Tahun Ikrar Wakafsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara lisan dan2004, tentang wakaf menyebutkan bahwaatau fulisan serta dituangkan didalam Akta Ikrar Wakaf; Bahwa makna yang terkandung didalam ketentuan Pasal 17ayat (2) UU No 41 Tahun 2004 tentang wakaf ini adalahWAKAF SECARA LISAN pun dianggap SAH apalagi dibuatkanAKTA IKRAR WAKAF.

Sehingga menurut Pembanding Majelis Hakim tidak adil dantidak obyektif dalam menilai pembuktian;Bahwa mengenai tidak terpenuhinya syarat administratif dalamproses wakaf versi pertimbangan hukum judex facti seperti dibacapada putusan halaman 87s/d 9Q0, tidak serta merta menjadikanWakaf menjadi TIDAK SAH, karena sahnya sebuah tindakanhukum wakaf hanya diatur didalam Pasal 6 huruf a,b,c,d,edan f UU No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yangkesemuanya terpenuhi didalam proses wakaf a quo.

TENTANG WAKAF JO.

Bahwa Norma ikrar wakaf sebagaimana diatur UndangundangNomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf;Pasal 17 ayat (1); Ikrar wakaf dilaksanakan oleh Wakif kepadaNazhir dinadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orangsaksi;> Fakta persidangan dan pembuktian, SIAPAKAH 2(DUA) ORANG SAKSI YANG MENDENGARSENDIRI, MENGALAMI SENDIRI ATAU MELIHATSENDIRI, HAFIFA MADU MENGUCAPKAN IKRARWAKAF DAN SIAPAKAH PEJABAT PEMBUATAKTA IKRAR WAKAF (PPAIW).Ayat (2) Ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dinyatakan secara

lisan dan/atau tulisan sertadituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf oleh PPAIW;> Fakta persidangan dan pembuktian; PEMBANDINGTIDAK DAPAT MENGAJUKAN ALAT BUKTISURAT AKTAIKRAR WAKAF (AIW).Bahwa dalam perkara a quo, bukti surat T.2 yang diajukan olehPembanding I, yang didalilkan sebagai bukti IKRAR WAKAF,ADALAH TIDAK BENAR;YANG BENAR BUKTI T.2 TERSEBUT, adalah AKTAPENGGANTI AKTA IKRAR WAKAF, YANG PROSEDURHalaman 20 dari 32 Halaman Putusan No 10/Pdt.G/2019/PTA.MALUTPENERBITANNYA TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUANPERATURAN

ACHMAD FAHMI (selaku Nadzir Wakaf H. MURTADHO);1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Cq. GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA;2. YAHYA BONE, Ketua Rukun Warga (RW) 05, Kelurahan Paseban, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat;

secara tidak sah dan bertentangan dengan UndangundangWakaf serta syariatsyariat Hukum Islam khusus tentang Wakaf;. Menyatakan, Sertifikat Hak Pakai No. 23, seluas 158 M?, Gambar situasiNo. 235/1981 tanggal 25 Maret 1981 atas nama Pemerintah Daerah Khususlbukota Jakarta (Tergugat 1!) tidak mempunyai kekuatan hukum;. Menyatakan, tanah seluas 158 M?

Menghukum Tergugat dan Tergugat II serta siapa saja yang mendapat hakdari padanya agar menyerahkan harta benda wakaf berupa tanah seluas158 M? yang terletak di Jalan Murtadho RT.012/RW.05 Kelurahan Paseban,Kecamatan Senen, Jakarta Pusat kepada Penggugat selaku Nadzir Wakaf;6. Menghukum Tergugat dan Tergugat Il untuk membayar biaya perkarasecara tanggung renteng sebesar Rp 2.816.000, (dua juta delapan ratusenam belas ribu rupiah);7.

Dengan demikian maka hakim tingkat banding sependapatdengan pertimbangan dan putusan hakim tingkat pertama dalam eksepsi sehinggaperlu dikUatkan; n nnn nn ence nc cen ncn nc ncn nce nnn nce senna casasDalam Pokok PerkaraMenimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quoadalah tanah wakaf seluas 158 M?

(seratus lima puluh delapan meter persegi)milik Penggugat yang dikuasai Tergugat berdasarkan Sertifikat Hak PakaiNo. 23/PaSeban; n2nn nnn nnn nnn nnn nec nce enna nna enna nc canc esasMenimbang, bahwa berdasarkan bukti P4, P5, P6 dan P7 mempertegasbahwa keberadaan tanah objek sengketa merupakan tanah wakaf yang dijelaskandalam bukti P6 milik Yayasan AlMurtadho, terdaftar hak atas tanah bekasverponding Indonesia kohir Nomor 28/24. Bahwa luas tanah wakaf tersebut 3072M?

JK10obyek yang diserahkan adalah barang yang bukan miliknya dan melanggarUndangUndang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, sehingga sejak awal bataldemi hukum dan harus dianggap sejak awal tidak pernah dilahirkan perjanjian dantidak pernah ada perikatan.

Kalau kita cermati danperhatikan secara benar, sejatinya hal tersebut sangatlah tidak benardan justru akan mencemari lembaga wakaf yang suci dan mulia yangmengandung rumusan dan pengertianpengertian wakaf secaramendalam menurut hukum Islam, dasardasar hukum yang dijadikandasar amalan wakaf (Dasar hukum Umum dan Dasar HukumKhusus), Macammacam Wakaf, Rukun Wakaf, Syarat SyahnyaWakaf, Tujuan wakaf, dan Peraturan perundangundangan yangberlaku tentang Wakaf baik sebelum Kemerdekaan dan SetelahKemerdekaan

amalan wakaf, unsurunsur amalan wakaf, syaratsyarat wakaf,kedudukan harta wakaf, perubahan peruntukan harta wakaf, dan pengelolaan/pengurusan harta wakaf.

Islam ;Bahwa wakaf sah apabila dilaksanakan dengan memenuhi unsur adanyawakif, nazir, harta benda (maukuf alaih), ikrar wakaf (sighot) ;54Bahwa pencatatan atas tanah wakaf adalah bersifat administratif, jadi bukanmerupakan syarat dan rukun wakaf ;Bahwa apabila wakaf tidak dicatatkan, maka tetap sah menurut hukumIslam ;Bahwa apabila ikrar wakaf diucapkan secara lisan, wakaf tetap sah meskipunbelum dicatatkan ;Bahwa tugas utama nazir sebagaimana dalam pasal 11 yaitu a) melakukanpengadministrasian

harta benda wakaf b). mengelola dan mengembangkanharta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya; c)mengawasi dan melindungi harta benda wakaf; d) melaporkan pelaksanaantugas kepada Badan Wakaf Indonesia ;Bahwa wakif mempunyai hak untuk mengganti nazir, apabila nazir berbuatcurang;Bahwa wakaf tanpa adanya saksi sudah sah, selama sudah memenuhi syaratdan rukun wakaf;Bahwa bukti P2 adalah salah satu bentuk ikrar wakaf tetapi bukanmerupakan format wakaf ;Menimbang, bahwa saksisaksi

Pencatatanatas tanah wakaf bukan merupakan syarat sahnya wakaf, tetapi hanya bersifatadministratif untuk tertibnya administrasi pendataan tanah wakaf.

PUTUSANNomor 93/Pdt.G/2018/PTA.JKa y iSASDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Agama DKI Jakartamemeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat banding dalam sidang majelis,telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Pembatalan Ikrar Wakaf,antara:1. EVI MULYANI binti HAMZAH HUZAINI (Alm.), Alamat Kp Pilar Barat RT. 005,RW. 005, Desa Karang Asih Kecamatan Cikarang Utara,Kabupaten Bekasi, dahulu sebagai Penggugat sekarangsebagai Pembanding I.2.

tersebut, utamanya setelah memperhatikan pertimbanganpertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur yangmemutus perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakartasependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur yangmemutus perkara aquo dengan putusan Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidakdapat diterima, akan tetapi tidak sependapat dengan Majelis Hakim PengadilanAgama Jakarta Timur dengan alasan error in persona, dengan pertimbanganhukum, bahwa Ikrar Wakaf

perkara a quo dibuat oleh Kepala Kantor UrusanAgama, bukan oleh PPAIW dengan mendasarkan Pasal 1 ayat (6) UndangundangNomor 41 tahun 2014, tanpa melihat Pasal 37 angka (1) Peraturan PemerintahNomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 41 tahun 2004tentang Wakaf;Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan hukum Majelis HakimPengadilan Agama Jakarta Timur dan keberatan Pembanding dalam memoribandingnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta akanmempertimbangkan sendiri

Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel). karena Objek sengketatanah wakaf yang dituntut Penggugat sangat tidak jelas/kabur, dimanapada dalil posita 1 gugatan Penggugat disebutkan seluas 3.510 M2,lalu pada dalildalil posita di dalam provisi disebutkan seluas 3.000 M2,sehingga tanah wakaf itu yang dimaksud Penggugat apakah seluas3.510 M2 atau 3.000 M2 ?;3.

No. 2471/Pdt.G/2019/PA.Dpkkabur sangat jelas tentang sengketa tanah wakaf dan batasbatasnyapun jelas;Gugatan Penggugat terhadap Tergugat adalah mempunyai hubunganhukum yang erat karena tanah yang telah mempunyai status wakafdijual oleh Tergugat kepada NAMA PT;Penggugat sebelumnya tidak mengetahui kalau Tergugat telah menjualtanah wakaf tersebut, baru mengetahui melalui ALAMAT dan telahdiadakan mediasi antara BPN, Penggugat dan Tergugat, namun tidakada titik temu;Penggugat menjelaskan anak NAMA sangat

Fotokopi Surat Pernyataan Ulang Wakaf dari NAMA Tanggal 28 Juli1993 yang diketahui olen Ketua ALAMAT, yang telah dinazegelen,diberi meterai cukup dan tetapi tidak dapat dicocokkan denganaslinya, karena aslinya tidak ditunjukan kepada Majelis Hakim, diberitanda bukti P.2b;6. Print Out Undangundang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, yangtelah dinazegelen dan diberi meterai cukup, diberi tanda bukti P.3;7.

No. 2471/Pdt.G/2019/PA.Dpkgugatan a quo wajib diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negarabukan pada Pengadilan Agama;Bahwa gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel). karena Objeksengketa tanah wakaf yang dituntut Penggugat sangat tidakjelas/kabur, dimana pada dalil posita 1 gugatan Penggugat disebutkanseluas 3.510 M2, lalu pada dalildalil posita di dalam provisi disebutkanseluas 3.000 M2, sehingga tanah wakaf itu yang dimaksud Penggugatapakah seluas 3.510 M2 atau 3.000 M2 ?

Oleh karena telah jelassengketa objeknya wakaf, maka dengan demikian Majelis Hakimberperndapat Pengadilan Agama Depok memiliki kewenangan untukmemeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa wakaf tersebut;Menimbang bahwa maka berdasarkan pada pertimbangan tersebutdi atas, dalil eksespsi Tergugat tentang Pengadilan Agama Depok tidakmempunyai kewenangan absolut untuk memeriksa, memutus danmenyelesaikan objek sengketa a quo dinyatakan tidak terbukti dan ditolak;ll.

Bahwa, dasar terbitnya Sertifikat Wakaf No. 07 Kelurahan TonatanSurat Ukur tanggal 27 November 2002 Nomor 44 adalah dari AktaIkrar Wakaf No. KM.0401 /W2 / 117tahun 2001 tanggal 15 Mei 2001dari wakif bernama WAKIF dengan tujuan wakaf adalah untukkeperluan Mushola Lingkungan ;4. Bahwa, selanjutnya dimulai tahun 2001, Para Penggugat bersamamasyarakat lingkungan bergotong royong membangun Masjid denganterlebih dahulu membentuk Panitia Pemangunan Masjid.

(Sukarman,SH) menggunakan Masjid tersebut denganmelakukan kegiatan yang melibatkan Pihak Lain yang bukan warga ;kemudian pada bulan Agustus 2016 sekira jam 20.30 Tergugat.l.dibantu beberapa orang (yang tidak dikenal oleh Para Penggugat) ;telah memasang Plakat dari marmer dengan isi tulisan MasjidRoudhoh Tanah Wakaf Milik NU STP Wakaf No.07 .Sekar Putih TimurTonatan Ponorogo ;Dan pada kesempatan lain , masih pada bulan Agustus Tergugat.menyerahkan copy sertifikat wakaf Masjid tersebut kepada Ketua

telah melanggar ketentuanPeraturanPeraturan berikut :1) Melanggar ketentuan pasal 23 UNDANGUNDANG No.41/2004tentang wakaf.2) Melanggar ketentuan pasal 40 UNDANGUNDANG No.41 tentangwakaf putusan nomor xxxx/Pdt.G/2016/PA.Po3) Melanggar ketentuan pasal 3 ayat (2) PP No.42/ 2006 TentangPeraturan Pelaksanaan UNDANGUNDANG No.41/2004 tentangwakaf.4) Melanggar ketentuan pasal 3 ayat (8) PP No.42 tentang PeraturanPelaksanaan UNDANGUNDANG No.41/2004 Tentang wakaf ;9.

Wakaf Milik NU Stp Wakaf No.07 .Sekar Putih TimurTonatan Ponorogo yang tidak sah tersebut ;10 putusan nomor xxxx/Pdt.G/2016/PA.Po5.

Menyatakan nama nadzir dalam sertifikat tersebut harus dirobah keNadzir lama yang selanjutnya akan diproses kembali kepadatujuan/akad awal wakaf yaitu. guna keperluan Mushola/MasjidLingkungan (bukan masjid NU) ;9.

Membatalkan ikrar wakaf yang diucapkan oleh Rr.

atas tanah pekarangan di Nitikan UH VI/98 Kelurahan Sorosutan, Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta luas 2810 m2 yang terletak di Nitikan tersebut dengan batas sebagai berikut :-Sebelah Barat berbatas dengan : Parit ; ----------------------------------Sebelah Timur berbatas dengan : Jalan Nitikan Baru ; ------------------Sebelah Utara berbatas dengan : m 2475 dan m 2476 ; -----------------Sebelah Selatan berbatas dengan: Berbatasan dengan Pers : 378 ; ----dan untuk selanjutnya ikrar wakaf

tersebut diulang kembali menurut hukum (ikrar oleh wali pengampu) sesuai dengan niat wakaf keluarga yang bersangkutan ; ---------------------------------------------------------------3.

Menyatakan Akta Ikrar Wakaf Nomor : W.2/90/K-13/tahun 1995 tanggal 11 September 1995 tidak mempunyai kekuatan hukum dan oleh karenanya Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor : 3318 beserta gambar situasi tanah Nomor : 3590/1995, juga tidak mempunyai kekuatan hukum; -------------------------------------------------------------------------------4.

di hadapan Pejabat Pembuat AktaIkrar Wakaf (PPAIW) bersama Nadzir dan dua orangsaksi untuk melakukan ikrar wakaf; (vide PP No.Hal. 11 dari 20 / put.No. 19/Pdt.G/2011/PTA.Yk.3)4)28 Tahun 1977 jo Pasal 223 KHI jo PeraturanMenteri Agama No.

Fatimah yang hadir sebagaiWakif dan bersikap layaknya orang normal sehatjasmani dan rohani akan tetapi tidak bisa membacadan menulis, sehingga hanya membubuhkan~ capjempolnya dalam Akta Ikrar Wakaf tersebut .;Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahanantara Penggugat/Pembanding dan Para Tergugat/ParaTerbanding dalam perkara pembatalan wakaf ini adalah =; Apakah pelaksanaan ikrar wakaf dihadiri Rr.

Tergugat II/Terbanding II membantahdalil Penggugat/Pembanding, wakaf itu benar diikrarkanoleh Rr.

Fatimah atau bagaimana, tetapi yang tidak dibantahdan menjadi fakta adalah pihak Nadzir ( TergugatII/Terbanding II) tidak menghadap langsung PejabatPembuat Ikrar Wakaf Kecamatan Umbulharjo pada saat prosesikrar wakaf, sedangkan menurut pasal 218 = ayat (1)Kompilasi Hukum = Islam menyatakan : Pihak yangmewakafkan harus memngikrarkan kehendaknya secara jelasdan tegas kepada Nadlir dihadapan Pejabat Pembuat AktaIkrar Wakaf....

itu tidak sesuai dengan asas asashukum dan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977, karenanyaikrar wakaf tersebut harus dibatalkan;Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama sengajamenambah amar putusan tentang pelaksanaan ikrar wakaf harusdiulang menurut hukum yang berlaku, yaitu ikrar wakaf hartamilik Rr.

KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN CIBEUNYING KALER, beralamat di Jalan Bumi KitriPramuka No. 9, Bandung, selaku Pejabat PembuatAkta Ikrar Wakaf (PPAIW) semula Turut Tergugat I,sekarang Turut Terbanding I.7.

II terlampir dalam berkas perkara, kemudian Penggugatmenyatakan telah membeli tanah tersebut tanggal 29 Agustus 1975,seharusnya Penggugat membeli tanah tersebut dari orang tuanya IDING,bila tidak, berarti Penggugat diduga telah tertipu oleh MUNASAN karenaobjek tanah sengketa telan 2 X (dua kali) dijual oleh SaudaraMUNASAN, atau ada halhal lain yang terjadi tanpa disadari/diketahuloleh para pihak.Menimbang, bahwa terhadap objek tanah sengketa telahmempunyai bukti outentik berupa Sertifikat Tanah Wakaf

yang resmidikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Madya BandungNomor 00003 tanggal 15 September 2000, maka tanah sengketatersebut harus dianggap benar sebagai tanah wakaf, karena buktibuktiyang diajukan Penggugat ternyata tidak dapat membuktikan sebaliknya.Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam uraian di atas,maka putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 1089/Pdt.G /2011/PA.Bdg tanggal 30 Januari 2012 tetap dapat dipertahankan, karenanyaharus dikuatkan.Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding

Sebelah Barat berbatas dengan tanah Kebun Masyarakat/TanahSyamsul Bahri Lubis.Sebagaimana di dalam AKTA IKRAR WAKAF Nomor: KK.02. 06.01/ BA/00/01/2006 pada hari Jumat 12 Mei 2006 M atau 14 Rabiul Akhir 1427 Hyang dibuat oleh H. SYAMSUL RIZAL, S.Ag., Kepala Kantor UrusanAgama Kecamatan Air Batu selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf,adalah tidak mempunyai kekuatan hukum ;3.

Menyatakan Akta Ikrar Wakaf (AIW) Nomor: KK.02.06.01/BA/0001/2006yang diterbitkan Kepala Kantor Urusan Agama/Pejabat Pembuat AktaIkrar Wakaf (PPAIW) Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan, oleh H.Syamsul Rizal, S.Ag. tertanggal 12 Mei 2006 M tidak mempunyaikekuatan hukum beserta segala akibatnya;4.

Surat Keterangan Tanah No. 593/83/013/DS/2004tanggal 15 Oktober 2004;adalah tanah milik bersama/harta berasama Penggugat Asal (Senirah bintiRedjo Sengadi) dengan almarhum Mugianto bin Pawiro Suwito Tergugat Asal);Menimbang, bahwa mengenai Surat Ikrar Wakaf yang diterbitkanPejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahanpada tanggal 12 Mei 2006 terhadap tanah seluas 13.235 m, adalah bukan miliksendiri, dan tidak ada persetujuan dari Penggugat Asal serta tanpasepengetahuan Penggugat

Mugianto;Menimbang, bahwa penerbitan Akta Ikrar Wakaf oleh pejabat pembuatAkta Ikrar Wakaf dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama, Kecamata AirBatu, Kabupaten Asahan tidak memenuhi unsur wakaf, yaitu Wakif (Mugianto)tidak mengikrarkan dalam majelis wakaf secara jelas dan tegas di depanpejabat PPAIW dengan dihadiri oleh dua orang saksi, akan tetapi wakif(Mugianto) hanya menandatangani blangko kosong Ikrar Wakaf yangdimaksudkan untuk pembuatan proposal dalam hal mengajukan bantuanfinansial untuk

pembangunan pesantren modern Yayasan Wakaf Shadr el Islamdari Kerajaan Arab Saudi;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menilai karenaproses ikrar wakaf tersebut telah dilakukan dengan menyalahi persyaratan yangseharusnya dan tidak sesuai dengan aturan perundangundangan maka sudahsepatutnya putusan Majelis Hakim tingkat pertama harus dikuatkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang putusan Majelis HakimTingkat Pertama

Pengadilan Agama Bandung Nomor2936/Pdt.G/2010/PA.Bdg. tanggal 22 Juni 2011 Mbertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1432 4H, yangamarnya berbunyi sebagai berikut:MENGADILI1.Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;2.Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Guna bangunan No.67, Surat Ukur No. 424, Tahun 1912, dengan luas1790 M, yang terletak di Kelurahan Taman Sari,Jl Cihampelas No. 74, 74a, 746, dan Gg BongkaranNo. 27, 40a, 40b, Kec Bandung Wetan, WilayahCibeunying, Kota Bandung, dengan nama atas namaPemegang hak Wakaf

Al Hasan bin OemarBahabdoellah, bukan Tanah Wakaf;3.Menyatakan gugatan Penggugat yang lainnya tidakdapat diterima;4.Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkarayang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp.1.071.000, (Satu) juta tujuh puluh= satu riburupiah) ;Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuatPanitera Pengadilan Agama Bandung Nomor:2936/Pdt.G/2010/PA.Bdg tanggal 5 Juli 2011, yangmenyatakan bahwa Pembanding telah mengajukanupaya hukum banding atas Putusan PengadilanAgama tersebut, dan permohonan

Tanah wakaf tersebut diterimaoleh Ketua RT.10/04 selaku Nadir yaitu saudara ABD. HAMID ABDULLAHyang disaksikan oleh H. M JAFAR ALI, BA. serta saksi korban sendiri selakuWakif dan dibuatkan Surat Penyerahan Wakaf tertanggal 01 bertepatandengan hari Kamis tanggal 27 Shafar 1421H;Bahwa sebelum tanggal 22 April 2008 saksi JAFAR USMAN mendatangisaudara SYAMSUDIN YASIN dengan maksud menanyakan tanah seluas242 M?

Tanah wakaf tersebut diterimaoleh Ketua RT.10/04 selaku Nadir yaitu saudara ABD. HAMID ABDULLAHyang disaksikan oleh H. M JAFAR ALI, BA. serta saksi korban sendiri selakuHal. 5 dari 14 hal. Put. No. 1026 K/Pid. Sus/2010Wakif dan dibuatkan Surat Penyerahan Wakaf tertanggal 01 bertepatandengan hari Kamis tanggal 27 Shafar 1421H;Bahwa sebelum tanggal 22 April 2008 saksi JAFAR USMAN mendatangisaudara SYAMSUDIN YASIN dengan maksud menanyakan tanah seluas242 M?

DJUFRIACHMAD bersalah melakukan tindak pidana "sebagai mereka yangmelakukan perobuatan dengan sengaja menjual tanah wakaf yang telahdiwakafkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 67 ayat(1) UndangUndang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf jo pasal 55 ayat(1) ke1 KUHP, yang termuat dalam surat dakwaan kesatu kami;. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa . ISHAKA YASIN dan Terdakwall.

JAFAR ALI, BA. serta saksi korban sendiri selakuwakil dan dibuatkan surat penyerahan wakaf tertanggal 01 Juni 2000bertepatan dengan hari Kamis tanggal 27 Shafar 1412 H. BahwaHal. 11 dari 14 hal. Put. No. 1026 K/Pid.

SIT MARYAM SIDIK karena telahdiwakafkan dan penerima wakaf tidak pernah keberatan atas terjadinya jualbeli tersebut karena lebih dulu terjadi Wakaf dari pada terjadinya jual belitersebut pada tahun 2008;9.

Gugatan Wakaf

FAHRU KOMARUDIN, (Ketua Nadzir Wakaf Mesjid BesarUjungberung Jalan Mesjid Agung, Kelurahan Cigending, KecamatanHal 3 dari 14 hal Put No 279/Pdt.G/2012/PTA.Bdg17.Ujungberung, Kota Bandung), semula Tergugat II sekarang TurutTerbanding II;Drs. M. SURIPPUDDIN ABDURRAHIM, (Sekretaris Nadzir WakafMesjid Besar Ujungberung Jalan Mesjid Agung, Kelurahan Cigending,Kecamatan Ujungberung, Kota Bandung), semula Tergugat III sekarangTurut Terbanding ITI;18.

Drs.H.ABDUL AZIZ BINUURILLAH, (Bendahara Nadzir Wakaf MesjidBesar Ujungberung Jalan Mesjid Agung, Kelurahan Cigending, KecamatanUjungberung, Kota Bandung), semula Tergugat IV sekarang TurutTerbanding IV;19. Drs.H.A. YUSUF ABDUL KADIR, (Anggota Nadzir Wakaf Mesjid BesarUjungberung Jalan Mesjid Agung, Kelurahan Cigending, KecamatanUjungberung, Kota Bandung), semula Tergugat V sekarang TurutTerbanding V;Dalam hal ini dari nomor 16 sampai dengan nomor 19 telah memberikankuasa kepada BACHRUM, SH.

Menetapkan tanah Wakaf Mesjid Besar Ujungberung seluas 3.760 m2, yangyang terletak di Kelurahan Cigending, Kecamatan Ujungberung, KotaBandung, dengan batasbatas sebagai berikut:Sebelah Utara : Jalan Kaum Kaler.Sebelah Timur : Jalan Alunalun.Sebelah Selatan : Jalan A.H.Nasution/JIn.Raya Ujungberung.Sebelah Barat : Tembok/Benteng setinggi kurang lebih 1,5 m. Adalahsebagai tanah wakaf dari alm. R. Moch. Aspia;3. Membatalkan Ikrar Wakaf yang dilaksanakan oleh Rd.

Koestiaman dihadapanPejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, Kecamatan Ujungberung, Kota Bandungyang tertuang dalam Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor W3/52/22tahun 1993 tanggal 01 Oktober 1993;4. Menyatakan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor W3/52/22 tahun 1993tanggal 01 Oktober 1993 tidak mempunyai kekuatan hukum;5.

Pengadilan Tinggi Agama berpendapatbahwa Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf yang dibuat oleh PPAIW KecamatanUjungberung yang diajukan oleh RLH.KOESTIAMAN selaku Wakif, adalahtelah sesuai dengan Pasal 31 dan 32 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun2006, karena objek sengketa tersebut telah dikenal sebagai tanah wakaf sejaksebelum kemerdekaan (Tahun 1870), maka oleh sebab itu telah terjadi campuraduk dan tidak ada kejelasan apakah gugatan Para Penggugat tentangpembatalan Wakaf atau pembatalan Akta Pengganti

KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA SELAKU PEJABAT PEMBUAT AKTA IKRAR WAKAF (PPAIW) WILAYAH KECAMATAN SUKARAJA DAHULU KANTOR URUSAN AGAMA PEJABAT PEMBUAT AKTA IKRAR WAKAF (PPAIW) WILAYAH KECAMATAN KEDUNG HALANG dan kawan kawan

PENETAPANNomor : 410/Pdt.G/2011/PA.Bks.BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Bengkalis yang memeriksa dan mengadili perkara tertentupada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatanpembatalan wakaf antara pihakpihak yang berperkara :PENGGUGAT I, Umur 63 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta Tempattinggal KABUPATEN SIAK untuk selanjutnya disebutsebagai Penggugat IPENGGUGAT II, Umur 31 Tahun, Agama Islam, Pendidikan

Bahwa Penggugat I selaku ahli waris yang sah terhadap tanahpeninggalan Almarhum orang tua Penggugat I (ORANG TUAPENGGUGAT I (ayah) dan ORANG TUA PENGGUGAT I (ibu), padabulan Oktober 2007, Penggugat I ingin menyempurnakan suratketerangan tanah kebun getah/karet tersebut dengan membuat sertifikat,akan tetapi ketika kepengurusan surat menyurat sampai dipihakKABUPATEN SIAK pihak kelurahan mengatakan bahwa tanahtersebut adalah tanah wakaf;7.

Bahwa pada awal Nopember 2007 akhirnya Penggugat I datang kembalike kantor KABUPATEN SIAK yang telah mengatakan bahwa tanahtersebut adalah tanah wakap, kemudian melalui Lurah KABUPATENSIAK bernama; LURAH, Penggugat I mendapatkan photocopyberupa; Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf dengan nomor: 01 Tahun1983 yang didalam akta tersebut tertulis nama TERGUGAT I (Tergugat1) selaku nazir telah mendaftarkan wakaf sebidang tanah ke KUA. Kec.Siak, (dahulu Kab. Bengkalis sekarang Kab.

dengan tanah TETANGGA IIISelatan dengan Tanah KABUPATEN SIAK9.10.11.Bahwa oleh karena Penggugat I merasa tanah tersebut adalah hartawarisan dari orang tuanya, disamping juga selama almarhum masihhidup tidak pernah bercerita kepada Penggugat I telah mewakapkanhartanya untuk keperluan peribadatan dan keperluan umum, karenasampai sekarang bukti kepemilikan yang sah terhadap tanah tersebutmasih berada pada Penggugat I, karena itu Penggugat I beralasan sekalimengatakan bahwa Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf

Siak) dengan batasbatas:e Timur dengan tanah TETANGGA Ie Barat dengan tanah TETANGGA IIe Utara dengan tanah TETANGGA IIIe Selatan dengan Tanah KABUPATEN SIAK1.Menyatakan bahwa Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor: 01/Tahun1983 yang dikeluarkan oleh PPAIW KUA. Kec. Siak tanggal 19 Maret1983 tidak mempunyai kekuatan hukum;2.

Menyatakan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor W3/xxxxxxxxxx/Tahun xxxxxxx Tanggal xxxxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandawai selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Wilayah Kecamatan Pandawai tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum;3. Membebankan kepada Termohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

PUTUSANNomor 23/Pdt.G/2018/PA WGPAND + zsee esDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkarapermohonan pembatalan Akta Ikrar Wakaf yang diajukan oleh :XXXXXXXXX bin xxxXXXXXXXxX, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx,beralamat di Jalan xxxxxxxxx RT xxx RW xxx, Kelurahan xxxx,Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, dalam halini bertindak untuk dan atas

Menyatakan Akta Ikrar Wakaf Nomor W3./xxxxxxxxxxxx/Tahun xxxxxxxx tidaksah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat lagi;3.

yang terletak di KelurahanXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur antaraAlmarhum xxxxxxxxxx sebagai Wakif dan Sxxxxxxxxxxx sebagai Nazir yangtertuang dalam Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf NomorW3/XxXXXXXXXXXXx/Tahun xXxxxxxTanggal xXxxxxxxxxxxx 1992 yang diikrarkandi hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Kecamatan Pandawai,Kabupaten Sumba Timur..Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 217 Kompilasi Hukum Islambahwa badanbadan Hukum Indonesia dan orang atau orangorang yang

telahdewasa dan sehar akalnya serta yang oleh hukum tidak terhalang untukmelakukan perbuatan hukum, atas kehendak sendiri dapat mewakafkan bendamiliknya dengan memperhatikan peraturan perundanganundangan yang belaku;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, majelis berpendapatbahwa seseorang hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi persyaratanyaitu dewasa, berakal sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum, danpemilik sah harta benda wakaf;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum

Menyatakan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor W3/xxxxxxxxxx/TahunXXXXXXX Tanggal XXXXXXXXXXXXXXXXxx yang dikeluarkan oleh Kepala KantorUrusan Agama Kecamatan Pandawai selaku Pejabat Pembuat Akta IkrarWakaf Wilayah Kecamatan Pandawai tidak sah dan tidak memiliki kekuatanhukum;3.

==eeDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadiliperkara Wakaf pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalamperkara antara:H.M. Cholyubi bin Mamad alias H. Ali, umur 42 tahun, agama Islam,pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kp. AsirunRT 03 RW 02 Desa Tanjungsari KecamatanSukaluyu Kabupaten Cianjur, semula Penggugat sekarang Pembanding ;Ai Nurhayati binti Mamad alias H.

Perkara No. 0062/Pdt.G/2015/PTA.Bdg.Hijriyah beserta perimbangan hukum didalamnya, maka Pengadilan TinggiAgama akan mempertimbangkan sebagai berikut ;Menimbang bahwa inti dari gugatan para Penggugat adalah tentangpembatalan wakaf dari almarhum Mamad alias H.M. Ali Bin H. Soleh,terhadap 3 (tiga ) bidang tanah yang terletak dan dikenal di Desa TanjungSari Kecamatan Sukaluyu, Kabupaten Cianjur, dimana para Penggugatmenyatakan dalam gugatannya bahwa alm. Mamad alias H. Ali bin H.

Mamadtelah mewakafkan 3 (tiga) bidang tanah miliknya pada tahun 1976 sesuaidengan Salinan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf No; W.3a/ 25/04//1989, danakta No; W 3a/126/04/1989, serta akta No; W 3a/127/1989, kesemuanyatanggal 25 Juli 1989, dan pada saat akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf dibuatoleh turut Tergugat, orang tua mereka H. Mamad alias H.M Ali bin H.

Solehmasih hidup, karena yang bersangkutan meninggal dunia pada tahun 1993,yang berarti pada saat akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf dibuat, orang tuapara Penggugat selaku wakif mengetahui tentang pembuatan akta tersebut,dan orang tua Penggugat selaku Wakif tidak pernah menolak ataumembatalkan Wakaf sesuai dengan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaftersebut, dengan alasan yang diwakafkan adalah hasilnya bukan tanahnya,maka oleh sebab itu Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwakedudukan para Penggugat untuk

mengajukan gugatan dalam perkara inisudah lewat waktu ( kadaluarsa ) karena wakaf tersebut sudah selesai danhartaharta tersebut belum berpindah menjadi harta warisan tetapi adalahharta milik Wakif (H.

Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor: W 3a/126/04/1989 tanggal 25Juli 1989, Salinan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor: W3a/127/04/1989, tanggal 25 Juli 1989, yang dikeluarkan Kantor UrusanAgama Kecamatan Ciranjang (Turut Tergugat), ternyata dalam aktatersebut termasuk tanah sawah yang menjadi obyek wakaf;.

Ali semasahidupnya, yaitu berupa wakaf tanah sawah sebagaimana tercantumdalam salinan Akta Ikrar Wakaf Nomor: W 3a/125/04/1989 tanggal 25Juli 1989, salinan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor: W3a/126/04/1989 tanggal 25 Juli 1989, dan salinan Akta Pengganti AktaIkrar Wakaf Nomor: W 3a/127/04/1989 tanggal 25 Juli 1989, denganalasan yang diwakafkan oleh (alm) Mamad alias H. Ali, bukan tanahnya,tetapi hasil dari sawah tersebut.

Bahwa nazhir yang seharusnya mengelola tanah wakaf tersebut, tidakmelakukan tugas dan kewajibannya sebagai nazhir;Menimbang, bahwa tentang alasan pembatalan ikrar wakaf karena yangdiwakafkan oleh wakif (alm. Mamad alias H.

Ali) sebagaimana tercantum dalam salinan akta pengganti ikrar wakaf, telahmemenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena obyek yang dijadikanbenda wakaf dalam akta ikrar wakaf tersebut adalah benda yang dibolehkanoleh hukum untuk diwakafkan, yaitu benda tidak bergerak berupa tanah sawah,sebagaimana ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan (2) huruf a UndangUndangtentang wakaf, yang mempunyai manfaat ekonomis untuk kepentingan ibadahdan kesejahteraan umum.

ketentuan Pasal 45ayat (1) huruf d UndangUndang tentang wakaf, maka wakaf tersebut tetaptidak dapat dibatalkan, tetapi nazhir yang demikian tersebut harus diberhentikandan digantikan dengan nazhir yang lain.

padahal seharusnya Pengadilan Agamamencantumkan hal tersebut dalam amar putusan;DALAM POKOK PERKARAMenimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkanPengadilan Agama tentang tanah yang terletak di KabupatenKerinci, dengan ukuran luas 300 M ( panjang 20 meter danlebar 15 meter ) dan ditambah dengan keterangan saksidalam berita acara tambahan atas dasar putusan selaPengadilan Tinggi Agama, maka Pengadilan Tinggi Agamamenyatakan sependapat dengan Pengadilan Agama, bahwa tanahtersebut adalah tanah wakaf

tahun 1915 untuk keperluan masjid Ar RaudahSembilut, sesuai dengan Akta Pengganti Akta Ikrar WakafNo.W 3/42 Tahun 1989 tanggal 14 Maret 1989;Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama menyatakantidak sependapat dengan pertimbangan dan amar putusan yangmenghukum Penggugat /Terbanding II untuk memberikan tanahwakaf tersebut kepada Tergugat / Pembanding II seluas 1,5meter X 20 meter dengan pertimbangan sebagai berikut;Menimbang, bahwa dengan dihukumnya Penggugat /Terbanding II menyerahkan sebagian tanah wakaf

tersebutkepada Tergugat, padahal tidak termasuk dari apa yangdiminta Penggugat, maka berarti Pengadilan Agama telahmemberikan putusan yang tidak dimohonkan atau memberikanlebih dari yang dimohonkan, padahal hakim~ dilarangmemberikan putusan tentang hal hal yang tidak dimohonkansesuai dengan pasal 189 ayat (3) RBg.Menimbang, bahwa Pengadilan Agama juga melampauiwewenangnya tentang status harta wakaf tersebut, karenaperubahan status benda wakaf baru dapat dilakukan setelahmemperoleh izin tertulis

dari menteri atas persetujuanBadan Wakaf Indonesia sesuai dengan pasal 41 ayat (1) dan(2) Undang undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf;Menimbang, bahwa dengan demikian, maka = putusanPengadilan Agama tersebut tidak dapat dipertahankan~ dankarenanya harus dibatalkan dan dengan mengadili sendirigugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 192 ayat (1)RBg. maka biaya yang timbul dalam perkara ini baik padatingkat pertama maupun pada tingkat banding dibebankankepada

Menetapkan tanah yang terletak di KabupatenKerinci dengan ukuran luas kurang lebih 300M,panjang 20 Mdan lebar 15 M, dengan batas batassebagai berikutSebelah utara : dahulu berbatas dengan tanah PihakTerkait II sekarang berbatas dengantanah dan rumah Tergugat / PembandingII;Sebelah Selatanberbatas dengan jalan raya;Sebelah Baratdahulu berbatas dengan tanah PihakTerkait I, sekarang berbatas dengantanah dan rumah Pihak Terkait III;Sebelah Timur : berbatas dngan sungai;Adalah tanah wakaf yang sah untuk

HASAN BASRI AWRIA RITONGA, bertindak dalam kedudukannya sebagai Ketua Nazir Tanah Wakaf Umum Madrasah Islamiyah yang terletak di Jalan Pertahanan Nomor 17 A (dahulu nomor 28) Kelurahan Pulo Brayan Kota, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya 1. Mahmud Irsad Lubis, SH. 2. Ahmad Sukri Hasibuan, SH. 3. Eko Winarno, SH. 4. Sofyan Taufik, SH. 5. Abdul Manaf, SH.MH. 6. M. Noor Shahib, SH.

Anmad SyahBahwa pada awalnya Tanah wakaf terperkara tersebut di wakafkan olehAlmarhumah Hj. Dawiyah pada Tahun 1930 dan diurus oleh Nadzir Wakafyang bernama H. Usman Sulaiman;. Bahwa pada awalnya perjalanan pengelolaan tanah wakaf yangdiperuntukkan untuk kepentingan umat berjalan sebagaimana semestinyatanpa ada gangguan dari pihak lain;. Bahwa pada tahun 1976 Tergugat meminta izin kepada pengurus wakafuntuk menumpang dan tinggal di sebahagian tanah wakaf tersebut;.

tersebut berdiri diatas tanah wakaf .2.

Saksi SRINANI ( Keterangannya dibawah sumpah ).e Bahwa saksi benar sebagai guru pada sekolah SD PAB yang tanah wakaf,sejak tahun 1989.20Bahwa selain sekolah SD PAB, yang berdiri ditanah wakaf ada lagi sekolah(cq.

SD Surya Bahagia), yang berdiri ditanah wakaf yang sekarang inidisengketakan .Bahwa kepala sekolah SD PAB (pak Abdul Latif) pernah bercerita kepadasaksi kalau sekolalah SD PAB maupun SD SURYA BAHAGIA, berdiridiatas tanah wakaf sejak tahun 1930, yang dulu tahun 1940 sebagai maktafdan baru pada tahun 1973 baru menjadi SD PAB.Bahwa setahu saksi pemegang tanah wakaf adalah H.

Usman Sulaimanyang berasal dari pemberian wakaf oleh Hj Dawiyah.Bahwa antara SD PAB dengan SD Surya Bahagia letaknya bersebelahan.3. Saksi ULFAH ( Keterangannya dibawah sumpah ).Bahwa saksi adalah sebagai guru di SD PAB .Bahwa SD PAB, berdiri diatas tanah wakaf dari almarhum Hj Dawiyahkepada H.