Ditemukan 44769 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Surat keputusan menteri negara agraria Surat keputusan kepala inspeksi agraria jawa timur Konsorsium pembaruan agraria (kpa) vs presiden republik indonesia;; Konsorsium pembaruan agraria (kpa). Dkk vs presiden republik indonesia;; Robert sudjasmin vs kementerian agraria dan tata ruang / badan pertanahan nasional ri; Kementerian agraria dan tata ruang/badan pertanahan nasional ri vs annie sri cahyani; Ahmadi Sh vs menteri agraria dan tata ruang/kepala badan pertanahan nasional; Menteri agraria dan tata ruang / kepala badan pertanahan nasional vs indrarini sawitri Sh;; Menteri agraria dan tata ruang / kepala badan pertanahan nasional vs ahmadi S.h; Jaya Sh. Mm vs menteri agraria dan tata ruang / kepala badan pertanahan nasional;
Pengadilan PN NABIRE Perdata
Register : 26-04-2021 — Putus : 28-06-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN NABIRE Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Nab
Tanggal 28 Juni 2021 — Penggugat:
SUHARDI LAKAMADI
Tergugat:
BERNALDUS TIGI
Turut Tergugat:
KEMENTERIAN AGRARIA dan TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN NABIRE
64 — 22
  • Penggugat:
    SUHARDI LAKAMADI
    Tergugat:
    BERNALDUS TIGI
    Turut Tergugat:
    KEMENTERIAN AGRARIA dan TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN NABIRE
    ESAPengadilan Negeri Nabire yang mengadili Perkara Perdata pada tingkatpertama, telah menjatunkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatanantara:Suhardi Lakamadi, bertempat tinggal di Jalan Poros RT 04/ RW O1Kelurahan Bumi Mulia, Kecamatan Wanggar,Kabupaten Nabire, selanjutnya disebut sebagaiPenggugat;Lawan:Bernaldus Tigi, dahulu bertempat tinggal di Kampung Bumi Mulia,Distrik Wanggar, Kabupaten Nabire, sekarang tidakdiketahui alamat dan keberadaannya, selanjutnyadisebut sebagai Tergugat;Kementerian Agraria
    Bahwa karena jual beli tersebut diatas hanya tertuang dalam kuitansi,dan tidak dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)sehingga tidak ada Akta Jual Belinya, maka Penggugat tidak dapatmelakukan sendiri pengurusan balik nama sertipikat tersebut ke KantorHalaman 2 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN NabTurut Tergugat (Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan PertanahanNasional Kabupaten Nabire ;9.
    persetujuan denganmana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barangdan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan dan berdasarkanketentuan Pasal 1458 Kitab UndangUndang Hukum Perdata tertulis, Jual belidianggap telah terjadi antara kedua belah pihak segera setelah orangorang itumencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipunbarang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar;Menimbang bahwa Boedi Harsono dalam bukunya berudul UndangUndang Pokok Agraria
    Jual beli yang mengakibatkanberalihnya hak milik atas tanah dari penjual kepada pembeli itu termasuk dalamhukum agraria atau hukum tanah;Menimbang bahwa terkait sahnya jual beli atas tanah, MahkamahAgung dalam Yurisprudensinya Nomor 952 K/Sip/1974 tanggal 27 Mei 1975menyatakan bahwa jual beli adalah sah apabila telah memenuhi syaratsyaratdalam KUHPerdata atau hukum adat, jual beli dilakukan menurut hukum adatsecara rill dan kontan dan diketahui oleh kepala kampung;Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan
Pengadilan PN LUBUK SIKAPING Perdata
Register : 26-02-2021 — Putus : 27-07-2021 — Upload : 21-10-2021
Putusan PN LUBUK SIKAPING Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Lbs
Tanggal 27 Juli 2021 — Penggugat:
1.BASRIAL
2.MISNAR
3.YENI WATI
Tergugat:
1.ROSMIDA YANTI Pgl EMI
2.MIRNA WATI Pgl SIWAT
Turut Tergugat:
Badan Pertanahan Nasional Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia Cq. Kantor Badan Pertanahan Nasional Agraria dan Tata Ruang Kabupaten Pasaman
70 — 15
  • Penggugat:
    1.BASRIAL
    2.MISNAR
    3.YENI WATI
    Tergugat:
    1.ROSMIDA YANTI Pgl EMI
    2.MIRNA WATI Pgl SIWAT
    Turut Tergugat:
    Badan Pertanahan Nasional Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia Cq. Kantor Badan Pertanahan Nasional Agraria dan Tata Ruang Kabupaten Pasaman
Pengadilan PN NABIRE Perdata
Register : 23-03-2021 — Putus : 21-04-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN NABIRE Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Nab
