatat atas namaPenggugat.

No. 11 K/TUN/2003 Pihakkuasa hukum Tergugat II Intervensi/Termohon Kasasi mengajukan upayahukum Peninjauan Kembali pads tanggal 03 Mei 2007 dengan registerPeninjauan Kembali No. 49 PKvTUN/2007 dan telah diputus olehMahkamah Agung R.I. pada tanggal 6 Maret 2008 yang amarnya sebagaiberikut:MENGADILIe Menolak permohonan Peninjauan Kembali dan Pemohon PeninjauanKembali PT. LIPPO KARAWACI Tbk.

144K/TUN/1998

=F PUTUSANNomor: 144 K/TUN/1998Samer: 144 K/TUN/1998DEM! KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNG memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi llahmengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II UJUNGPANDANG, berkedudukan di Jalan Jend.

TUN/T1996/P.TUN.U PDG,yng amarnya berbuny sebagai berikut 502 Terispridins Mahkiamal Agung RIDALAM EKSEPSI: Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya:DALAM POKOK PERKARA :ALON PVUROK PERKARA1. Menolak gugatan para Penggugat seluruhnya:2.

TUN/1996 P,TUN.U.POG, yang dibuat oleh Panitera PengadilanTata Usaha Negara Ujung Pandang, permohonan mana kemudiandisusul dengan memori kasasi yang memuat alasanalasan yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut padatanggal 26 Maret 1938;bahwa setelah itu oleh Penggugat/Pembanding yang pada tanggal 27 Maret 1998 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari Tergugat/Terbanding ciajukan jawaban memod kasasi yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ujung Pandang

TUN/996/P, TUN.U POG...DAN MENGADILI SENDIRI :Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima:Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar semua biayaPerkara balk dalam peradilan tingkat pertama, banding maupun dalamtingkat kasasi inl yang ditetapkan sejumiah Rp. 100.000, (seratus ribyrupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari Senin fanggal 31 Agustus 1999 dengan H. GERMANHOEDIARTO, SH.

yang kata KuasaHukum Ibu Yulia bahwa Ibu Yulia Suharto menang, maka setahu saksi itu milik IbuYulia Suharto;Bahwa setahu saksi yang dipermasalahkan dalam gugatan TUN yaitu mengenai sahatau tidak keputusan Menteri Hukum dan Ham, tentang persetujuan anggaran dasardan putusannya membatalkan Anggaran Dasar;Hal 9 dari 38 hal.

Bandungdan di Jalan Semarang (dalam satu komplek);Bahwa lahan yang disewa setahu saksi milik PT Kodeco Timber dalam hal ini IbuJulia Soeharto, saksi tahu kalau lahan tersebut milik Ibu Julia Soeharto daripenyewapenyewa terdahulu;Bahwa kemudian saksi menyewa dengan Terdakwa, pada waktu itu Terdakwamenyampaikan kepada saksi kalau lahan yang saksi sewa tersebut adalah lahanTerdakwa, kemudian saksi tanya ke Bu Julia Soeharto bahwa antara Bu JuliaSoeharto dengan Terdakwa masih ada perkara gugatan di TUN

, tapi saksi tetapbayar juga ke Terdakwa untuk sewa dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 danpada waktu itu saksi sampaikan secara lisan kepada Bu Julia Soeharto dan Terdakwabagi siapa yang kalah di TUN harus mengembalikan uang sewa kepada saksi;Bahwa setahu saksi yang kalah dalam putusan TUN antara Ibu Julia Soehartodengan Terdakwa adalah Terdakwa dan putusan TUN tersebut sudah Inkracht, makasaksi minta agar Terdakwa mengembalikan uang sewa, tapi Terdakwa tidak jugamengembalikan uang sebesar

adalah di putusan menyatakan batalSurat Keputusan Menteri Hukum Dan Asasi Manusia Republik Indonesia NomorAHU16192.AH.01.02 Tahun 2009 tanggal 27 April 2009 tentang Persetujuan AktaPerubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Jindo Kodeco Heavy Industry;Bahwa saksi melaporkan Terdakwa ke Polisi karena saksi merasa ditipu dan adakesepakatan secara lisan antara pak Ari Awaludin dengan pak Syaiful Mahdi siapayang kalan dalam perkara TUN maka harus mengembalikan uang sewa kepadasaksi;Bahwa setelah

