karena tidak ada unsur beslissing maupun pernyataan kehendak dari kantorlelang, pelelangan yang dilakukan oleh kantor lelang adalah atas permintaanPengadilan Negeri, sehingga apa yang dilakukan oleh kantor lelang merupakantindak lanjut dari Putusan Pengadilan sehingga termasuk ketentuan pasal 2UndangUndang Peratun (No. 150K/TUN/1994, tanggal 791995) jo No. 47K/TUN/1997, tanggal 26011998 jo No. 245 K/TUN/1999, tanggal 308b) Sengketa Kepemilikan Tanah ;Kaidah hukumnya adalah bahwa Keputusan TUN yang

(No. 22 K/TUN/1998, tanggal 2772001 jo 16 K/TUN/2000,tanggal 2822001 jo 93 K/TUN/1996, tanggal242 1998) : nananHalaman 35 dari 168 Halaman Putusan Perkara Nomor : 21/G/2015/PTUNSRGc) Keputusan Tata Usaha Negara Yang Diterbitkan Dalam Rangka UntukMenimbulkan Perjanjian;Kaidah hukumnya adalah bahwa segala Keputusan TUN yang diterbitkandalam rangka untuk menimbulkan perjanjian maupun diterbitkan dalamkaitannya dengan pelaksanaan isi perjanjian itu sendiri, ataupun menunjukpada suatu ketentuan dalam

(No.252 K/TUN/2000tanggal13112000);d) Akta Jual Beli yang dibuat oleh PPAT ;Kaidah hukumnya adalah bahwa PPAT adalah Pejabat TUN, karenamelaksanakan urusan Pemerintahan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku (pasal 1 ayat 2 UndangUndang no.5 Tahun 1986 jopasal 19 PP No. 110 Tahun 1961) akan tetapi akta jual yang dibuat oleh PPATbukan merupakan Keputusan TUN karena bersifat bilateral (kontraktual) tidakbersifat Unilateral yang merupakan sifat Keputusan TUN (No. 302 K/TUN/1999, tanggal

(No.252 K/TUN/2000tanggal13112000);d) Akta Jual Beli yang dibuat oleh PPAT ;Kaidah hukumnya adalah bahwa PPAT adalah Pejabat TUN, karenamelaksanakan urusan Pemerintahan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku (pasal 1 ayat 2 UndangUndang No.5 Tahun 1986 jopasal 19 PP no. 110 Tahun 1961) akan tetapi akta jual yang dibuat oleh PPATbukan merupakan Keputusan TUN karena bersifat bilateral (kontraktual) tidakbersifat Unilateral yang merupakan sifat Keputusan TUN (No. 302 K/TUN/1999, tanggal

dapat digugat diPeradilan TUN.

., dan ROBISUGARA, S.H. adalah Para Advokat/PenasehatHukum, masingmasing berkewarganegaraanIndonesia, yang berkantor di Jalan Pasifik Indah No.63 RT/RW : 001/002 Kelurahan Tanjung Ria DistrikJayapura Utara Kota Jayapura Papua, berdasarkansurat kuasa khusus Nomor: 02/SK/TUN/IV/2017Tanggal 22 April 2017; Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;Melawan:berkedudukan dilingkungan Kantor Gubernur JalanSoa Siu Dok Jayapura Papua;Dalam Perkara ini memberikan kuasa kepada: 1. DOREN WAKERKWA, S.H.

Syarat tertulis juga tidak mengharuskan bahwasuatu KTUN harus berbentuk baku, suatu memo juga dapatdikategorikan KTUN jika memo tersebut memenuhi tigaunsure, yaitu: (1) memo tersebut jelas ditujukan untuk siapa,(2) isinya jelas memuat tindakan hukum TUN yang memilikiakibat hukum, dan (8) jelas siapa badan/pejabat TUN yangMGITIOUERT Yer, ~ mmm mn ecmb. Bersifat konkrit, artinya KTUN.

Bersifat individual, artinya tertentu dan tidak ditujukan untukumum, berapapun jumlahnya, keputusan TUN harus membuatbatasan, ditujukan untuk siapa atau apa Saja; Halaman 6 dari 72 halaman Putusan Nomor : 11/G/2017/PTUN JPR.d.

Karenaacapkali pejabat TUN mengeluarkan keputusan bukan saja terulistapi juga tidak tertulis, atau tindakan faktual, yang menyebabkanperlindungan masyarakat terabaikan. Syaratnya, perbuatanpejabat TUN tersebut adalah factual; Dijelaskan Prof.

Eko, dalam kesempatan Rapat Kerja Nasionaltanggal 14 Agustus 2008, bahwa perbuatan Faktual adalah semuaperbuatan yang dilakukan oleh pejabat TUN yang tidak tertulis.Sedangkan pejabat TUN adalah badan atau pejabat yangmemperoleh kewenangan baik sifatnya atribusi, delegasi, maupunmandat untuk membuat Keputusan TUN yang sifatnya bisa tertulisdan tidak tertulis.

;Halaman 9 dari 61 halaman Putusan Perkara No.17/G/2017/PTUN.Kdi14.Bahwa Tergugat yang mengeluarkan Surat Keputusan TUN yang menjadiobyek gugatan TUN dalam perkara aquo ternyata telah melanggar UU No.28 TAHUN 1999 TENTANG PENYELENGGARAAN NEGARA YANG BERSIH DANBEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME pasal 3 asasasas umumpenyelenggaraan pemerintahan = yaitu; Kepastian Hukum, TertibPenyelenggaraan Negara, Keterbukaan, Proporsionalitas, Profesionalitas DanAkuntabilitas.

