Ditemukan 5521 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : kapolda kapolres
Pengadilan PT MATARAM Pidana Khusus
Putus : 22-06-2015 — Upload : 23-07-2015
Putusan PT MATARAM Nomor 08/PID.SUS/2015/PT.MTR
Tanggal 22 Juni 2015 — BURHANUDIN, S.Pd., M.Pd
57 — 15
  • ,M.Pd. adalah tidak sah karenadibuat oleh penyidik pembantu yang diangkat berdasarkan SKEP KAPOLDA NTB,karena berdasarkan ketentuan Undangundang yang berwenang mengangkatpenyidik pembantu adalah KAPOLRI;2. Bahwa surat dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum No.Reg perkara PDS13/MATAR/09/2014 tanggal 31 Oktober 2014 adalah tidak sah, karena dibuatberdasarkan berkas perkara yang tidak sah, maka surat dakwaan tersebut juga tidaksah;3.
Pengadilan PT KUPANG Perdata
Register : 31-07-2019 — Putus : 05-09-2019 — Upload : 12-09-2019
Putusan PT KUPANG Nomor 125/PDT/2019/PT KPG
Tanggal 5 September 2019 — Pembanding/Penggugat : PT. JEHOVAH RAFA
Terbanding/Tergugat I : Sunarta
Terbanding/Tergugat II : Umbu Lage Woleka
Terbanding/Tergugat III : Herman Reco Deta
Terbanding/Tergugat IV : Godlief Hae
Terbanding/Tergugat V : Conny Novita Sahetapy Engel
Terbanding/Tergugat VI : Moch Choirul Anam
54 — 30
  • Bahwa dalam kasus salah tembak di Sumatera menjaditanggung jawab oknum polisi tersebut bukan tanggung jawabKapolres, Kapolda, Kapolri;24. Bahwa dalam kasus OTT hakim di Indonesia yangdilakukan KPK bukan tanggung jawab ketua PN, Ketua Pt, KetuaMa tetapi tanggung jawab pribadi hakim tersebut;25. Bahwa dalam kasus OTT jaksa di Indonesia yangdilakukan KPK bukan tanggung jawab kajati, Jaksa Agung tetapitanggung jawab pribadi hakim tersebut;26.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 02-07-2018 — Putus : 07-08-2018 — Upload : 23-10-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 19/Pid.Pra/2018/PN Bdg
Tanggal 7 Agustus 2018 — Pemohon:
LINDA SAHARA
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA BARAT
127 — 14
  • ., Advokat/Pengacara pada LawOffice EBENESER DAMANIK & REKAN yang beralamatdi jalan Raya Bojong Soang No. 115 Kabupaten Bandung40288 Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusustertanggal 29 Juni 2018, selanjutnya disebut PEMOHONPRAPERADILAN/PEMOHON;LAWANKEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (KAPOLRI) Cq.
Pengadilan PN Kaimana Pidana Umum
Register : 06-11-2020 — Putus : 25-01-2021 — Upload : 16-02-2021
Putusan PN Kaimana Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Kmn
Tanggal 25 Januari 2021 — Penuntut Umum:
1.Willy Ater, S.H
2.LEONARD HASUDUNGAN NT, SH
3.Henry Siahaan
4.DIKY WAHYU ARYANTO, S.H
5.SUSANTO SANTIAGO PARARUK, S.H.