Jakarta dan menurut saksi lahan tersebut berstatus quo;e Bahwa didalam putusan TUN Jakarta, tidak ada menyebutkan katakata palsu;e Bahwa saksi tidak tahu siapa direktur PT Kodeco Timber kalau PT Jindo KodecoHeavy Industry pada waktu itu Direkturnya adalah orang tuanya Terdakwa dansetahu saksi Bu Julia Soeharto adalah Komisaris di PT Kodeco Timber;e Bahwa saksi melakukan perjanjian sewa lahan dan gudang dengan Bu Julia Soehartopada tahun 2007 dan setahu saksi Bu Julia Soeharto sebagai Komisaris di

Junctis PutusanKasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 103 K/TUN/2020tanggal 09 Maret 2020, yang mana sudah Berkekuatan Hukum Tetapberdasarkan Surat Keterangan Berkekuatan Hukum Tetap Pengadilan TataHalaman 30 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN BjbUsaha Negara Banjarmasin Nomor : W2.TUN.3/1747/HK.06/XII/2020tanggal 16 Desember 2020;Bahwa Turut Tergugat sudah benar melakukan penerbitan sertipikat tersebutjuga sudah melakukan dengan sebaik mungkin dan tidak ada kekeliruan

Abdul Gawi Sebagai Tergugat IlIntervensi, diberi tanda T.I14;Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Berkekuatan Hukum TetapNomor: W2.TUN.3/1747/HK.06/XII/2020 tertanggal 16 Desember 2020yang ditandatangani Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasinputusan Nomor 34/G/2018/PTUN.

TUN/2020; Dalil jawaban Turut Tergugat yang pada pokoknya menyatakan SertipikatHak Milik Nomor 10141 atas nama Abdul Gawi adalah benar alas hak bidangtanah yang dimiliki Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi yangditerbitkan oleh Turut Tergugat Sesuai prosedur yang berlaku dan tahapanyang sebagaimana mestinya namun saat ini sedang dalam prosespermohonan pembatalan berdasarkan Putusan Kasasi Nomor103K/TUN/2020 yang sudah berkekuatan hukum tetap;yang mana pada pokoknya merupakan hal yang sama maka

/2020 yang diajukan pula asli dari bukti Surat tersebutoleh Tergugat II berupa bukti T.II3; Bukti Surat T.I15 dan TT.5 berupa fotokopi Surat Keterangan BerkekuatanHukum Tetap Nomor: W2.TUN.3/1747/HK.06/XII/2020 tertanggal 16Desember 2020 yang ditandatangani Panitera Pengadilan Tata UsahaNegara Banjarmasin putusan Nomor 34/G/2018/PTUN.

(VideYurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 22 K/TUN/1998, tanggal 2772001 jo16 K/TUN/2000, tanggal 2822001 jo 93 K/TUN/1996, tanggal 2421998),maka dengan adanya permasalahan tersebut di atas Hakim PN berwenangmengadili gugatan yang diajukan Penggugat tersebut;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanpetitum 2.2 Penggugat yang menyatakan sah demi hukum Penggugat sebagaipemilik tanah Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 10141, atas nama Penggugatsebagai Pemegang Hak, dengan Surat Ukur

PENETAPANNomor 197/PENPP/2019/PTUN.JKTDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAKetua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, membaca : Surat gugatan Para Penggugat tertanggal 03 Oktober 2019 yang telah didaftarkandi Kepaniteraan Pengadilan TUN Jakarta pada tanggal 03 Oktober 2019 denganregister Nomor 197/G/2019/PTUN.JKT; Surat Penetapan Ketua Pengadilan TUN Jakarta, tentang Penunjukan MajelisHakim tanggal 04 Oktober 2019, Nomor 197/PENMH/2019/PTUN.JKT;Dalam perkara antara:UJANG

326 K/TUN/201

PUTUSANNomor 326 K/TUN/2011DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara :LEKAN AJANG, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Kepala DesaLung Melah, alamat Desa Lung Melah, Kecamatan Telen, KabupatenKutai Timur, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :1. Agustinus, S.H dan2.