Melanggar Asas Kepastian Hukum; dalam perkara aquo walaupunTergugat telah mengeluarkan Surat Keputusan TUN, namun proseduralyaitu sidang Kode Etik dan Profesi yang telah melanggar peraturanperundangundang yang berlaku mengakibatkan Penggugat telahdilanggar hakhak hukumnya. Hukuman yang dijatuhkan yaitu PTDHtidak setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat. ;b.

Melanggar asas Tertib Penyelenggaraan Negara dan Profesionalitas,Keputusan TUN yang dikeluarkan Tergugat yang didasarkan padaputusan Komisi Kode Etik dan Profesi. Putusan Kode Etik dan Profesitelah melanggar peraturan perundangundang yang berlaku.Pertimbangan Komisi Kode Etik dan Profesi tidak didasarkan pada faktapersidangan dan pembuktian di depan persidangan Komisi Kode Etik danProfesi.

Asas Kepastian HUKUM; oo nnn nnn nnn nnerAsas ini dimaknai sebagai asas dalam negara hukum yangmengutamakan landasan peraturan perundangundangan, kepatutan,dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara. ; Bahwa Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara telah mengeluarkanSurat Keputusan TUN secara prosedural yang dilandasi atas peraturanperundangundangan yang berlaku.

Oleh karena itu, dalil gugatanPenggugat yang menilai bahwa Tergugat dalam mengeluarkan SuratKeputusan TUN secara tidak prosedural dan melanggar asas kepastianhukum haruslah ditolak; .

Sby telah memperoleh kekuatanhukum yang tetap, namjn demikian Penggugat beranggapan ParaTergugat tidak melaksanakan Putusan Pengadilan Tinggi TUN Aquo,dan Penggugat secara tibatiba mengajukan gugatan ini ke PengadilanNegeri Sidoarjo dan tidak menghorrnad ketentuan dalam Hukum AcaraPeradllan Tata Usaha Negara maka Mohon kiranya Yang Mulia MajelisHakim memeriksa secara utuh ketentuan dalam hal gugatmenggugatmaupun pelaksanaan Putusan Pengadilan TUN khususnya Pasal 116UndangUndang No 51 Tahun 2009 Tentang

atau ketidak tahuan Penggugat terhadap prosesyang menjadi kewenangan absolute dari Pengadilan TUN.

Makadengan demikian gugatan ini adalah Prematur dan oleh karenanyamohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan gugatanini DITOLAK atau setidaktidaknya TIDAK DAPAT DITERIMA (VideBukti T1, TT1 dan TT2I);Eksepsi subjudice bahwa gugatan Penggugat yang diajukan masihtergantung (aanhangig) atau masih dalam Pengadilan (under judicialconsideration) TUN Surabaya sebagaimana Perkara : 70/B/2013/PT.TUN.Sby dan Penggugat serta Pengadilan TUN Surabaya memilikihak secara absolut terhadap perkara ini

untuk diperiksa maka akan terjadiketidak pastian hukum dan goyahnya wibawa Peradilan Tata UsahaNegara dalam upaya yang semestinya menjadi kewenanganPengadilan Tata Usaha Negara Surabaya sebagaimana diatur dalamPasal 116 Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 aquo yangmengatur proses secara utuh dan absolut dalam penegakan HukumTata Usaha Negara dan akan terjadi kekacauan Hukum Acara dalamPeradilan Tata Usaha Negara dan Penegakannya dan akan menjadipreseden buruk apabila penegakan Putusan Pengadilan TUN

Dan sebagaimana Pasal 116 UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 aquo sebagai upaya peiaksanaanpaksa Putusan Pengadilan TUN belum dilaksanakan secara tuntasoleh Pengadilan TUN Surabaya, sehingga adalah terburuburuapabila hal ini diajukan pada Pengadilan Negeri Sidoarjo untukmengeksekusi Putusan Pengadilan Tun Surabaya dengan carakeperdataan berupa tuntutan ganti rugi, hal ini menyalahi HukumAcara TUN sebagaimana diatur dalam UU No. 5 Tahun 1986 yangyang sudah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2004 dan diubahkembali

Tergugat menyarankan Penggugat menempuh jalur hukum kejalur pengadilan (sebagaimana surat Tergugat nomorMP.02.01/111.A52.07/III/2020) sebagaimana telah diuraikan di atas.Keputusan tentang penerbitan sertifikat Obyek SengketaBertentangan Dengan Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik,Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan.Beberapa asas yang dilanggar oleh Tergugat dalammemberikan keputusan obyek sengketa adalah sebagai berikute Asas kepastian hukum yaitu asas yang menghendakiagar Badan atau Pejabat TUN

No. 10/B/TUN/ PT.TUN SBY jo. PutusanMA RINo. 373 K/TUN/2002, dan Putusan MA RI No.99/PK/2010 dimana Majelis Hakim menekankan padapentingnya penghormatan hak seseorang yang telahdiperoleh secara benar menurut UU.Tergugat telah melanggar asas kecermatan dalammenerbitan obyek sengketa. Dalam UU No 30 tahun 2014tentang administasi pemerintahan.