Terdakwa:
Alifat Ruwe
126 — 61
  • pemeriksaan terhadap Terdakwa yaitu Penyidikatas nama Isahanan Renfan;Bahwa waktu Terdakwa diperiksa Saksi ada;Bahwa Saksi tidak ada memberikan tekanan atau ancaman ke Terdakwawaktu diperiksa;Bahwa waktu terima laporan polisi ada intervensi dari keluarga Terdakwa;Bahwa wakiu itu Mama Anak Korban Anak Korbanintervensi agar AnakKorban Anak Korbantidak melaporkan Terdakwa ke polisi denganmengatakan siapa yang mau cari nafkah kalau Terdakwa dilaporkan;Bahwa dalam proses penyidikan sudah sesuai dengan SOP Kapolri
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Perdata
Register : 11-02-2019 — Putus : 13-08-2020 — Upload : 01-12-2020
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 116/Pdt.G/2019/PN Jkt.Brt
Tanggal 13 Agustus 2020 — Penggugat:
1.DANI bin SALIM
2.MASIAH binti SALIM
Tergugat:
1.INGE IVAN HUTAMA
2.Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta
3.Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Barat
4.Camat Kebun Jeruk Jakarta Barat
5.Lurah Kembangan Selatan
6.Suku Dinas Bina Marga, Kantor Walikota Jakarta Barat
7.Kapolres Jakarta Barat
8.PT. Antilop Maju
9.Freddy Lukman
10.H. Saleh
11.Ny. Laksmi Indrijastoeti, SH
390 — 120
  • KAPOLRI CQ. KAPOLDA DKI JAKARTA Cq.KAPOLRES JAKARTA BARAT, beralamat di Jl. S.Parman Jakarta Barat , sebagai Tergugat VII;8. PT. Antilop Maju, berkantor di PT Puri Kembangan Jakarta Barat Jl.Lingkar dalam, Kel. Kembangan Selatan Jakarta Barat,, sebagai Tergugat VIII;coFreddy Lukman, bertempat tinggal di JI. Kebayoran Lama No. 59,Rt.009/011, Kel. Grogol Utara, Kec.Kebayoran Lama,Jakarta Selatan , sebagai Tergugat IX;10. H. Saleh, bertempat tinggal di JI.
Pengadilan PT MANADO Perdata
Register : 17-07-2024 — Putus : 21-08-2024 — Upload : 21-08-2024
Putusan PT MANADO Nomor 95/PDT/2024/PT MND
Tanggal 21 Agustus 2024 — K E P A L A KANTOR PERTANAHAN KOTA MANADO
Terbanding/Turut Tergugat I : KAPOLRI cq. Kabareskrim cq. Direktorat II Ekonomi Khusus/Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus)
Terbanding/Turut Tergugat II : Jaksa Agung RI cq. Kepala Kejaksaam Tinggi DKI Jakarta cq. Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan
Terbanding/Turut Tergugat III : Ny. M. A. L. Putong-Ekel
Terbanding/Turut Tergugat IV : PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk cq. PT.
36 — 22
  • K E P A L A KANTOR PERTANAHAN KOTA MANADO
    Terbanding/Turut Tergugat I : KAPOLRI cq. Kabareskrim cq. Direktorat II Ekonomi Khusus/Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus)
    Terbanding/Turut Tergugat II : Jaksa Agung RI cq. Kepala Kejaksaam Tinggi DKI Jakarta cq. Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan
    Terbanding/Turut Tergugat III : Ny. M. A. L. Putong-Ekel
    Terbanding/Turut Tergugat IV : PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk cq. PT.
Pengadilan PT DENPASAR Perdata Waris
Register : 09-09-2019 — Putus : 06-09-2019 — Upload : 09-09-2019
Putusan PT DENPASAR Nomor 92/PDT/2019/PT.DPs
Tanggal 6 September 2019 — I WAYAN SUDANA, DKK MELAWAN PT SHARANDY LAND
173 — 100
  • SelanjutnyaTergugat Il melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan suratHalamam 55 dari 78 Putusan Nomor 92/Pdt/2019/PT DPSkepada Bapak Kapolri ditembuskan kepada Komisi IIl DPR Rl,Komnas Ham, Ombusman, dan Institusi/pajabatlainnya.Bahwa setelah dua tahun menunggu barulah ada sinyal bahwapara pejabat kita sudah mulai terouka pemahamannya, sudahmenyadari selama ini mereka telah mendapatkan berita bohong.Kemudian Tergugat Il menyiapkan permohonan untuk melanjutkanpengukuran tanah.