Tanggal 21 April 2021 — Penggugat:
RAHMAD MARYONO
Tergugat:
UDI MULYONO
Turut Tergugat:
KEMENTERIAN AGRARIA dan TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN NABIRE
25 — 9
  • Penggugat:
    RAHMAD MARYONO
    Tergugat:
    UDI MULYONO
    Turut Tergugat:
    KEMENTERIAN AGRARIA dan TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN NABIRE
    mengadili Perkara Perdata pada tingkatpertama, telah menjatunkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatanantara:Rahmad Maryono, lahir di Biak tanggal 23 Maret 1977 bertempattinggal di Jalan Suci RT 15 / RW 03 Kelurahan SiriwiniDistrik Nabire Kabupaten Nabire Provinsi Papua,selanjutnya disebut sebagai Penggugat;Lawan:Udi Mulyono, bertempat tinggal di Kampung Sriwini, Distrik Nabire,Kabupaten Nabire, sekarang tidak diketahui alamatdan keberadaannya, selanjutnya disebut sebagaiTergugat;Kementerian Agraria
    Bahwa karena jual beli tersebut diatas hanya tertuang dalamkuitansi, dan tidak dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah(PPAT) sehingga tidak ada Akta Jual Belinya, maka Penggugat tidakdapat melakukan sendiri pengurusan balik nama sertipikat tersebut keKantor Turut Tergugat (Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BadanPertanahan Nasional Kabupaten Nabire;10.
    penetapan Ketua Pengadilanyang bersangkutan yang diserahkan olehnya kepada Kepala KantorPertanahan;Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perubahan datasebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah tersebutmeliputi perubahan data fisik dan dapat juga meliputi perubahan data yuridis;Menimbang bahwa definisi mengenai data fisik dapat berpedoman padaketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Agraria
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata
Register : 25-09-2019 — Putus : 21-07-2020 — Upload : 11-08-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 612/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr
Tanggal 21 Juli 2020 — Penggugat:
LUSI SIREGAR
Tergugat:
1.Rudy
2.Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kota Administrasi Jakarta Utara
83 — 27
  • Penggugat:
    LUSI SIREGAR
    Tergugat:
    1.Rudy
    2.Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kota Administrasi Jakarta Utara
    Para Advokat danPenasehat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Hade Indonesia Raya JakartaUtara (LBHHIR JakUt) beralamat di Jalan Kalibaru Timur VIII No.9 Rt.10Rw.03, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing Jakarta Utara. berdasarkansurat kuasa khusus tertanggal 10 September 2019, sebagai Penggugat;LawanRUDY, beralamat di Tipar Cakung No. 35 Rt.013, Rw.005, Kelurahan Semper Barat, Kecamatan, Cilincing, Jakarta Utara, sebagai Tergugat;Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional KotaAdministrasi
    bukti tulisan berupa foto copy tersebut telah diberimeterai cukup, dan setelah aslinya diperlihatkan di persidangan ternyata isinyasesuai:Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti Suratsurat, Kuasa HukumTergugat juga mengajukan bukti saksi yang memberikan keterangan di bawahsumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:1.Achmad Dimyathye:e Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan tidak kenal dengan Penggugat;e Bahwa saksi yang melakukan pengurusan sertifikat hak pakai melaluiprogram prona dari kementerian agraria
    , bahwa menurut Tergugat dengan tidak ditariknya penjualsebagai para pihak dalam perkara a quo, maka gugatan Penggugat kurangpihak (plurium litis consortium);Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Penggugat dalamrepliknya menyatakan gugatan Penggugat tidak kurang pihak, karena jual belisudah terjadi secara sah antara Penggugat dengan ibu Nasuha dan jual belltersebut sudah dibayar lunas oleh Penggugat, sehingga tidak perlu menjadikanibu Nasuha sebagai Turut Tergugat, akan tetapi Kementerian Agraria
    Utr.jual beli dan saksi yang mengurus proses pengurusan sertifikat hak pakaimelalui program prona dari kementerian agraria dan salah satu kelengkapanuntuk mengurus sertifikat adalah Surat Perjanjian Jual Beli Bangunan RumahDiatas Tanah Negara tanggal 7 September 2005 (bukti T5 = P7);Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan saksi yang diajukanoleh Tergugat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:1.