Putusan Nomor.326 K/TUN/2011oes PY SF PYOo =SoDjuk Lah (19561962 )Ing Hat (1963 1966 )Ului Ajung (1966 1969)Trang Jalung (1969 1971 )Kadjan Usat (1971 1983 )Wan Lig (1983 1989)Ajang Ngau ( tahun 1989 1999)Luhat Djuk ( tahun 1999 2002 )RJ Eliasar, SE ( tahun 2002 2007).

Putusan Nomor.326 K/TUN/201110VII/2009 tentang Penentuan Batas Administrasi Desa Marah Halog dan DesaLung Melah Kecamatan Telen Kabupaten Kutai Timur bukan pada tapal batasdesa yang telah disepakati sebelumnya, akan tetapi masuk dalam wilayahkekuasaan desa Lung Melah, sehingga dengan adanya surat keputusan tersebut,wilayah desa Lung Melah menjadi berkurang dan lebih sempit, sehingga sangatmerugikan Penggugat karenanya sehingga pendapatan, lahan garapan dan hasilhasil hutan lainnya juga ikut berkurang

Putusan Nomor.326 K/TUN/2011102.

Putusan Nomor.326 K/TUN/201112yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H.Ahmad Sukardja, S.H., M.A., dan H. Yulius, S.H.,. M.H., HakimHakim Agung sebagaiAnggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu jugaoleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu olehFitriamina, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;Anggota Majelis: Ketua Majelis,ttd/. ttd/.Prof. Dr. H.

Tun Mukminah, S.H.., M.H. sebagai PaniteraPengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelisdalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi olehHakimHakim Anggota dan Panitera Pengganti tersebut serta dihadiri olehPenggugat tanpa hadirnya Tergugat;KETUA MAJELIS,AHMAD SAPRUDIN, S.Ag.,M.HHAKIM ANGGOTA I, HAKIM ANGGOTA II,ADE AHMAD HANIF, S.H.I. USWATUN HASANAH, S.H.I.PANITERA PENGGANTI,Hj.

TUN MUKMINAH, S.H., M.H.Perincian Biaya Perkara : Pendaftaran Rp. 30.000, BiayaProses Rp. 50.000, Panggilan Rp. 520.000, Redaksi Rp. 5.000, Materai Rp. 6.000.Jumlah Rp. 611.000, (enam ratus sebelas ribu rupiah);

Bahwa Objek sengketa tersebut baru diketahui oleh Penggugat pada tanggal25 januari 2016 melalui orang dari kalabahi yang tak sempat menanyakannamanya, dengan demikian maka tenggang waktu 90 hari adalah sesuaidengan ketentuan Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 dan Yurisprodensi MA.RIMA/KUMADIL/213/VI/K/1991 tanggal 9 juli 1991, MARI No.5K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 jo Yurisprodensi MA.RI No.41K/TUN/1994 tanggal 10 November 1994 tentang petunjuk pelaksanaanketentuan dalam UU No.5 tahun 1986 tentang

BC1, Setiabudi, Jakarta 12920; Bahwa PENGGUGAT selanjutnya mengajukan gugatan a quo pada tanggal10 November 2016, namun berdasarkan PENETAPAN No.17/G/2016/PTUN.DPS, tanggal 3 Januari 2017, yang menimbang, bahwapada tanggal 14 Desember 2016, Majelis Hakim telah menerima suratperihal: pencabutan gugatan TUN No. 17/G/2016/PTUN.DPS tertanggal 13Desember 2016 yang dikirimkan Penggugat melalui bagian umumPengadilan Tata Usaha Negara Denpasar, dengan mengemukakan alasanbahwa Penggugat akan melengkapi berkas

Putusan Kasasi MA No. 27K/TUN/ 2015 Tanggal 7 April2015.2. Putusan MA No. 104PK/TUN/2016 Tanggal 27Oktober 2016. Dan BPN mengetahui karena menjadi Para Pihak dalam Perkara.

Serta Menimbulkan Akibat Hukum bagiPENGGUGAT karena Surat Keputusan tersebut jelas merugikan hakdan kepentingan PENGGUGAT sebagai pemilik yang sah atas tanahhak guna bangunan yang dimaksud dalam Sertifikat HGB No.72/Ungasan (sekarang SHGB No. 61/Kutuh) dan SHGB No.1678/Ungasan tersebul. n0 nnn nn nen n nn mene nenaBerdasarkan uraian tersebut di atas maka jelas bahwa Objek Sengketaadalah merupakan Keputusan TUN, sebagaimana yang dimaksud dalampasal 1 ayat (9) UU PTUN. 222020202200"E.

PENETAPANNomor 0812/Pdt.P/2016/PA.JPr Sash =DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu. pada peradilan tingkat pertama dalam persidangan majelis yangdilaksanakan pada sidang keliling di Konsulat Republik Indonesia Tawau,Malaysia telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan itsbat nikah(pengesahan nikah) yang diajukan oleh:Tahir bin Bosa, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Ladang, alamat diLadang Tun

Fuad Kunak, Malaysia , sebagai Pemohon ;Harlina binti Totteng, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu RumahTangga, alamat Ladang Tun Fuad Kunak, Malaysia, sebagalPemohon Il;Pengadilan Agama tersebut;Telan mempelajari berkas perkara;Telanh mendengar keterangan Pemohon dan Pemohon Il;Telan mendengar keterangan saksisaksi;TENTANG DUDUK PERKARABahwa Pemohon dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal07 Oktober 2016 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama JakartaPusat pada tanggal 07

Andarias, 29 Thn, Islam, Buruh Ladang, Ladang Tun Fuad, Kunak,Hal 3 dari 9 hal.

Eliza binti Tahir, 26 Thn, Islam, lbu Rumah Tangga, Ladang Tun Fuad, Kunak,Malaysia, Saksi tersebut dibawah sumpah, menerangkan halhal yang padapokoknya sebagai berikut:Bahwa saksi kenal baik dengan Pemohon dan Pemohon Il;Bahwa Pemohon dan Pemohon II adalah pasangan suam1 istri, tetapisaksi tidak tahu kapan mereka menikah;Bahwa Pemohon tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II danPemohon II tidak mempunyai suami selain Pemohon I;Bahwa sejak perkawinan tersebut, Pemohon dengan Pemohon II tidakpernah

Nomor 3375 K/Pdt/2017Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi Nomor 490/K/TUN/2013 junctoPutusan Pengadilan Tinggi TUN Medan Nomor 98/B/2013/PT.TUN.MDNjuncto Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 38/G/2012/PTUN.PLG, tanggal 2 Mei 2013 dengan perincian sebagai berikut :a. Tanah Kebun Kepunyaan Sarmidi bin Masayo seluas 2 (dua) hektarberdasarkan Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah Nomor 03/111/SKHUAT/02/2004 tanggal 21 Pebruari 2004/Pademaran;b.

PLG, tertanggal 21 Desember 2012juncto Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 2018/K/PDT/2013,tertanggal 20 November 2013 yang amarnya pada pokok perkaranyaberbunyi sebagai berikut : Menyatakan tanah seluas 24 (dua puluh empathektar) yang berada dalam satu hamparan yang terletak di Desa MulyaGuna (dahulunya Desa Sriguna), Kecamatan Teluk Gelam (dahulunyaKecamatan Tanjung Lubuk) Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI);Putusan Kasasi TUN Mahkamah Agung Membatalkan dan Mencabut SertifikatHak Atas Tanah Milik

Nomor 3375 K/Pdt/2017Usaha Negara Palembang Nomor 38/G/2012/PTUN.PLG, tanggal 2 Mei2013 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor98/B/2013/PT.TUNMDN juncto Putusan Kasasi Mahkamah Agung RINomor 490/K/TUN/2013 yang amar putusan selengkapnya berbunyisebagai berikut:MENGADILIDalam Eksepsi:1. Menolak eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi seluruhnya;2.

