Ditemukan 22675 data
Urut Berdasarkan
Mungkin maksud Anda adalah :
ketenagakarjaan
Penelusuran terkait :
Ketenagakerjaan
Register : 08-05-2023 — Putus : 21-08-2023 — Upload : 06-10-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 228 K/TUN/2023 Tanggal 21 Agustus 2023 — PENGAWAS KETENAGAKERJAAN KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA., 2. DIREKTUR BINA PEMERIKSAAN NORMA KETENAGAKERJAAN DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA;;
386 — 263 — Berkekuatan Hukum Tetap
386 — 263 — Berkekuatan Hukum Tetap
PENGAWAS KETENAGAKERJAAN KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA., 2. DIREKTUR BINA PEMERIKSAAN NORMA KETENAGAKERJAAN DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA;;
Register : 08-03-2022 — Putus : 07-04-2022 — Upload : 17-05-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 229 K/TUN/2022 Tanggal 7 April 2022 — PELAYARAN NASIONAL EKALYA PURNAMASARI VS PENGAWAS KETENAGAKERJAAN KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI DIREKTORAT PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN KESEHATAN KERJA;
222 — 176 — Berkekuatan Hukum Tetap
222 — 176 — Berkekuatan Hukum Tetap
PELAYARAN NASIONAL EKALYA PURNAMASARI VS PENGAWAS KETENAGAKERJAAN KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI DIREKTORAT PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN KESEHATAN KERJA;
Upload : 14-10-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 438 K/TUN/2024 PT G4S SECURITY SOLUTION SERVICES VS PENGAWAS KETENAGAKERJAAN KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN PADA DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PADA KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA;;
299 — 91 — Berkekuatan Hukum Tetap
299 — 91 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT G4S SECURITY SOLUTION SERVICES VS PENGAWAS KETENAGAKERJAAN KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN PADA DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PADA KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA;;
Rumusan Kamar Rumusan Kamar Perdata (Perdata Khusus) Perselisihan Hubungan Industrial Pasca UU Cipta Kerja Gugatan yang diajukan dan belum diperiksa sebelum terbitnya peraturan pelaksana dari Undang-Undang Cipta Kerja
Kata Kunci : Gugatan PHI, UU Cipta Kerja, Ketenagakerjaan
PERDATA/3.a.1 /SEMA 5 2021 2184 — 0
- Gugatan perselisihan hubungan industrial yang diajukan sebelum dikeluarkan peraturan pemerintah sebagai pelaksana dari Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja berlaku ketentuan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Gugatan perselisihan hubungan industrial yang diajukan sebelum dikeluarkan peraturan pemerintah sebagai pelaksana dari Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja berlaku ketentuan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Putus : 06-10-2006 — Upload : 24-10-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 116K/TUN/2004 Tanggal 6 Oktober 2006 — Perseroan Terbatas (PT) Tanjung Mahligai Abadi ; Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo
41 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
41 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
Register : 21-10-2024 — Putus : 13-01-2025 — Upload : 24-02-2025
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 739 K/TUN/2024 Tanggal 13 Januari 2025 — GAS SECURITY SERVICES VS PENGAWAS KETENAGAKERJAAN KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN PADA DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA;;
78 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
78 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
GAS SECURITY SERVICES VS PENGAWAS KETENAGAKERJAAN KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN PADA DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA;;
Upload : 29-10-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 460 K/TUN/2024 PT G4S SECURITY SOLUTION SERVICES VS PENGAWAS KETENAGAKERJAAN KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN PADA DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PADA KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA;;
174 — 93 — Berkekuatan Hukum Tetap
174 — 93 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT G4S SECURITY SOLUTION SERVICES VS PENGAWAS KETENAGAKERJAAN KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN PADA DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PADA KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA;;
Register : 21-10-2024 — Putus : 13-01-2025 — Upload : 27-02-2025
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 749 K/TUN/2024 Tanggal 13 Januari 2025 — G4S SECURITY SOLUTION SERVICES VS PENGAWAS KETENAGAKERJAAN KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN PADA DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENGAWAS KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA;;
65 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
65 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
G4S SECURITY SOLUTION SERVICES VS PENGAWAS KETENAGAKERJAAN KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN PADA DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENGAWAS KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA;;
Register : 06-06-2023 — Putus : 08-08-2023 — Upload : 13-09-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 258 K/TUN/2023 Tanggal 8 Agustus 2023 — PENGAWAS KETENAGAKERJAAN KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA., II. DIREKTUR BINA PEMERIKSAAN NORMA KETENAGAKERJAAN KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA;;
260 — 124 — Berkekuatan Hukum Tetap
260 — 124 — Berkekuatan Hukum Tetap
PENGAWAS KETENAGAKERJAAN KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA., II. DIREKTUR BINA PEMERIKSAAN NORMA KETENAGAKERJAAN KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA;;
Upload : 13-09-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 246 K/TUN/2024 MENTERI KETENAGAKERJAAN RI Cq. SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI VS DEBORA TAMBUNAN, S.Pd
129 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
129 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
MENTERI KETENAGAKERJAAN RI Cq. SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI VS DEBORA TAMBUNAN, S.Pd
Register : 17-07-2023 — Putus : 23-10-2023 — Upload : 24-11-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 394 K/TUN/2023 Tanggal 23 Oktober 2023 — GAS SECURITY SOLUTION SERVICES VS PENGAWAS KETENAGAKERJAAN KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN PADA DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA;;
90 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
90 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
GAS SECURITY SOLUTION SERVICES VS PENGAWAS KETENAGAKERJAAN KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN PADA DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA;;
Rumusan Kamar Rumusan Kamar Perdata (Perdata Khusus) Perselisihan Hubungan Industrial Pasca UU Cipta Kerja Gugatan yang diajukan dan telah diperiksa sebelum terbitnya peraturan pelaksana dari Undang-Undang Cipta Kerja
Kata Kunci : Gugatan PHI, UU Cipta Kerja, Ketenagakerjaan
PERDATA/3.a.2 /SEMA 5 2021 2851 — 0
- Gugatan perselisihan hubungan industrial yang diajukan dan telah diperiksa oleh pengadilan hubungan industrial, kemudian terbit peraturan pemerintah sebagai pelaksana Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tetap diperiksa berdasarkan ... [Selengkapnya]
Gugatan perselisihan hubungan industrial yang diajukan dan telah diperiksa oleh pengadilan hubungan industrial, kemudian terbit peraturan pemerintah sebagai pelaksana Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tetap diperiksa berdasarkan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Register : 15-01-2024 — Putus : 04-03-2024 — Upload : 26-04-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 17 K/TUN/2024 Tanggal 4 Maret 2024 — THE COSTUME MAGNIFIQUE VS PENGAWAS KETENAGAKERJAAN DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PADA KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA;;
246 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
246 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
THE COSTUME MAGNIFIQUE VS PENGAWAS KETENAGAKERJAAN DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PADA KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA;;
Register : 03-05-2019 — Putus : 27-06-2019 — Upload : 22-07-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 281 K/TUN/2019 Tanggal 27 Juni 2019 — ., MH vs PENGAWAS KETENAGAKERJAAN DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI;
154 — 102 — Berkekuatan Hukum Tetap
154 — 102 — Berkekuatan Hukum Tetap
., MH vs PENGAWAS KETENAGAKERJAAN DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI;
Putusan Nomor 281 K/TUN/2019Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan lebih lanjutterhadap Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa a quo;Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan lebihlanjut atas Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa a quo berupaSurat Penetapan Ulang Pengawas Ketenagakerjaan KementerianKetenagakerjaan Nomor KEP.49/BINWASK3PNKJ/III/2018 tentangPerhitungan dan Penetapan Kekurangan Upah Atas Nama Sadr.