    Bahwa saksi tidak mengetahui proses jual beli dan saksi hanyamenguruskan proses pengurusan sertifikat hak pakai melalui programprona dari kementerian agraria;2.
Pengadilan PN BALIGE Perdata
Register : 16-11-2023 — Putus : 07-08-2024 — Upload : 23-08-2024
Putusan PN BALIGE Nomor 131/Pdt.G/2023/PN Blg
Tanggal 7 Agustus 2024 — Penggugat:
NASIB SIMARMATA
Tergugat:
OSKAR SIMARMATA
Turut Tergugat:
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN SAMOSIR
13 — 14
  • Penggugat:
    NASIB SIMARMATA
    Tergugat:
    OSKAR SIMARMATA
    Turut Tergugat:
    KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN SAMOSIR
Pengadilan PN NABIRE Perdata
Register : 20-09-2023 — Putus : 08-11-2023 — Upload : 09-11-2023
Putusan PN NABIRE Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Nab
Tanggal 8 Nopember 2023 — Penggugat:
TURBA KRISNA SIAGIAN
Tergugat:
KAMSO
Turut Tergugat:
Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nabire
63 — 0
  • Penggugat:
    TURBA KRISNA SIAGIAN
    Tergugat:
    KAMSO
    Turut Tergugat:
    Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nabire
Pengadilan PN MAUMERE Perdata
Register : 16-04-2021 — Putus : 20-08-2021 — Upload : 14-01-2022
Putusan PN MAUMERE Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Mme
Tanggal 20 Agustus 2021 — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Republik Indonesia, Cq Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Propinsi Nusa Tenggara Timur, Cq. Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Kabupaten Sikka
84 — 42
  • Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Republik Indonesia, Cq Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Propinsi Nusa Tenggara Timur, Cq. Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Kabupaten Sikka
    Menteri Agraria Dan TataRuang/badan Pertanahan Nasional (atr/bpn) RepublikIndonesia, cq Kantor Agraria Dan Tata Ruang/badanPertanahan Propinsi Nusa Tenggara Timur, cq. KantorAgraria Dan Tata Ruang/badan Pertanahan KabupatenSikka, berkedudukan di Jalan Eltari, Kel Kota Uneng, Alok,Kab.