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 26-05-2016 — Putus : 17-01-2017 — Upload : 01-08-2017
Putusan PN AMBON Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2016/PN Amb
Tanggal 17 Januari 2017 — MUHAMAD IMAM BADIL TAMHERWARIN, SH
110 — 27
  • Menkopolhukam telah melakukan sosialisasi ke daerah bersamadengan Jaksa Agung, Kapolri, ketua KPK, kepala BPKP untukmenjelaskan upayaupaya terobosan dalam rangka pelaksanaanpembangunan dan penyerapan anggaran.b. Tim pengawal dan pengamanan pemerintah dan pembangunan(TP4) telah disusun oleh Jaksa Agung untuk membantu mengurangikemungkinan adanya tuduhan korupsi, contoh 60 hari sejak hasilaudit BPK setelah selesai dilakukan maka dapat dilakukan klarifikasimengenai hasil audit tersebut.
    Polisi dan Kejaksaan tidak akanmengganggu atau melakukan interfensi hingga prosesnya selesai,hal ini penting agar tidak akan ketakutan untuk melakukanpenyerapan anggaran.Halaman 156 dari 284 Putusan Nomor 18/Pid.SusTPK/2016/PN AmbPresiden mengharapkan para Gubernur, Bupati, Walikota tidak melakukantindakan penyelewengan dan Presiden telah memerintahkan Jaksa Agungdan Kapolri agar permasalahan yang bersifat administrasi dapat dikenakansanksi ganti rugi namun Presiden tidak akan meniolerir para kepala
Pengadilan PN KASONGAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 08-06-2020 — Putus : 12-11-2020 — Upload : 28-01-2021
Putusan PN KASONGAN Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Ksn
Tanggal 12 Nopember 2020 — MURNEE, dkk melawan PT. NABATINDO KARYA UTAMA
210 — 544
  • Laporan tentang penindakan dan penghentian kegiatan sebagaimanadimaksud pada butir 1 (satu) sudah harus diterima oleh Gubernur Kaltengpaling lambat tanggal 24 Juli 2013, dengan tembusan kepada KAPOLRI,KAPOLDA KALTENG dan KAPOLRES setempat.Gubernur yang karena jabatannya berkedudukan' sebagai wakilPemerintah di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Surat denganNomor : 540/647/EK, tanggal 28 Juni 2013 seperti tersebut diatas telahmenentukan dan menyatakan sikap Pemerintah Negara Republik Indonesia
    Laporan tentang penindakan dan penghentian kegiatan sebagaimanadimaksud pada butir 1 (satu) sudah harus diterima oleh Gubernur Kaltengpaling lambat tanggal 24 Juli 2013, dengan tembusan kepada KAPOLRI,KAPOLDA KALTENG dan KAPOLRES setempat.Halaman 68 dari 169 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pat.G/2020/PN KsnGubernur yang karena jabatannya berkedudukan sebagai wakilPemerintah di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Suratdengan Nomor : 540/647/EK, tanggal 28 Juni 2013 seperti tersebut diatastelah
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Perusakan
Putus : 19-10-2016 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 871 K/PID/2016
Tanggal 19 Oktober 2016 — SUKISARI
153 — 429 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 TentangManajemen Penyidikan Tindak Pidana, yang berbunyiPenyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam haldan menurut cara yang diatur dalam undangundang ini untukmencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itumembuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan gunamenemukan tersangkanya.
Pengadilan PN SURAKARTA Pidana Khusus
Register : 19-09-2017 — Putus : 24-10-2017 — Upload : 31-10-2017
Putusan PN SURAKARTA Nomor 4/Pid.Pra/2017/PN Skt
Tanggal 24 Oktober 2017 — Pemohon:
Drs. Rudy Indijarto , S.Akt
Termohon:
Kementerian Keuangan R.I Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II
139 — 55
  • Kemudian bukti permulaan ituditafsirkan dalam keputusan Kapolri/ Perkap tahun 1984, cukup 1 alatbukti ditambah laporan.