Ismail Effendi, Dkk (59 Orang)Pekerja/Buruh PT Menggala Sawitindo Periode Bulan April 2017 tanggal2/7 Maret 2018;Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negaraobyek sengketa berupa Penetapan Ulang Pengawas KetenagakerjaanKementerian Ketenagakerjaan NomorKEP.49/BINWASK3PNKJ/III/2018 tentang Perhitungan dan PenetapanKekurangan Upah Atas Nama Sadr.
Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara obyeksengketa berupa Surat Penetapan Ulang Pengawas KetenagakerjaanKementerian Ketenagakerjaan NomorHalaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 281 K/TUN/2019KEP.49/BINWASK3PNKJ/III/2018 tanggal 27 Maret 2017 tentangPerhitungan dan Penetapan Kekurangan Upah Atas Nama Sadr. IsmailEffendi, Dkk (59 Orang) Pekerja/Buruh PT MenggalaSawitindo Periode Bulan April 2017;3.
Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negaraobyek sengketa berupa Penetapan Ulang Pengawas KetenagakerjaanKementerian Ketenagakerjaan NomorKEP.49/BINWASK3PNKJ/III/2018 tanggal 27 Maret 2017 tentangPerhitungan dan Penetapan Kekurangan Upah Atas Nama Sadr. IsmailEffendi, Dkk (59 Orang) Pekerja/BuruhPT Menggala Sawitindo Periode Bulan April 2017;4.
Masalah tersebutberdasarkan Ketentuan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 13Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 angka 22 termasuk dalamPerselisinan hubungan industrial yang Penyelesaiannya berdasarkan Pasal1 angka 17 ketentuan tersebut menjadi wewenang Pengadilan HubunganIndustrial;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumHalaman 4 dari 6 halaman.
Register : 04-01-2021 — Putus : 09-02-2021 — Upload : 29-09-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2 K/TUN/2021 Tanggal 9 Februari 2021 — LINDA LILIANINGSIH, ST VS MENTERI KETENAGAKERJAAN RI;
327 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
327 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
LINDA LILIANINGSIH, ST VS MENTERI KETENAGAKERJAAN RI;
Register : 08-10-2019 — Putus : 21-11-2019 — Upload : 27-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 573 K/TUN/2019 Tanggal 21 Nopember 2019 — PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN PADA DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI vs PT. PERTAMINA PATRA NIAGA DAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA, KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI;
320 — 206 — Berkekuatan Hukum Tetap
320 — 206 — Berkekuatan Hukum Tetap
PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN PADA DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI vs PT. PERTAMINA PATRA NIAGA DAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA, KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI;
Menyatakan batal atau tidak sah:a.Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan KementerianKetenagakerjaan RI Nomor Kep. 21/PNKJ/IV/2018 tentangPerhitungan dan Penetapan HakHak Pekerja/Buruh BerupaUpah Lembur Atas Nama Sdr. Aceng Tarsono Pekerja/BuruhPT.
Mewajibkan untuk dicabut:a.Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan KementerianKetenagakerjaan RI Nomor Kep. 21/PNKJ/IV/2018 tentangPerhitungan dan Penetapan HakHak Pekerja/Buruh BerupaUpah Lembur Atas Nama Sdr. Aceng Tarsono Pekerja/BuruhPT.
Putusan Nomor 573 K/TUN/2019Kementerian Ketenagakerjaan RI NomorB.302/BINWASK3PNKJ/V/2018 perihnal Jawaban AtasKeberatan dan PermohonanPenetapan Ulang Terhadap Penetapan NomorKep.21/PNKJ/IV/2018 tanggal 22 Mei 2018, oleh Tergugat II;4.
JenderalPembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan danKesehatan Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan RI Nomor KEP.21/PNKJ/IV/2018 tentang Perhitungan dan Penetapan MHakHakPekerja/Buruh Berupa Upah Lembur Atas Nama Sdr.
Aceng TarsonoPekerja/Buruh PT Pertamina Patra Niaga Pada Depo TBBM Balongan,Depo TBBM Cikampek, Depo TBBM Ujung Berung, Depo TBBMPadalarang, Dan Depo TBBM Tasikmalaya Periode Tahun 2011 s.d2016, tanggal 16 April 2018;Mewajibkan kepada Penggugat untuk melaksanakan Keputusan TataUsaha Negara berupa Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan padaDirektorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan danKeselamatan dan Kesehatan Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan RINomor KEP. 21/PNKJ/IV/2018 tentang Perhitungan
Register : 13-09-2022 — Putus : 25-10-2022 — Upload : 18-01-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 532 K/TUN/2022 Tanggal 25 Oktober 2022 — ., DK VS MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA;;
100 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
100 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
., DK VS MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA;;
Register : 06-01-2020 — Putus : 14-04-2020 — Upload : 10-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 15 P/HUM/2020 Tanggal 14 April 2020 — SAIFUL MASHUD, SH, DKK VS MENTERI KETENAGAKERJAAN RI;
499 — 224 — Berkekuatan Hukum Tetap
499 — 224 — Berkekuatan Hukum Tetap
SAIFUL MASHUD, SH, DKK VS MENTERI KETENAGAKERJAAN RI;
PUTUSANNomor 15 P/HUM/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiilterhadap Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 10Tahun 2019, tentang Tata Cara Pemberian Izin Perusahaan PenempatanPekerja Migran Indonesia, pada tingkat pertama dan terakhir telahmemutuskan sebagai berikut, dalam perkara:PERHIMPUNAN ORGANISASI PERUSAHAAN PENEMPATANTENAGA KERJA INDONESIA (ASPATAKI), tempat kedudukan diThe
Putusan Nomor 15 P/HUM/2020Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;LawanMENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA, tempatkedudukan di Jalan Gatot Subroto Nomor 51, RW 4, Kuningan, SetiaBudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12950;Selanjutnya disebut sebagai Termohon;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannyatertanggal 27 Desember 2019, yang diterima di Kepaniteraan MahkamahAgung pada Tanggal 27 Desember
Pendahuluan;Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia telahmengesahkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik IndonesiaNomor 10 Tahun 2019 yang diundangkan pada tanggal 2 Juli 2019,tentang Tata Cara Pemberian Izin Perusahaan Penempatan PekerjaMigran Indonesia (selanjutnya akan disebut dengan Permenaker).Peraturan ini diklaim oleh Menteri Ketenagakerjaan adalah untukmelaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (3), Pasal 53 ayat (4), dan Pasal55 ayat (3) UndangUndang Nomor 18 Tahun 2017, tentang
UndangUndang Nomor 18 Tahun 2019, tentangPerlindungan Pekerja Migran Indonesia, UndangUndang Nomor 48Tahun 2009, tentang Kekuasaaan Kehakiman;Menyatakan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik IndonesiaNomor 10 Tahun 2019, tentang Tata Cara Pemberian Izin PerusahaanHalaman 41 dari 53 halaman.
Fotokopi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor42 Tahun 2015, tentang Tata Cara Pemberian, Perpanjangan DanPencabutan Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia(Bukti P13);14. Fotokopi UndangUndang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014,tentang Administrasi Pemerintahan (Bukti P14);15.
Register : 17-05-2023 — Putus : 01-08-2023 — Upload : 03-09-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 20 P/HUM/2023 Tanggal 1 Agustus 2023 — ., DKK VS MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA;;
194 — 106 — Berkekuatan Hukum Tetap
194 — 106 — Berkekuatan Hukum Tetap
., DKK VS MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA;;
Register : 06-10-2022 — Putus : 27-12-2022 — Upload : 07-06-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 64 P/HUM/2022 Tanggal 27 Desember 2022 — SENTOSAKARYA ADITAMA VS MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA;;
219 — 115 — Berkekuatan Hukum Tetap
219 — 115 — Berkekuatan Hukum Tetap
SENTOSAKARYA ADITAMA VS MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA;;