Pengadilan PN RENGAT Perdata
Register : 05-10-2021 — Putus : 26-01-2022 — Upload : 26-01-2022
Putusan PN RENGAT Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Rgt
Tanggal 26 Januari 2022 — Penggugat:
IGUN KAWIT DIAN PRASANGKA
Tergugat:
BULAWI
Turut Tergugat:
Kantor Agraria Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional (ATR BPN)
74 — 21
  • Penggugat:
    IGUN KAWIT DIAN PRASANGKA
    Tergugat:
    BULAWI
    Turut Tergugat:
    Kantor Agraria Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional (ATR BPN)
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 26-05-2023 — Putus : 24-07-2023 — Upload : 07-08-2023
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 152/B/2023/PT.TUN.JKT
Tanggal 24 Juli 2023 — Pembanding/Tergugat : Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/Kantor Pertanahan Kota Jakarta Barat
Terbanding/Penggugat I : Saripudin
Terbanding/Penggugat II : Nurhayati
65 — 21
  • Pembanding/Tergugat : Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/Kantor Pertanahan Kota Jakarta Barat
    Terbanding/Penggugat I : Saripudin
    Terbanding/Penggugat II : Nurhayati
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Perdata
Register : 07-03-2023 — Putus : 05-12-2023 — Upload : 07-12-2023
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Tjk
Tanggal 5 Desember 2023 — RODIYAH
Turut Tergugat:
Kantor Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kota Bandar Lampung
50 — 32
  • RODIYAH
    Turut Tergugat:
    Kantor Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kota Bandar Lampung
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 23-07-2019 — Putus : 23-01-2020 — Upload : 24-01-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 150/G/2019/PTUN.JKT
Tanggal 23 Januari 2020 — Diwakili oleh LUCY NATALIA KUSSOY
Tergugat:
MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
417 — 259

  • M E N G A D I L I

    DALAM EKSEPSI

    • Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima;

    DALAM POKOK PERKARA

    1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
    2. Menyatakan batal Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 2/PTT-HGB/KEM-ATR/BPN/IV/2019 Tanggal 25 April 2019 Tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 83
    Paradipta Prima Perkasa Terletak di Desa Tanjung Jaya, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten (dahulu Provinsi Jawa Barat);
  • Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 2/PTT-HGB/KEM-ATR/BPN/IV/2019 Tanggal 25 April 2019 Tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 83/Tanjung Jaya Atas Nama PT.
    Paradipta Prima Perkasa Terletak di Desa Tanjung Jaya, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten (dahulu Provinsi Jawa Barat);
  • Menguatkan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 150/G/2019/PTUN-JKT, tanggal 23 Januari 2020 Tentang Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 2/PTT-HGB/KEM-ATR/BPN/IV/2019 Tanggal 25 April 2019 Tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 83/Tanjung Jaya
    Diwakili oleh LUCY NATALIA KUSSOY
    Tergugat:
    MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
    Bugi Riyantoro, S.H, (Analis Perkara Tanah dan Ruang) ;Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, berkedudukanpada Kantor Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/BadanPertanahan Nasional di Jalan Sisingamangaraja No. 2,Halaman 2 dari 88 hal.
    SuratKeputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 2/PTTHGB/KEMATR/BPN/IV/2019Tanggal 25 April 2019 Tentang Penetapan Tanah Terlantar YangBerasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 83/Tanjung Jaya seluas86,9649 Ha. Atas Nama PT.
    Putusan Nomor : 150/G/2019/PTUNJKT.untuk segera Membatalkan atau Mencabut Objek Sengketa yaituSurat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 2/PTTHGB/KEMATR/BPN/IV/2019Tanggal 25 April 2019 Tentang Penetapan Tanah Terlantar YangBerasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 83/Tanjung Jaya seluas86,9649 Ha Atas Nama PT.
    BuktiT 2Surat Keputusan Menteri Agraria Dan TataRuang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nomor :2/PTTHGB/KEMATR/BPN/IV/2019, tanggal 25 April2019, Tentang Penetapan tanah terlantar yang berasaldari Hak Guna Bangunan Nomor 83/Tanjung Jaya, atasnama PT.
    Menyatakan batal Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/KepalaBadan Pertanahan Nasional Nomor : 2/PTTHGB/KEMATR/BPN/IV/2019Tanggal 25 April 2019 Tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal DariHak Guna Bangunan Nomor 83/Tanjung Jaya Atas Nama PT. ParadiptaHalaman 86 dari 88 hal.
Pengadilan PN KOTA TIMIKA KABUPATEN MIMIKA Perdata
Register : 14-03-2024 — Putus : 02-09-2024 — Upload : 23-09-2024
Putusan PN KOTA TIMIKA KABUPATEN MIMIKA Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Tim
Tanggal 2 September 2024 — Penggugat:
Nico Haryanto
Tergugat:
JERNITA SIREGAR
Turut Tergugat:
Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mimika
3 — 1
  • Penggugat:
    Nico Haryanto
    Tergugat:
    JERNITA SIREGAR
    Turut Tergugat:
    Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mimika
Pengadilan PT SURABAYA Perdata
Register : 29-08-2024 — Putus : 18-09-2024 — Upload : 18-09-2024
Putusan PT SURABAYA Nomor 638/PDT/2024/PT SBY
Tanggal 18 September 2024 — IBNU FADJAR Diwakili Oleh : BUDHI ARIYANTO
Terbanding/Tergugat I : Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, cq Gubernur Jawa Timur, cq Pemerintah Kabupaten Malang – Bupati Malang
Terbanding/Tergugat II : Kementrian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Di Jakarta Cq Kantor Wilayah Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Jawa Timur Cq Kantor Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Malang
Terbanding/Tergugat III : Kepala Desa Jatiguwi, Kecamatan
7 — 6
  • IBNU FADJAR Diwakili Oleh : BUDHI ARIYANTO
    Terbanding/Tergugat I : Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, cq Gubernur Jawa Timur, cq Pemerintah Kabupaten Malang Bupati Malang
    Terbanding/Tergugat II : Kementrian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Di Jakarta Cq Kantor Wilayah Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Jawa Timur Cq Kantor Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Malang
    Terbanding/Tergugat III : Kepala Desa Jatiguwi, Kecamatan
Pengadilan PN KISARAN Perdata
Register : 25-04-2019 — Putus : 03-05-2019 — Upload : 06-05-2019
Putusan PN KISARAN Nomor 21/Pdt.P/2019/PN Kis
Tanggal 3 Mei 2019 — Pemohon:
Ahmad Saiful Harahap
23 — 10
  • Harahap, Sri Rizki Amaliah, Putri Anggi Rahmadani dan Salwa Asmira Harahap untuk menjual bagian anak Pemohon yaitu 5 (lima) bidang tanah atas nama anak Pemohon yang bernama Sri Rizki Amaliah berupa :
    • Sebidang tanah seluas 407 M2, yang terletak di Kelurahan Bunga Tanjung Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjung Balai Propinsi Sumatera Utara sesuai Serfifikat Hak Milik Nomor 1954, atas Nama Ineira Wati bertindak atas Nama Sri Rizki Amaliah yang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria
      dan Tata Ruang/BPN Kota Tanjung Balai;
    • Sebidang tanah seluas 403 M2, yang terletak di Kelurahan Bunga Tanjung Kecamatan Datuk Bandar TimurKota Tanjung Balai Propinsi Sumatera Utara sesuai Serfifikat Hak Milik Nomor 1960 atas Nama Ineira Wati bertindak atas Nama Sri Rizki Amaliah yang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN Kota Tanjung Balai;
    • Sebidang tanah seluas 391 M2, yang terletak di Kelurahan Bunga Tanjung Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjung Balai
      Propinsi Sumatera Utara sesuai Serfifikat Hak Milik Nomor 1961 atas Nama Ineira Wati bertindak atas Nama Sri Rizki Amaliah yang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN Kota Tanjung Balai;
    • Sebidang tanah seluas 399 M2, yang terletak di Kelurahan Bunga Tanjung Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjung Balai Propinsi Sumatera Utara sesuai Serfifikat Hak Milik Nomor 1952, atas Nama Ineira Wati bertindak atas Nama Sri Rizki Amaliah yang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria
      dan Tata Ruang/BPN Kota Tanjung Balai;
    • Sebidang tanah seluas 293 M2, yang terletak di Kelurahan Bunga Tanjung Kecamatan Datuk Bandar TimurKota Tanjung Balai Propinsi Sumatera Utara sesuai Serfifikat Hak Milik Nomor 1940, atas Nama Ineira Wati bertindak atas Nama Sri Rizki Amaliah yang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN Kota Tanjung Balai;

    3.