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Pidana Khusus Pidsus Terorisme
Putus : 08-10-2014 — Upload : 27-10-2014
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 588/PID.SUS/2014/PN.JKT.TIM
Tanggal 8 Oktober 2014 — Thomas Muslim Hasibuan alias Thomas
260 — 90
  • Putusan.No. 588/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim.melakukan penjagaan/Pengamanan di Bank CIMB Niaga sejak Awal Bulan Agustus 2010 s/dkejadian perampokan di Bank CIMB Niaga Medan kemudian setahu saksi almarhum Suamisaksi yang bernama BRIPTU MANUEL SIMANJUNTAK sejak diangkat menjadi anggotaPolri berdasarkan Skep Keputusan Kapolri tentang Pengangkatan Prajurit Tamtama NomorSkep/490/VITI/2003 tanggal 30 Juli 2010 sampai dengan Almarhum Meninggal Dunia di BankCIMB Niaga Medan ditugaskan di Sat Brimoda Polda SUMUT
    dengan Jabatan Anggota danterakhir mendapat kenaikan pangkat Luar Biasa Anumerta (BRIGADIR POLISI) denganNomor Skep Kapolri Nomor : KEP/511/VII/2010, tanggal 20 Agustus 2010.Bahwa benar, menurut saksi selain Almarhum suami saksi yang bernama BRIPTU MANUELSIMANJUNTAK ada konban yang lain yaitu 2 (orang ) anggota Satpam Bank CIMB NiagaMedan (luka tembak) tetpi saksi tidak mengetahui siapanamanya.Bahwa benar, menurut saksi dengan adanya kejadian perampokan di Bank CIMB Niaga Medanpada tanggal 18 Agustus
Pengadilan PT SEMARANG Perdata
Register : 02-09-2021 — Putus : 30-09-2021 — Upload : 30-09-2021
Putusan PT SEMARANG Nomor 378/Pdt/2021/PT SMG
Tanggal 30 September 2021 — Pembanding/Penggugat : PT. INTER WHEELLER DUNIA Diwakili Oleh : PT. INTER WHEELLER DUNIA
Terbanding/Tergugat : BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
Terbanding/Turut Tergugat I : BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN PURWOREJO
Terbanding/Turut Tergugat II : PT. Bank BPD Jateng
Terbanding/Turut Tergugat III : TUSIMAN TORO
Terbanding/Turut Tergugat XXI : PT. Bank Danamon Tbk., Up. Bank Danamon Kantor Cabang Utama
Terbanding/Turut Tergugat XXII : PT. BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO, Tbk. Kantor Cabang Purworejo
Terbanding/Turut Tergugat XXIII : YAN SUDARYANTO
Terbanding/Turut Tergugat XXIV : DEBY SETYA KUMALAWATI
Terbanding/Turut Tergugat XXV : OLIVIA MONICA
Terbanding/Turut Tergugat XXVI : LUSIANTO BUDOSENO
Terbanding/Turut Tergugat XXVII : HERMAN PRATIKNO
Terbanding/Turut Tergugat XXVIII : MUDZAKIR
Terbanding/Turut Tergugat XXIX : KOSIYAH
Terbanding/Turut Tergugat XXX : YAN WIBOWO SANTOSO
Terbanding/Turut Tergugat XXXI : PT. BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta
Terbanding/Turut Tergugat XXXII : LUKMAN SANTORO
Terbanding/Turut Tergugat XXXIII : AMIR FAISAL
Terbanding/Turut Tergugat XXXIV : CHEN DJOO SIANG
Terbanding/Turut Tergugat XXXV : CHEN DJOO OEE ING
Terbanding/Turut Tergugat XXXVI : NYOO KWI THAIJ
Terbanding/Turut Tergugat XXXVII : TAN LANG ING
76 — 54
  • Bahwa surat taguran Ill Tergugat bernomor : 303/3637/2020tanggal 13 April 2020 yang akan melaksanakan eksekusi berupapembongkaran ruko plaza purworejo pada tanggal 23 Apri 2020, selaintidak berdasarkan ketentuan hukum, juga nyata nyata sikap Tergugat yangdemikian TIDAK MENGINDAHKAN Intruksi Presiden agar masyarakat#DirumahSaja #WFH #PSBB dll, juga MAKLUMAT Kapolri Nomor :Mak/2/III/2020 agar kegiatan yang menyebabkan berkumpulnya massadalam jumlah banyak baik ditempat umum dan dilingkungan sendiriditiadakan
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 24-07-2018 — Putus : 13-11-2018 — Upload : 12-03-2019
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 113/G/2018/PTUN.SMG
Tanggal 13 Nopember 2018 — Penggugat:
Faisal Agita Firmansyah
Tergugat:
Gubernur Akademi Kepolisian Republik Indonesia
633 — 1393
  • Pemberhentian Taruna/Taruni Akpoldan PPSS, Kapolri melimpahkan kewenangannya kepada Gubernur Akpol.Menimbang, bahwa berpedoman pada UndangUndang Nomor 2 Tahun 2002tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dijabarkan lebih lanjut didalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang PemberhentianAnggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Keputusan Kepala KepolisianNegara Republik Indonesia No.Pol.: KEP/74/X1/2003, tanggal 10 November 2003tentang PokokPokok LapisLapis Pembinaan Sumber
Peraturan & Perundang-undangan Putusan MK Hukum Formil
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 Tahun 2013
3007 — 1853
  • Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
  • Ketidakbebasan dari pengaruh politik di Indonesia telah terbukti dariproses rekrutment untuk mengisi posisi dan jabatan Jaksa Agung yang setingkatjabatan Menteri, dan rekrutmen Hakim Agung dan jabatan Kapolri melalui fit andproper test lembaga perwakilan rakyat;Peristiwa yang terjadi pada Antasari Azhar, dan mungkin masih banyaklagi perkara; boleh jadi adalah akibat dari ketidakbebasannya Hukum daripengaruh Politik (baca, Kekuasaan).
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 04-04-2016 — Putus : 12-07-2016 — Upload : 09-01-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 165/PDT/2016/PT BDG
Tanggal 12 Juli 2016 — Pembanding/Penggugat : Yeti Herawati Diwakili Oleh : HENRI SIAGIAN, S.H
Terbanding/Tergugat : Departemen Pertahanan dan Keamanan/ Angkatan Bersenjata Republik Indonesia cq. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Komando Daerah Militer III/ Siliwangi
Terbanding/Tergugat : ADE HERIAWAN
Terbanding/Tergugat : Pemerintah Republik Indonesia Cq. Markas Besar TNI AD, Cq. KODAM III Siliwangi Cq. KOREM 062 TARUMANEGARA
Terbanding/Tergugat : Pemerintah Rl, Cq. Badan Pertanahan Nasional, Cq. Kanwil Badan Pertanahan Nasional Jawa Barat, Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GARUT,
Terbanding/Tergugat : Pemerintah Rl Cq. Pemerintah Propinsi Jawa Barat, Cq. Pemerintah Kabupaten Garut Cq. KANTOR KECAMATAN TAROGONG KALER
Terbanding/Tergugat : Pemerintah Rl Cq. Pemerintah Propinsi Jawa Barat, Cq. Pemerintah Kabupaten Garut Cq. Kantor Kecamatan Garut Cq. KANTOR KEPALA DESA RANCABANGO
Turut Terbanding/Penggugat : Eli Winarti
Turut Terbanding/Penggugat : Ida farida
Turut Terbanding/Penggugat : Bebe
42 — 20
  • B/2488/6/3/0/Set tanggal 13September 1975 tentang Penyelesaian tanahtanahyang dahulu diambil oleh Jepang dimana surat iniditujukan kepada Kasad, Kasal, Kasau dan Kapolri.5) Surat Kepala StafTNIADNo B/1939/XII/1975 tanggal6Desember1975 tentang Penyelesaian tanahtanahyang dahulu diambil oleh Jepang, dimana surat iniditujukan kapada Pangdam s.d. X dan PangdamPutusan Nomor 165/Pdt/2016/PT.Bdg, Halaman 37 dari 11515.Xll s.d.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Umum
