- 1981
- 1983
-
- Peraturan Pelaksana Dari Undang-Undang No 8 Tahun 1981
- 2010
-
-
Menyatakan inkonstitusional bersyarat
Undang-Undang No 8 Tahun 1981
- Menyatakan Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); serta Pasal 184…
-
Menyatakan inkonstitusional bersyarat
Undang-Undang No 8 Tahun 1981
-
-
Mengubah
Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 1983
- varian : Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
-
Mengubah
Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 1983
- 2011
-
-
Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat untuk Pasal tertentu
Undang-Undang No 8 Tahun 1981
- pasal : 83; ayat : 2
-
Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat untuk Pasal tertentu
Undang-Undang No 8 Tahun 1981
- 2012
-
-
Menyatakan inkonstitusional bersyarat
Undang-Undang No 8 Tahun 1981
- pasal : 80; varian : Frasa “pihak ketiga yang berkepentingan“ dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “termasuk saksi korban atau pelapor, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi kemasyarakatan”;
-
Menyatakan inkonstitusional bersyarat
Undang-Undang No 8 Tahun 1981
-
-
Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat untuk Pasal tertentu
Undang-Undang No 8 Tahun 1981
- pasal : 244
-
Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat untuk Pasal tertentu
Undang-Undang No 8 Tahun 1981
-
-
Menyatakan inkonstitusional bersyarat
Undang-Undang No 8 Tahun 1981
- pasal : 197; ayat : 2; varian : Pasal 197 ayat (2) huruf “k” Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, apabila diartikan surat putusan pemidanaan yang tidak memuat ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k Undang-Undang a quo mengakibatkan putusan batal demi hukum;
-
Menyatakan inkonstitusional bersyarat
Undang-Undang No 8 Tahun 1981
- 2013
-
-
Menyatakan inkonstitusional bersyarat
Undang-Undang No 8 Tahun 1981
- pasal : 18; ayat : 3; varian : Frasa “segera” dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “segera dan tidak lebih dari 7 (tujuh) hari”;
-
Menyatakan inkonstitusional bersyarat
Undang-Undang No 8 Tahun 1981
-
-
Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat untuk Pasal tertentu
Undang-Undang No 8 Tahun 1981
- pasal : 268; ayat : 3
-
Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat untuk Pasal tertentu
Undang-Undang No 8 Tahun 1981
-
-
Menyatakan inkonstitusional bersyarat
Undang-Undang No 8 Tahun 1981
- pasal : 197; ayat : 1; varian : Pasal 197 ayat (1) huruf l Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dertentangan dengan UUD 1945, apabila diartikan putusan pemidanaan yang tidak memuat ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf l Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana mengakibatkan putusan batal demi hukum; Pasal 197 ayat (2) huruf l Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana selengkapnya menjadi "tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, dan j pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum"
-
Menyatakan inkonstitusional bersyarat
Undang-Undang No 8 Tahun 1981
- 2014
-
-
Menyatakan inkonstitusional bersyarat
Undang-Undang No 8 Tahun 1981
- pasal : 1; ayat : -; varian : Angka 14
-
Menyatakan inkonstitusional bersyarat
Undang-Undang No 8 Tahun 1981
- 2015
-
-
Mengubah yang kedua kali
Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 1983
- varian : Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
-
Mengubah yang kedua kali
Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 1983
-
-
Menyatakan inkonstitusional bersyarat
Undang-Undang No 8 Tahun 1981
- pasal : 82; ayat : 1; varian : huruf d
-
Menyatakan inkonstitusional bersyarat
Undang-Undang No 8 Tahun 1981
- 2016
-
-
Menyatakan inkonstitusional bersyarat
Undang-Undang No 8 Tahun 1981
- pasal : 263; ayat : (1); varian : Pasal 263 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat, yaitu sepanjang dimaknai lain selain yang secara eksplisit tersurat dalam norma a quo
-
Menyatakan inkonstitusional bersyarat
Undang-Undang No 8 Tahun 1981
-
-
Menyatakan inkonstitusional bersyarat
Undang-Undang No 8 Tahun 1981
- pasal : 197; ayat : 1; varian : Menyatakan Pasal 197 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa "surat putusan pemidanaan memuat" tidak dimaknai "surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama memuat"
-
Menyatakan inkonstitusional bersyarat
Undang-Undang No 8 Tahun 1981
-
- Melengkapi kekosongan aturan pada Undang-Undang No 8 Tahun 1981
- 2017
-
-
Peraturan Pelaksana Dari
Undang-Undang No 8 Tahun 1981
- pasal : 197; ayat : 1
-
Peraturan Pelaksana Dari
Undang-Undang No 8 Tahun 1981
| Jenis | Putusan Mahkamah Konstitusi |
| Nomor | 34/PUU-XI/2013 |
| Tahun | 2013 |
| Tentang | Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) |
| Klasifikasi | Putusan MK Hukum Formil |
| Materi Muatan Pokok | Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Pasal 268 ayat (3) KUHAP , Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja |