Ditemukan 13218 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan PN SEKAYU Perdata Tanah
Register : 31-01-2012 — Putus : 07-02-2013 — Upload : 03-08-2015
Putusan PN SEKAYU Nomor 2/Pdt.G/2012/PN.SKY
Tanggal 7 Februari 2013 — Rusdi Superi, dkk -lawan- Perseroan Terbatas (PT) Dapur Sawit, dkk
220 — 45
  • memperoleh lahan masingmasing seluas 2 (dua)Ha per KK yaitu untuk lahan pekarangan dan lahan usaha.Menimbang, bahwa pemberian lahan kepada masingmasing anggota TSM initentunya memiliki filosofi yang mendalam yang mengacu kepada pancasila dan UndangUndang Dasar 1945 khusunya mengenai kesejahteraan dan kemakmuran rakyatsebagaimana termuat pula dalam Pembukaan UndangUndang Dasar Negara RepublikIndonesia.Menimbang, bahwa hal pemenuhan kebutuhan hidup dan mengembangkan diridiatur dalam Pasal 28 C ayat 1 UUD
    Perambah Hutan masingmasing Nomor 16 dan 39/W.6/1996 tanggal 28maret 1996 tentang penetapan status transmigran transmigrasi swakarsa mandiri sebanyak150 kk dan 50 kk yang masingmasing KK memperoleh lahan seluas 2 (dua) Ha, makaMajelis Hakim berpendapat bahwa perlu menetapkan Sebuah Tim Pendistribusian lahanbagi para Penggugat dan anggota kelompoknya yang belum memperoleh lahansebagaimana yang telah ditetapkan oleh pemerintah agar pemenuhan kesejahteraan wargaTSM sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 12-02-2013 — Putus : 26-03-2013 — Upload : 26-12-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 7/PID.TPK/2013/PT BDG
Tanggal 26 Maret 2013 — Pembanding/Jaksa Penuntut : Dr Apriliyana P, SH
Terbanding/Terdakwa : Uus Ruslan,SE,M.Si
129 — 72
  • M.Si. melakukan perbuatan dalam rangka pencairan danaBantuan Sosial pemerintah Kota Bandung tahun anggaran 2009 dan 2010, Hakim TinggiAd Hoc Tipikor tidak sependapat karena putusan ini tidak memutus terbukti atau tidakterbuktinya pihak lain yang bukan menjadi terdakwa dalam perkara ini85Menimbang bahwa pasal 27 UUD 45 disebutkan bahwa Segala warga negarabersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukumdan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.Menimbang bahwa
    pasal 28 D UUD 45 disebutkan bahwa Setiap orang berhakatas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuanyang sama di hadapan hukum.Menimbang dengan demikian pihakpihak yang terlibat/terkait sehingga terjaditindak pidana dalam perkara ini atau pihakpihak yang diduga berusaha untuk mengaburkanperkara ini yang akhirnya merugikan keuangan negara agar dilakukan penuntutan olehpenegak hukum sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturanperundangundanganMengingat
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 16-04-2019 — Putus : 17-07-2019 — Upload : 09-10-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 270/PDT/2019/PT DKI
Tanggal 17 Juli 2019 — Pembanding/Penggugat I : CHAERCA M. PATTINASARANY
Terbanding/Tergugat II : Ronia BM. Hitipeuw
Terbanding/Tergugat III : Natalia Latupapua
Terbanding/Tergugat I : Nyonya Yohana Goe Suban
Terbanding/Tergugat IV : Ny. Tuty Sardjono
Turut Terbanding/Penggugat II : JEFFRY G. PATTINASARANY
Turut Terbanding/Penggugat III : LESLIE CH. PATTINASARANY
112 — 56
  • Timur bukanlah merupakan kriminalisasiatau upaya mengkriminalisasi Para Penggugat Konpensi karenaTergugat Il Konpensi sebagai Warga Negara Indonesiamempunyai hak dan kedudukan yang sama didepan hukumdengan semua Warga Negara Indonesia lainnya, yakni hakuntuk menempuh upaya hukum dengan mengajukan LaporanPolisi kepada Penegak Hukum, hal ini merupakan manifestasidari Hak Asasi Manusia yang diatur dalam Konstitusi NegaraIndonesia maupun Peraturan PerundangUndangandibawahnya, yakni Pasal 28D ayat (1) UUD
    Pasal 17UndangUndang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999Tentang Hak Asasi Manusia (UU No. 39 / 1999) yangdikutip sebagai berikut :Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 berbunyi :Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan,dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang samadihadapan hukum.Hal. 83 dari 117 hal.Putusan Nomor 270/PDT/2019/PT.DKI.Pasal 17 UU No. 39 / 1999 berbunyi :Setiap orang, tanpadiskriminasi, berhakuntukmemperolehkeadilandenganmengajukanpermohonan, pengaduan, dangugatan
Pengadilan PN PAMEKASAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 28-01-2010 — Putus : 29-06-2010 — Upload : 18-11-2011
Putusan PN PAMEKASAN Nomor 42/Pid.B/2010/PN.Pks
Tanggal 29 Juni 2010 — MUNGID HARIYANTO
166 — 13
  • ini mencakupperbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun artimateril, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diaturdalam perundang undangan, namun apabila perbuatantersebut dianggap tercela karena tidak sesuai denganrasa keadilan atau norma kehidupan sosial dalam130131masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidanatetapi berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor003/PUUIV/2006 tertanggal 25 Juli 2006 yang menyatakansifat melawan hukum dalam arti materil dinyatakanbertentangan dengan UUD
    pasal ini mencakupperbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun artimateril, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diaturdalam perundang undangan, namun apabila perbuatantersebut dianggap tercela karena tidak sesuai denganrasa keadilan atau norma kehidupan sosial dalammasyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidanatetapi berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor003/PUUIV/2006 tertanggal 25 Juli 2006 yang menyatakansifat melawan hukum dalam arti materil dinyatakanbertentangan dengan UUD
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 16-06-2015 — Putus : 15-12-2015 — Upload : 22-12-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 137/G/2015/PTUN-JKT.
Tanggal 15 Desember 2015 — PERKUMPULAN HOK BIE ; MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
198 — 144
  • Pasal 28 B ayat (2) UndangUndang Dasar 1945, yangberbunyi: Setiap orang berhak atas kelangsungan hidup, tumbuhdan berkembang serta berhak atas perlindungan darikekerasan dan diskriminasi.Dalam ketentuan UUD 1945 di atas, jelas sekali jikasetiap orang (baik orang per orang maupun perkumpulanorang) berhak atas perlindungan dari diskriminasi.Akan tetapi ternyata Tergugat telah melakukandiskriminasi terhadap Penggugat secara sepihak tanpaada penjelasan serta klarifikasi terlebin dahulu kepadaPenggugat
Pengadilan PA BANTUL Perdata Agama Perceraian
Register : 01-01-1970 — Putus : 17-07-2017 — Upload : 23-08-2017
Putusan PA BANTUL Nomor 1170/Pdt.G/2016/PA.Btl
Tanggal 17 Juli 2017 — PENGGUGAT DAN TERGUGAT
97 — 20
  • Setelah anak mumayyiz sebagaimana diatur dalam Pasal156 huruf b, anak berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atauibunya;Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak bahwa perlindungananak berasaskan Pancasila dan UUD 1945, serta prisnsipprinsip dasarKonvensi HakHak Anak meliputi: (a) non diskriminasi; (6) kepentingan yangterbaik bagi anak; (c) hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan;(d) penghargaan terhadap
Pengadilan PN BUOL Pidana Umum Pra Peradilan
Register : 08-03-2017 — Putus : 20-03-2017 — Upload : 27-03-2017
Putusan PN BUOL Nomor 01/Pid.Pra/2017/PN Bul.