Terhadap asas kecermatanini, Yurisprudensi Mahkamah Agung telah memberikanarahan yang jelas dalam penerapan asas kecermatanterdapat dalam Putusan MARI No.150K/TUN/1992, PutusanMARI No.213 K/TUN/2007, Putusan MA RINo.101K/TUN/2014, dan Putusan No.02/G/2013/PTUN JKT.Indikator asas kecermatan adalah Badan atau PejabatAdministrasi Negara senantiasa bertindak secara hatihati, untuk mempertimbangkan secara cermat pada waktumembuat Keputusan TUN, dengan terlebih dahulumencari gambaran yang jelas mengenai

Pertanahan Nasional Nomor9 tahun 1999 tentang Tata cara Pemberian danPembatalan Hak Atas tanah Negara dan hak pengelolaansehingga berdasarkan keseluruhan uraian diatassebagaimana dimaksud diatas, maka sangat terang dan jelasbila terbitnya Sertifikat Hak Wakaf No 1 (sertifikat ObjekSengketa) telah bertentangan dengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku.e Tergugat juga telah melanggar asas proporsionalitassebagaimana diputuskan oleh Mahkamah Agung dalamYurisprudensi Mahkamah Agung Putusan No.81K/TUN

Penerapan asas proporsionalitas juga munculdalam Putusan MARI No.81K/TUN/2006 dan Putusan NomorMARI No.31K/TUN/2014.

09 K/TUN/2013

PUTUSANNomor 09 K/TUN/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:MOH.

Putusan Nomor 09 K/TUN/2013luas tanah: 4.440 m? atas nama Nurcahya Alamsyah berarti Tergugat telahmenerbitkan suatu alas hak (sertipikat ) di atas tanah milik Penggugattersebut atas nama orang lain, pada hal tanah tersebut adalah sah tanah milikPenggugat, sebab:e Sejak saat Penggugat sebagai pemilik sah atas tanah seluas + 600 m?

Putusan Nomor 09 K/TUN/2013Kelurahan Lontar, tanggal 20 Oktober 1995, Gambar Situasi tanggal 9 Oktober1995, Nomor 12.398/1995, luas tanah 4.440 m?

Putusan Nomor 09 K/TUN/2013cukup alasan bagi Penggugat mengajukan gugatan ini berdasarkan Pasal 53 ayat(2) huruf a dan b UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 juncto UndangUndangNomor 5 Tahun 1986 yakni:Alasanalasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud padaayat (1) adalah:Huruf a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan denganperaturan perundangundangan yang berlaku;Huruf b.

Putusan Nomor 09 K/TUN/2013

. : 19781213 200604 2 003JABATAN : Staf Seksi Perkara TUN, Wilayah I, Sub DirektoratPerkara Wilayah I, Direktorat Perkara Pertanahan,Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketadan Konflik Pertanahan BPN RI.2.

NAMA : Marcellinus Wiendarto,S.H.Halaman dari 14 Putusan No. 12/G.PLW/2013/PTUNBJMNIP : 19860426 201101 1 008JABATAN Staf Seksi Perkara TUN Wilayah I,Sub DirektoratPerkara Wilayah I, Direktorat Perkara Pertanahan,Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketadan Konflik Pertanahan BPN RISelanjutnya disebut sebagai ..............csssccssssesssees TERLAWAN I;Il. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN PROVINSIKALIMANTANSELATANJalan D.I Penjaitan No. 20 Kota Banjarmasin.

PutusanMahkamah Agung Nomor : 41 K/TUN/1994 tanggal 10 November 1994 jo.

PutusanMahkamah Agung Nomor: 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Mei 2002, dari ketigayurisprudensi tersebut di atas terdapat kaidah hukum :dalam hal tenggang waktu pengajuan gugatan bagi Pihak Ketiga yang tidakdituju langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak menerima atautidak mengetahui adanya Keputusan Badan/Pejabat yang menerbitkan Keputusansebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986,dihitung secara kasuistis sejak Pihak Ketiga mengetahui dan merasa kepentingandirugikan

Nomor 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara menentukan tenggang waktu pengajuan gugatan adalah 90(sembilan puluh) hari sehingga Pelawan masih memiliki 31 (tiga puluh satu) hari untukmengajukan Gugatan setelah Perkara Nomor 48/G/2011/PTUN.JKT berkekuatanhukum tetap ;Menimbang, bahwa Pelawan kemudian mengajukan gugatan kembali diPengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin dibawah register perkara Nomor 03/G/2013/PTUN.BJM pada tanggal 17 Januari 2013 setelah adanya Putusan KasasiNomor 146 K/TUN

Bahwa keputuasan a quo yang dikeluarkan oleh Tergugat, telahmemenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 dan angka 12 Undang undang No51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara untuk menjadisengketa TUN yaitu ;a.

TUN. JKT.

No. 164K/TUN/2008 jo. No. 04 PK/TUN/2010 juga melalui Peradilan Umumdengan Register Perkara No. 372/Pdt/G/2011/PN.Bks jo No.325/Pdt/2013/PT.Bdg jo. 1985 K/Pdt/2014 jo. No. 216 PK/Pdt/2018,serta Gugatan = di Pengadilan Negeri Cikarang No.204/Pdt.G/2019/PN.Ckr yang mana sdr. HENRY PURNATA dalamgugatan in casu bertindak selaku Penggugat dengan demikian hal inicukup membuktikan bahwa gugatan penggugat lewat waktu sesualpasal 55 UndangUndang No. 5 Tahun 1986 jo.