    Sebidang tanah seluas 407 M2, yang terletak di Kelurahan BungaTanjung Kecamatan Datuk Bandar TimurKota Tanjung Balai PropinsiSumatera Utara sesuai Serfifikat Hak Milik Nomor 1954, yang dikeluarkanoleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN Kota Tanjung Balai;2.
    Sebidang tanah seluas 403 M2, yang terletak di Kelurahan BungaTanjung Kecamatan Datuk Bandar TimurKota Tanjung Balai PropinsiSumatera Utara sesuai Serfifikat Hak Milik Nomor 1960 yang dikeluarkanoleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN Kota TanjungBalai:;3.
    Sebidang tanah seluas 391 M2, yang terletak di Kelurahan BungaTanjung Kecamatan Datuk Bandar TimurKota Tanjung Balai PropinsiSumatera Utara sesuai Serfifikat Hak Milik Nomor 1961 yang dikeluarkanoleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN Kota Tanjung Balai;4.
    Foto Copy Serfifikat Hak Milik Nomor 1952 yang dikeluarkan olehKementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN Kota Tanjung Balai atassebidang tanah seluas 399 M2, yang terletak di Kelurahan Bunga TanjungKecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjung Balai Propinsi SumateraUtara, selanjutnya diberi tanda bukti P9;Halaman 4 Nomor 21/Pat.P/2019/PN Kis10.Foto Copy Serfifikat Hak Milik Nomor 1940 yang dikeluarkan olehKementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN Kota Tanjung Balai atassebidang tanah seluas 293 M2, yang terletak
    Balai PropinsiSumatera Utara sesuai Serfifikat Hak Milik Nomor 1961 atas namaIneira Wati bertindak atas nama Sri Rizki Amaliah, yang dikeluarkanoleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN Kota Tanjung Balai; Sebidang tanah seluas 399 M2, yang terletak di Kelurahan BungaTanjung Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjung Balai PropinsiSumatera Utara sesuai Serfifikat Hak Milik Nomor 1952 atas namaIneira Wati bertindak atas nama Sri Rizki Amaliah, yang dikeluarkanoleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang
Pengadilan PN NABIRE Perdata
Register : 30-03-2022 — Putus : 09-05-2022 — Upload : 17-05-2022
Putusan PN NABIRE Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Nab
Tanggal 9 Mei 2022 — Penggugat:
KANDIK ROHMAN
Tergugat:
OTTOPIANUS ULLO
Turut Tergugat:
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nabire
64 — 12
  • Penggugat:
    KANDIK ROHMAN
    Tergugat:
    OTTOPIANUS ULLO
    Turut Tergugat:
    Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nabire
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 25-09-2019 — Upload : 11-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2316 K/Pdt/2019
Tanggal 25 September 2019 — YAN DENIS TASIK lawan JONI TANGI TIMBANG, dk dan KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL, KANTOR PERTANAHAN KOTA JAYAPURA PROVINSI PAPUA
24 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • YAN DENIS TASIKlawanJONI TANGI TIMBANG, dkdanKEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADANPERTANAHAN NASIONAL, KANTOR PERTANAHANKOTA JAYAPURA PROVINSI PAPUA
    ., Advokat, berkantor di JayaAsri, Blok AC, Nomor 25 Entrop, Jayapura Selatan,Kota Jayapura, Provinsi Papua, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 14 Januari 2019Para Termohon Kasasi;danKEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADANPERTANAHAN NASIONAL, KANTOR PERTANAHANKOTA JAYAPURA PROVINSI PAPUA;Halaman 1 dari 7 hal. Put.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 05-04-2023 — Putus : 30-08-2023 — Upload : 07-06-2024
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 147/G/2023/PTUN.JKT
Tanggal 30 Agustus 2023 — Penggugat:
HADI HARTONO
Tergugat:
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI
Intervensi:
Tan Lukas Tanamal
91 — 0
  • Penggugat:
    HADI HARTONO
    Tergugat:
    Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI
    Intervensi:
    Tan Lukas Tanamal
Pengadilan PN BANGKINANG Pidana Umum Kejahatan terhadap Keteriban Umum
Register : 08-06-2016 — Putus : 13-06-2016 — Upload : 27-06-2016
Putusan PN BANGKINANG Nomor 206/Pid.B/2016/PN Bkn
Tanggal 13 Juni 2016 — H. SYAHRIN Bin LUMIN (Alm)
52 — 13
  • GUSTINAR, yang ditandatangani oleh Kepala Agraria An. RAMLI YOESOEF, S.H., pada tanggal 06 Mei 1987 di Bangkinang.- 1 (satu) persil Sertipikat Tanah No. 1453 An. FERRY BAKAR, yang ditandatangani oleh Kepala Agraria An. RAMLI YOESOEF, S.H., pada tanggal 06 Mei 1987 di Bangkinang.Tetap terlampir dalam berkas perkara.5. Membebankan Terdatwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (iima ribu rupiah);
    GUSTINAR, yang ditandatanganioleh Kepala Agraria An. RAMLI YOESOEF, S.H., pada tanggal 06 Mei 1987di Bangkinang. 1 (satu) persil Sertipikat Tanah No. 1453 An. FERRY BAKAR, yangditandatangani oleh Kepala Agraria An. RAMLI YOESOEF, S.H., pada tanggal06 Mei 1987 di Bangkinang.Tetap terlampir dalam berkas perkara.4. Menetapkan supaya Terdakwa H.
    , yangditandatangani oleh Kepala Agraria An.Ramli Yoesoef, S.H., pada tanggal 06Mei 1987 di Bangkinang dan 1 (satu) persil Sertipikat Tanah No. 1453 An.Ferry Bakar seluas 6.595 M?, yang ditandatangani oleh Kepala Agraria An.Ramli Yoesoef, S.H., pada tanggal 06 Mei 1987 di Bangkinang.Bahwa saksi memiliki lahan tersebut sejak tahun 1987.Bahwa awalnya kedua lahan milik saksi tersebut ditumbuhi dengan semakbelukar.
    GUSTINAR, yang ditandatanganioleh Kepala Agraria An. RAMLI YOESOEF, S.H., pada tanggal 06 Mei 1987 diBangkinang.1 (satu) persil Sertipikat Tanah No. 1453 An. FERRY BAKAR, yangditandatangani oleh Kepala Agraria An.
    GUSTINAR, yangditandatangani oleh Kepala Agraria An. RAMLI YOESOEF, S.H., padatanggal 06 Mei 1987 di Bangkinang. 1 (satu) persil Sertipikat Tanah No. 1453 An. FERRY BAKAR, yangditandatangani oleh Kepala Agraria An. RAMLI YOESOEF, S.H., padatanggal 06 Mei 1987 di Bangkinang.Tetap terlampir dalam berkas perkara.5.
Pengadilan PN KALIANDA Perdata
Register : 04-01-2022 — Putus : 27-06-2022 — Upload : 06-07-2022
Putusan PN KALIANDA Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Kla
Tanggal 27 Juni 2022 — PERKEBUNAN NUSANTARA VII PTPN 7
2.Kementrian Agraria dan Tata Ruang (ATR) BPN Kantor Wilayah Lampung
3.Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) BPN Lampung Selatan
4.Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan. Dinas Perumahan dan Pemukiman Bidang Pertanahan
135 — 34
  • PERKEBUNAN NUSANTARA VII PTPN 7
    2.Kementrian Agraria dan Tata Ruang (ATR) BPN Kantor Wilayah Lampung
    3.Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) BPN Lampung Selatan
    4.Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan. Dinas Perumahan dan Pemukiman Bidang Pertanahan
Pengadilan PN SAMARINDA Perdata
Register : 23-08-2023 — Putus : 07-02-2024 — Upload : 16-06-2024
Putusan PN SAMARINDA Nomor 153/Pdt.G/2023/PN Smr
Tanggal 7 Februari 2024 — Penggugat:
Barnabas
Tergugat:
1.Ahmad Shahab
2.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur
6 — 4
  • Penggugat:
    Barnabas
    Tergugat:
    1.Ahmad Shahab
    2.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur