TUN) Jakarta(mungkin juga Mahkamah Agung Republik Indonesia)membatalkan Sertipikat Hak Milik Nomor 290/Pasar Baru, atausebaliknya Pengadilan Negeri Tangerang menolak gugatanPenggugat, sedangkan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara(PT.

TUN) di Jakarta (tingkat Banding);Bagaimana mungkin Pengadilan Negeri Tangerang akanmemutuskan salah satu dari sertifikat itu yang benar (vide: point6 petitum gugatan), sedangkan Lembaga Peradilan yangberwenang (PT.

TUN) belum memberikan keputusannya, manadi antara kedua sertifikat tersebut yang benar;Kalau sudah ada putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (atauMahkamah Agung Republik Indonesia), barulah perkara inidapat diteruskan, atau dengan kata lain perkara ini terlaluprematur) ;Ill. Gugatan Batal Demi Hukum, Karena Salah Satu Dari TergugatTelah Meninggal Dunia:Bahwa Tergugat .b.

Salinan resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia putusanperkara pertanahan Nomor 488 K /TUN/2007 antara ZainiAbidin Noor Melawan 1). Kepala Kantor Pertanahan KotaTangerang sebagai Pemohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat dan 2). H. Rusman Umar sebagai Pemohon Kasasi IISemula Terbanding/Tergugat Il Intervensi tertanggal 24September 2008 (Vide Bukti P2);3.

Nomor 488 K/TUN/2007. perkara antara: ZainiAbidin Noor Melawan 1. Kepala Kantor Pertanahanberkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan Kav.5 KotaTangerang dahulu Tergugat/Terbanding, 2.Rusman Umar,Kewarganegaraan Indonesia Wiraswasta bertempat tinggal diJalan H.

tidak menyatakansalah dan/atau membatalkan substansi pokok perkara putusan PengadilanTata Usaha Negara Bandung tanggal 29 Juni 2010 Nomor 41/G/2010/PTUNBDG;Bahwa oleh karena itu Pengadilan Niaga Jakarta Pusat mutatis mutandis(dengan perubahanperubahan' seperlunya) dapat mengambil alihpertimbangan hukum dan isi putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraBandung tersebut sebagai pertimbangan hukum dan isi putusannya sendiri;Bahwa atas dasar putusan Mahkamah Agung RI, tanggal 28 September2011 Nomor 221 K/TUN

/2011 yang menyatakan perkara ini merupakankewenangan Komisi Banding Merek (halaman 15), maka Penggugatmengajukan permohonan banding kepada Komisi Banding Merek padatanggal 15 September 2012;Bahwa putusan kasasi Mahkamah Agung RI tanggal 28 September 2011Nomor 221 K/TUN/2011 baru disampaikan secara resmi kepada Penggugatpada tanggal 26 Juli 2012, sehingga permohonan banding kepada KomisiBanding Merek telah diajukan dalam tenggang waktu 3(tiga) bulan terhitungsejak tanggal 26 Juli 2012, analog dengan

(vide surat bukti baru PK2, halaman 7), yangdiperkuat oleh putusan Mahkamah Agung RI tanggal 28 September2011 Nomor 221 K/TUN/2011 (surat bukti P10);Bahwa konsekuensi dari dan berdasarkan putusan Mahkamah Agung RItanggal 28 September 2011 Nomor 221 K/TUN/2011 dan putusanPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 21 Februari 2011Nomor 189/B/2010/PT.TUN.JKT. tersebut, Pemohon PeninjauanKembali mau tidak mau mengajukan permohonan banding kepadaKomisi Banding Merek;Bahwa oleh karena itu, tenggang

waktu 3 (tiga) bulan untuk mengajukanbanding kepada Komisi Banding Merek harus dihitung sejak tanggaldiberitahukannya putusan Mahkamah Agung RI tanggal 28 September2011 Nomor 221 K/TUN/2011 kepada Pemohon Peninjauan Kembali,yaitu sejak tanggal 26 Juli 2012 (surat bukti P11).

PutusanMahkamah Agung RI tanggal 28 September 2011 Nomor 221K/TUN/2011 (surat bukti P9, bukti baru PK2, dan P10), sehinggahakim kasasi dan Judex Facti telah melakukan suatu kekeliruan yangnyata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf f UndangundangHal. 13 dari 16 hal. Put. Nomor 115 PK/Pdt.SusHKI/2015Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telahdiubah terakhir dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2009;Il. Tentang Substansi Sengketa:10.

TUN. SBY

TUN.

yangamarnya menyatakan menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraSSUTESAYS, fo seeerssasesesaonsennaenecmecner nannecmeneian HaHHAcannORSR RHEE Hanh SSIS RBHHMRM STE RRNM TiHalaman 5 PutusanNomor: 228 /B/2020/PTTUN SurabayaMenimbang, bahwa Kontra Memori Banding dari Terbanding / Penggugattersebut telah diberitahukan kepada Pembanding / Tergugat Il Intervensi danPembanding Il / Tergugat pada tanggal 2 Nopember 2020 sesuai SuratPemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor :50/G/ 2020 /P TUN

Fotocopy Putusan Mahkamah Agung RI No. 262 K/TUN/2010 tanggal 24 Maret2011 ( diberi tanda P4 );5. Fotocopy Putusan Mahkamah Agung RI No. 37/PK/TUN/2012 tanggal 21Desember 2012 ( diberi tanda P5 );6. Fotocopy Gambar/Foto rumah sengketa yang ditempati Tergugat terjadikebakaran tahun 2005 ( diberi tanda P6 );7.

Sadeli sudah tinggal di tempat tersebut; Bahwa yang lebih dulu tinggal di Jalan Kemayoran Utara adalah orang tua saksiyaitu sejak tahun 1942 baru orangtua Tergugat, dimana dulunya tanah tersebutdalam keadaan kosong kemudian orang tua Tergugat bernama Sadelimembangun rumah di lokasi tempat tinggal Tergugat sekarang ; Bahwa setahu saksi tanah objek perkara sekarang sebelumnya sudah perkarayaitu tahun 2008 dan tahun 2010 termasuk perkara di Pengadilan Tata UsahaNegara, dimana pada waktu di Pengadilan TUN

Putusan Mahkamah Agung RI No. 262 K/TUN/2010tanggal 24 Maret 2011 Jo. Putusan Peninjauan Kembali ( PK ) Mahkamah AgungHal. 17 PUTUSAN Nomor. 547/PDT.G/2014/PN.JKT.PST, RI Nomor : 37/PK/TUN/2012 tanggal 21 Desember 2012, Gugatan Para PenggugatMartin Limanta, George Rawung, Moh.

2006, sementara diatas tanah yang dimohonkan telah terbitSertifikat Hak Guna Bangunan No. 1003 tanggal 30 Nopember 2004 ; Bukti surat T15, berupa Surat permohonan pembatalan Hak Guna BangunanNomor : 1003/Kemayoran yang diajukan oleh Kepala Kantor Pertanahan KotaAdministrasi Jakarta Pusat kepada Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Provinsi DKI Jakarta, tertanggal 4 Oktober 2013 dengan tidakmendasarkan atas Putusan Pengadilan secara lengkap dan hanya mendasarkanpada Putusan Pengadilan TUN

Jakarta, Putusan Pengadilan Tinggi TUN Jakartadan Putusan Mahkamah Agung RI, tanoa menunjuk/ mengikutsertakan PutusanPeninjauan Kembali ( PK ) Mahkamah Agung RI No. 37 PK/TUN/2012 tanggal21 Desember 2012 ; Bahwa saksi George Rawung dan saksi Moh.

Bahwa gugatan sengketa TUN yang diajukan masih dalam tenggang waktuuntukmengajukan gugatan TUN sesuai ketentuan dalam Pasal 55 UndangUndangNo. 5 Tahun 1986jo UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004tentangPeradilan Tata Usaha Negara (PTUN)pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak;lll. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara1.

Bahwa Keputusan a quo yang dikeluarkan oleh Tergugat, telahmemenuhi ketentuan Pasal 1 angka (9) dan angka (12) UndangUndangNo. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara untuk menjadi objek sengketa TUN, yaitu:a.

Bahwa Penggugat menilai Indikator asas kecermatan adalah Badanatau Pejabat Administrasi Negara senantiasa bertindak secara hatihati,untuk mempertimbangkan secara cermat pada waktu membuatKeputusan TUN, dengan terlebih dahulu mencari gambaran yang jelasmengenai semua fakta hukum relevan, serta peraturan perundangundangan yang mendasarinya dan memperhatikan kepentingan pihakketiga, agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga Negara;25.

Bahwa selain itu jika keputusan a quo diterbitkan sejak Keputusantersebut memiliki kekuatan hukum tetap, sudah barang tentu menyalahiprosedur dan mekanisme yang berlaku, karena penerbitan objek sengketatidak dapat terbit secara dadakan akan tetapi perlu waktu dan prosesadministrasi, telaahan dan pertimbangan hukum yang dilakukan secarabertahap dan berjenjang sehingga Pejabat TUN dalam menerbitkankeputusan a quo sangat berhatihati dan teliti agar tidak melanggar azasazas hukum yang berlaku.

Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung yang memberikanarahan yang jelas dalam penerapan asas kecermatan terdapat dalamPutusan MA RI No. 150 K/TUN/1992, Putusan MA RI No. 213K/TUN/2007, Putusan MA RI No. 101 K/TUN/2014, dan Putusan No.02/G/2013 /PTUNJKT, bahwa indikator asas kecermatan adalahmerupakan hal yang senantiasa diperhatikan oleh Tergugat denganbertindak secara hatihati, dengan mempertimbangkan secara cermatpada waktu Tergugat membuat Keputusan a quo, dengan terlebih dahulumencari

(sepuluh ribu meter persegi)dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan putusanMahkamah Agung RI Nomor 272 K/TUN/2012 tanggal 3 September 2012dengan amar putusan adalah Menolak Permohonan Kasasi Kepala KantorPertanahan Jayapura dan Pemohon Kasasi II atas nama Jasmani;Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 272 K/TUN/2012 tanggal 3September 2012 dengan Menolak Permohonan Kasasi Kepala KantorPertanahan Jayapura dan Pemohon Kasasi atas nama Jasmani adalahMenguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata

(sepuluh ribumeter persegi) dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkanputusan Mahkamah Agung RI Nomor 272 K/TUN/2012 tanggal 3September 2012 dengan amar putusan adalah menolak permohonanKasasl Kepala Kantor Pertanahan Jayapura dan Pemohon Kasasi IIatas nama Jasmani;Bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya pada halaman 6 Nomor 3mengemukakan "menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 02167 denganSurat Ukur Nomor 31/Asano/2010 tanggal 3 Mei 2010 dengan luas10.000 m?

(sepuluh ribu meter persegi) telah digugat olehPenggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara dan telah mempunyaiputusan yang berkekuatan hukum tetap berdasarkan putusan MahkamahAgung RI Nomor 272 K/TUN/2012 tanggal 3 September 2012, sehinggaapabila Penggugat merasa tidak puas dan tidak menerima putusanMahkamah Agung RI Nomor 272 K/TUN/2012 tanggal 3 September 2012,maka seharusnya Penggugat mengajukan upaya hukum luar biasa yaituPeninjauan Kembali (PK) melalui pengadilan tingkat pertama yangmengadili

memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan kepadanya denganmateri gugatan menyangkut Keputusan Pejabat TUN.

adalahhanya dapat diuji melalui peradilan administrasi dalam hal ini PengadilanTata Usaha Negara Jayapura;Bahwa dalam posita gugatan angka 12, dan angka 18 Penggugat telahmenyebutkan bahwa terhadap tindakan hukum Turut Tergugat dalammenerbitkan sertifikat hak atas tanah, telah di gugat di Pengadilan TUNJayapura dan telah melalui proses pemeriksaan sampai pada upayahukum kasasi dan bahkan sudah ada putusan Mahkamah Agung yangtelah berkekuatan hukum tetap yakni Putusan Mahkamah Agung RINomor 272 K/TUN

PENETAPANNomor 0807/Pdt.P/2016/PA.JP= aDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada peradilan tingkat pertama dalam persidangan majelis yang dilaksanakanpada sidang keliling di Konsulat Republik Indonesia Tawau Malaysia telah menjatuhkanpenetapan atas perkara permohonan itsbat nikah (pengesahan nikah) yang diajukanoleh:Ajis bin Yunus, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Ladang, alamat diLadang Tun Fuad, Kunak

, Malaysia, sebagai Pemohon ;Suriani binti Sonto, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Ladang, alamatLadang Tun Fuad, Kunak, Malaysia, sebagai Pemohon II;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari berkas perkara;TENTANG DUDUK PERKARABahwa Pemohon dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 07Oktober 2016 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat padatanggal O/7 Oktober 2016 dengan register perkara permohonan nomor0807/Pdt.P/2016/PA.JP, dengan posita dan petitum

TUN IKTsy Y y3 3so ~& Nur Inwan,SH.,M.H. : Kepala Seksi Penananan Masas lah dan Poggi Pertanahan2. Budi Harsono,SH. : Kepala sip Seksi Penanganan Syy Senaketa, Konflik dan PerkaraSe SS ertanahan: mnncnnnmnmnnmmmmmnmrmememmn"9 =Se 3. Yunidar,S.KOM 4%: Kepala Sub Seksi Pengendalian ssx Pertanahan, Penertiban dan Pen eodayagunaan Pertanahan; 4. st SH. > Pengadministrasi Umum5. MA Alip,SE. : Pengadministrasi Umum nonaa6 Mohammad Idris Salim : Pengadministrasi mum: wSs 7.

No. 81/B/2018/P TUN. JKTwv vvSSlanjutnya disebut sebagai TERGUGAT Il INTERVENS 1/S xs TERBANDING ; o scaseneamaaiaersae PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Perserehy K, di wakili oleh YOSSIs ISTANTO,SH.,M.Hum,C.L.A. Cusitene Division Head PT. BankTabungan Negara (PerseroFbk Berkedudukan di Jalan Gajah oy Mada No.1 Jakarta 10905. Memberi kuasa kepada : ss 1. Wilson Lie Sinalupane ISH. , MI 8 ssc eerereenenaes Ss re.

PENETAPANNomor 0813/Pdt.P/2016/PA.JPweneeeneeeeee eee >DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada peradilan tingkat pertama dalam persidangan majelis yang dilaksanakanpada sidang keliling di Konsulat Republik Indonesia Tawau Malaysia telah menjatuhkanpenetapan atas perkara permohonan itsbat nikah (pengesahan nikah) yang diajukanoieh:Rusman bin Cimi, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Ladang, alamat diLadang Tun

Fuad Kunak, Malaysia, sebagai Pemohon I;Kasmawatie binti Tarappe, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,alamat Ladang Tun Fuad Kunak, Malaysia, sebagai Pemohon II;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari berkas perkara;TENTANG DUDUK PERKARABahwa Pemohon dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 07Oktober 2016 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat padatanggal O7 Oktober 2016 dengan register perkara) permohonan nomor0813/Pdt.P/2016/PA.JP, dengan

TUN. SBY

TUN.

TUN. SBY.;Penetapan Hakim Ketua Majelis perkara Nomor : 18/PENHS/2020/PT. TUN.SBY. Tanggal 17 Pebruari 2020 tentang hari sidang pembacaan putusan ;TENTANG DUDUKNYA SENGKETAMemperhatikan dan menerima segala keadaan dan kejadian mengenaiduduknya sengketa dalam perkara ini sebagaimana tercantum dalam putusanPengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 18/G/2019/PTUN. KPG. tanggal28 Agustus 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : MENGADILI :1.

326 K/TUN/201

PUTUSANNomor 326 K/TUN/2011DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara :LEKAN AJANG, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Kepala DesaLung Melah, alamat Desa Lung Melah, Kecamatan Telen, KabupatenKutai Timur, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :1. Agustinus, S.H dan2.

Putusan Nomor.326 K/TUN/2011oes PY SF PYOo =SoDjuk Lah (19561962 )Ing Hat (1963 1966 )Ului Ajung (1966 1969)Trang Jalung (1969 1971 )Kadjan Usat (1971 1983 )Wan Lig (1983 1989)Ajang Ngau ( tahun 1989 1999)Luhat Djuk ( tahun 1999 2002 )RJ Eliasar, SE ( tahun 2002 2007).

Putusan Nomor.326 K/TUN/201110VII/2009 tentang Penentuan Batas Administrasi Desa Marah Halog dan DesaLung Melah Kecamatan Telen Kabupaten Kutai Timur bukan pada tapal batasdesa yang telah disepakati sebelumnya, akan tetapi masuk dalam wilayahkekuasaan desa Lung Melah, sehingga dengan adanya surat keputusan tersebut,wilayah desa Lung Melah menjadi berkurang dan lebih sempit, sehingga sangatmerugikan Penggugat karenanya sehingga pendapatan, lahan garapan dan hasilhasil hutan lainnya juga ikut berkurang

Putusan Nomor.326 K/TUN/2011102.

Putusan Nomor.326 K/TUN/201112yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H.Ahmad Sukardja, S.H., M.A., dan H. Yulius, S.H.,. M.H., HakimHakim Agung sebagaiAnggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu jugaoleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu olehFitriamina, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;Anggota Majelis: Ketua Majelis,ttd/. ttd/.Prof. Dr. H.

378 K/TUN/2012

PUTUSANNomor 378 K/TUN/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara :NY. RD. RIA NINGSIH, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan IbuRumah Tangga, beralamat di Jalan Tanah Tinggi V/5, RT 007 RW 002,Kel. Tanah Tinggi, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat. Selanjutnyamemberikan kuasa kepada: 1. R. Finantha Rudy T, SH., 2. Sahala PLTobing, SH., 3. Adi Atmaka, S.H., 4.

;Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 378 K/TUN/2012Point 5 (lima):*Bahwa permohonan pengukuran Saudari tidak bisa kami lanjuti sebelumdiselesaikan terlebih dahulu dengan Yayasan Margajaya ;Bahwa berdasarkan keterangan dari petugas BPN Tangerang dan juga berdasarkanbukti keterangan yang terdapat dalam buku tanah milik Tergugat, diketemukanbahwa diterbitkannya Gambar Situasi No.1149/1983 didasarkan pada Akta JualBeli No.28/Agr/PHT/1975, seluas 410 m2;Sehingga apa yang ditulis oleh Tergugat dalam

Yang ternyata terletak diatas tanah milikPenggugat;3 Memerintahkan kepada Tergugat untuk meneruskan permohonan pengukuranyang dimohonkan oleh Penggugat atas tanah milik Penggugat sampai dengankeluarnya sertipikat atas nama Penggugat;Halaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 378 K/TUN/20124 Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsipada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut :1.

merupakanlas bahwa suratkan oleh stiwa hukum yang diajulk termasuk dalam ruangbra (vide Pasal 77 Undah Gugatan Penggugat diikta bahwa Penggugattiwa hukum dari perbuang diakui milik Pengguhrisan atau yang diperolprnah diperjualbelikan Iman 9 dari 22 halaman Putusan J ingkupUndang NomorbUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentangbahwa apaapa yang telgh diuraikan oleherupakan perkara mengenai sengketaatakan ditolak;lah menguraikantan hukum yanggat, tentang tanahth oleh Penggugatbaik oleh PenjualNomor 378 K/TUN

Rp. 500.000,Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 378 K/TUN/201222Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha NegaraASHADI, SHNip. 220000754.22

TENTANG DALIL GUGATAN YANG MENYANGKUT TENGGANGWAKTUBahwa Gugatan aquo diajukan dan diregistrasi pada tanggal 11Desember 2018, sementara itu obyek TUN yang digugat adalahKeputusan Kepala Desa Wonorejo, Kecamatan Guntur, KabupatenDemak, Nomor : 141/14/III/2018, Tentang Pengangkatan Sdr.

Atas alasan Penggugat tersebut, tidaklah dapat dijadikanalasan untuk mengajukan gugatan TUN yang telah melampaui bataswaktu, karena pengumuman hasil seleksi Perangkat Desa telahdilakukan pada tanggal 28 Februari 2018 dan Keputusan Kepala DesaWonorejo, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak, Nomor141/14/III/2018, Tentang Pengangkatan Sdr.

Bahkan menurut Pasal 38 ayat (3)menyebutkan Kepala Desa yang tidak bersedia melantik PerangkatDesa dapat dberikan sanksi oleh Bupati.Kalau mau berjuang yang benarseharusnyagugat sajahasil pengumumannya untuk dinyatakantidakberkekuatan hukum bukan gugatan TUN yang hanyamelanjutkanproses SelekSi;5.

Tentang Obyek TUN yang tidak memilliki unsurBeSIISSINQ;Bahwa penerbitan Objek sengketa dilakukan sematamata perintahundangundang dalam hal ini Perda No. 1 Tahun 2018, bukan kemauandari Tergugat atau adanya unsur Beslissing (putusan) maupunpernyataan kehendak dari Tergugat;3.

Putusan MahkamahAgung RI Nomor : 41 K/TUN/1994, tanggal 10 November 1994 Jo. PutusanMahkamah Agung RI Nomor : 270 K/TUN/2001, tanggal 4 Maret 2002, yangmemiliki kaedah hukum bahwa, penghitungan 90 (Sembilan puluh) haripengajuan gugatan dihitung sejak Pihak Ketiga tersebut mengetahui danmerasa kepentingannya dirugikan dengan adanya Keputusan Tata UsahaNegara yang sedang digugat;Menimbang, bahwa objek sengketa a guo, bukan ditujukan kepadaPenggugat.

Karangtengah, Kabupaten Demak, tertanggal10 Maret 2018, beserta lampirannya, diajukan gugatan TUN yaitu 90 (sembilanpuluh) hari.

TENTANG OBYEK GUGATAN TUN YANG TIDAK MEMILIKIUNSUR BESLISSING Bahwa obyek gugatan menurut Penggugat adalah Penetapan Tertulis(beschiking) berupa : Keputusan Kepala Desa Sampang, KecamatanKarangtengah, Kabupaten Demak, Nomor : 141/09 Tahun 2018, tentangPengangkatan Sdr.

Hal tersebut diberitahukan sebelum ujian berlangsung danpeserta tidak ada yang keberatan dan melakukan protes, dengandemikian pengunduran pengumuman harus dianggap diskresi daripejabat TUN yang harus dihormati.

Tentang Obyek TUN yang tidak memiliki unsur Beslissing ;Bahwa penerbitan Objek sengketa dilakukan sematamata perintah undangundang dalam hal ini Perda No. 1 Tahun 2018, bukan kemauan dari Tergugatatau adanya unsur Beslissing (putusan) maupun pernyataan kehendak dari Tergugat; 3.

Putusan Mahkamah Agung RINomor : 41 K/TUN/1994, tanggal 10 November 1994 Jo. Putusan MahkamahAgung RI Nomor : 270 K/TUN/2001, tanggal 4 Maret 2002, yang memilikikaedah hukum bahwa, penghitungan 90 (Sembilan puluh) hari pengajuangugatan dihitung sejak Pihak Ketiga tersebut mengetahui dan merasakepentingannya dirugikan dengan adanya Keputusan Tata Usaha Negara yangsedang digugat; Menimbang, bahwa objek sengketa a quo, bukan ditujukan kepadaPenggugat.

5PK/TUN/2004

B Oo T OU & A SRNomor : O05 PK/TUN/2004DEMT KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHK AM AH A GUN Gmemeriksa permohonan peninjauan kembali telahmengambi 1 putusan sebagai berikut dalam perkara :YAYASAN PENDIDIKAN TSLAM, berkedudukan diJalan Tamansari No. 26 Bandung, dalam halini memberi kuasa kepada :1. Sholahuddin Harahap,SH.MH2. ASyhar Hidayat,SH.MH.3. Tjutju $.Sastramihardja,SH4.

SB& Bandung,Para Turut Termohon Peninjauan Kembalidahulu Para Turut Termohon Kasasi/Tergugat IT, II /Pembanding :Mahkaman Agung tersebut ;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembalidahulu Pemohon Kasasi/Tergugat Intervensi/Pembanding dan Para Turut Termohnon Peninjauan Kembalidahulu Para Turut Termohon Kasasi/ Tergugat I,T1/Pembandina telah ,menaqajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah AqungEanggal 26 September 2002 Nomor : S362 /TUN

tidak menyebutkan apakah Tergugat telah mengeluarkan Keputusan Tata UsahaNegara yang bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku, atau telah berbuatSewenangwenang ;Bahwa petitum Para Penggugat menjadi kabur dantidak beralasan karena Para Penggugat tidakmempunyai alas hak yang dapat dijadikan untukmenyeplit sertipikat Ha kk Guna BangunanNo.68/Tamansari yang sudah dimatikan dan tidakberlaku lagi :Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah AgungRI tanggal 20 September 2002 Nomor : 362 K/TUN

K/TUN/2000 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat Intervensi/Pembanding pada tanggal 8September 270035 kemudian terhadapnya oleh PemohonKasasi/ Tergugat Intervensi/Pembanding denganperantaraan kuasanya khusus berdasarkan surat kuasakKhusus tanggal 19 September 2003 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengandisertai memori alasanalasannya yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandungtersebut pada tanggal

iniyang disengketakan adalah Sertifikat Hak GunaBangunan Nomor : 140/Kelurahan Tamansari tersebutakan tetapi fundamentum petendinya ternyata sengkeLa hak kepemilikan, oleh karenanya sengketa iniLermasuk dalam wewenang peradilan perdataMenimbang, bahwa berdasarkan nhalhal yangdipertimbangkan diatas, maka permohonan peninjauankembali yang diajukan oleh YAYASAN PENDIDIKANISLAM, terseabut beralasan, karena itu dapatdikabulkan, dengan demikian putusan Mahkamah AgungLanggal 20 September 2002 Nomor : 362 K/TUN

TUN.

dalamperkara ini sebesar Rp 294.000, (Dua ratus sembilan puluh empatribu rupiah) ; Bahwa putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umumpada tanggal 21 Desember 2011 dengan dihadiri oleh Penggugat/Pembanding, tanpa dihadiri oleh Tergugat / Terbanding ataupun kuasaNUKUMNY@. 22222 nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nn nnn nnn cnn nnn ne nnn nnn nnn neeBahwa pihak Tergugat/Terbanding telah diberitahukan amar putusantersebut sesuai dengan Surat Pemberitahuan Putusan tertanggal 22Desember 2011 Nomor : W2.TUN