Register : 03-03-2016 — Putus : 22-11-2016 — Upload : 28-02-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 345/Pid.B/2016/PN JKT.PST
Tanggal 22 Nopember 2016 — Pidana - AHMAD AZMIR SAHARA Bin SUWARYONO, Dkk
215 — 66
  • tapibalik berkumpul lagi;Bahwa tidak ada pembiacaraan sebelum ada penangkapan dan tidakpemukulan, penamparan terhadap buruh yang ditangkap, tidak ada barangyang saksi ambil ataurampas.Bahwa tidak ada perlawanan dari orang yang Saksi tangkap;Bahwa tugas Saksi saat di lapangan yang spesifik adalah menerimatangkapan dan dibawa ke mobil tahanan;Bahwa hanya Terdakwa Hasyim yang Saksi bawa ke mobil tahanan ;Hal 25 dari 76 hal Putusan No.345/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst.Bahwa Saksi belum pernah baca Peraturan Kapolri
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus
Register : 31-03-2021 — Putus : 19-04-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN TERNATE Nomor 3/Pid.Pra/2021/PN Tte
Tanggal 19 April 2021 — Pemohon:
REZA, S.T
Termohon:
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA Cq. KEJAKSAAN TINGGI MALUKU UTARA
93 — 64
  • ,C.L.ABahwa Ahli adalah sebagai ahli pada bidang ilmu forensik pidana dan saatini adalah sebagai staf ahli Kapolri sudah selama sekitar 30 tahun;Bahwa Ahli sudah banyak memberikan pendapat dalam persidanganperkara pidana di seluruh Indonesia;Bahwa lembaga pra peradilan masuk ke dalam sistem peradilan diIndonesia dengan tujuan untuk melakukan pegawasan dan kontrolterhadap penyidik yang melakukan proses penyelidikan dan penyidikanagar tidak melanggar prosesproses yang telah di atur di dalam KUHAP;Halaman
Pengadilan PT KUPANG Pidana Umum
Register : 08-02-2021 — Putus : 31-03-2021 — Upload : 31-03-2021
Putusan PT KUPANG Nomor 25/PID/2021/PT KPG
Tanggal 31 Maret 2021 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
227 — 149
  • Peningkatan dari penyelidikan ke penyidikan dan dari penyidikan kePenetapan Tersangka tidak dilakukan mekanismes gelar perkarasebagaimana ketentuan Pasal 9 dan pasal 10 Peraturan Kapolri Nomor6 Tahun 2019;Gelar perkara yang dilakukan sebagaimana bukti 21 menunjukkan bahwa2.5.para peserta yang hadir pada tanggal 23 September dalam gelarperkara dari penyelidikan ke penyidikan adalah sama dengan pesertayang hadir dalam gelar perkara Penetapan Ridolf Djami Bili/Terdakwasebagai Tersangka, sehingga gelar
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 03-10-2016 — Upload : 14-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 432 K/PID.SUS/2016
Tanggal 3 Oktober 2016 — Pemohon Kasasi II/Terdakwa : dr. Hj. Ida Lisnurida, Mars binti H. Mulyadi ; Pemohon Kasasi I : Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karawang
73 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nota Kesepahaman antara Jaksa Agung RI, Kapolri danBPKP Nomor : Kep109/A/J A/09/2007. Nopol : B/2718/IX/2007 danNomor : Kep1093/K/D6/2007 tanggal 28 September 2007 tentangKerjasama dalam Penanganan Kasus Penyimpangan PengelolaanKeuangan Negara yang Berindikasi Tindak Pidana Korupsi termasukDana Budgeter jo. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara(PAN) Nomor PER/220/M.