PerkaraNo.164 K/TUN/2008 jo. Perkara No.04PK/TUN/2010;Hal 49 dari 67 hal Putusan Perkara Nomor: 78/G/2020/PTUN.BDG (ECourt)b. Pengadilan Negeri Bekasi dengan RegisterPerkara No.372/Pdt/G/2011/PN.Bks jo. PerkaraNo.325/Pdt/2013/PT.Bdg jo. Perkara No.1985K/Pdt/2014 jo. Perkara No.216 PK/Pdt/2018;Dan gugatan antara Penggugat dan Tergugat IlIntervensi pada Pengadilan Negeri Bekasi denganRegister Perkara No.204/Pdt.G/2019/PN.Ckr(fotocopy sesuai dengan aslinya);3.

No. 164 K/TUN/2008 jo. No. 04 PK/TUN/2010 jugamelalui Peradilan Umum dengan Register Perkara No. 372/Pdt/G/2011/PN.Bksjo No. 325/Pdt/2013/PT.Bdg jo. 1985 K/Pdt/2014 jo. No. 216 PK/Pdt/2018, sertaGugatan di Pengadilan Negeri Cikarang No. 204/Pdt.G/2019/PN.Ckr yangmana sdr.

228 K/TUN/2012

PUTUS A NNomor 228 K/TUN/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah mengambil putusansebagai berikut :KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIJUNJUNG,berkedudukan di Jalan Sudirman No. 3 Muaro Sijunjung, dalam hal inimemberikan kuasa kepada :Nama : ANDREY SARBADIA, SHJabatan : Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik PertanahanKabupaten Sijunjungkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kantor Pertanahan KabupatenSijunjung

No. 228 K/TUN/2012Adapun yang menjadi objek gugatan adalah Keputusan Fiktif Negatif Kepala KantorPertanahan Kabupaten Sijunjung berupa penolakan terhadap permohonan PendaftaranHak Atas Tanah Penggugat tertanggal 12 Juli 2008;II.

No. 228 K/TUN/2012mulai dari permohonan yang Penggugat ajukan kepada Tergugat yangterdiri dari 2 (dua) berkas masingmasingnya berdiri sendirisendiri yangdidukung dengan lampiran berupa dokumen seperti ;a Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah diketahui WaliNagari Manganti ;b Silsilah Keturunan Menurut Adat Minangkabau (Ranji) yang dibuatoleh Mamak Kepala Waris yakni Penggugat sendiri (waris putus) dandiketahui oleh Penghulu Suku Piliang dan Ketua Kerapatan AdatNagari (KAN) Manganti ;c Surat

No. 228 K/TUN/2012sampai saat ini (10 Mei 2011) tanggapan/penjelasan dari Tergugat tidakkunjung ada yang seyogiyanya tidak ada alasan bagi Badan PertanahanNasional Kantor Pertanahan Kabupaten Sijunjung untuk tidakmenerbitkan kedua sertifikat tersebut, bahkan terkesan antara Tergugatdengan Yahya Peto Rajo Cs melakukan kerja sama di luar aturan hukumyang berlaku ;Dengan demikian, jelaslah bahwa perbuatan Tergugat adalah merupakanperbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan Pasal 3 ayat (2) UndangUndang

No. 228 K/TUN/2012tindak lanjut sertifikat tersebut, namun ketika itu diperlihatkan kepada Penggugat suratsanggahan dari Yahya Peto Rajo Cs tanggal 2 Mei 2010 dengan disposisi surat masukbulan Juli 2010, untuk itu Penggugat berkeyakinan bahwa Tergugat telah berkolusidengan Yahya Peto Rajo Cs ;Hal ini tidak benar, surat sanggahan dari Yahaya Peto Rajo Cs adalah tertanggal 20Mei 2010 dengan disposisi surat masuk tanggal 24 Mei 2010 dan tuduhan Penggugatbahwa Tergugat telah berkolusi dengan Yahya Peto

tersebut, sangat jelas berlaku bagi masyarakat (subjekhukum), yang dalam hal ini menerima akibat hukum daripada ObjekGugatan tersebut termasuk juga termasuk PENGGUGAT in casu,Halaman 12 dari 108 Halaman Putusan Perkara Nomor : 34/G/2020/PTUN.Mdosebagai orang per orang, Warga Negara Indonesia yang mempunyaikepentingan hukum pada Keputusan TUN tersebut;ll.

: 34/G/2020/PTUN.Mdosemestinya Tergugat berkewajiban memberikan keputusan dan/ataupenetapan dan/atau sekurangkurangnya jawaban dan/atau tanggapanatas upaya administratifkeberatan terhadap Objek Keberatan yangadalah merupakan Keputusan TUN tersebut, paling lama atau selambatlambatnya 10 (sepuluh) hari kerja, maka dengan diajukannya gugatanoleh Pengugat pada tanggal 16 September 2020 terhadap ObjekGugatan yang merupakan Keputusan TUN tersebut, semestinya masihdalam waktu dan/atau memenuhi jangka waktu

Terhadap Alas Hak dan Kepentingan Pengqugat1) Bahwa kepentingan PENGGUGAT sangat jelas dirugikan atas penerbitanObjek Gugatan yang merupakan Keputusan TUN tersebut, sehinga dasarPENGGUGAT untuk mengajukan gugatan pembatalan terhadapKEPUTUSAN TUN yang merupakan Objek Gugatan dalam Perkara aquo, telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 53 Ayat 1 Undangundang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas UndangundangNomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yangtertuang sebagai berikut: orang

(kurang lebih lima ribu enam ratus delapan belas meter persegi),yang diatasnya telah diterbitkan Objek Gugatan yang merupakanHalaman 44 dari 108 Halaman Putusan Perkara Nomor : 34/G/2020/PTUN.MdoKeputusan TUN oleh Tergugat, semestinya Tergugat dalammenerbitkan Objek Gugatan yang merupakan Keputusan TUNtersebut haruslah menjalankan prinsip keterbukaan sesuai denganasasasas umum Pemerintahan yang baik yaitu.

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 5.K/TUN/1992, tanggal 21Januari 1993 jo. Yurisprudensi Nomor: 41.K/TUN/1994, tanggal 10Nopember 1994, jo.

Kasasi CV TJAHJA SARItersebut. .Bahwa CV Tjahjasari ( Tergugat Intervensi ) kKemudian mengajukanpermohonan Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung RepublikIndonesia dalam perkara No. 18 PK/TUN/2007.Amar putusan Mahkamah Agung R.I. dalam perkara permohonanpeninjauan kembali No. 18 PK/TUN/2007 tanggal 19 Desember 2008 :MENGADILIMenolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali CV TJAHJA SARI tersebut.Bahwa terhadap putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 18PK/TUN/2007 tanggal

Bahwa antara Para Penggugat Intervensi dan TergugatIntervensi (Semula Penggugat) telah terjadi gugat ginugat di24Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang terdaftar dalamRegister Perkara Nomor 61/G/TUN/ 2002/PTUN.Smg.8. Bahwa terhadap perkara Nomor 61/G/TUN/2002/PTUN.Smgtelah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan PutusanMahkamah Agung RI Nomor 528 K/TUN/2003 tanggal 25 Mei2006 juncto Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 18 PK/TUN/2007 tanggal 19 Desember 2008.9.

Bahwa Penggugat/Tergugat Intervensi perlu menanggapi dalil ParaPenggugat Intervensi tentang Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara51No. 61/G/TUN/2002/PTUN.Smg, No. 85/B.TUN/2003/PT.TUN.SBY,No. 528 K/TUN/2003 dan No. 18 PK/TUN/2007. Bahwa Penggugat /Tergugat Intervensi mengakui keberadaan putusan dalam perkaratersebut. Akan tetapi spa yang disampaikan oleh Para PenggugatIntervensi mengenai isi putusan putusan dalamperkaraperkaratersebut adalah tidak benar.

Bambang Wijanarko, SH ...dist.Bahwa Putusan No. 61/G/TUN/2002/PTUN.Smg tersebut dibatalkanoleh putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya No. 85/B.TUN/2003/PT.TUN.SBY, dalam putusan tersebut diputuskan antara,lain :Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, Semarang No.61/G/TUN/2002/PTUN.SmgMenyatakan gugatan Penggugat/Terbanding (ic.

Bukti P.Int 1 Fotocopy Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraSemarang No. 61/ G/ TUN/ 2002/ PTUN Smg. tanggal 12 Mei2003.2. Bukti P.Int 2 Fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Surabaya No. 85/B/TUN/ 2003/PT TUN SBY tanggal 6Agustus 2003.3. Bukti P.Int 3 Fotocopy Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 528K/ TUN/ 2003 tanggal 25 Mei 2006.4. Bukti P.Int 4 Fotocopy Putusan Mahkamah Agung R.I. dalamperkara peninjauan kembali Nomor 18 PK/ TUN/ 2007 tanggal19 Desember 20085.

Nomor 1409 kK/Pdt/2016Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangTermohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugatsekarang Para Pemohon Kasasi dan II dahulu sebagai Tergugat , Il, III/Pembanding , Il, Ill di muka persidangan Pengadilan Negeri Sungguminasapada pokoknya atas dalildalil:Bahwa Penggugat adalah pemilik tanah dan bangunan yang terletak diJalan Tun Abdul Razak (dahulu Jalan Hertasning Baru

), KelurahanPaccinongan, Kecamatan Sumbo Opu, Kabupaten Gowa/Sungguminasa,berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli dibuat dan di hadapan NotarisMakassar Hj. lra Adriana Adnan, S.H. di bawah Akta Nomor 31 tanggal 14 Juni2010;Bahwa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Tun Abdul Razak(dahulu Jalan Hertasning Baru), Kelurahan Paccinongan, Kecamatan SumboOpu, Kabupaten Gowa/Sungguminasa, luas 90 m* (sembilan puluh meterpersegi) tersebut telah bersertifikat dan masih atas nama Tergugat ,sebagaimana

berbatasan dengan tanahmilik tuan Dokter Kasim (masih kosong), sebelah Barat berbatasan dengan rukokosong (Tuan Alfian), sebelah Selatan berbatasan dengan jalanan Jalan TunAbdul Razak, sebelah Timur berbatasan dengan ruko kosong (Tuan Alfian);Bahwa Penggugat telah menyelesaikan pembayaran dengan caramengangsur dan kini pembayaran angsurannya telah mencapai sebesarRp530.000.000,00 (lima ratus tiga puluh juta) kepada Tergugat dan TergugatIl, dimana harga yang disepakati dari ruko terletak di Jalan Tun

terdapat bukti yang kuat Tergugat dan Tergugat Il telah cidera janji kepada Penggugat dan melanggarkesepakatannya sendiri yang telah dibuat dan disepakati bersama sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 31, makaadalah adil dan bijaksana apabila Pengadilan menyatakan bahwa Tergugat dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi;Bahwa ternyata Tergugat dan Tergugat Il yang telah melakukanpenyerahan Sertifikat Hak Milik Nomor 2078 atas tanah dan bangunan terletakdi Jalan Tun

Penggugat mohon kepada Pengadilan untukmeletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas tanah dan bangunan terletakdi Jalan Tun Abdul Razak (dahulu Jalan Hertasning Baru), KelurahanPaccinongan, Kecamatan Sumbo Opu, Kabupaten Gowa/Sungguminasa, luas90 m* (sembilan puluh meter persegi), seraya menyatakan sah danberharganya sita jaminan yang telah diletakkan oleh Jurusita Pengadilan NegeriSungguminasa;Bahwa terhadap gugatan ini terdapat halhal yang sangat urgent danmendesak atas perkara ini selain

cacat formil dan materiil sehingga surat kuasa khusus tidaksah dan mengakibatkan gugatan Penggugat adalah gugatan yangmelawan hukum;Bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (2) UU Peradilan TUN besertaperubahannya, diatur yaitu).

peradilan TUN, keputusan deklaratif ini telahdipersoalkan.

Bahwa dari segi subjek gugatan dalam perkara ini, gugatandialamatkan kepada pejabat TUN yang tidak memiliki kapasitasuntuk digugat (error in persona) dalam mengajukan gugatan,sebab objek gugatan adalah bersifat Keputusan Deklaratif danyang bertanggung jawab atas keputusan TUN objek sengketaadalah pejabat/badan TUN yang mengeluarkan keputusankonstitutif;Sebagaimana telah dijelaskan dalam poin 4, oleh karenaKeputusan Bupati Nomor 188.46/235/DPMD/2021, Tanggal 29Juni 2021, tentang Perubahan Atas Keputusan

KeputusanHalaman 17 dari 71 halaman Putusan Nomor: 10/G/2021/PTUN.BJMyang bersifat deklaratif menjadi tanggung jawab PejabatPemerintahan yang menetapkan Keputusan yang bersifatkonstitutif, maka yang seharusnya menjadi Subyek gugatan dalamperkara ini adalah keputusan pejabat/obadan TUN yang bersifatkonstitutif sehingga dalam hal ini gugatan Penggugat adalahgugatan TUN yang error in persona;6.

Eksepsi Tergugat mengenai Objek Sengketa Bukan MerupakanObjek Gugatan TUN;Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan yang pada pokoknya objeksengketa bukan objek gugatan TUN sebab merupakan keputusan deklaratifyang menindaklanjuti keputusan konstitutif dari pejabat/obadan TUN di bawahBupati Tanah Bumbu dan merupakan pencatatan atau peresmian semata yangmerupakan perintah Pasal 12 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten TanahBumbu Nomor 11 Tahun 2018;Menimbang, bahwa kewenangan mengadili Pengadilan Tata UsahaNegara

., Jabatan sebagai AnalisPermasalahan Pertanahan pada Seksi Pengkajian danPenanganan Perkara Pertanahan Kanwil BPN Prov.Kalimantan Selatan;Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, memilih alamat padaKantor Pertanahan Kota Banjarbaru di Jalan Panglima Batur No.1 Kota Banjarbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :04/63.72.600/TUN/V1I/2015, tertanggal 11 Juni 2015 ;FERIZAL, S.H.

., Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan KepalaKejaksaan Negeri Banjarbaru Selaku Pengacara Negara, AlamatJalan Trikora No. 2 Banjarbaru; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 5/63.72.600/TUN/VII/2015, tertanggal 30 Juli 2015, Selanjutnya memberikan Kuasadengan Hak Subtitusi kepada :. SUMANTO, S.H.,M.H., Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan JaksaPengacara Negara, Alamat Kantor JI. D. Panjaitan No. 26B@njafiMaSIn, ~n nnn nnn nen nnn nn nn nnn nn nennnnnnensenannnans.

Permohonan kasasiyang diajukan Penggugat, telah ditolak denganputusan Mahkamah Agung tanggal 15September 1998 nomor 89/TUN/1996 nomor33/B/1995/PT.TUN.JKT.

Selain Yurispudensi Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 252 K/TUN/2000 tanggal 13 November 2000 terdapatYurisprudensi diikuti oleh putusan Mahkamah Agung lainnya :1. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 245 K/TUN/1999tanggal 30 Agustus 2001;2. Putusan Nomor 448 K/TUN/2007 tanggal 22 September 2005;3. Putusan Nomor 111 K/TUN/2008 tanggal 9 Juli 2008;4. Putusan Nomor 189 K/TUN/2008 tanggal 24 September 2008;5.

Dengan demikian Tergugatadalah pihak yang berdasarkan wewenangnya mengeluarkan suatu KTUN yangkemudian disebut sebagai objek sengketa TUN.Halaman 23 Putusan Nomor : 39/G/2019/PTUN.SMD.Dalam menentukan Badan atau Pejabat TUN menjadi Tergugat dalamsengketa TUN, perlu terlebin dahulu untuk diperhatikan jenis dari wewenangBadan atau Pejabt TUN pada waktu mengeluarkan keputusan TUN, apakahatribusi, pemberian kuasa (mandat), atau pelimpahan wewenang (delegasi).Sehubung dengan Surat Penunjukan Penyedia

Bahwa atas objek gugatan TUN yang diajukan dalam suratggatan dibat oelh PPK yang ditetapkan melalui Keputusan KepalaDinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tarakan SelakuPengguna Anggaran Nomor : 6 00/001.1/DPUTR tentangPenetapan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas PekerjaanUmum dan Tata Ruang Kota Tarakan;3.