No. 63/B/2012/PT.TUN.JKTMenimbang, bahwa terhadap putusan tersebut pihak Tergugat/Terbanding telah diberitahukan amar putusan dengan Surat PemberitahuanPutusan tertanggal 22 Desember 2011 Nomor : W2.TUN 11502/HK06/XIN/2OLL; =nennneee een cence nee ee ene en eee nnennenennennenennncnneneneeMenimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta tanggal 21 Desember 2011 Nomor : 158/G/2011/PTUNJKT,Penggugat / Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal3 Januari 2012 ; 2922222

KUB ang j~~~ nnn nnn nnnBerdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor04/ALF/PHHWI/III/2017 tertanggal 02 Maret 2017 ;Selanjutnya disebut sebagai :PEMBANDING / PENGGUGAT :MELAWANKEPALA KANT OR PERT ANAHAN KABUPATENPutusan Perkara Nomor : 203/B/2017/PT TUN SBYHalaman 17 dari 8 HalamanKUPANG>Tempat Kedudukan: Jl.Timor Raya Km.37 Oelamasi, Kabupaten Kupang;Dalam hal ini memberi Kuasa Kusus Kepada :1. Hubertha Benggu A. Ptnh 52. Soleman Benu, SH.MH:>;3. Pipit Dwi Wardani, SH ;4.

TERGUGAT Il.INTERVENSI 2;Dalam hal iniKeduanya memberi Kuasa Khusus Kepada :Putusan Perkara Nomor : 203/B/2017/PT TUN SBYHalaman 2 dari 8 Halaman1. Yanto M.P.Ekon, SH.,M.Hum ;2. Jefryanus Lado, SH ;3.

Bahwa obyek gugatan yang diajukan para Penggugat dalamperkara ini adalah sengketa TUN yang menurut UU No. 5Thn 1986 dalam Pasal 1 butir 4 adalah sengketa yangtimbul dalam bidang TUN antara orang atau badan hukumperdata dengan badan atau pejabat TUN baik di pusatmaupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannyakeputusan TUN termasuk sengketa kepegawaianberdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku,yang oleh karena itu nyata benar bukanlah perselisihanhak sebagaimana secara keliru dinyatakan

oleh Tergugat.Oleh sebab itu, uraian Eksepsi dalam butir 5, 7, 8 danbutir lain lain yang berkaitan adalah sama sekalikeliru. dan salah kaprah dalam memahami gugatan dalamperkara aquo ;Bahwa Tergugat benar sebagai pejabat TUN, ternyatatidak dibantah sama sekali oleh Tergugat, sebab memangbenar Tergugat adalah pejabatTUN yang ditentukan UU No. 5 Thn 1986 dalam Pasal 1Halaman 49 dari 142 Halaman Putusan Nomor : 163/G/2009/PTUN JKT50butir 2 adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negaraadalah Badan atau

Pejabat yang melaksanakan urusanpemerintahan berdasarkan peraturan perundang undanganyang berlaku, dan urusan pemerintahan yang dimaksudkanitu. adalah sebagaimana diuraikan oleh para Penggugatdalam him. 3 butir 1.1 s.d. 3 (Kedudukan HukumTergugat) ; Bahwa lagi pula obyek sengketa yang digugat oleh paraPenggugat bukanlah' termasuk sebagai Keputusan TUN yangdimaksud dalam Pasal 2 butir a sampai dengan butir gUU No. 9 Thn 2004, yakni : (a) KeputusanTata Usaha Negara merupakan perbuatan hukum perdata

ANGKASAPURA (PERSERO) Khususnya Lampiran Surat tersebut padanomor urut 36, 51, 52, 53, 63, 64, 65, 66 dan 67, dannyata tidak termasuk yang dilarang sebagai obyekgugatan TUN seperti dikemukakan pada butir 4 di atas,oleh karena itu) benar gugatan ini adalah sesuai denganketentuan UU tentang Pengadilan TUN; Bahwa kekeliruan Tergugat kembali nyata terang dalamuraian Eksepsi butir 9 yang menyatakan adanya dasarhukum yurisdiksi Pengadilan Hubungan Industrial BUKANPTUN adalah tidak berkaitan sama sekali

Pasal 1:16 menjelaskan tentang ArbiterHubungan Industrial yang sama sekali' tidak pernahdisinggung di dalam gugatan para Penggugat ;Halaman 51 dari 142 Halaman Putusan Nomor : 163/G/2009/PTUN JKT52Bahwa berdasarkan uraian di atas itu) dalam menanggapiEksepsi yang dijelaskan dalam butir 1 hlm 1 s.d. butir10 him 8 adalah sekali lagi menunjukkan betapa terangdan nyata kekeliruan Tergugat dalam memahami gugatanpara Penggugat yang telah sah mengikuti acara yangditentukan dalam UU tentang Pengadilan TUN

karenapenerbitan kedua SHM yang menjadi obyek sengketa telah melanggarketentuan peraturan perundangan yang berlaku yaitu PeraturanPemerintah No.24 Tahun 1997 khususnya Pasal 31 ayat (1) yangmenyatakan bahwa Sertipikat diterbitkan untuk kepentinganpemegang hak yang bersangkutan sesuai data fisik dan data yuridisdan sebagai pemegang hak adalah pihak Penggugat dan jugamelanggar Asasasas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yaituasas kepastian hukum dengan pengertian bahwa penerbitan suatukeputusan TUN

; Menimbang, bahwa untuk penghitungan tenggang waktu bagi pihakketiga, Majelis Hakim mempedomani Yurisprudensi Mahkamah Agung RIdalam Putusan Mahkamah Agung Register Nomor 5 K/TUN/1993 tanggal 21Januari 1993, Reg. Nomor 41 K/TUN/1994, tanggal 19 November 1994 danReg.

Nomor 270 K/TUN/2001, tanggal 4 Maret 2002 yang pada pokoknyamengandung kaedah hukum bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan bagipihak ketiga yang tidak dituju langsung dari Surat Keputusan Tata UsahaNegara, tenggang waktu tersebut sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 dihitung secara kasuistis sejak pihak ketigamerasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dansudah mengetahui Keputusan Tata Usaha Negara tersebut.

/1993tanggal 21 Januari 1993 juncto Putusan Mahkamah Agung RI Register.Nomor 41 K/TUN/1994, tanggal 19 November 1994 juncto Reg.

Nomor 270K/TUN/2001, tanggal 4 Maret 2002 maka penghitungan tenggang waktuPenggugat mengajukan gugatan telah lewattenggang waktu 90 (sembilanpuluh) hari.; Menimbang, bahwa oleh karena dalil Tergugat mengenai tenggangwaktu telah terbukti, maka menurut Majelis Hakim terhadap dalil dalil jawabanTergugat selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan secara hukumgugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima ( Niet Ontvakelijk Verklaard);Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yangterjadi

Nomor : 5K/tun/1992 tanggal 21 Januari1993 Jo. Putusan MA RI Nomor : 41K/TUN/1994 tanggal 10 Nopember1994 Jo. Putusan MA. RI.

Nomor: 270K/TUN/2001 tanggal 4 Maret2002, yang substansinya mengatur mengenai tenggang waktumengajukan gugatan secara kasuistis selama 90 (sembilan puluh)hari terhitung sejak pihak ketiga mengetahui adanya keputusan tatausaha negara yang merugikan kepentingannya, oleh karena itugugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilanpuluh) hari sebagaimana ditentukan oleh UndangUndang.

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 88 K/TUN/1993 tanggal 7September 1994 yang menyatakan bahwa Meskipun sengketa ituterjadi akibat dari adanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jikadalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikanatas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukanterlebih dahulu ke Peradilan Umum karena jelas sudah merupakansengketaPerdata ; b.

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 117 K/TUN/2007 tanggal 28Mei 2009 yang menyatakan : Bahwa terlepas dari alasan kasasitersebut, Judex Factie salah dalam penerapan hukum yaitu bahwadalam sengketa aquo terdapat masalah kepemilikan, dengankepemilikan: Bahwa Penggugat menyatakan mempunyai hakatas tanah berdasarkan pembelian/pelepasan hak tanggal 2September 1997, Penggugat II berdasarkan pembelian/pelepasanhak tanggal 20 Juli 1995.

untukmembuktikan kebenaran dan keabsahan Penggugat sebagaipihak yang memiliki tanah sepenuhnya merupakan kewenanganPengadilan Negeri (Kompetensi Absolut), sehingga sudahseharusnya Majelis Hakim yang terhormat menolak gugatanPenggugat dan menyatakan tidak berwenang memeriksa dan memutuskan perkara ini ; Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara JakartaNomor 169/B/2008/PT.TUN.JKT tanggal 11 Nopember 2008tersebut pada Tingkat Kasasi telah dikuatkan dengan PutusanMahkamah Agung RI No. 121 K/TUN