Bahwa Sarmidi bin Masayo, dkk., bukanlah pemilik tanah objekeksekusi dan tidak ada satu kalimatpun baik dalam pertimbanganmaupun dalam amar didalam Putusan Pengadilan Putusan MahkamahAgung dalam tingkat kasasi Nomor 490/K/TUN/2013 juncto PutusanPengadilan Tinggi TUN Medan Nomor 98/B/2013/PT.TUN.MDN junctoPutusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 38/G/2012/PTUNPLG yang menyatakan Sarmidi bin Masayo, Dkk adalah Pemiliktanah objek eksekusi oleh karena itu Sarmidi bin Masayo, dkk., tidakmempunyai

Bahwa pada dalil angka (1), dalam surat perlawanan eksekusi tanggal 6Maret 2015 yang diajukan Para Pelawan, yang mendalilkan ParaPelawan adalah Pemilik Tanah Kebun Kelapa Sawit yang terletak diDusun Rangkui Jaya, desa Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering lliryang dikuatkan dengan adanya Putusan Mahkamah Agung dalamtingkat kasasi Nomor 490/K/TUN/2013 juncto Putusan PengadilanTinggi TUN Medan Nomor 98/B/2013/PT.TUN.MDN juncto PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 38/G/2012/PTUNPLG, adalah

No. 58/B/2015/PT TUN Mks.Selanjutnya disebut sebagai PenggugatIV /Pembanding;NamaKewarganegaraanTempat TinggalPekerjaanINDONCSIA j=====n5 meena anesJalan Labuke, Kelurahan Baadia, KecamatanMurhum, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara;Wiraswasta 5"Selanjutnya disebut sebagai Penggugat V /Pembanding;NamaKewarganegaraanTempat TinggalPekerjaanJalan Labuke, Kelurahan Labalawa, KecamatanBetoambari, Kota Baubau, Provinsi SulawesiT@NQQ ANA 5j~~~ nnn nnn nnn nn nnn nnn nnnPegawai Negeri Sipil ;Selanjutnya

No. 58/B/2015/PT TUN Mks.10.11.12.13.14.Nama : LA ATIMU ;Kewarganegaraan : Indonesia 50020 ="Tempat Tinggal : Jalan Labuke, Kelurahan Labalawa, KecamatanBetoambari, Kota Baubau, Provinsi SulawesiT@NQQANA 5~~ nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnnPekerjaan aSelanjutnya disebut sebagai Penggugat X /Pembanding;Nama : WA SALIMA ;Kewarganegaraan : Indonesia ;nnnenn nnerTempat Tinggal : Jalan Labuke, Kelurahan Labalawa, KecamatanBetoambari, Kota Baubau, Provinsi SulawesiTGP S I gym nnn nnn nnn nmennnnPekerjaan

Dengan demikian, tidak ada relevansinya antaraObyek Sengketa TUN dalam perkara ini dengan gugatan ParaPenggugat.2.

Bahwa dari uraian di atas jelas terlinat, gugatan Para Penggugat yangmengklaim dirinya sebagai ahli waris dari Jashan AtmaramSadarangani tidak ada relevansinya dengan Obyek Sengketa TUN aquo, karena Obyek Sengketa TUN a quo memutuskan tentang ahlliwaris dari Almarhumah Puspha B Dodani bukan memutuskan tentangHalaman 39 dari 70 Halaman Putusan Perkara Nomor : 112/G/2019/PTUNJKTahli waris dari Almarhum Jashan.

OBYEK SENGKETA TUN TIDAK CACAT HUKUM1.

Sehingga sangat aneh dan sama sekali tidak berdasartindakan Para Penggugat yang mengajukan gugatan TUN atas ObyekSengketa TUN yang tidak ada relevansinya dengan Para Penggugat.PERKARA NO. 313/PDT.P/2018 DI PENGADILAN NEGERI JAKARTASELATAN TELAH DICABUT KARENA DALAM PROSES SIDANGPUSHPA B DODANI MENINGGAL DUNIA DAN PERKARA TERSEBUTTIDAK ADA RELEVANSINYA DENGAN KEABSAHAN PARATERGUGAT II INTERVENSI SEBAGAI AHLI WARIS DARIALMARHUMAH PUSPHA B DODANI SEBAGAIMANA YANGTERCANTUM DI DALAM OBYEK SENGKETA TUN

OBYEK SENGKETA TUN YANG DITERBITKAN OLEH TERGUGATTIDAK BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN YANG BERLAKU DAN ASASASAS UMUMPEMERINTAHAN YANG BAIKHalaman 44 dari 70 Halaman Putusan Perkara Nomor : 112/G/2019/PTUNJKT1.

Keputusan TUN in litis bertentangan dengan peraturan perundangundanganyang berlaku yaitu:a.

Keputusan TUN in /itis bertentangan dengan AsasAsas Umum Pemerintahanyang Baik (AAUPB), yaitu :a.

;c) Bahwa penerbitan Keputusan TUN in litis berdasarkan atas hukum dantelah sesuai dengan Pasal 87 ayat (4) huruf b UU No. 5 Tahun 2014 Jo.Pasal 9 huruf a PP Nomor 32 Tahun 1979 jo.

;Selanjutnya dalam Keputusan TUN in litis terdapat kesalahan penyebutanunit satuan kerja, dimana dalam surat Keputusan TUN in litis menyebutkanunit kerja Penggugat pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang akan tetapisebenarnya Penggugat di unit kerja Badan Penelitian dan PengembanganProvinsi Jawa Tengah sebagai Pejabat Fungsional Umum.

;Seharusnya penetapan Keputusan TUN didasarkan pada informasi dandokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/ataupelaksanaan Keputusan TUN dan/atau Tindakan TUN.

257 K/TUN/2014

PUTUSANNomor 257 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara :BUPATI NIAS, berkedudukan di Jalan Pelabuhan Udara Binika KM. 9Ononamolo I Lot Gunung Sitoli Selatan, Gunung Sitoli Propinsi Sumatera Utara,selanjutnya memberi kuasa kepada :e SATIZARO ZILIWU, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Jabatan KepalaBagian Hukum Setda Kabupaten Nias ; KRISTINA PS ZEBUA, S.H., kewarganegaraan

Putusan Nomor 257 K/TUN/2014.nama Agustina Lase NIP. 19700806 201001 2 003 Golongan Ruang (II/a) jabatanStaf Kantor Kecamatan Hili serangkai Kabupaten Nias;II Tenggang Waktu :Bahwa objek sengketa Surat Keputusan Bupati Nias Nomor : 800/167/K/ 2013tanggal 16 April 2013 tentang Pemberhentian tidak dengan hormat calon PegawaiNegeri Sipil atas nama Penggugat Agustina Lase NIP. 19700806 201001 2 003Golongan Ruang (II/a) jabatan Staf Kantor Kecamatan Hili serangkai KabupatenNias Penggugat terima pada tanggal

Putusan Nomor 257 K/TUN/2014.5 Surat Keputusan Sementara No. 022/YEI/SKS/V/2006 tgl. 01Januari 2006.6 Surat Keterangan No. 57/YEI/SK/2007 tgl. 01 Januari 2007.7 Surat Keterangan No. 25/YEI/SK/IV/2008 tgl. 01 Januari 2008.8 Surat Keterangan No. 079/YEI/SK/II/2007 tgl. 25 Mei 2008.Il Sebagai Karyawati di Perusahaan Koperasi Serba Usaha(KSU) Harapan Firdaus Hilizia:1 Surat Keputusan No. 06/KSU/HF/HZ/2008 tgl. 26 Mei 2008.2 Surat Keputusan No. 10/KSU/HF/HZ/2009 tgl.25 Mei 2009.3 Surat Keputusan No. 015

Putusan Nomor 257 K/TUN/2014.Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Nias pada formasi tahun 2009 adaketerangan atau bukti yang tidak benar sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat(1) huruf g jo.

Putusan Nomor 257 K/TUN/2014.12Kantor Kecamatan Hiliserangkai Kabupaten Nias (bukti T10 dan bukti T11)demikian juga pada saat proses pembuktian serta pemeriksaan saksi Julius Irama JayaHarefa (panitia penerima berkas lamaran CPNS TA 2009) dalam perkara sengketa aquo.Sehingga tindakan PEMOHON KASASI semula Pembanding/Tergugat menerbitkansurat Keputusan Nomor: 800/167/K/2013 tanggal 16 April 2013 tentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat Calon Pegawai Negeri Sipil An.