Peraturan & Perundang-Undangan

Menyatakan Pasal 197 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa "surat putusan pemidanaan memuat" tidak dimaknai "surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama memuat"

Pasal 197 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menjadi berbunyi

Surat Putusan Pemidanaan di pengadilan tingkat pertama memuat:

a. kepala putusan yang dituliskan berbunyi : "DEMI KEADILANBERDASARIKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA";

b. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal, jenis kelamin,kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;

c. dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan; d. pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dankeadaan beserta alat-pembuktian yang diperoleh daripemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahanterdakwa;

e. tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;

f. pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasarpemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundangundangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertaikeadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

g. hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakimkecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;

h. pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhisemua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengankualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;

i. ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan denganmenyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenaibarang bukti;

j. keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangandi mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentikdianggap palsu;

k. perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam'tahananatau dibebaskan;

1. hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakimyang memutus dan nama panitera;