Tanggal 20 Maret 2017 — 1. Ruslan Abd Muin alias Ut, Tempat tanggal lahir: Leok/30 September 1971, Jenis kelamin: laki-laki, Agama: Islam, Kebangsaan: Indonesia, Tempat tinggal: RT.019/RW.011 Kelurahan Leok I Kecamatan Biau Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah, Pekerjaan: Petani, Dalam hal ini dikuasakan kepada: 1. H. Fadly Is. Suma, S.H., M.H. 2. Muhammad Ismail, S.H., Pekerjaan Advokat, beralamat Kantor di Jalan Syarif Mansyur Nomor Kelurahan Leok I Kecamatan Biau Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 014/SKK-Pidum/III-2017, tanggal 4 Maret 2017, Sebagaimana surat kuasa yang telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buol dengan Nomor W21-U6/07/Hk.03.06/III/2017, tanggal 7 Maret 2017, Sebagai Pemohon. Lawan: 1. Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah Cq. Kepala kepolisian Resort Buol, Berkedudukan di Jalan bhayangkara No. 09 Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberi Tugas kepada Sigit Suhartanto, Dkk, sebagaimana Surat Perintah Tugas Nomor: Sprin. Gas/75/III/2017/Reskrim, untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon;
185 — 79
  • Yang telah mengalamiperubahan dengan lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:1/PUUXI/2013, frasa, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang takmenyenangkan dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga bunyi Pasal 335 ayat (1)ke 1 huruf e KUHPidana menjadi: Barang siapa secara melawan hukummemaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkansesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancamankekerasan, baik terhadap orang
Pengadilan PT SEMARANG Perdata
Register : 04-02-2020 — Putus : 16-04-2020 — Upload : 16-04-2020
Putusan PT SEMARANG Nomor 70/PDT/2020/PT SMG
Tanggal 16 April 2020 — Pembanding/Tergugat : PT. BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK PUSAT JAKARTA CQ PT BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK WILAYAH YOGYAKARTA CQ PT BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK CABANG SURAKARTA
Terbanding/Penggugat : PT. KUMALA MAKMUR SENTOSA
Terbanding/Turut Tergugat I : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SURAKARTA
Terbanding/Turut Tergugat II : KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL SURAKARTA
Terbanding/Turut Tergugat III : KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KARANGANYAR
Terbanding/Turut Tergugat IV : KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL WONOGIRI
119 — 77
  • Bahwa tindakan Tergugat akan melaksanakan lelang obyekjaminan milik Penggugat melalui Turut Tergugat adalah sangat merugikanPenggugat dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diaturdalam Pasal 1365 KUH Perdata serta melanggar UUD 1945 Pasal 28D ayat(1), yang berbunyi;setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastianhukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.Halaman 10 Putusan Nomor 70/PDT/2020/PT SMG.16.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 16-08-2018 — Putus : 18-10-2018 — Upload : 15-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 60 P/HUM/2018
Tanggal 18 Oktober 2018 — PERKUMPULAN DOKTER INDONESIA BERSATU VS DIREKTUR JAMINAN PELAYANAN KESEHATAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN RI;
284 — 186 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pasal 24A ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan:Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, mengujiperaturan perundangundangan dibawah undangundang terhadapundangundang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan olehundangundang;2. Pasal 20 ayat (2) huruf b UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman, yang menyatakan:Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundangundangandi bawah undangundang terhadap undangundang;3.
Pengadilan PTUN JAMBI
Register : 08-04-2019 — Putus : 15-04-2019 — Upload : 23-04-2019
Putusan PTUN JAMBI Nomor 6/G/SPPU/2019/PTUN.JBI
Tanggal 15 April 2019 —
252 — 162
  • sebagai hakyang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapunsebagaimana diatur dalam Pasal 28/ ayat (1)UUD1945 (nonderogable rights), pelaksanaan hak pilihtetap tunduk pada pembatasanpembatasan tertentu.Pembatasan mana ditujukan untuk menjaminpengakuan serta penghormatan terhadap hak dankebebasan orang lain dan untukmemenuhi tuntutanyang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilainilaiagama, keamanan, dan ketertiban umum dalamsuatu masyarakat demokratis sebagaimana termaktubdalam Pasal 28J ayat (2) UUD
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 19-12-2018 — Putus : 30-03-2020 — Upload : 01-06-2020
Putusan PN DENPASAR Nomor 1248/Pdt.G/2018/PN Dps
Tanggal 30 Maret 2020 — Penggugat:
Ni L. Pt Ayu Dewi Hermayanti, SH
Tergugat:
PT BPR Dewata Candradana
166 — 126
  • Kategori Melanggar Hukum.Bahwa sebagaimana ketentuan dalam UUD Negara Republik IndonesiaPasal 28 huruf D ayat (1) yang berbunyi :Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dankepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama, di hadapanhukum.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 18-06-2013 — Upload : 21-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2597 K/Pdt/2012
Tanggal 18 Juni 2013 — KAHAR MULIAWAN VS PT. SANGGAR HURIP, dk
83 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • umum sertipikatsertipikat tanah yang diterbitkan olehTergugat Il adalah berdasarkan pada adanya permohonan dari masyarakat,yang letak dan batasbatasnya ditunjuk oleh pemohon sertipikat dan didukungdengan buktibukti kepemilikan tanah maupun data yuridis dari aparatpemerintahan setempat, sehingga penerbitan sertipikatsertipikat obyek perkaraa quo, pernisahan maupun pencatatan perbaikan data telah sesuai denganketentuan dan peraturan perundangundangan yang berlaku sebagaimana yangdiamanatkan oleh UUD
Pengadilan PN TAPAK TUAN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 21-05-2021 — Putus : 15-07-2021 — Upload : 22-07-2021
Putusan PN TAPAK TUAN Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Ttn
Tanggal 15 Juli 2021 — Penuntut Umum:
Rista Zullibar PA. S.H.
Terdakwa:
1.Hardiyanto Bin Taharuddin
2.Sarmadi Afrizal Bin Alm. Syafrul
97 — 11
  • sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 27 UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidanasehingga keterangan tersebut bersifat testimonium de auditu (keterangan yangdiperoleh dari orang lain);Menimbang, bahwa meskipun dalam pertimbangan hukum PutusanMahkamah Konstittusi Nomor 65/PUUVIII/2010 terdapat pendapat MajelisHakim Mahkamah yang menyatakan Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAPbertentangan dengan UUD
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 15-08-2017 — Upload : 12-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3175 K/Pdt/2016
Tanggal 15 Agustus 2017 — PT BANK PERKREDITAN RAKYAT KARYAJATNIKA SADAYA vs GUNAWAN KADARUSMAN, dk
165 — 115 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • UUD 1945;b. UndangUndang/Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang;c. Peraturan Pemerintah;d. Peraturan Presiden;e. Peraturan DaerahMaka berdasarkan:1. Azas hukum /ex posterior derogate legi priori;2. Azas hukum /ex superior derogate legi inferior;3.
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Perdata
Register : 26-04-2012 — Putus : 19-09-2012 — Upload : 09-07-2015
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 131/PDT.G/2012/PN.JKT.TIM
Tanggal 19 September 2012 — AGUS LASMONO, CS VS PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI CQ DIREKTUR UTAMA PERUSAHAAN UMUM DAMRI, CS
185 — 38
  • Bahwa selanjutnya, TERGUGAT Ill adalah merupakan pemegangkekuasaan tertinggi dalam pemerintahan berdasarkan UndangUndangDasar (UUD) 1945. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 4 Ayat (1)UndangUndang Dasar 1945 yang secara tegas menyebutkan : PresidenRepublik Indonesia memegang Kekuasaan Pemerintahan menurutUndangUndang Dasar;.
    Bahwa oleh karena TERGUGAT Ill sebagai pemegang kekuasaantertinggi dalam pemerintahan berdasarkan UUD 1945, maka perlindungan,pemenuhan dan penghormatan Hak Asasi Manusia (HAM) menjadikewajibannya untuk dijalankan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 28 ayat(4) yang berbunyi : Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhanHak Asasi Manusia adalah tanggungjawab negara, terutama Pemerintah;.
    Bahwa selain telah diatur dalam UUD Tahun 1945, sebagai wujudimplementasi dalam melaksanakan perlindungan terhadap Hak AsasiManusia, TERGUGAT III telah mengesahkan Undangundang Hak AsasiManusia (HAM) Nomor : 39 Tahun 1999 yang juga mengatur ketentuanketentuan sebagai berikut :Pasal 8 :Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusiaterutama menjadi tanggungjawab Pemerintah.Pasal 69 :Setiao hak asasi manusia seseorang menimbulkan kewajiban dasar dantanggung jawab untuk menghormati
    Tugas dankewenangan TERGUGAT III dinyatakan dalam Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 yangberbunyi: Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan Pemerintahanmenurut UndangUndang Dasar.
    Hal mana kelalaian ini telah melanggar tujuan negarayang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 yakni : ...... memajukankesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikutPage 445melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaianabadi dan keadilan sosial......;87.Bahwa dalam menjalankan tugasnya, TERGUGAT III dibantu oleh MenteriMenteri Negara.
Pengadilan PT MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 18-12-2020 — Putus : 05-02-2021 — Upload : 08-02-2021
Putusan PT MAKASSAR Nomor 43/PID.TPK/2020/PT MKS
Tanggal 5 Februari 2021 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa I : RUSTAN, S.Pd Bin H.ZAIN.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : SISWANDI, SH
Terbanding/Terdakwa : Drs.ANDI MUH.SUHRI ABBAS, M.Si Bin ABBAS.
179 — 84
  • Penuntut Umum adalahbentuk tindakan yang subyektif dan sangat gegabah, karena untukmenyimpulkan kerugian negara sebagai akibat dari perbuatan yangdituduhkan kepada Terdakwa I haruslah dilakukan oleh ahli dalamkeuangan negara, perekonomian negara, serta ahli dalam analisishubungan perbuatan seseorang dengan kerugian, atau dengan katalain, perhitungan tersebut harus dilakukan oleh pejabat yangberkompeten, yaitu Badan Periksa Keuangan Republik Indonesi (BPKRl), hal ini Sesuai dengan aturan di dalam UUD
    pleidoi yang menyampaikan pada intinya Laporan Hasil AuditPerhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dikeluarkan oleh BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi SulawesiSelatan Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Dana BOSTahun Anggaran 2017 dan 2018 tanggal 27 Februari 2020 tidak dapatditerima sebab menurut Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yangberhak melakukan perhitungan keuangan negara adalah Badan PeriksaKeuangan Republik Indonesi (BPK RI), hal ini sesuai dengan aturan didalam UUD
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 24-04-2018 — Putus : 26-11-2018 — Upload : 19-02-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 92/G/2018/PTUN-JKT
Tanggal 26 Nopember 2018 — STAR ENERGY GEOTHERMAL SALAK, LTD ; MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
221 — 176
  • Sekarang sudah meningkatmenjadi Kementerian contohnya Departemen Luar Negeri sekarangKementerian Luar Negeri, jadi pengertian dari instansi pemerintah sekarangartinya kementerian dan lembaga dari lembaga Negara;Bahwa yang pertama yang harus dijadikan dasar acuan harus yang palingtinggi yaitu UU PNBP UU No. 20 Tahun 1997, kalau mengenai tekhnispelaksanaanya terkait dengan disetorkan ke Menteri Keuangan, karena posisisumber daya alam punya posisi yang lebih tinggi yaitu di UUD 1945, sehinggakalau di
    Putusan Nomor : 92/G/2018/PTUNJKT.Bahwa kalau di Migas detailed study itu suatu keharusan karena sudah diaturdalam PMK dan PP, apabila tidak ada detailed study maka biaya alokasioverhead itu tidak dapat diklaim sebagai cost recovery;Bahwa Cost recovery di Migas, konsep cost recovery semua kekayaan alamadalah milik negara menurut Pasal 33 UUD 1945.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 22-03-2012 — Upload : 20-05-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 92/PID.SUS/TPK/2011/PN.BDG.
Tanggal 22 Maret 2012 — YUYAN TARYANA, Amd.
108 — 11
  • 040747 AISYAH DS KOTAWETAN GARUT KOTA V Vv9.000.0008 040893 SUHAELI KP CIPENTA MEKARJAYA V 10.000.0009 041013 /HAERUDIN KP PEUNDEUY BANYURESMI Vv Vv9.000.00010 041103 EDI KP CIHAUR SUKAMAJU Vv TALEGONG 9.000.00011 041104 SAYURI PASIRLANGU PAKENJENG Vv Vv 9.000.00012. (041105 HAMIM RANCABUAYA PURBAYANI Vv V9.000.000 13. (041107 ;WARMITA CISARUA SUKARAME Vv9.000.00014 (041117 NDEWI KP CIGAROGOL CIKARANG VvKUROWATI CISEWU 9.000.00015 041180 AHI SURYADI KP SANDING SKRASA VvSAMARANG 10.000.00016 =041181 UUD
    20.000.0007 040747 AISYAH DS KOTAWETAN GARUT KOTA V9.000.0008 040893 SUHAELI KP CIPENTA MEKARJAYA V10.000.0009 041013 /HAERUDIN KP PEUNDEUY BANYURESMI Vv9.000.00010 041103 EDI KP CIHAUR SUKAMAJU VvTALEGONG 9.000.00011 041104 SAYURI PASIRLANGU PAKENJENG Vv 9.000.00012. 041105 HAMIM RANCABUAYA PURBAYANI Vv9.000.00013. (041107 WARMITA CISARUA SUKARAME Vv9.000.00014 (041117 NDEWI KP CIGAROGOL CIKARANG VvKUROWATI CISEWU 9.000.00015 041180 AHI SURYADI KP SANDING SKRASA V SAMARANG 10.000.00016 =041181 UUD
    NDEWI KP CIGAROGOL CIKARANG V V VKUROWATI CISEWU 9.000.00015 041180 AHI SURYADI KP SANDING SKRASA V V VSAMARANG 10.000.00016 o41181 UUD KEBONCAU PAKUWON GRT V V VKOTA 10.000.00017 041204 MAAN KP CILANGKAP DS V WANGUNJAYA 9.000.00018 041245 AAH MAHPUAH KP PALABUHAN CILIAN V CARINGIN 8.000.00019 041246 ENCU KP CILOA DS NARGALAKSANAV = =8.000.00020 041247 DANA KP BOJONGRANDU DS V JATIWANGI PKJ 8.000.00021 041248 YAYAH KP/DS PAMALAYAN V ; 5ROKAYAH 8.000.00022 041275 OMOD ADINATA KP CIKARANG CISEWU V
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Khusus
Register : 16-06-2021 — Putus : 28-07-2021 — Upload : 04-08-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 68/Pid.Pra/2021/PN JKT.SEL
Tanggal 28 Juli 2021 — Pemohon:
ANGIN PRAYITNO AJI
Termohon:
Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia
665 — 404
  • sebagaimana diubah dengan UU No. 20/2001karena seluruh tindak pidana tersebut mengatur Penyelenggara Negarasebagai subjek deliknya, sedangkan Pemohon bukanlah PenyelenggaraNegara sebagaimana yang dimaksud dalam UU;Bahwa pelaksanaan hukum acara pidana, termasuk di dalamnya adalahpenyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Termohon kepadaPemohon harus didasarkan pada hukum, bukan kekuasaan belakasebagaimana Penjelasan Umum KUHAP yang menegaskan bahwapelaksanaan hukum acara pidana mengacu kepada UUD
    1, Pasal2 angka 6 dan angka 7 beserta penjelasan pasalpasal tersebut, knususnyaangka 7 yang hanya menyebutkan esselon , sehingga UU 28/1999 secaralimitative telah mengatur tentang siapasiapa yang masuk dalam pengertianPenyelenggara Negara; Bahwa Abhli telah melakukan kajian atas permintaan dari KPK, yang manahasil kajian tersebut juga telah diserahkan kepada KPK terkait siapa sajayang masuk sebagai Penyelenggara Negara, yaitu terdapat 4 kelompok:e Lembaga Negara utama, meliputi (pasca perubahan UUD
    1945) MPR,DPR, DPD, Presiden, BPK, MK dan MA;e Lembaga Negara dan KomisiKomisi Negara yang bersifat independentberdasarkan UUD 1945 atau yang memiliki konstitusional important,seperti Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Tentara Nasional Indonesia,kepolisian Negara Republik Indonesia, KPU, Kejaksaan Agung, KPK,Komnas HAM;e Lembaga independen lain yang dibentuk oleh UU, seperti PPATK, KomisiPengawas Persaingan Usaha, Komisi Penyiaran Indonesia, OtoritasJasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, Pejabat
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Register : 04-01-2017 — Upload : 17-03-2017
Putusan PN BENGKULU Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bgl
FEBY FARDIANSYAH BIN ABDUL RONI ISHAK Alm
148 — 82
  • Oleh karena itu pemerintah pusat memunyai kKewenanganuntuk mengawasi dan membina BUMN, hal ini dapat dilihat dalamBAB VI Hubungan Keuangan Antara Pemerintah dan PerusahaanNegara, Perusahaan Daerah, Perusahaan Swasta, serta BadanPengelola Dana Masyarakat Pasal 24 (3) Menteri Keuanganmelakukan pembinaan dan pengawasan kepada perusahaannegara;Bahwa dasardasar kebijakan pengelolaan BUMN tercantum padapasal 33 UUD 1945.
    Menurut pasal 33 UUD 1945 bumi, air, dankekayaan alam yang menguasai hidup orang banyak dikuasai olehnegara. BUMN berperan sebagai badan usaha yang diberikekuasaan negara untuk menjamin pemanfaatan bumi, air, dansegala kekayaan yang terkandung di dalamnya untukdipergunakan sebesarbesarnya bagi kemakmuran rakyat. Aturanyang lebih jelas diatur dalam UndangUndang Nomor :19 Tahun2003 tentang BUMN. Dalam penjelasannya padaangkaV Il.