Bahwa Objek Gugatan bukanlah merupakan objek TUN;Halaman 62 Putusan Nomor : 39/G/2019/PTUN.SMD.2. Bahwa Pengadilan TUN Samarinda tidak berwenang dalammengadili perkara a quo;3. Bahwa gugatan penggugat kabur/obscuur libel4.

Karet Tengsin Tanah Abangseluas 1890 M2 berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetapno. 21 PK/Pdt/2004 tgl 9 6 2005, no 38 PK/TUN/2003 tgl 3132005 danno. 150 K/TUN/2013 tgl 1862013 dan telah dieksekusi pengosongan olehPN Jakarta Pusat atas permohonan Pelawan (PT. Panasia Intarsarana ) padatanggal 27 April 2017.2.

Bahwa selain memiliki putusan PK perdata (21 PK/Pdt/2004 tgl 96 2005),Pelawan juga mempunya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap no.38PK/TUN/2003 tgl 3132005 dan no.150 K/TUN/2013 tgl 1862013, sehinggaberdasarkan putusan tersebut Negara (BPN Pusat Jkt) memberikan hakkepemilikan kepada Pelawan yakni SK Kepemilikan an. Pelawan (PT.PanasiaIntersarana) di atas tanah JI.

Putusan No. 38 PK/TUN/2003 Tanggal 31 Maret 2005 Jo. Putusan No.150 K/TUN/2013 Tanggal 18 Juni 2013 Tidak Memiliki RelevansiDengan PerkaraA Quo Oleh Karena Putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Tidak Memutus Mengenai Sengketa Perdata Terkait Kepemilikan Tanah Sengketa. Perkara Putusan No. 150 K/TUN/2013 Tanggal 18 Juni 2013(PutusanKasasi No. 150) antara PT.

Putusan No. 150 K/TUN/2013 Tanggal 18 Juni 2013 tidakmemiliki relevansi dengan perkara a quo, oleh karena Putusan PengadilanTata Usaha Negara tersebut tidak membuktikan kepemilikan atas tanahsengketa dalam perlawanan a quo.Berdasarkan uraianuraian di atas, maka PutusanPutusan yang menjadidasar dalil Pelawan dalam menyatakan Pelawan sebagai pemilik atas tanahsengketa sebagaimana Putusan No. 21 PK/Pdt/2004 tanggal 9 Juni 2005 Jo.Putusan No. 39 PK/TUN/2003 tanggal 31 Maret 2005 Jo.

Putusan No. 38 PK/TUN/2003 Tanggal 31 Maret 2005 Jo. Putusan No.150 K/TUN/2013 Tanggal 18 Juni 2013.b. Adanya Laporan Polisi No.

URAIAN MUTASI DIK NO JUMLAHTRANSAKSI REK MUTASI18 Des 2019 ATM MPUT TUN D 1.250.000,18 Des 2019 TGL TRX 18/12/2019 D 4.695.000,18 Des 2019 ATM MPUT TUN D 1.250.000,18 Des 2019 TGL TRX 28/01/2020 D 3.445.400,18 Des 2019 ATM MPUT TUN D 1.250.000,18 Des 2019 TGL TRX 18/12/2019 D 2.195.400,18 Des 2019 ATM MPUT TUN D 1.250.000,19 Des 2019 ATM MPUT TUN D 2.500.000,19 Des 2019 TGL TRX 19/12/2019 D 4.050.900,19 Des 2019 ATMPUT TUNA D 2.500.000,19 Des 2019 TGL TRX 19/12/2019 D 1.550.900,19 Des 2019 TGL TRX

Des 2019 ATM MPUT TUN D 700.000, 28 Des 2019 ATMMPUT TUNA D 2.500.000,28 Des 2019 TGL TRX 28/12/2019 D 7.559.900,28 Des 2019 ATMMPUT TUNA D 2.500.000,28 Des 2019 TGL TRX 28/12/2019 D 5.059.900,28 Des 2019 TRF ATM MPUT D 5.000.000.PEMINDAHAN KE33830100825450328 Des 2019 TRF ATM MPUT D 5.000.000.PEMINDAHAN KE33830100825450329 Des 2019 ATM MPUT TUN D 1.250.000,29 Des 2019 TGL TRX 29/12/2019 D 3.801.900,29 Des 2019 ATM MPUT TUN D 1.250.000,29 Des 2019 TGL TRX 29/12/2019 D 2.551.900,29 Des 2019 ATM MPUT

TUN D 1.250.000, Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2020/PN.

Mjn 29 Des 2019 TGL TRX 29/12/2019 D 1.301.900,29 Des 2019 ATM MPUT TUN D 1.250.000,29 Des 2019 TRER ATM PRI D 5.000.000,PEMINDAHAN KE338301008254503 3) Adanya transaksi Rekening BRI nomor 338301041284533 atas namaMUHAMMAD RIZKI terdapat mutasi Kredit (uang masuk) dan Debet(uang keluar) dengan rincian sebagai berikut: TGL.

Zubaedah terletak di kelurahan Jatinegara,Kecamatan Cakung (d/h Kelurahan Rawaterate,Kecamatan Pulo Gadung) , Kotamadya JakartaTimur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengansegala akibat hukumnya sebagaimana dahuluberlaku sebelum dilakukannya pencabutan~ atasHalaman 29 dari 124 Halaman Putusan Nomor 17/G/2011/PTUN.JKT30Surat Keputusan tersebut oleh Tergugat.Bahwa akibat hukum dari amar Putusan PK TUN Nomor06/2002 adalah sebagai berikutsesuai amar Putusan PK TUN Nomor 06/2002 agarTergugat untuk mencabut

Hal tersebut diperkuat dengan Putusan PKNomor 16PK/TUN/1998 antara Ir.H. AgungSetyantara melawan Kepala Kantor BadanPertanahan Kotamadya Surabaya.

harus dilakukan dengan cermatatau dengan perkataan lain sebelum Badan atauPejabat TUN mengambil suatu. tindakan agardipikirkan dan dipertimbangkan masak masaksemua kepentingan yang terkait, baikkepentingan para pihak maupun kepentingan pihakketiga.

;Bukti P10.2 : Putusan PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor156/B/1999/PT.TUN.JKT tanggal 10Desember 1999 (fotokopi darifotokopi) 5 = 2888 sss6 sens esmsBukti P10.3 : Putusan MahkamahAgung Nomor O6Pk/TUN/2002 tanggal 23Oktober 2000 (fotokopi dari fotokopi) ;Bukti P10.4 : Putusan MahkamahAgung Nomor O6Pk/TUN/2002 tanggal 18Oktober 2004 (fotokopi dari fotokopi) ;Bukti P11 : Surat Keputusan MenteriNegara Agraria/Kepala Badan PertanahanNasional Nomor 1VIII 1999 tanggal 12Pebruari 1999 tentang

4 Oktober2007perihal risalah pengolah data permohonanpembatalan Surat Keputusan MenteriAgraria Nomor 1.VIII 1999 tanggal 12Februari 1999 berdasarkan PutusanMahkamah Agung RI Nomor 06/PK/TUN/20029810.

ANEKA TAMBANG (Persero) Tbk.di Kabupaten Konawe Utara berdasarkanPutusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 284K/TUN/2009 tanggal 16 Desember 2009jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Makassar No. 10/B.TUN/2009/PT.TUNMKS tanggal 3 Maret 2009 jo.

/2009tanggal 16 Desember 2009 (Bukti P9), dan belakanganMahkamah Agung R.I di tingkat Peninjauan Kembali jugamengeluarkan Putusan No. 134PK/TUN/2010 (Bukti P10)yang menolak Permohonan Peninjauan kembali yangsebelumnya diajukan Penggugat terhadap PutusanMahkamah Agung No. 284K/TUN/2009.PENCABUTAN SK NO. 267/2007 DAN NO. 153/2008 OLEHPEJABAT BUPATI KONAWE UTARA HERRY SILOANDE (YANGMENGGANTIKAN BUPATI ASWAD SULAIMAN) DANDIBERIKANNYA IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP PRODUKSI)KEPADA PENGGUGATBahwa....10Bahwa

Putusan Mahkamah Agung No. 134 PK/TUN/2010 tanggal6 Januari 2011 jo. Putusan Mahkamah Agung No. 284K/TUN/2009 tanggal 16 Desember 2009 jo. PutusanPengadilan Tinggi Makassar No.10/B.TUN/2009/PT.TUN.MKS tanggal 3 Maret 2009 jo.Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara KendariNo. 10/G.TUN/2008/PTUN.Kdi tanggal 28 Oktober 2008(Putusan MA No. 134/2010);b. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara MakassarNo. 73/B.TUN/2010/PT.TUN.MKS tanggal 15 November2010 jo.

Berdasarkan Pasal 53 ayat (2)huruf b, adanya pelanggaran terhadap Asasasas UmumPemerintahan yang baik merupakan salah satu alasanuntuk dapat dibatalkannya suatu KTUN yang dikeluarkanoleh Badan/Pejabat TUN.4.6.4.

Melalui PutusanPeninjauan Kembali No. 134 PK/TUN/2010.2.

Bahwa ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur kewajibanTergugat selaku Pejabat TUN yang seharusnya memberikan jawaban atasSurat BPD Desa Rengel untuk segera menerbitkan Keputusan Bupati tentangPengesahan Pengangkatan Kepala Desa terpilih adalah atas namaPenggugat MUHAMAD MOKHTAR, diatur dalam ketentuan Pasal 26 ayat (5)Perda Kabupaten Tuban Nomor 10 tahun 2006 tentang Tata CaraPencalonan, Pemilihan Dan Pelantikan Kepala Desa, yang menyebutkan:Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang

Bahwa titik tolak dalam menghitung tenggang waktu pengajuan gugatanterhadap keputusan TUN yang fiktif negatif adalah berdasarkan tanggalyangTertera.......tertera di dalam suatu tanda terima dari kantor badan atau pejabat TUN padasaat surat permohonan disampaikan kepada Tergugat.

Bahwa sikap diam Tergugat merupakan keputusan TUN yang fiktifnegatif,maka penghitungan tenggang waktu'~ pengajuan gugatan tetapmemperhatikan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan (2) UndangUndang Nomor 5Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Keputusan TUN yangfiktifnegatif dalam gugatan ini merujuk pada ketentuan sebagaimana yangdiatur dalam Pasal 3 ayat (2) yang menyebutkan: Jika suatu Badan atauPejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon,sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturanperundangundangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat TataUsaha Negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusanyang dimaksud.

Maka penghitungan untuk mengajukan gugatannya dihitungsejak lewatnya jangka waktu di dalam peraturan perundangundangan yangmengatur kewajiban badan atau pejabat TUN untuk memberikan jawabanatas suatu permohonan,9.